JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Not a member yet
346 research outputs found
Sort by
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di Kota Yogyakarta Pasca Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB P2 Oleh Pusat Kepada Daerah
Get PDFOne of the efforts to achieve fiscal independence of local governments is to provide authority in the management of land and property tax as a part of local taxes (Law No.28 of 2009). Yogyakarta has delegated authority to implement this law since 2011. The revenue of PBB P2 pretty much accounted for the PAD, which is why in this study tried to examine the factors that influence Earth Building Tax receipts in the city of Yogyakarta in 2013-2014. So from this study establishes framework there are three factors that can affect PBB P2 in the city of Yogyakarta, which is a factor of tax administration efficiency, effectiveness socialization factor taxation and tax compliance. Based on the research results that the tax administration can efficiently determine the level of awareness of the taxpayer to pay taxes on time, as well as tax sosialization can increase the public's attention on the importance of paying taxes, in addition to the flavor abide by the rules are also important in creating awareness to pay tax
Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa
Get PDFArtikel ini menganalisis pelaksanaan desa wisata di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Sebelum ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Bleberan dikenal sebagai desa pelosok, terisolir, dan kekurangan air. Tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat setempat. Namun, setelah Pemerintah Desa bersama warga setempat berhasil membentuk BUMDes, kini Desa Bleberan berkembang dan menjadi desa wisata terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, analisis data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan/verifikasi. Agar hasil kajian dapat kredibel, maka teknik triangulasi data digunakan saat validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Desa Wisata di Bleberan (2010-2014), pendapatan asli desa secara signifikan meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari peran modal sosial yang dimiliki warga yang telah berkembang dengan baik seperti Organisasi Desa, Kepercayaan, Norma, dan Jaringan. Namun, pengelolaan BUMDes dinilai kurang efektif karena belum dikelola secara transparan dan akuntabel. Kemudian, upaya mewujudkan desa mandiri juga menghadapi tantangan sosial yaitu adanya kecemburuan antar dukuh terkait dengan dana bantuan yang diberikan serta munculnya pelaku ekonomi di sekitar area wisata yang berasal dari keluarga berekonomi mapan
Sego Segawe Policy ( A Policy on Bicycling to Workplace School ) in Yogyakarta Municipality: Study on Efectiveness of Persiasive Policy
No full textSebagian besar ahli di ranah kebijakan publik setuju bahwa instrumen yang persuasif lebih efektif, lebih murh, lebih toleran, untuk diterapkan di dalam kebijakan yang bertujuan untuk mengubah prilaku publik. Berdasar beberapa ahli ini maka instrumen persuasif yang diinisiasi oleh pemerintah tentu akan lebih mudah diikuti oleh masyarakat. Argumen ini membawa penulis untuk meneliti apa kebijakan sego segawe (penggunaan sepeda untuk ke kantor dan sekolah) yang diinisiasi oleh pemerintah kabupaten DI Yogyakarta memang efektif untuk mencaai tujuan-tujuan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode kulitatif digunakan untuk mengumpulkan data implementasi instrumen kebijakan persuasif, sedangkan metode kuantitatif (melalui penggunaan kuesioner dengan nonprobability sampling di dalam metode survey) digunakan untuk mengumpulkandata persepsi publik mengenai kebijakan yang di implementasikan. Secara garis besar, penelitin ini menemukan fakta bahwa instrumen kebijakan yang persuasif tidak efektif untuk mempengaruhi perilaku publik. Tentunya tesis ini disebabkan oleh rendahnya frekuensi tindakan persuasif yang dilakukan oleh pemerintah serta dukungan kapasitas situasional yang tidak menyeluruh
Reformasi Orientasi Dan Sistem Penilaian Konerja Pegawai Negeri Sipil: Mengapa Dan Bagaimana?
No full textThis article discuss two important subjects. First, it argues that Indonesian government should reform their performance appraisal system. Second, the recommendation to improve the performance appraisal system for civil servants. There are three reasons argued by the author of why Indonesian government should reform their performance appraisal system for civil servants: First, the system is not academic enough in term of the instruments which are used; second the method is not effective, lastly the system could not be used to diagnose to provide feed backs to improve the performance of the civil servants. To prevent the inefficiency, the author strongly suggest that the government should take immediate action to replace the old system with the new ones which is recommended from this article
Birokrasi dan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Konteks Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia
No full textin proces
Civil Society Democratic Governance: The Case of Indonesia
No full textPerdebatan mengenai hubungan antara negara (state) dan masyarakat madani (civil society) sejauh ini masih terpengaruh oleh argumentasi Hegel, bahwa isu pentingnya terletak pada bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan mencapai keadilan sosial bagi rakyat dan sebuah negara oligarki di mana pemerintah dan partai-partai politik mernelihara status quo untuk melindungi kepentingan bersama mereka. Meskipun pemerintahan Megawai telah berhasil mendinginkatt kehidupan politik di Indonesia tetapi mengingat masih buruknya kualitas partai politik serta visi politik Megawati yang letnah. pemerintahan ini belum mampu memberi lccus yang terbaik bagi rakyat negeri ini
Management Stategik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
No full textAs one of the potential source of local government revenue, it seems that the Local Government Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Daerah BUMD) have contributed very little to the whole Local Government Revenue (Pendapatan Asli Daerah). It is also ironic that insofar the existence of BUMD has been much rely on the government regulation and given monopoly in its business. The ambiguous mission of BUMD — between an agent of development and a profit center — proved to be the main obstacle for its management system.
From the strategic management perspective and SWOT analysis, it is found out that BUMD should adopt a turn-around approach, to minimize its weaknesses and try to get maximum benefit of the wide-opened opportunities. The strategic issues to be tackled by the BUMD management are quite complex. But among the most important issues are: the lack of professional human resources, the inflexible organisational structure and the low product or service quality. To address these issues, it is recommended that BUMD would come up with strategic human resource development programs, to apply more adaptive and flat organisational structure, and to adopt Total Quality Management (TQM) system in order to be more responsive to its customers
Total Quality Management dan Strategi Reformasi di Sektor Publik
No full textThis essay discusses Total Quality Management which has been a prominent issue in enhancing quality of products and services. TQM which was firstly applied in the private sectors is in fact not the only idea of quality management. Some practiciones of management such as Frederick Taylor and Elton Mayo were also concerned with ideas similar with that of W. Edward Denting. There are some debates in relations to the application of TQM in the Public Sector. In this essay, the author shows that TQM has travelled to diffirent countries which in font unavoidably adopts different cultures. Therefore, it would be possible to transplant TQM from the private sector and adopt it in the Public Sector. TQM is compatible with the notion of administrative reform directed toward achieving efficiency, effectiveness and human resource development. Looking at the Malaysian experience in implementing TQM, it seems that the success of quality management is due to the management commitment coming from the top spreading at every level of bureaucracy