IDR UIN Antasari Banjarmasin
Not a member yet
25640 research outputs found
Sort by
Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar Sighat taklik Di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi suci yang
tidak hanya mengikat secara sosial tetapi juga bersifat transendental dan sakral. Di
dalam perkawinan terdapat adanya sighat taklik, yaitu janji yang diucapkan oleh
suami setelah akad nikah yang menjadi salah satu bentuk perjanjian perkawinan
menurut Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan muncul ketika seorang istri
menganggap talak terjadi secara otomatis setelah suami melanggar isi taklik, tanpa
melalui proses hukum di pengadilan agama. Hal ini menjadi hal baru di masyarakat
sekitar dengan tujuan mengetahui persepsi mereka terhadap permasalahan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
yang bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap
jatuhnya talak akibat suami melanggar sighat taklik. Data diperoleh melalui
wawancara langsung dengan lima orang informan yang dianggap memahami dan
mengetahui peristiwa yang menjadi objek penelitian, yaitu di Kelurahan Belitung
Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara terstruktur, sementara analisis data
menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Penelitian ini bersifat empiris karena menggali fakta yang berkembang di
masyarakat, sehingga hasilnya diharapkan dapat menggambarkan persepsi
masyarakat secara apa adanya sesuai dengan realitas sosial yang ada di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Belitung
Selatan memiliki persepsi yang berbeda terhadap status perkawinan ketika suami
melanggar sighat taklik. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran sighat
taklik otomatis menyebabkan jatuhnya talak tanpa perlu ikrar talak atau putusan
dari Pengadilan Agama, berdasarkan pemahaman agama yang bersifat tekstual dan
tradisional. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat bahwa pelanggaran sighat
taklik tidak serta-merta memutuskan perkawinan dan harus diselesaikan melalui
proses di Pengadilan Agama sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan
persepsi ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam klasik
dan hukum positif Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum
agar masyarakat memahami kedudukan sighat taklik secara benar sesuai dengan
hukum Islam dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia
Strategi Digital Fundraising Di Lazismu Banjarbaru dalam Menghimpun Dana Zakat
Penelitian ini membahas strategi digital fundraising yang diterapkan oleh
Lazismu Banjarbaru dalam upaya menghimpun dana zakat. Latar belakang
penelitian ini didasari oleh perkembangan teknologi informasi yang mendorong
perubahan pola perilaku masyarakat dalam berdonasi, serta besarnya potensi zakat
di Indonesia yang belum tergarap secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji penerapan strategi digital fundraising di Lazismu Banjarbaru, yang
mencakup content marketing, mobile marketing, continuous marketing, integrated
digital marketing, dan visual marketing.
metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik
wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi terkait aktivitas fundraising yang
dijalankan oleh Lazismu Banjarbaru. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa
Lazismu Banjarbaru telah mengimplementasikan berbagai strategi fundraising
digital, terutama dengan memanfaatkan situs web, media sosial, serta komunikasi
melalui aplikasi pesan singkat. Meskipun pelaksanaannya masih dalam proses
pengembangan dan belum optimal, strategi ini dinilai cukup efektif dalam
memperluas jangkauan donatur, mempererat hubungan dengan para pemberi zakat,
serta meningkatkan efektivitas penghimpunan dana zakat.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan digital fundraising
merupakan strategi penting yang perlu terus ditingkatkan oleh lembaga amil zakat,
khususnya dalam upaya menjangkau kalangan generasi muda serta mempermudah
pelaksanaan pembayaran zakat melalui platform digital
Strategi Pelayanan Jemaah Umrah Lansia Di PT. Ameera Mekkah Travel Cabang Kalimantan Selatan
Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi pelayanan yang diterapkan
oleh PT. Ameera Mekkah Travel Cabang Kalimantan Selatan dalam melayani
jemaah umrah lanjut usia (lansia). Pelayanan terhadap jemaah lansia membutuhkan
pendekatan khusus mengingat keterbatasan fisik dan psikologis mereka, sehingga
strategi pelayanan yang efektif sangat penting untuk memastikan ibadah umrah
yang nyaman, aman, dan sesuai kebutuhan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data
melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak travel dan beberapa jemaah
lansia. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelayanan PT. Ameera
Mekkah Travel terhadap jemaah lansia mencakup empat tahapan utama: pra
keberangkatan, selama perjalanan, pelaksanaan ibadah, dan pasca-keberangkatan.
Dalam setiap tahapan, strategi yang diterapkan meliputi pendekatan ramah lansia,
penyediaan fasilitas dan pendamping, sistem informasi dan jadwal, dukungan medis
dan keamanan, serta testimoni jemaah lansia.
PT. Ameera Mekkah telah melalui tahapan penting strategi menurut
Wheelen dan Hunger, yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi.
Strategi ini juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip kualitas
pelayanan ideal berdasarkan teori SERVQUAL, yang mencakup dimensi tangibles,
reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Upaya ini menunjukkan
komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada
kebutuhan individual jemaah lansia demi meningkatkan kualitas layanan dan
kepuasan pelangga
Mekanisme Perekrutan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan Non-Kloter di Kementerian Agama Kabupaten Tapin Tahun 2024
Penelitian ini berangkat dari fenomena adanya keluhan dari sebagian
jemaah haji terkait pelayanan yang mereka terima, di mana tingkat kepuasan
jemaah cenderung beragam. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk menelusuri
lebih lanjut apakah permasalahan tersebut bersumber dari mekanisme perekrutan
petugas haji, dari kinerja petugas itu sendiri, atau justru dari faktor internal jemaah.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perekrutan petugas
penyelenggara ibadah haji di Kementerian Agama Kabupaten Tapin, serta
mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pelayanan haji. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interaktif..
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perekrutan dilaksanakan
secara terbuka dan objektif, melalui seleksi tahap 1 tingkat Kabupaten Tapin yakni
seleksi administrasi dan ujian kompetensi berbasis CAT (Computer Assisted Test).
Kemudian lanjut lagi tahap 2 yang dilaksanakan di Provinsi yakni CAT lanjutan
dengan soal yang lebih kompleks dan wawancara. Kualifikasi peserta mencakup
status
kepegawaian, pengalaman kerja, integritas, dan kesiapan dalam
mendampingi jamaah secara profesional. Dalam pelaksanaannya, proses rekrutmen
berjalan cukup baik, meskipun masih ditemui kendala teknis seperti gangguan
jaringan saat ujian CAT serta kurangnya pemahaman peserta mengenai proses CAT
itu sendiri. Selain itu, keluhan dari jamaah dijadikan bahan evaluasi penting oleh
pihak Kementerian Agama, baik sebagai cerminan kualitas pelayanan maupun
sebagai masukan untuk perbaikan sistem rekrutmen dan pembinaan petugas.
Dengan demikian, mekanisme perekrutan petugas penyelenggara ibadah haji di
Kabupaten Tapin merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan
mutu pelayanan haji. Evaluasi menyeluruh terhadap perekrutan, kinerja petugas,
dan respons terhadap keluhan jamaah menjadi indikator penting dalam
mewujudkan pelayanan ibadah haji yang responsif, profesional, dan berorientasi
pada kepuasan jamaa
Model Bimbingan Keagamaan Bagi Anak Asuh di Asrama Yatim dan Dhuafa Yayasan Pejuang Mulia Banjarmasin
Bimbingan keagamaan sejak usia dini merupakan aspek penting dalam
membentuk karakter anak, terlebih bagi anak asuh yang tinggal di lembaga sosial
seperti asrama yatim dan dhuafa. Oleh karena itu, diperlukan model bimbingan
yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu membentuk kebiasaan positif
melalui pendekatan praktik dan pembiasaan yang sesuai dengan kebutuhan anak.
Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Model Bimbingan
Keagamaan bagi anak asuh di Asrama Yatim dan Dhuafa Yayasan Pejuang Mulia,
dan apa saja faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan Model
Bimbingan Keagamaan bagi anak asuh di Asrama Yatim dan Dhuafa Yayasan
Pejuang Mulia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model bimbingan keagamaan
serta faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaaan model bimbingan
keagamaan bagi anak asuh di Asrama Yatim dan Dhuafa Yayasan Pejuang Mulia
Banjarmasin.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan
keagamaan, wawancara mendalam dengan pengasuh dan anak asuh, serta
dokumentasi program yang dilaksanakan di asrama.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model bimbingan keagamaan di Asrama
Yatim dan Dhuafa Yayasan Pejuang Mulia adalah model pembiasaan, keteladanan,
nasehat dan internalisasi. Faktor-faktor penunjang pelaksanaan bimbingan
keagamaan di Asrama Yatim dan Dhuafa Yayasan Pejuang Mulia adalah dorongan
yang kuat atau kesadaran anak asuh yang ingin menuntut ilmu, sarana dan prasarana
yang optimal, dan pengasuh yang selalu mendampingi. Faktor-faktor penghambat
pelaksanaan bimbingan keagamaan di Asrama Yatim dan Dhuafa Yayasan Pejuang
Mulia adalah keterbatasan jumlah pengasuh sebagian tidak tinggal di Asrama,
karakter anak asuh yang berbeda-beda, dan anak asuh kurang disiplin
Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Banjarmasin Tentang Hukum Thread Lift dalam Islam
Fenomena thread lift (tanam benang) sebagai metode perawatan kecantikan
wajah semakin diminati di kalangan perempuan Muslimah, termasuk di Kota
Banjarmasin. Prosedur ini menimbulkan persoalan hukum dalam Islam terkait
larangan mengubah ciptaan Allah dan batasan berhias yang dibolehkan. Perbedaan
metode istinbat hukum dan pendekatan antara Nahdlatul Ulama yang cenderung
kontekstual dan Muhammadiyah yang tekstual menyebabkan beragamnya
pandangan mengenai hukum thread lift. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota
Banjarmasin terhadap hukum thread lift dalam perspektif Islam, serta
mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dari metode argumentasi, alasan, dan
dasar hukum yang digunakan.
Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum
empiris serta pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui field research dengan
teknik wawancara mendalam dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk menemukan titik persamaan
dan perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah Kota Banjarmasin sepakat mengharamkan thread lift jika
dilakukan semata-mata untuk kecantikan, Namun, perbedaan mencolok terletak
pada ‘illat kebolehannya tokoh Nahdlatul Ulama lebih fleksibel dengan
mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan maslahat individu. Sementara
tokoh Muhammadiyah menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menetapkan
kebolehan dimana hanya membolehkan dalam kondisi medis darurat seperti
kecelakaan. Penelitian ini menunjukkan perbedaan pendekatan epistemologis
dalam merespons suatu fenomena estetika modern berdasarkan prinsip maqāṣid al
syarī‘ah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi umat Islam,
khususnya perempuan Muslimah, untuk lebih bijak dalam menyikapi tindakan
estetika medis seperti thread lift
Manajemen Wisata Religi pada Makam Syekh Muhammad Nafis al-Banjari di Desa Binturu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
Proses kegiatan manajemen agar tempat wisata dapat dikelola dengan
baik, seperti adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan yang memiliki peranan yang sangat besar dalam pengelolaan
kegiatan islami pada wisata religi, terutama dalam manajemen wisata religi pada
makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
kualitatif deskriptif. Subjek utama dari penelitian ini adalah Ketua Pokdarwis,
para peziarah dan masyarakat sekitar Wisata Religi pada Makam Syekh
Muhammad Nafis Al-Banjari. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian menunjukkan 1) Manajemen wisata religi pada
makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari dari aspek perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan telah terlaksana dan berjalan
dengan baik. Namun, pada aspek perencanaan meskipun telah dilakukan
perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka panjang hanya
perencanaan terkait haul yang dilaksanakan satu tahun sekali, dan
keberlangsungan makam dimasa mendatang belum ada perencanaan. 2)
Pelaksanaan manajemen pada makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari
didukung oleh beberapa faktor, yakni adaya sarana dan prasarana yang cukup
lengkap dan memadai, adanya peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan dapat
meningkatkan perekonomian, sumber dan dana pengelolaan makam yang
terpenuhi, pengelolaan makan juga dipantau oleh pemerintah daerah, penyediaan
fasilitas WIFI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan faktor
yang menghambat antara lain, belum tersedianya fasilitas rak sandal untuk
peziarah, jalan akses menuju kubah terbilang sempit untuk roda empat
berpapasan, serta tidak adanya petunjuk arah pada jalan menuju Makam Syekh
Muhammad Nafis Al-Banjar
Penetapan Hakim dalam Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Nikah di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan Putusan Mahkamah Agung No. 481 K/Ag/2021)
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan Isbat nikah di PA
Ujung Tanjung dengan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No.
14/Pdt.P/2021/PA.Utj dan adanya Permohonan Isbat Nikah ke tingkat kasasi
dengan Penetapan MA No. 481 K/Ag/2021, yang permohonan sebelumnya
permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
verklaard) oleh pihak Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Adapun pertimbangan
hukum Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Mahkamah Agung dalam
memutus perkara terdapat perbedaan pendapat, karena pada saat mendaftarkan
permohonan isbat nikah usia Pemohon II masih belum memenuhi dari ketentuan
umur dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Disatu sisi juga Pemohon telah
menikah secara siri dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan
menurut ketentuan hukum Islam, berdasarkan KHI Pasal 7.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
analitis (analytical approach). Penelitian ini menggunakan sifat penelitian
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi
pustaka (library research) dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer,
sekunder dan tersier. Kemudian, Teknik pengolahan data dengan editing,
sistematis dan logis yang akan mempermudah penulis melakukan analisis.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertimbangan hukum hakim pada
Penetapan PA Ujung Tanjung No. 14/Pdt.P/2021/PA.Utj hakim mengutamakan
asas kepastian dan kemanfaatan hukum dengan tidak dapat diterima
permohonannya karena hakim berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 tentang batas usia boleh menikah minimal 19 tahun. Dan pada tingkat
kasasi Penetapan MA No. 481 K/Ag/2021 hakim mengedepankan asas keadilan
dalam pertimbangan hukumnya dengan menerima permohonan isbat nikah dan
mengadili sendiri serta membatalkan penetapan sebelumnya dengan alasan
perkawinan tersebut telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan telah sesuai
dengan syariat Islam, maka demi terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum,
maka pemikahan tersebut patut diisbatkan
Respon Penonton Terhadap Konten Log In Episode 9 di Channel Deddy Corbuzier
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji respon penonton terhadap konten Log
In Episode 9 di channel YouTube Deddy Corbuzier, dengan menggunakan
pendekatan teori decoding dari Stuart Hall. Konten tersebut menampilkan Habib
Husein Ja’far Al-Hadar, Bhante Dhira, dan Onadio Leonardo dalam sebuah
percakapan lintas agama yang dikemas secara santai dan edukatif. Fokus utama
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penonton merespon pesan
toleransi antarumat beragama yang disampaikan dalam konten tersebut, serta
bagaimana bentuk-bentuk respon yang muncul berdasarkan posisi decoding:
dominan, negosiasi, dan oposisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif dengan metode analisis. Data diperoleh dari kolom komentar penonton
di video Log In Episode 9 yang dikumpulkan melalui teknik web scraping dan
kemudian dianalisis menggunakan teori Stuart Hall. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mayoritas penonton memberikan respon dalam posisi dominan, yaitu setuju
dan mendukung penuh pesan yang disampaikan, khususnya terkait nilai-nilai
toleransi, kedamaian, dan kebersamaan lintas agama. Sementara itu, terdapat pula
respon dalam posisi negosiasi yang menunjukkan penerimaan sebagian namun
disertai dengan catatan atau batasan. Respon oposisi muncul dalam bentuk kritik
terhadap format acara atau individu tertentu dalam tayangan tersebut. Temuan ini
memperlihatkan bahwa proses decoding dalam komunikasi media berlangsung
secara aktif dan beragam, bergantung pada latar belakang, pengalaman, dan nilai
nilai pribadi penonton. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam kajian komunikasi media, khususnya dalam memahami dinamika respon
audiens terhadap pesan-pesan dakwah dalam media digital
Sistem Pemantauan dan Evaluasi Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kampung Gadang di Kota Banjarmasin
Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi persoalan serius, terbukti
dari tingginya timbunan sampah nasional yang mencapai 21,1 juta ton pada tahun
2022. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari lingkungan,
menimbulkan bau, dan menjadi sumber penyakit. Dalam konteks keagamaan, Islam
juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak merusak bumi.
Pemerintah sebenarnya telah menetapkan berbagai peraturan untuk menangani
masalah ini, seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kota Banjarmasin No. 21
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan. Namun, masih ditemukan (Tempat
Pembuangan Sementara) TPS yang tidak sesuai aturan, seperti yang terletak di
Kampung Gadang kec. Banjarmasin Tengah. TPS ini sering penuh, sampah
berserakan hingga ke jalan, menimbulkan bau menyengat, dan bahkan mengganggu
lalu lintas serta merusak estetika. Skripsi ini berfokus pada sistem pemantauan dan
evaluasi yang di lakukan oleh pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian
hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam terhadap aparatur Kelurahan, Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup,
petugas TPS, dan masyarakat sekitar, serta observasi langsung di lapangan.
Penelitian ini menggunakan teori pemantauan/monitoring, evaluasi, dan kebijakan
publik yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori yang digunakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemantauan dan evaluasi
terhadap TPS Kampung Gadang masih bersifat informal dan belum terstruktur
secara sistemik. Meskipun terdapat upaya pemantauan dari petugas kelurahan,
pengawas TPS, hingga pihak kecamatan, pelaksanaannya belum didukung dengan
indikator kuantitatif, pelaporan tertulis, maupun sistem evaluasi berbasis data. Di
sisi lain, keterbatasan teknis seperti minimnya armada pengangkut sampah,
rendahnya anggaran pengelolaan, dan lokasi TPS yang tidak strategis turut
memperparah efektivitas sistem yang ada. Selain itu, kesadaran masyarakat yang
rendah dalam mematuhi aturan pembuangan sampah, serta dominasi budaya
permisif turut menjadi hambatan signifikan. Dalam perspektif teori monitoring dan
evaluasi kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi kontrol,
koordinasi antarinstansi, dan tidak optimalnya sistem tata kelola persampahan.
Dalam konteks Siyasah Syar’iyyah, kegagalan ini merupakan bentuk kelalaian
dalam menjalankan amanah publik (al-maslahah al‘ammah) yang menjadi
tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat