JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Not a member yet
346 research outputs found
Sort by
Social Media dan Eksklusi Remaja dalam Perumusan Kebijakan Publik
Get PDFMedia sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan remaja masa kini. Remaja pengguna media sosial sesungguhnya memiliki lingkaran pertemanan yang lebih luas di dunia nyata, kesadaran identitas dan rasa memiliki yang lebih baik, serta perkembangan keterampilan teknis yang mereka butuhkan untuk menjadi masyarakat dunia digital. Temuan dalam riset ini menunjukkan bahwa para remaja paham akan isu-isu sosial dan politik yang terbaru baik yang terjadi di level lokal, nasional, maupun internasional. Namun demikian, partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan pemerintah masih tereksklusi. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempelajari suara remaja, sekaligus untuk mem- bangun legitimasi atas kebijakan yang dibuat
Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia
Get PDFDi Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikasi halal. Masalah yang dihadapi semakin beragam pasca runtuhnya Orde Baru. Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementerian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa di balik upaya M–UI tetap mempertahankan sertifikasi halal?Sejarah munculnya kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dimulai ketika penelitian milik Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya merilis fakta bahwa banyak produk yang beredar mengandung DNA babi. Penemuan tersebut menggemparkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. Namun, MUI sendiri mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal
Implementasi Kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) Pemerintah Kota Yogyakarta di Bidang Pendidikan
Get PDFTulisan ini menganalisis tentang implementasi kebijakan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) di Kota Yogyakarta. Belum efektifnya pencapaian program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) melalui penggunaan KMS menjadi latarbelakang masalahnya. Pen tingnya penjelasan atas faktorfaktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS tersebut belum efektif menjadi tujuan dari penulisan ini. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara objektif, detail, dan mendalam terha dap hasil yang telah diperolah di lapangan. Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan penulis da lam pengumpulan datanya. Berdasarkan hasil kajian penelitian, faktorfaktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KMS di bidang pendidikan oleh Pemkot Yogyakarta belum efektif mampu mencapai tujuannya adalah: (a) Kurangnya pemahaman dan kejelasan pelatihan pendataan KMS oleh para Petugas Sosial Masyarakat (PSM); (b) Tingginya subjektivitas petugas PSM dalam pendataan KMS; (c) Terjadinya inkonsistensi sosialisasi yang diberikan; (d) Memiliki birokrasi yang bersifat complex structure; (e) Komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan; (f ) Sumber daya manusia yang belum memadai; (g) Terjadinya intervensi anggota dewan (DPRD) terhadap implementasi program KMS, (h) Masih rendahnya kesadaran diri dari warga kota Yog yakarta yang mampu; dan (i) KMS digunakan sebagai motif warga kota Yogyakarta untuk mempermudah masuk sekolah negeri
Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan pada Sekolah RSBI/SBI
Get PDFKeberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan karena akses masyarakat kurang mampu menjadi terbatas. Di sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dengan memperluas daya tampung SMK, dengan sumsi bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan untuk bekerja. Pada faktanya jika dibandingkan siswa SMA, siswa yang memilih SMK lebih banyak berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini mengambil studi kasus pada SMKN 2 Salatiga. Perspektif teoritis dalam melihat persoalan ini adalah tinjauan terhadap kebijakan RSBI dan implementasinya. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan distributif pemerintah yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat kurang beruntung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan akhirnya memahami bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada SMK RSBI. Penelitian aksesibilitas masyarakat pada SMKN 2 Salatiga yang ditetapkan sebagai sekolah RSBI pada tahun 2007 mengidentifikasi dua fokus utama. Pertama, kebijakan program RSBI dalam implementasinya gagal memberikan akses kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, masyarakat bisa mengakses SMKN 2 Salatiga dilihat dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan yang memberikan kemudahan prosedur dan kesamaan perlakuan, serta pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup merupakan faktor pendorong masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan di sekolah RSBI apapun kondisinya. Pemerintah dan sekolah tidak bisa menutup mata membiarkan masyarakat khususnya siswa miskin berjuang sendiri. Banyak peraturan yang memberikan kesempatan kepada semua masyarakat namun pada implementasinya sulit diwujudkan karena kurangnya komitmen dan pengawasan dari pihak-pihak terkait
Transparansi Birokrasi dalam Pengelolaan APBD di Kota Kupang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pemerintah Kota Kupang kurang transparan atas informasi Pengelolaan APBD miliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus Instrumental dan prosedur pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sekresi/kerahasiaan informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang tergolong cukup tinggi, sehingga sulit diakses oleh publik (over secrecy). Alasannya, dokumen keuangan seperti dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Realisasi Ang- garan (LRA) merupakan dokumen rahasia negara sehingga perlu mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari kepala daerah atau sekretaris daerah jika akan diakses oleh publik. Hal ini disebabkan beberapa hal, di antaranya permasalahan sosialisasi, ketiadaan perangkat hukum yang mengatur mengenai infrastruktur di bidang keterbukaan informasi publik, dan ketiadaan sumber daya serta adanya persepsi yang dimiliki oleh sebagian besar birokrat Pemerintah Kota Kupang mengenai kerahasiaan dokumen pengelolaan APBD
Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap
Get PDFoai:jurnal.ugm.ac.id:article/6845Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Cilacap. Penilaian sistem pelaporan kepegawaian melalui Web ini penting untuk dikaji karena dari sistem SIMPEG yang digunakan sebelumnya dinilai masih kurang optimal. Mixed method research digunakan sebagai studi pendekatan kualitatif dengan indepth interviewdan pendekatan kuantitatif dengan survei digunakan untuk mengambarkan secara rinci hasil penerapan aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis Web tersebut dari sisi pengguna (SDM). Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan SIMPEG adalah adanya pemikiran serta komitmen pemimpin dan anggaran yang cukup memadai. Belum adanya ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana teknologi yang memadai menjadi faktor kendalanya. Sementara itu, pengukuran dari sisi pengguna (SDM) dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa penerimaan pengguna APK berbasis Web memiliki perilaku, minat, dan persepsi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan hasil pengukuran rerata variabel tertinggi yaitu Performance Expectancy sebesar 4,29 dan terendah yaitu variabel Image sebesar 3,32. Namun, masih banyaknya pengguna yang mempunyai tugas rangkap dengan beban kerja yang tinggi (work load) pada SKPD-SKPD menyebabkan kesulitan untuk mengupdate data secara tepat menjadi kendala dalam pemutakhiran data kepegawaian pada sistem Web tersebut
Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang
Get PDFTujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program E-Procurement di kota Pangkalpinang. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Pangkalpinang menerapkan sistem E-Procurement. Hal ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang akan menawarkan pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dalam penelitian yang dilakukan, sekalipun telah diterapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas pelayanan publik masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Interaksi antar lembaga, kemampuan SDM yang terlibat dalam penguasaan terhadap IT, belum adanya aturan yang tegas, serta adanya keinginan untuk melakukan kecurangan akibat konflik kepentingan, menjadikan E-Procurement belum berjalan secara maksimal. Kerja sama antar lembaga seharusnya menjadi kekuatan dalam pengembangan program E-Procurement. Selain itu, pengetahuan yang memadai dari SDM tentang IT adalah kunci pokok yang lainnya
Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan
Get PDFTulisan ini mendiskusikan mengenai peran sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan modal sosial yang mereka miliki sebagaiperwujudan dari segitiga good governance. Dewasa ini, yang berperan dalam pembangunan tidak hanya pemerintah sebagai aktor utama saja, tapi harus didukung oleh sektor swasta dan masyarakat sipil. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini mengarah pada pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Studi dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman penduduk tidak menghalangi tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik, karena masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan bersama yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial. Dengan kemampuan masyarakat membangun jaringan (networks), kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya (trust), saling peduli, saling menolong, kepatuhan terhadap nilai (values), norma (norms) yang berlaku dan disepakati bersama, serta tindakan pro aktif (pro active act) yang diwujudkan dalam aksi bersama (collective action) untuk pemenuhan kebutuhan bersama dalam memecahkan berbagai macam persoalan kesehatan yang terjadi. Peran tokoh masyarakat, perangkat desa dan aktor pelaksana di lapangan seperti anggota masyarakat juga berkontribusi terhadap keberadaan modal sosial masyarakat. Berbagai kelompok sosial yag terbentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan merupakan perwujudan nyata dari modal sosial dan bentuk partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam perwujudan good governance
Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan
Get PDFTulisan ini mendiskusikan tentang kebijakan pendidikan yang berfokus pada sekolah internasional (RSBI). Ini merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat berkompetisi di tingkat internasional. Dalam Permendagri 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, SBI/RSBI telah dikonstruksi dengan satu rangkaian standar untuk menyelenggarakan pendidikan internasional. Standar itu memiliki target kualitas pendidikan yang harus dicapai. Akan tetapi, sejak tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah menjadi polemik publik. Pada faktanya, pengejawantahan semangat “pendidikan berkualitas untuk semua” sangat ditentukan oleh luasnya masalah akses masyarakat terhadap pendidikan
Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan
Get PDFArtikel ini membahas peran modal sosial dalam konservasi hutan di Kabupaten Kampar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, artikel ini akan mengungkap bagaimana aspek modal sosial yang dimiliki oleh Adat Kenegerian Rumbio akan bekerja secara efektif untuk menjaga kelestarian dari Hutan Larangan Adat yang dimiliki oleh generasi ke generasi, sejak ratusan tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan hutan di Indonesia sangatlah tinggi, demikain pula yang terjadi di Kabupaten Kampar. Salah satu penyebab kerusakan hutan saat ini adalah cara pandang manusia yang menganggap hutan sebagai sumber daya. Dengan kata lain, akan terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Kenegerian Adat Rumbio yang berlokasi di Kabupaten Kampar mampu menjaga kelestarian Hutan Larangan Adat yang memiliki luas 538 Ha, meskipun fungsi dasar Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berada di luar properti hutan. Keberadaan modal sosial yang dimiliki Adat Kenegerian Rumbio mampu mengorganisir dan mengelola hutan secara efektif sebagaimana menjaga kelestarian larangan adat yang ada. Elemen modal sosial seperti nilai tradisional, norma, kepercayaan, dan partisipasi membentuk sebuah ikatan dalam komunitas ada t sehinga bersedia bekerja sama secara proaktif demi menjaga tradisi dan kearifan lokal Kenegerian Rumbio