Al-Ulum
Not a member yet
388 research outputs found
Sort by
Learning To Live Together: Penanaman Karakter pada Anak Usia Dini di Lembaga PAUD Islam
Get PDFThis paper explores about 1) the importance of application pillar of “Learning to live together†as an effort to implement character on children under five years at PAUD Islam schools; (2) learning activities which reflect the application pillar at PAUD Islam institution; and (3) kind of characters which are built as the effect of the application pillar on children under five at PAUD Islam schools. In this paper, the qualitative research data was obtained from the teachers of PAUD (RA) through questionnaire distribution. The research result showed that pillar “Learning to live together†remains importance to be implemented on children under five years old, particularly at PAUD Islam schools. It is because of early years period is a golden age for children to reserve all aspects which they learned and saw. Also it is based on Qur’anic teachings. Among the activities which reflected the application pillar are beam playing, sightseeing, role playing, and heroic stories.Therefore, the character values should be wholly implemented on the children under five years old which can be built through the application pillar on “Learning to live togetherâ€.Tulisan ini mengungkap (1) pentingnya aplikasi pilar “Learning to live together†sebagai upaya penanaman karakter pada anak usia dini di lembaga PAUD Islam; (2) kegiatan pembelajaran yang mencerminkan aplikasi pilar tersebut di lembaga PAUD Islam; dan (3) ragam karakter yang terbangun sebagai efek dari aplikasi pilar tersebut pada anak usia dini di lembaga PAUD Islam. Data penelitian kualitatif ini diperoleh dari para guru PAUD (RA) melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar “Learning to live together†penting diaplikasikan pada anak sejak usia dini, terlebih di lembaga PAUD Islam. Selain karena usia tersebut adalah usia emas bagi anak untuk menyerap segala hal yang masuk, rasionalisasi lain bersumber dari al-Quran. Di antara kegiatan yang merefleksikan aplikasi pilar tersebut adalah bermain balok, karyawisata, bermain peran, dan cerita keteladanan. Sementara karakter-karakter yang sebaiknya ditanamkan kepada anak sejak dini secara keseluruhan dapat terbangun melalui aplikasi pilar “Learning to live togetherâ€
The Indonesian Clerics Council (MUI) and The Issue of The Freedom of Religion in The Case of Ahmadiyah
Get PDFThe Republic of Indonesia does not follow the pure concept of nation state as the national ideology of Pancasila recognizes the role of religion in the national political system. Based on this conception, the government has facilitated the establishment of the ministry of religious affairs which often breaks the principle of religion freedom. In the case of Islamic sect of Ahmadiyah, MUI, established under the auspice of the ministry of religions, has accused the Islamic sect of Ahmadiyah of having done the act of blasphemy. Actually, this will not become a problem if the state consistently applies the separations of power between public and private affairs. In this regard, religious communities take in a role of civil society which would provide checks and balances to the government in the pursuance of democracy. In line with this, the ministry of religious affairs, by means of MUI, should not judge people based on their beliefs. Al-Qur’an also recognizes the existence of different religions as well as some sects within a certain religion. Moreover, it is useful to implement Richard Niebuhr’s theory of denomination. Last but not least, MUI should act following the concept of nation state in order to moderate power which tends to corrupt.Republik Indonesia didirikan berdasarkan dasar negara Pancasila. Sejalan dengan itu, negara memfasilitasi pendirian kementerian agama, yaitu sebuah institusi yang sering melanggar pinsip kebebasan beragama. Sebagai contoh, MUI, yang didirikan di bawah naungan kementerian agama, menuduh Ahmadiyah, salah satu aliran dalam Islam, telah melakukan penistaan agama. Sebenarnya, model negara Pancasila tidak bermasalah bila negara secara konsisten menerapkan pemisahan kekuasaan antara urusan publik dan urusan privat. Dalam hal ini organisasi-organisasi keagamaan, seperti Ahmadiyah dan MUI, memainkan peran sebagai unsur civil society, dalam arti menjadi penyeimbang bagi negara, demi terciptanya masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, MUI, tidak menilai orang berdasarkan keyakinannya, karena. al-Qur’an mengakui keberadaan beberapa agama dan aliran-alirannya. MUI perlu menilainya berdasarkan teori denominasi karya Richard Niebuhr. MUI juga perlu memposisikan diri sebagai bagian dari civil society, mengkritisi penguasa yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan
Bias Gender dalam Kewarisan menurut Ulama Bugis
Get PDFContinous dialogue between textualist and contextualist about formula of inheritance where textualist refers to universality of texts and contextualist base on particular background. Most contextualists try to consider various external of texts to find core values that is justice. Formula 2 : 1, that is, “man gets two pieces of inheretances and woman gets one piece inheretance†(malempa’ orowanewe majjujung makkunraiye) covers right and responsibility of son to his doughter. Number 2 is maximum of son’s rigth and number 1 is minimum of daughters right. This inheritance division is implemented within the Bugis culture and yet it is elastically applied. Therefore, it implies that the core value of the texts are conisedred deeper than the texts themselves. Most Bugis scholars understand that 2 : 1 as the true meaning of texts. It is a logical consequence of influence of literatures besides common method and analytical method where mostly cannot formulate concept of inheritance comprehensively.Dialog berkelanjutan antara kelompok tektualis dan kontektualis dalam format kewarisan dimana kelompok tekstualis berpegang pada “keumuman lafazh†sedangkan kontekstualis menggunakan kaidah “kekhususan sebabâ€. Kelompok kontektualis berupaya mempertimbangkan aspek eksternal teks untuk menangkap ruhnya berupa keadilan. Format 2 : 1 atau malempa’ orowanewe majjujung makkunraiye meliputi hak kewarisan dan tanggung jawab anak laki-laki terhadap saudara perempuannya. Angka 2 adalah batasan maksimal hak anak laki-laki dan angka 1 adalah batasan minimal hak anak perempuan. Hal ini relevan pula dengan asas asitinajang yang dapat berlaku secara elastis (zhannî al-tanfîdz), karena ruh teks itu adakalanya melampaui tekstualitas ayat. Ulama Bugis memahami format 2 : 1 sebagai makna yang sesuai dengan otoritas teks, karena terpengaruh oleh literatur dan karena metode ijmali dan tahlili yang digunakan keduanya tidak mampu merumuskan konsep kewarisan secara komprehensif
Konstruksi Media terhadap Pemberitaan Kasus Perempuan Koruptor
Get PDFMedia bukanlah saluran yang bebas, karena tidak memberitakan apa adanya seperti yang sering digambarkan. Media justru mengkonstruksi realitas sedemikian rupa sehingga tidak jarang keluar dari konteksnya. Tidak mengherankan jika setiap hari secara terus-menerus dapat disaksikan bagaimana peristiwa yang sama diperlakukan secara berbeda oleh media. Salah satu pemberitaan media yang sangat sering muncul adalah persoalan korupsi yang melibatkan perempuan. Pemberitaan perempuan pelaku korupsi sangat sarat dengan kepentingan di luar substansi korupsi itu sendiri. Pemberitaan mengenai kasus korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan dan Anggelina Sondakh misalnya, sangat berbeda penyajiannya. Gayus Tambunan selalu diposisikan sebagai orang yang cerdas, bisa menghadapi kasusnya, tegar, dan tidak disangkut-pautkan dengan persoalan domestiknya. Sementara pemberitaan Anggelina Sondakh selalu saja dikaitkan dengan kehidupan pribadinya.Mass media are not free channels because they sometimes portrait and interprete news unlike its reality. Moreover, mass media are frequently construct a reality which are that out of context. It is not surprising; therefore, that every day an ongoing case-basis can be seen how the same event are treated differently by the mass media. This paper assesses the issues of corruption which invoves women. Coverage of women perpetrators of corruption are heavily empasised bigger with interests outside substance of corroption itself. For example, reporting oncorruption cases invloving Gayus Tambunan and Angelina Sondakh have different presentation. Gayus Tambunan was always positioned as an intelligent person, could face case, tough, and not delt with domestic isssues; while the news over Anggelina Sondakh always associated with her personal life
Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam
Get PDFIn this paper, the writer emphasises justice and equality in the perspective of the Qur\u27an and the Hadith. Islam as a religion holds the values of justice and equality contains the principles of equality. Both men and women are equally as worshippers of Allah; men and women alike as the leaders on this earth; they alike receive primordial covenant. It is believed that Adam and Eve were both active in the cosmic drama, men and women have the potential to achieve optimal performance. The implementation of the gender equality based on the perspective of the Qur\u27an in Islamic law leads to the transformation of Islamic law relating to the issues of the relation of equality between men and women. It is also within professional fields such as the female judge whose produce the legal products based on gender equality .Tulisan ini menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadis. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan. Laki-laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba, khalifah di bumi, dan menerima perjanjian primordial. Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis. Laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal. Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur’an melahirkan adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan. Relasi di bidang profesi, seperti adanya hakim perempuan serta memicu lahirnya produk hukum yang berpespektif kesetaraan dan keadilan gender
Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Poligami
Get PDFThis paper proposes an idea of revitalization. This idea is based on by looking at the lawsuits occurred within the Islamic laws related to family, especially poligamy. This is proposed because polygamy is believed no longer relevant with the changing times which now requires equality of between man and woman. To address this problem, some ideas put forward to reform and re-interpretate some Islamic laws which lays into two major epistemologies: first, contextual interpretation over the texts which are the basis of the implementation of poligamy which in turn was not the core mission of Islam. Meanwhile, it is believed that the fundamental goal of marriage in Islam monogamous. The justification of poligamy by putting forward the texts do not eliminate but gradually endorse the practices of polygamy itself. Therefore, there is still a room to critique the context of polygamy by contextualizing the polygamy laws in which most previous studies were not objective and tend to justify the dominant discoureses on gender relation.Tulisan ini mengemukakan gagasan pembaharuan. Salah satu gugatan terjadi atas hukum-hukum Islam yang terkait dengan keluarga, khususnya poligami, karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman yang mengharuskan kesetaraan laki-laki dengan wanita. Untuk menjawab itu, beberapa pihak mengajukan gagasan pembaharuan hukum Islam dengan dua epistemologi utama: penafsiran kontekstual atas nas-nas agama dan asas kemaslahatan. Dengan penafsiran kontekstual atas nas tentang poligami lahirlah kesimpulan bahwa poligami sesungguhnya bukan misi utama Islam. Misi utama Islam tentang pernikahan adalah monogami. Adanya teks-teks yang seolah-olah mengizinkan poligami tidak lain hanyalah sebentuk strategi Islam untuk menghilangkan poligami secara gradual. Namun kontekstualisasi hukum poligami masih menyisakan ruang kritik dimana kajian atas konteks itu masih belum obyektif dan cenderung menjustifikasi wacana dominan tentang relasi gender
Pembentukan Karakter Melalui Pendidikan Agama Islam
Get PDFThis writing is presenting about the role of Pendidikan Agama Islam (PAI) lesson toward students. Pendidikan Agama Islam (PAI) is one of the most importances pilar of character education. Character education will build well, if it is started from cultivating religious sense of students, therefore, PAI lesson become one of supporting lesson of character education. Through PAI teaching and learning, the students is taught belief of God as the basic of their religion, taught al quran and hadits as their way of life, taught fiqih as law signs in doing Islam teaching, taught Islam history as a good life example, and taught ethica as the way of human character.Tulisan ini akan membahas tentang peran pedidikan agama Islam di sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu pilar pendidikan karakter yang paling utama. Pendidikan karakter akan tumbuh dengan baik jika dimulai dari tertanamnya jiwa keberagamaan pada anak, oleh karena itu materi PAI disekolah menjadi salah satu penunjang pendidikan karakter. Melalui pembelajaaran PAI siswa diajarkan aqidah sebagai dasar keagamaannya, diajarkan al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya, diajarkan fiqih sebagai rambu-rambu hukum dalam beribadah, mengajarkan sejarah Islam sebagai sebuah keteladan hidup, dan mengajarkan akhlak sebagai pedoman prilaku manusia apakah dalam kategori baik ataupun buruk. Oleh sebab itu, tujuan utama dari Pembelajaran PAI adalah pembentukan kepribadian pada diri siswa yang tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari.Disamping itu, keberhasilan pembelajaran PAI disekolah salah satunya juga ditentukan oleh penerapan metode pembelajaran yang tepat
Pendidikan Karakter dalam Perspektif Pendidikan Islam
Get PDFThis writing is aimed to analysetheeducational character building according to Islamic education perspective. Since a man came upin the world, they have been equipped with spiritual potency such as mind of thinking, heart, desire, soul, and physic potency. All the potencies will develop in accordance to the stimulus which is given through education. The human mind will be smart and can be used to solve the problems, when it is educated, charged with intellectualexercises and filled it with many kinds of knowledge, in turns it will bear intellectual question. The human heart will get emotional and spiritual question, when it is given education, then they will get their emotional and spiritual question. Moreover, the desire, as motoric power, has a positive meaningas long as it is educated. Surely, the desire can be controlled.Tulisan ini akan mengkaji tentang pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam. Sejak manusia hadir ke dunia sudah dibekali potensi, berupa potensi akal, qalbu, nafsu, serta roh di samping potensi fisik jasmaniah. Semua potensi itu akan berkembang sesuai dengan stimulus yang diberikan lewat pendidikan. Akal manusia akan menjadi cerdas dan dapat digunakan untuk memecahkan problema kehidupan apabila akal itu dididik, diberi latihan-latihan intelektual dan diisi dengan berbagai ilmu pengetahuan, maka akan melahirkan kecerdasan intelektual. Demikian pula qalbu manusia akan mengalami kecerdasan emosional dan spiritual apabila diberi upaya-upaya pendidikan, sehingga manusia akan mencapai kecerdasan emosional dan spritualnya. Selanjutnya nafsu sebagai daya penggerak dapat dimaknai sebagai yang positif, sepanjang nafsu itu juga memperoleh pendidikan yang bernilai akhlak, sehingga nafsu itu terkendali dan dapat dikendalikan
Hermeneutika Hadis Gender (Studi Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl dalam Buku Speaking in God’s Name; Islamic Law, Authority And Women)
Get PDFThis paper is aimed to construct the Khaled M. Abou al-Fadl’s hermeneutics on hadiths gender, by examining its authentity and interpretation. This study brings a study case on a number of fatwas of Council for Scientific Research and Legal Opinion, the Saudi Arab-based Fatwa Institute. Abou El- Fadl applies a number of hermeneutic works; such as, negotiating process among texts, authors, the prophet’s traditions, and transmitters, as well as the readers. The hermeneutics work was throuruoghly counducted by bringing together the five principal rules: honesty, deligency, comprehensiveness, rationality, and self-restraint. A number of findings found is as follow: first, hadiths being bases of the fatwa are inadequate. Some of them are not authentic and yet proportionally. Second, hadith is the long final authorship product from the prophet as the first author to the level of hadith collector such as Imam Bukhori. Finally, each author\u27s subjectivity can be tightly attached to the hadiths that he or she revealed which historically must be explored.Tulisan ini menyajikan konstruksi hermeneutika Khaled M. Abou al-Fadl tentang hadis-hadis gender, menguji otentisitas dan pemaknaannya dengan studi kasus pada sejumlah hadis sandaran fatwa Council for Scientific Research and Legal Opinion, lembaga di Arab Saudi. Abou El- Fadl menawarkan sekaligus mengaplikasikan cara kerja hermeneutis, semisal perlunya negotiating process antara hadis sebagai teks, pengarang, Nabi dan seluruh rawinya, dan pembaca. Hal ini dilakukan dengan lima rambu,yaitu: kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas dan pengen-dalian diri. Temuannya adalah sebagai berikut: Pertama, kualifikasi hadis-hadis fatwa tersebut sangat tidak memadai, sejumlah hadis ditemukan tidak otentik dan ada pula yang tidak proporsional. Kedua,hadis merupakan akhir dari produk kepengarangan yang panjang sejak dari Nabi sebagai pengarang pertama hingga ke tingkat kolektor hadis seperti Imam Bukhari. Ketiga, subjektivitas setiap periwayat tertancap kuat dalam hadis yang diriwayatkannya sehinga perlu telaah historis
Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam
Get PDFGender is one of discourses called contemporary discourse calls for the attention of many parties, the youth, among movement activists, academics and students, legislative and government, and the theologian. The purpose of this discourse is to close a social injustice based on gender differences. Furthermore, it seeks to achieve equality between men and women in the social aspects. And so far, of the discourse on gender at least can be categorized into four performance, i.e., as a movement, as a discourse of development, those social issues into religious issues, and as an approach in the study of religion. This paper discusses about the perspectives of gender equality as understood by the muslim feminists. In general, it can be mentioned that the purpose of the struggle of feminism is equality, dignity, and freedom of women in choosing and managing life and her body, both inside and outside the household.Gender merupakan satu di antara sejumlah wacana yang bisa disebut kontemporer yang cukup menyita perhatian banyak kalangan, mulai para remaja, kalangan aktivis pergerakan, akademisi dan mahasiswa, kalangan legislatif dan pemerintah, hingga para agamawan. Maksud wacana ini adalah menutup ketidakadilan sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin, selanjutnya berupaya mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada aspek sosialnya. Dan sampai saat ini, wacana gender setidaknya dapat kategorikan menjadi empat penampilan, yaitu sebagai suatu gerakan, sebagai diskursus kefilsafatan, perkembangan dari isu sosial ke isu keagamaan, dan sebagai pendekatan dalam studi agama. Tulisan ini akan membahas perspektif kesetaraan gender sebagaimana dipahami oleh para feminis muslim. Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan perjuangan feminisme adalah mencapai kesetaraan, harkat, dan kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga