Al-Ulum
Not a member yet
388 research outputs found
Sort by
Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Hukum Adat Melayu Riau Menurut Teori Eksistensi Karl Jaspes
No full textThis study aims at analyzing the relationship between Riau provincial governments and Riau Malay Customary Law (LAM Riau) using Jaspers’ theory of existence. The data of this study are qualitative ones using the sociological law as the approach. Riau Malay customary law is the norm regulates the manner of behavior of the Malay people. Riau Malay customary law is a law-based-community. It means, the law is conserved and raised its existence jointly. The local governments have a very important role in maintaining its existence. Local governments (executive and legislative) and customary institution are defined as state organizers.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang hubungan pemerintah daerah Provinsi Riau dan hukum adat melayu Riau menurut teori eksistensi Jasper. Hukum adat melayu Riau merupakan norma yang mengatur tentang tata cara bertingkah lakunya orang melayu. Hukum adat melayu Riau adalah hukum yang berbasis pada komunitas (law based comunity), sehingga hukum dilestarikan secara bersama-sama, dan diangkat eksistensinya secara bersama-sama pula. Pemerintah daerah sangatlah berperan penting dalam menjaga eksistensi hukum adat melayu Riau. Pemerintah daerah diartikan sebagai penyelenggara negara dalam tingkat daerah ialah Eksekutif, Legislatif dan Lembaga Adat Melayu Riau
Singularitas Agama: Identifikasi Aliran dan Paham Radikal di Kendari
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang Singularitas Agama: Identifikasi Aliran dan Paham Radikal di Kota Kendari. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang identifikasi aliran dan corak paham radikal di kota Kendari serta karakteristik pengikutnya yang dipusatkan pada Wahdah Islamiyah (WI) dan Islamic Centre Muadz Bin Jabal (ICM). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis masalah yang dikaji dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan selama lebih kurang tiga bulan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) WI tidak menyetujui segala bentuk kesyirikan terhadap Allah sekecil apapun. Nilai-nilai syariat Islam harus tercermin dalam konstitusi negara, dan juga sangat menganjurkan kaum muslimin untuk turut serta dalam pemilihan umum dengan memilih calon yang sesuai dengan hati. 2) ICM lebih memfokuskan diri pada kegiatan pendidikan dan dakwah.Bagi ICM, Indonesia merupakan darul murakkabah atau semakna dengan konsep Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika.This research aims to examine in depth about the Singularity of religion: identification of flow and Radical Leftism in Kendari.As for the issues examined in this study is about the identification of the flow and pattern of radical leftism in the town of Kendari and the characteristics of the followers who focused on Unity Islamiyah (WI) and Islamic Centre Muadh Ibn Jabal (ICM).This study seeks to analyse the problems examined by using a descriptive approach.Data collection is done for more or less three months through interview, observation, and documentation.The results of this study indicate that 1) WI do not agree to any form of shirk against the slightest God.The values of Islamic jurisprudence should be reflected in the Constitution of the State, and also encourage the Muslims to participate in the general election by selecting candidates in accordance with the heart.2) ICM more focus on Da\u27wah and educational activities. For ICM, Indonesia is darul murakkabah or the same thing with the concept of Indonesia as a country Bhinneka Tunggal Ika
Terapi Sufistik dalam Pengobatan di Pekanbaru Riau
Get PDFBerangkat dari fenomena sosial masyarakat yang secara khusus di Kota Pekanbaru terjadi perubahan sosial yang cepat dengan komunikasi tanpa batas, cenderung materialistik, sekularistik, dan rasionalistik sehingga terdapat berbagai masalah psikis dan fisik. Masalah ini merupakan penyakit yang datang dari kehilangan visi ke-Ilahian, yang tumpul penglihatannya terhadap realitas hidup dan kehidupan. Pengobatan dengan alat-alat canggih dan bahan-bahan kimia berkembang sedemikian rupa, namun pada kenyataannya tak mampu menyelesaikan secara utuh persoalan-persoalan penyakit yang banyak diderita, kemudian beralih ke pengobatan yang bersifat alternatif-spiritualistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada tokoh-tokoh yang mempraktikkan terapi sufistik. Di Pekanbaru, muncul kecenderungan masyarakat untuk berobat melalui terapi sufistik yang dapat dilihat dari berkembangnya rumah-rumah pengobatan sufistik. Riset terhadap rumah terapi sufistik yang mengobati penyakit dalam perspektif sufi healing Islam. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa terapi sufistik atau penyembuhan sufi merupakan suatu trend baru di kalangan masyarakat modern yang tampaknya telah mengalami titik jenuh dengan berbagai pola orientasi material, sehingga dunia spiritual menjadi alternatifBased on the social phenomena of the society, specifically in the city of Pekanbaru, rapid social changes occur with unlimited communication, tend to be materialistic, secularistic and rationalistic. Thus, they arouse various psychological and physical problems. One of psychological problem is a disease that comes from the loss of a divine vision. The vision is blunts to see the reality of life and life itself. Treatment with sophisticated tools and chemicals develops in such a way, but in reality is unable to fully solve the many problems of disease, then switch to alternative-spiritualistic treatment. This study used a qualitative approach by conducting in-depth interviews with subject who practices sufistic therapy. In Pekanbaru, the tendency of people to seek treatment through sufistic therapy can be seen from the amount of sufistic medicine houses. The results of this study show that sufistic therapy or sufi healing is a new trend among modern society which seems to have experienced a saturation point with various patterns of material orientation, thus, the spiritual world becomes an alternativ
Pemikiran Teologi Ulama Bugis dalam Tafsir Al-Qur’an Bahasa Bugis
Get PDFThis research tried to explain the interpretation of theological verses in Alquran as the work of Bugis parsons who organized by Indonesian Parsons Council (MUI) of South Sulawesi. They wrote the interpretation of theological verses in Alquran and titled the book Tafsir Bahasa Bugis 30 Juz, by using Bugis language and Lontara (letters to write Bugis language). This research identified the types of anthropomorphism of Alquran interpretation which followed by the Bugis parsons, either they tend to follow Asy’ariyah group, to follow Mu’tazilah group. The research found that in interpreting theological verses into Bugis language, the Parsons of MUI in South of Sulawesi followed the Asy’ariyah group approach. They followed this approach in order to enable the reader to understand the concept of theological in Alquran which believe that God is the only one and He is not the same with His creature. However, in other verses interpretation, they tried to explain the God existence rationally. Kajian ini berupaya menelaah penafsiran tentang ayat-ayat kalamiyah (teologis) ulama Bugis dalam sebuah karya tafsir lengkap 30 juz, yaitu Tafsir Bahasa Bugis karya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan dengan pengantar bahasa Bugis Lontara. Dalam kajian ini mencoba mendalami bagaimana penafsiran ulama Bugis terhadap ayat-ayat kalamiyah (teologi), khususnya masalah antropomorfisme (tajsim) terhadap Allah, apakah kecenderungan penafsirannya mengikuti kelompok tradisonal (Asy’ariyah), yang notabene masyarakat pembacanya adalah masyarakat Bugis yang cenderung kepada kelompok tradisional tersebut ataukah kelompok rasional (Mu’tazilah)? Ditemukan bahwa penfasiran-penafsiran dalam tafsir bahasa Bugis tentang ayat-ayat kalamiyah tampaknya sebagian mengikuti penfasiran kelompok tradional (Asy’ariyah), hal itu dilakukan untuk mengajak para pembacanya mengimani ayat apa adanya seraya men-tanzih-kan Tuhan dari penyerupaan makhluk-Nya. Namun, di lain ayat berusaha menjelaskan dengan penafsiran yang rasionalis
Demokrasi di Indonesia terhadap Mangkunegaran: Memudarnya Politik Kekuasaan Kraton
No full textMangkunegaran in early establishment initially had a capacity and authority armed with forces and territory, which currently only deemed as one of the cultural guardian institution even more physically interpreted as a cultural heritage object. The inability of Mangkunegaran to dampen the Anti-Swapraja Movement is actually the beginning for waning power politics in Mangkunegaran in the royal system with the doctrine of keagungbinataraan. Declarations to declaration issued by KGPAA Mangkunegara VIII to face the Anti Swapraja movement was compeletely ignored by the society. In traditional Javanese life, it is signed by oncate (the loss of) wahyu kedhaton of Mangkunegaran. In the end the Swapraja Region in Surakarta was revoked, Mangkunegaran has no authority as the center of government.Mangkunegaran di awal kekuasaannya memiliki kapasitas otoritas dengan angkatan bersenjata dan teritori, yang saat ini hanya dianggap sebagai salah satu lembaga cagar budaya yang secara fisik ditafsirkan sebagai objek warisan budaya. Ketidakmampuan Mangkunegaran untuk meredam Gerakan Anti Swapraja merupakan awal dari rontoknya politik kekuasaan di Mangkunegaran dalam sistem kerajaan dengan doktrin keagungbina-taraan. Strategi politik KGPAA Mangkunegara VIII dilakukan dengan mengeluarkan maklumat demi maklumat untuk menghadapi gerakan Anti Swapraja secara sepihak diabaikan oleh masyarakat. Dalam kehidupan tradisional Jawa, hal tersebut pertanda telah oncat (kehilangan) wahyu kedhaton Mangkunegaran, karena titah dalem sudah tidak mendapat perhatian. Akhirnya Daerah Swapraja di Surakarta dicabut, Mangkunegaran tidak memiliki kewenangan sebagai pusat pemerintahan
Respons Publik Muda Islam tentang Kepemimpinan Non-Muslim di Indonesia
Get PDFThis paper discusses the young Muslim public\u27s response to non-Muslim leadership in Indonesia. The democratic system provides equal opportunities for everyone to be leaders in various levels of government. However, the debate over non-Muslim leaders remains common, especially in this contemporary era. How the young Muslim public tendency to respond to non-Muslims leadership becomes the point discussed in this paper. This study finds out that there were three young Muslim public tendencies regarding to non-Muslim leadership. First, the tendency of those groups expressively denies the leadership of non-Muslims. The explanation of the Islami texts authority, the Muslim social reality, and the history of national leadership form the basis of this group\u27s thinking. Second, there were groups that accept on the basis of reason, i.e. the social context and political interests, namely anyone has the opportunity and opportunity to be a leader among the Muslim majority. Third, groups that tend to accept with certain conditions, such as having the ability, commitment to uphold the values ​​of Islam, and non-discrimination.Tulisan ini membahas respons publik muda Islam mengenai kepemimpinan non-Muslim di Indonesia. Sistem demokrasi memberikan peluang yang sama kepada semua orang untuk menjadi pemimpin dalam berbagai level pemerintahan. Namun, perdebatan mengenai pemimpin non-Muslim masih sering terjadi khususnya di kontemporer ini. Bagaimana kecenderungan publik muda Islam merespons hal tersebut, merupakan salah satu inti yang didiskusikan dalam tulisan ini. Melalui wawancara dan quesioner serta studi pustaka, penulis. Studi ini menemukan tiga kecenderungan publik muda Islam mengenai kepemimpinan non-Muslim. Pertama, kecenderungan kelompok yang secara tegas menolak kepemimpinan bagi non-Muslim. Penjelasan nash, realitas sosial Muslim, dan sejarah kepemimpinan nasional menjadi dasar pemikiran kelompok ini. Kedua, kecenderungan kelompok yang menerima dengan dasar alasan adalah konteks social dan kepentingan politik sehingga siapapun memiliki peluang dan kesempatan menjadi pemimpin di tengah mayoritas Muslim. Ketiga, kelompok yang cenderung menerima dengan syarat-syarat tertentu, seperti memiliki kemampuan, komitmen menegakkan nilai-nilai Islam, dan tidak terjadi diskrimiantif. 
The Impacts of Direct Local Election to The Community Life: Study in Palu, Donggala Regency, and Parigi Mautong Regency
Get PDFThis article intends to analyse the impacts of direct elections to the community life. The impacts, in this study, are particularly on political, social, and economic sectors. This research conducted in Palu, Donggala Regency, and Parigi Mautong Regency. The findings of this study were obtained from qualitative research, which the data obtained through qualitative enquiries such as Focus Group Discussion (FGD) which involved some parties who understood, comprehended, and organised the election; in-depth interview to informants, distribute a questionnaire to 162 respondents; do a literature study, and documentary reports. The result of this study shows that the processes of election impact positively to the social and political life of the community but not the economical. Equally important finding is that there are several negative impacts throughout the implementation process of the local elections.Artilel ini mengalisa beberapa dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan dengan dampak dalam studi ini yakni dampak pada sektor politik, sosial dan ekonomi. Artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif. Sementara data diperoleh dengan cara Forum Group Discussin (FGD) (yang melibatkan beberapa pihak seperti masyarakat yang memahami, mengerti, pelaksana Pilkada); wawancara mendalam, questionarie (sebanyak 162 repsonden); kajian literatur; dan analisa dokumen yang berkaitan dengan Pilkada. Penelitian dilaksanakan di 2 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni: Palu, Donggala, dan Parigi Moutong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pilkada berdampak positif untuk kehidupan sosial dan politik masyarakat, namun tidak pada kehidupan ekonomi. Penelitian ini juga meninjukkan bahwa terdapat beberapa dampak negatif pada proses dan implementasi Pilkada
Implikasi Kekuasaan terhadap Konstitusi dan Pilkada di Era Otonomi Daerah
Get PDFThis paper aims to find out the impact and implications of power in the implementation of local autonomy in Indonesia. This study analyzes the constitutional and electoral changes as a form of good governance principle. The results of the study show that the implications and impacts of direct election in direct elections give the nuances of violating the constitution frequently. Similarly, the tendency to interpret the rules according to the will of the regional authorities. So that impact on the emergence of horizontal conflict society. Similarly, a growing number of interest conflicts arise, also giving extra work of the Constitutional Court (MK) to confirm to the constitution. This is exacerbated by the political elite who make politics as a means to seize power so often the political substance deviated from its true value. And this study shows that the election results are not optimal and make local leaders show behavior that is not pro-society with the growth of corruption. This article suggests a serious effort to address it by providing character education for local leaders with a nuanced sense of religious value and local wisdom.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak dan implikasi kekuasaan dalam implementasi otonomi daerah. Studi ini menganalisa perubahan konstitusi dan Pilkada sebagai wujud prinsip pemerintahan yang baik. Hasil studi menunjukkan bahwa implikasi dan dampak kekusaan dalam pilkada langsung memberi nuansa seringnya melanggar konstitusi. Begitu pula kecenderungan penafsirkan aturan sesuai kehendak penguasa daerah. Sehingga berdampak pada timbulnya konflik horisontal masyarakat. Demikian pula timbulnya konflik kepentingan semakin banyak yang muncul, juga memberi pekerjaan ekstra Mahkamah Konstitusi (MK) agar sesuai dengan konstitusi. Hal ini diperparah oleh elit politik yang menjadikan politik sebagai sarana untuk merebut kekuasaan sehingga sering substansi politik melenceng dari nilai sejatinya. Dan studi ini menunjukkan bahwa hasil pilkada tidak maksimal dan menjadikan pemimpin lokal menampakkan perilaku yang tidak berpihak kepada masyarakat dengan tumbuh suburnya korupsi. Artikel ini menyarankan upaya serius untuk menanganinya dengan memberikan pendidikan karakter bagi para pemimpin daerah yang bernuansa pada nilai religius dan kearifan lokal
Budaya Populer dalam Politik di Indonesia
Get PDFPopular culture has actually a relationship with politics in Indonesia. In politics, media are used by a candidate to campaign and advertise. With the rise of television and social media, popular culture has manifested more in political arena. This is understandable because in recent political system being a popular politician is crucial because those who are popular are tended to be elected during elections. This paper attempts at analyzing the relationship of popular culture and Indonesian politics. This article finds that politics in popular culture has caused the reinforcement of identity politics in contemporary Indonesia. Secondly, it has supported the rise of hoaxes so that the fragmentation of grassroot society has been in a serious condition.Budaya populer pada dasarnya memiliki hubungan dengan politik di Indonesia. Dalam politik, media digunakan sebagai alat oleh kandidat untuk berkampanye dan mengiklankan dirinya. Dengan kemunculan televisi dan media sosial, budaya populer semakin terimplementasikan dalam wilayah politik. Hal ini bisa dipahami sebab dalam sistem politik dewasa ini, menjadi politisi yang populer merupakan hal yang krusial. Hal ini dikarenakan mereka yang populer cenderung akan dipilih dalam pemilu. Artikel ini berusaha menganalisis hubungan antara budaya populer dan politik di Indonesia. Artikel ini menemukan bahwa politik dalam budaya populer telah mendorong penguatan politik identitas di Indonesia. Kedua, ia juga mendorong lahirnya berita-berita bohong sehingga memproduksi fragmentasi yang parah dalam masyarakat bawah
Nilai Moralitas dalam Sistem Syura (Suatu Model Sistem Politik Berdasarkan Hadis)
Get PDFThis article examines the political system ever undertaken by the Prophet Muhammad especially when he was in Medina. The study finds out that the hadith texts show that the political practices of the Prophet indicated that he not only became the spiritual leader of the Muslims community, but also the leader of the state who made the syûrâ as a system in determining the direction of the government of Madinah. The syûrâ system not only offers a political system but also becomes the basis of ethics in politics so that politicians can improvise in exercising power without violating Islamic ethics. Islam does not set certain systems to be embraced by a predominantly Muslim country, although the term syûrâ is contained in the Qur\u27an and Hadith, but the most important thing is the substance of the syûrâ that should be the system for every country, especially in Indonesia.Artikel ini mengkaji sistem politik yang pernah dilakukan oleh Nabi saw. khususnya ketika beliau berada di Madinah. Studi ini menemukan bahwa teks-teks haditz menunjukkan bahwa praktek politik yang dilakukan oleh Nabi menunjukkan bahwa dia tidak hanya menjadi pemimpin spiritual umat Islam, tetapi juga pemimpin negara yang menjadikan syûrâ sebagai sistem dalam menentukan arah pemerintahan Madinah. Sistem syûrâ tidak hanya menawarkan sistem politik semata, tetapi juga menjadi dasar etika dalam berpolitik sehingga para politisi dapat berimprovisasi dalam menjalankan kekuasaan tanpa melanggar etika Islam. Islam tidak mematok sistem tertentu untuk di anut oleh negara yang mayoritas berpenduduk muslim, meskipun term syûrâ tercantum dalam al-Qur’an maupun Hadis, namun hal paling terpenting adalah substansi dari syûrâ yang selayaknya dijadikan sistem bagi setiap negara khususnya di Indonesia