JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Not a member yet
346 research outputs found
Sort by
Faktor-Faktor Politik, Administrasi dan Budaya dalam Masalah Korupsi di Indonesia
No full textin proces
The Analysis of Network Governance in The Investment Development of Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) Batam
Get PDFLarge amount of investment is one of income sources for a country. Recently, the investment in Indonesia has not been managed optimally due to, one among others, poor organization system of investment management. This study is aimed at analyzing the network governance within organization system in investment development at Free Trade Zone and Free Port Batam. The research methodology used was Coordination Network Analysis with 5 aspects of study; those are governance structure, service characteristics, operational interaction of partner characteristics, and network characteristic on 3 organizations at the level of province and regency/city. The result of the analysis indicates that coordination between provincial and regency/city organizations is not yet optimally conducted. Horizontal and vertical coordination are not yet optimally established
Jimpitan, Modal Sosial yang Menjadi Solusi Permasalahan Masyarakat
Get PDFDalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kerap menyelesaikan berbagai masalah sosial dengan menggunakan nilai-nilai yang telah terbentuk dan disepakati sebagai sebuah norma. Norma atau pedoman yang dipatuhi ini seringkali berwujud sebuah institusi informal. Kepatuhan warga kemudian melahirkan rasa saling percaya dan menyebabkan terjalinnya jaringan sosial, kemudian membentuk pola perilaku sehingga tumbuh menjadi budaya dalam bentuk pemberdayaan warga. Salah satu bentuk norma sosial ini adalah “jimpitan”, yang diberlakukan di RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran Yogyakarta. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana institusi jimpitan sebagai modal sosial menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan warga di kampung tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif induktif, terlihat bahwa lemahnya fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik membuat warga RT 70 dan RT 71, RW 19 Danunegaran memilih institusi jimpitan sebagai modal sosial dalam menyelesaikan permasalah warga, terutama berkenaan dengan penguatan tali silaturahmi serta perbaikan dan pemeliharaan sarana pelayanan publik. Mereka memilih institusi ini karena dianggap paling sesuai dengan kondisi warga. Jimpitan yang semula hanya bertujuan untuk pengikat tali silaturahmi warga kini justru menjadi jembatan bagi pengikat tali
silaturahmi yang terbentuk pada modal sosial lainnya
Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan
Get PDFTulisan ini akan menganalisis tentang kinerja implementasi kebijakan penanganan perempuan korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami (P2TPA RDU) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi program tersebut sudah efektif dalam mencapai tujuannya. P2TPA RDU merupakan suatu unit kegiatan dari salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading agency dalam melayani perempuan korban kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menemukan bahwa kinerja implementasi P2TPA RDU sudah efektif dalam mencapai tujuan- nya, karena dari hasil penilaian keluaran (output) program yaitu akses, cakupan (coverage), ketepatan layanan (service delivery) dan kesesuaian program dengan kebutuhan sudah efektif dalam implementasinya. Meski demikian, P2TPA RDU masih memi- liki kekurangan dalam hal sosialisasi terutama untuk perempuan korban kekerasan yang berada di daerah kabupaten (Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul, dan Sleman). P2TPA RDU juga kekurangan SDM konselor sebagai garda pelaksana terdepan dalam penanganan perempuan korban kekerasan
Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara
Get PDFKehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi
Dukungan Target Group Terhadap Zoning Regulation
Get PDFKegiatan pembangunan yang diwarnai oleh market driven akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Apabila terjadi secara terus-menerus, bisa mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu penataan ruang (spatial planning) menjadi aspek yang amat penting agar ruang yang terbatas dapat digunakan secara efisien dengan tetap memelihara kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup. Proses invasi dan urban sprawl sebagai akibat dari keterbatasan ruang perkotaan telah merembet ke sebagian daerah di Kabupaten Sleman, terutama di wilayah Kecamatan Mlati. Perkembangan wilayah di daerah ini perlu mendapatkan perhatian khusus agar di kemudian hari tidak menjadi unmanaged growth. Untuk menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang bisa berakibat terhadap terganggunya sistem ekologi wilayah sekitar Kabupaten Sleman, Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) Kabupaten Sleman melakukan pengendalian atas perubahan penggunaan tanah melalui sosialisasi atas kebijakan pertanahan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sleman. BPPD memasang/membuat papan informasi/baliho pada tempat strategis, sehingga dapat dibaca dengan mudah oleh masyarakat. Salah satu baliho dipasang di kawasan pertanian di Jalan Sendari-Gombang, Tirtoadi, Kecamatan Mlati. Berkenaan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sikap target grup terhadap zoning regulations dengan studi kasus di Jalan Sendari Gombang Tirtoadi, Kecamatan Mlati. Penelitian juga ingin mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi dukungan target grup terhadap implementasi zoning regulations di Kecamatan Mlati, terutama di Jalan Sendari-Gombang, Tirtoadi. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif naturalistik dengan metode studi kasus
Pengukuran Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut
Get PDFTulisan ini membahas pengukuran kinerja implementasi kebijakan publik. Penulis mengambil studi kasus implementasi kebi- jakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman. PNPM Mandiri Pariwisata diimplementasikan di desa ini pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Untuk mengukur kinerja im- plementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut, penulis menggunakan dua indikator. Pertama, indikator policy output yang terdiri dari indikator cakupan, bias, akses, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Kedua, indikator policy outcomes yang terdiri dari initial outcome, intermediate outcome, dan long-term outcome. Berdasarkan pengukuran, didapat hasil bahwa kinerja implementasi PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Brayut terbilang rendah. PNPM Mandiri Pari- wisata gagal dalam mencapai long-term outcome yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa wisata. Hal ini terjadi karena setidaknya dua faktor, yaitu disposisi implementor dan format kebijakan. Berdasarkan kedua faktor tersebut, penulis memberikan rekomendasi kebijakan agar kebijakan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi lebih baik di masa yang akan datang, yaitu dengan: (1) memodifikasi kebijakan; (2) memodifikasi wujud kebijakan/program; (3) merinci metode monitoring dan evaluasi; dan (4) merinci poin pemberian sanksi dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO)
Ekonomi Politik Penyelesaian Konflik Batas Daerah Antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon
Get PDFBatas daerah menjadi isu yang sangat penting sejak era otonomi daerah berlangsung di Indonesia. Pemerintah daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti batas-batas wilayah kewenangannya terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung pendapatan asli daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Konflik batas daerah mengacu pada konflik yang terjadi antara pemerintah daerah pada tingkatan yang sama dalam rangka perebutan batas daerah. Konflik batas daerah antara Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon sudah berlangsung sejak tahun 1988. Berlarut-larutnya penyelesaian konflik batas daerah ini berkaitan dengan ekonomi politik yang ada di tujuh titik batas yang masih disengketakan. Permasalahan yang diteliti adalah asal mula/titik pangkal terjadinya konflik batas daerah dan perkembangan penyelesaian konflik batas daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan analisis data yang yang digunakan adalah model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya penyelesaian konflik antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon disebabkan oleh faktor sumber daya khususnya aspek ekonomi di tujuh titik batas daerah yang disengketakan. Pada dasarnya asal mula/titik pangkal terjadinya konflik batas daerah ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran pembentukan kota/kabupaten, undang-undang pembentukan kota/kabupaten yang tidak mencantumkan batas-batas daerahnya, kebijakan pelurusan sungai, perbedaan peta dasar acuan, tidak ada koordinasi antardaerah, ketiadaan regenerasi kepemimpinan yang baik, dan pengaruh pembangunan DKI Jakarta. Konflik menjadi rumit karena dipengaruhi beberapa faktor yaitu kepentingan, kebijakan, dan kelembagaan
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi
Get PDFSejak diberlakukan pada era Kolonial Belanda, kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dewasa ini menjadi penting, seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini lebih sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, karena tidak partisipatif dan seringkali melanggar hak dan kepentingan masyarakat lokal. Perubahan pada sistem pemerintahan di era Reformasi kemudian berkaitan dengan implementasi konsep good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif. Pada faktanya, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka konflik yang terjadi, berdasarkan hasil penelitian dari Renstra Kementerian Kehutanan periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif atas sejumlah peraturan tentang kehutanan yang dikeluarkan pasca bergulirnya era Reformasi, yang dianggap relevan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang didapat dari analisis pasal-pasal dalam peraturan yang diteliti mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki konsep dalam pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Namun, sistem partisipasi yang diterapkan dalam peraturan dan perundangan tersebut belum bisa dipandang ideal. Sistem tersebut juga belum memberikan kontribusi positif pada implementasi pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif