IDR UIN Antasari Banjarmasin
Not a member yet
    25640 research outputs found

    Pola Bimbingan Keagamaan Ust. Abuya Ahmad Saefullah di Mushola Raudhatul Aman Alalak Tengah

    Full text link
    Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa agama adalah landasan bagi kehidupan sekaligus pengarahan bagi setiap penganutnya. agama diibaratkan sebagai fondasi sebuah bangunan rumah, yang membuat kokoh dari rumah tersebut bertumpu pada fondasinya. jika landasan pemahaman agamanya kuat maka iman terhadap agamanya juga kuat. namun sebaliknya jika landasan pemahaman agamanya lemah, maka keimanan agama juga lemah. karena agama menjadi pedoman bagi semua penganutnya untuk menentukan tujuan dan arah hidupnya ketika di dunia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berfokus pada masalah pola bimbingan keagamaan Ustaz Abuya Ahmad Saefullah di Mushola Raudhatul Aman Alalak Tengah. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), di mana data diperoleh melalui pengamatan langsung di lokasi sesuai dengan fokus masalah yang telah ditentukan bagaimana pola bimbingan keagamaan yang ada pada masyarakat Alalak Tengah. selain itu juga, penulis melakukan wawancara langsung kepada pengurus mushola, tetuha masyarakat, dan para jamaah Mushola Raudhatul Aman Alalak Tengah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pola bimbingan keagamaan yang ada pada masyarakat desa alalak tengah yaitu ada pola bimbingan keagamaan bersifat generalis, pola bimbingan spesialis, pola bimbingan kurikuler serta beberapa bimbingan kegamaan, diantaranya: bimbingan secara pribadi, bimbingan secara kelompok, kedua bimbingan ini saling melengkapi dan dijalankan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan jamaah di lapangan. adapun bimbingan agama yang diterapkan oleh beliau berupa ceramah agama, pengajian kitab tauhid, fiqih, dan tasawuf, dan majelis sholawat ibu-ibu. jalannya kegiatan kegiatan keagamaan disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat Alalak Tengah yang telah disepakati bersama dan tersusun secara teratur, supaya memudahkan masyarakat mengikuti bimbingan keagamaan tersebut

    Strategi Pelayanan Bimbingan Manasik Umrah PT Ma'ali Wisata Tour and Travel Tahun 2025

    Full text link
    Penelitian ini membahas strategi pelayanan bimbingan manasik umrah yang diterapkan oleh PT Ma’ali Wisata Tour and Travel pada tahun 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya bimbingan manasik sebagai bekal utama bagi jemaah agar mampu melaksanakan ibadah umrah dengan benar, tertib, dan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, strategi pelayanan bimbingan manasik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan biro perjalanan umrah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pelayanan bimbingan manasik umrah yang diterapkan oleh PT Ma’ali Wisata Tour and Travel serta menganalisis strategi tersebut menggunakan pendekatan 5P Mintzberg, yaitu Plan, Ploy, Pattern, Position, dan Perspective. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian pimpinan, staf, pembimbing manasik, serta jemaah PT Ma’ali Wisata Tour and Travel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Ma’ali Wisata Tour and Travel telah menerapkan strategi pelayanan bimbingan manasik umrah secara terencana dan berkelanjutan. Perencanaan bimbingan manasik disusun dengan jelas, materi disampaikan secara sistematis, serta didukung oleh pembimbing yang berpengalaman. Dari sisi taktik, perusahaan memberikan kepastian keberangkatan dan membuka ruang komunikasi yang aktif dengan jemaah. Pola pelayanan dilakukan secara konsisten, mulai dari bimbingan pra-keberangkatan hingga pendampingan selama di Tanah Suci. Selain itu, PT Ma’ali Wisata Tour and Travel berhasil memposisikan diri sebagai biro perjalanan umrah yang legal dan terpercaya, dengan perspektif pelayanan yang berlandaskan nilai religius, amanah, dan tanggung jawab. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi pelayanan bimbingan manasik umrah PT Ma’ali Wisata Tour and Travel Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kesiapan, pemahaman, serta kenyamanan jemaah dalam melaksanakan ibadah umrah

    Studi Komparatif Hukum Suami Menjimak Istrinya yang Belum Mandi Janabah Pasca Haid Perspektif Mazhab Hanafi dan Hanbali

    Full text link
    Jima antara suami istri merupakan aspek yang sangat penting dan fundamental dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam konteks Islam, jima’ diatur oleh hukum syariat yang sangat ketat dan teliti. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dan menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat adalah apakah suami diperbolehkan untuk menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid, yaitu setelah masa haid selesai tetapi belum melakukan mandi wajib untuk membersihkan diri dari najis haid. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks yang berbeda-beda, dan bagaimana perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab dapat menjadi sumber kekayaan dan keberagaman dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan komparatif yang berfokus pada kajian keislaman dan perbandingan antara mazhab-mazhab Islam. Penelitian ini menelaah buku-buku hukum Islam dan kitab-kitab fiqih mazhab sebagai bahan analisis untuk memahami perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Menurut Mazhab Hanafi, suami diperbolehkan untuk menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid, asalkan istri telah selesai haid dan telah melewati batas masa lama haid, yaitu 10 hari, sehingga dianggap telah bersih dari najis haid. Sementara itu, Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang berbeda, yaitu suami tidak diperbolehkan untuk menjimak istrinya yang belum mandi janabah pasca haid, kecuali jika istri telah melakukan tayammum atau mandi wajib untuk membersihkan diri dari najis haid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai haid dan kewajiban mandi janabah, sehingga mempengaruhi hukum jimak antara suami istri yang belum mandi janabah pasca haid

    Peran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Puskesmas Banjarmasin Selatan Berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013

    Full text link
    Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang undang ini mengamanatkan terciptanya lingkungan sehat, di mana setiap orang harus menghargai hak hidup sehat sesamanya baik secara fisik, biologis, maupun sosial dan wajib menjalankan perilaku sehat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Penerapan KTR, seperti di fasilitas kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, transportasi umum, tempat kerja, dan ruang publik, merupakan salah satu bentuk nyata terwujudnya lingkungan yang sehat. Misalnya seperti Puskesmas yang meyediakan berbagai layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin telah menerapkan KTR melalui Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013. Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum dengan metode penelitian empiris. Pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga teknik utama: observasi lapangan, wawancara mendalam yang melibatkan pihak Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian secara subtansi Peraturan Daerah telah mengatur larangan dan sanksi secara jelas terhadap pelanggaran KTR. Tetapi pada struktur hukum pelaksanaan kebijakan di lapangan belum efektif. Hal ini disebabkan ketidak seriusannya yang berwenang dalam menerapkan peraturan ini. Kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan, dan lemahnya penerapan sanksi. Dalam aspek budaya hukum rendahnya kesadaran masyarakat terhadap larangan merokok. Oleh karena itu pemerintah diharapkan mempunyai keseriusan dalam penguatan penerapan sanksi, pengawasan, intensifikasi sosialisasi terhadap masyarakat

    Hukum Menyedekahkan Barang Temuan (Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i

    Full text link
    Penelitian ini membahas persoalan barang temuan (luqathah) dalam muamalah, khususnya tanggung jawab penemu terhadap harta orang lain. Islam menetapkan aturan pengelolaannya agar hak pemilik tetap terjaga. Namun, ulama berbeda pendapat, terutama Mazhab Hanafi dan Syafi‟i, mengenai kebolehan serta mekanisme menyedekahkan barang temuan setelah pengumuman. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan kedua mazhab dan faktor penyebab perbedaannya, sehingga memberikan pemahaman lebih komprehensif tentang kehati-hatian, perlindungan hak milik, dan kepastian hukum dalam fikih Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer berupa kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‟i, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode komparatif untuk membandingkan pendapat kedua mazhab, serta dianalisis secara deskriptif guna menjelaskan argumentasi dan dasar istinbath hukum masing-masing mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memandang penemu sebagai penjamin (ḍāmin) yang tidak memperoleh hak kepemilikan atas barang temuan, karena berpegang pada prinsip kehati-hatian (iḥtiyāṭ), perlindungan hak milik (ḥifẓ al-māl), serta penetapan tanggung jawab penjaminan (ḍamān) untuk mencegah penguasaan harta yang bukan haknya; akibatnya, setelah masa pengumuman selesai, penemu dianjurkan menyedekahkan harta tersebut atas nama pemilik atau tetap menyimpannya sebagai amanah. Adapun Mazhab Syafi‟i menempatkan penemu sebagai pemegang amanah (amīn) dan membolehkan kepemilikan barang temuan setelah seluruh prosedur pengumuman dipenuhi, bertumpu pada prinsip perlindungan harta, kepastian hukum melalui mekanisme pengumuman yang sistematis, serta keseimbangan antara amanah dan potensi hak kepemilikan, sementara sedekah hanya diterapkan dalam kondisi tertentu sesuai kemaslahatan pemilik dan penemu

    Dinamika Long Distance Marriage dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

    Full text link
    Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena long distance marriage di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipicu oleh faktor pekerjaan dan ekonomi, di mana pasangan suami istri harus hidup terpisah jarak jauh karena salah satu pihak bekerja di luar daerah. Kondisi ini menimbulkan dinamika kompleks dalam kehidupan rumah tangga, meliputi pola komunikasi, penyesuaian peran, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta tantangan dalam menjaga keharmonisan. Fenomena ini juga menimbulkan dinamika sosial yang melibatkan interaksi dengan keluarga, perubahan persepsi lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi long distance marriage serta implikasinya terhadap pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Subjek penelitian meliputi pasangan long distance marriage yang bertahan dan bercerai dan anggota keluarga. Objek penelitian ini adalah dinamika kehidupan rumah tangga pasangan long distance marriage ditinjau dari perspektif sosiologi hukum keluarga. Pengumpulan data diperoleh melalui, observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dalam bentuk editing dan matriks. Teknik deskriptif kualitatif digunakan peneliti untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa long distance marriage di Kecamatan Daha dipicu oleh tuntutan ekonomi dan pekerjaan, yang menuntut pasangan suami istri untuk beradaptasi dengan keterpisahan jarak dalam kehidupan rumah tangga. Long distance marriage dapat bertahan apabila dilandasi kesepakatan bersama, komitmen, kepercayaan, serta komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan sehingga hak dan kewajiban suami istri baik lahir maupun batin dapat terpenuhi secara seimbang. Namun, apabila long distance marriage dijalani tanpa kesiapan emosional, pengelolaan komunikasi yang baik, dan dukungan sosial yang memadai, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan emosional, ketidakseimbangan peran dalam keluarga, serta tidak terpenuhinya kebutuhan batin, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraia

    The Instructional Design of Language Curriculum Development

    Full text link

    Peran Dai dalam Pemberdayaan Masyarakat

    Full text link

    Dampak Pelaksanaan Ekstrakurikuler Bilingual Are dan Muhadharah Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa MIN 8 Hulu Sungai Tengah

    Full text link
    Pembelajaran bahasa asing memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik, khususnya keterampilan berbicara. Namun, pada praktiknya masih ditemukan siswa yang mengalami kesulitan dan kurang percaya diri dalam menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, MIN 8 Hulu Sungai Tengah melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Bilingual ARE dan muhadharah sebagai sarana pendukung pembelajaran bahasa di luar jam intrakurikuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan ekstrakurikuler Bilingual ARE dan muhadharah terhadap keterampilan berbicara siswa MIN 8 Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, guru pembimbing ekstrakurikuler, serta siswa kelas I sampai kelas VI MIN 8 Hulu Sungai Tengah. Objek penelitian adalah dampak pelaksanaan ekstrakurikuler Bilingual ARE dan muhadharah terhadap keterampilan berbicara siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, teknik, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler Bilingual ARE dan muhadharah memberikan dampak positif terhadap keterampilan berbicara siswa. Dampak tersebut terlihat pada peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris, keberanian siswa dalam berbicara, kelancaran dalam menyampaikan gagasan, serta meningkatnya rasa percaya diri saat berbicara di depan umum. Kegiatan Bilingual ARE membantu siswa membiasakan penggunaan bahasa asing secara aktif, sedangkan muhadharah melatih siswa dalam menyampaikan pesan secara terstruktur dan sistematis. Dengan demikian, pelaksanaan kedua kegiatan ekstrakurikuler tersebut berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa MIN 8 Hulu Sungai Tenga

    Pendistribusian Zakat Terhadap Golongan Fi sabilillah oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan

    Full text link
    Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya sebagai bentuk ibadah, namun juga sebagai instrumen dalam pemerataan kesejahteraan sosial. Salah satu golongan penerima zakat yang dalam praktiknya kerap menimbulkan perbedaan penafsiran adalah golongan Fi Sabilillah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pendistribusian zakat kepada golongan Fi Sabilillah oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan regulasi zakat nasional dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengelompokan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat kepada golongan Fi Sabilillah oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan secara terstruktur dan terencana melalui berbagai program yang mendukung kegiatan dakwah, pendidikan Islam, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan pendistribusian zakat tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan amanah. Selain itu, praktik tersebut juga selaras dengan tujuan maqasid al-syari‘ah, khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din) dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dinilai telah menjalankan fungsinya secara profesional dan bertanggung jawab sebagai lembaga amil zaka

    25,587

    full texts

    25,640

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    IDR UIN Antasari Banjarmasin
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇