JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Not a member yet
346 research outputs found
Sort by
Peran Trust dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Kebumen
Get PDFPenelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk trust di Gapoktan, dan mekanisme bekerjanya trust dalam pengelolaan dana BLM-PUAP oleh Gapoktan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi yaitu triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust memegang peran kunci dalam sukses tidaknya pengelolaan BLM-PUAP. Trust dalam pengelolaaan BLM-PUAP ditemukan bahwa trust di Gapoktan meliputi dua jenis yaitu bentuk dan proses. Bentuk trust meliputi jumlah simpanan anggota, pinjaman yang berkualitas, dan laporan keuangan yang valid. Proses trust meliputi kesesuaian alokasi dana BLM-PUAP dengan ketentuan pemerintah, kepatuhan pengurus terhadap peraturan yang disepakati bersama, sikap pengurus yang transparan, pengawasan yang rutin dan berkelanjutan serta pemberlakuan reward and punishment. Gapoktan Luhur Mulyo menunjukkan trust yang lebih rendah yang menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan kurang optimal dan memberikan hasil perkembangan yang lebih lambat. Sementara pada pengelolaan dana BLM-PUAP di Gapoktan Mandiri menunjukkan trust yang lebih tinggi,sehingga menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan lebih optimal dan memiliki perkembangan yang lebih cepat
Studi Tentang Kemunculan Modal Sosial
Get PDFNaskah ini merupakan hasil penelitian tentang kemunculan modal sosial di masyarakat dengan mengambil studi kasus masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan penyebab kemunculan modal sosial dan mendeskripsikan bagaimana modal sosial dapat berfungsi dalam mengatasi persoalan masyarakat yang tidak dipecahkan sepenuhnya oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat RW 13 Kelurahan Subangjaya Kota Sukabumi telah memiliki semangat modal sosial yang cukup kuat dan telah ada secara alamiah sejak dulu dan telah turun temurun, sehingga sangat mudah untuk digerakkan. Kekuatan modal sosial di RW 13 lebih dipengaruhi oleh tingkat homogenitas masyakarat RW 13 yang masih kental. Selain itu, kepemimpinan juga berkorelasi positif terhadap kemunculan modal sisual di RW 13. Konsep keteladanan dalam eksistensi modal sosial hanya efektif jika diterapkan pada masyarakat dengan relasi primer di unit sosial yang kecil dan terbatas (primary social relation) seperti di tingkat RW dan RT dan akan menemui kesulitan jika diterapkan pada komunitas yang lebih besar. Di sisi lain, kepemimpinan yang baik membawa efek negatif, di mana kualitas modal sosial masyakarat menjadi tergantung pada kualitas pemimpin dalam aksi kolektifny
Modal Sosial Pedagang Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional
Get PDFArtikel ini membahas pemanfaatan modal sosial yang dimiliki pedagang pasar yang terhimpun dalam Forum Silaturahmi Paguyuban Pedagang Pasar Yogyakarta (FSP3Y) untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah gempuran sektor ritel modern. Tulisan ini mendeskripsikan mengenai siasat FSP3Y dalam mempertahankan esksistensi pasar tradisonal dengan menggunakan modal sosial yang mereka miliki. Latar belakang pilihan menggunakan modal sosial didasari oleh fakta tidak efektifnya peran pemerintah sebagai regulator untuk mengontrol laju perkembangan ritel modern yang berpotensi menggerus eksistensi pasar tradisional di Yogyakarta. Dalam proses mengumpulkan maupun menggali data dan informasi dipilih metode penelitian kualitatif berupa studi kasus, serta menggunakan perspektif fenomenologi. Selain itu juga dilakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kekuatan pedagang pasar ketika mereka berhasil mengkonsolidasikan diri dalam kelompok kolektif seperti FSP3Y. Terbukti FSP3Y memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan daya saing pasar tradisional. Kehadiran FSP3Y justru lebih optimal dalam upaya meningkatkan daya saing pasar tradisonal dibandingkan pemerintah. Penyebabnya FSP3Y mampu mentransformasi modal sosial pedagang menjadi energi positif (modal sosial bersama) untuk secara kolektif membenahi dan meningkatkan daya saing pasar tradisional sehingga eksistensi mereka tetap terjaga meski dikepung oleh ekspansi dahsyat ritel modern ke setiap penjuru wilayah Yogyakarta. Dengan demikian, yang terjadi adalah inisiatif-inisiatif pengembangan pasar tradisional banyak tercetus dari pertemuan-pertemuan anggota FSP3Y. Hasil penelitian menunjukkan posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan FSP3Y dalam mengembangkan daya saing pasar tradisional
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Get PDFTulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunanan kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada. Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati laporan keuangan yang dibuat
Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah
Get PDFArtikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam bidang kepurbakalaan, (2) manajemen sumber daya budaya dalam konteks otonomi daerah, (3) kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dan hubungannya dengan permasalahan penyelenggaraan urusannya di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan desentralisasi dan juga faktor para implementor kebijakan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan kepurbakalaan sebenarnya tidaklah selalu berbanding lurus dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, apakah desentralisasi atau sentralisasi, tetapi lebih kepada komitmen, interest, dan political will dari pemerintah setempat
Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa
Get PDFArtikel ini mendiskusikan proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP dan IPR. Artikel ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada areal pertambangan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi, artikel ini berusaha menggambarkan dengan detail proses perumusan kebijakan yang terjadi sehingga menghasilkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya
The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy : Its Origin and Development
No full textKrisis ekonomi dan keuangan baik secara global maupun kawasan telah memberikan pengalaman yang penting bagi semua negara. Beberapa pengalaman tersebut menunjukkan bahwa untuk meredam dampak krisis ekonomi, negara perlu mengembangkan program perlindungan sosial. Program ini tidak hanya memitigasi, tetapi juga membantu menjaga menjamin keberlangsungan pembangunan ekonomi di suatu negara. Indonesia, sama dengan beberapa negara telah mengembangkan program perlindungan sosial sebagai salah satu strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Namun demikian program yang diinisiasi tersebut masih bersifat ad hoc dan belum masuk daam skema pembangunan reguler. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa program-program yang bersifat sosial hanya membebani anggaran negara dan tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, serta tidak berkelanjutan. Namun demikian, dari berbagai pengalaman pelaksanaan program menunjukkan bahwa program perlindungan sosial seperti PNPM Mandiri, Raskin, PKH, Jamkesmas, dan BOS telah terbukt mpu mengurangi dampak krisis dan menjaga keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu program perlindungan sosial perlu dikembangkn secara mapan dan mendapatkan dukungan politis dan finansial yang memadai sehingga dapat lebih efektif menjangkau masyaraka
Dinamika Proses Perumusan Kebijakan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Desa Pakkat Hauagong Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hsundutan)
No full textThis study examines the dynamics of the policy process in which changes the "desa" into "kelurahan". The Consequence of the government village honorably discharged from office and position. Thus, the change is not infrequently receive rejection and defiance of them. Hauagong Pakkat Village, in Subdistrict Pakkat Humbang Hasundutan, selected as locus because the village is willing to accept and initiate change. This study examines some of the issue related to the process of policy formulation "desa" to "kelurahan" status changes, particularly regarding the importance of the village government and the regional development banks, the dynamics of the policy formulation process and considerations that drive and inhibit that they are willing to accept the policy
Thomas J. Catlaw, Fabricating The People: Politics and Administration in The Biopolitical State
No full textBook Review (Alamaba: The University of Alamaba Press, 2007, 258 hal
Implementasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Dampaknya Bagi Kualitas Pelayanan Publik
No full textThe purpose of the policy is the establishment of new autonomous regions to facilitate the implementation of quality public services. The emergence of a new autonomous region is expected to improve the way local government more effective. This study reveals the impact of the establishment of few autonomous regions, South Minahasa regency on the quality of public services, particularly the population of administrative services. Implementations of the policy formation of autonomous regions have an impact on the quality of administrative service population. Some of the factors the lead to less than optimal public service facilities and infrastructure are less adequate human resources that have not worked in a professional, institutional aspects are still too weak aspects of the limited budget. On the community side, the lack of awareness of the importance of ID cards and the lack of public knowledge makes people participate less in performance improvement of administrative services population