Al-Ulum
Not a member yet
388 research outputs found
Sort by
Non-Muslim dalam Arena Ekonomi Islam: Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung pada Bank Syariah di Langsa Aceh.
Full text linkThis article aims to analyze the factors that influence the interest of non-Muslims in Langsa Aceh to save in sharia banks. This study with non-Muslim samples in Langsa Aceh uses field research with a focus on interviews and observations to find data. Furthermore, the data is reduced and processed with rules that have been determined in the field research system. The findings of this study indicate four important factors that influence the interest of non-Muslims in Langsa Aceh to save in sharia banks. First is knowledge factor, second is location factor, third is promotion factor, and fourth is environmental factor. An important recommendation from this research is that sharia banks realize the enthusiasm of non-Muslims to save in sharia banks so that they become a focus of promotion and socialization. Sharia banks must offer an objective system of the advantages of the Islamic banking system.Artikel ini bertujuan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi minat non-muslim di Kota Langsa Aceh menabung di bank syariah.Penelitiandengan sampel non-muslim di Kota Langsa Aceh ini menggunakan penelitian lapangan dengan fokus wawancara dan observasi untuk menemukan data.Selanjutnya data direduksi dan diolah dengan kaidah yang telah ditemntukan dalam sistem penelitian lapangan.Temuan penelitian ini menunjukkan empat faktor penting yang mempengaruhi minat non-muslim di Kota Langsa Aceh menabung di bank syariah.Pertama adalah faktor pengetahuan, kedua adalah faktor lokasi, ketiga adalah faktor promosi, dan keempat adalah faktor lingkungan.Rekomendasi penting dari penelitian ini supaya pihak bank syariah menyadari antusiasme non-muslim menabung di bank syariah sehingga mereka menjadi bagian fokus promosi dan sosialisasi.Pihak bank harus menawarkan sistem objektif tentang keunggulan sistem perbankan syariah
Masyarakat Konsumen dalam Kajian Ekonomi Islam
Full text linkThis article aims to describe the material needs, welfare, consumer society, and consumption in Islam. The results of the study show that consumption is a very important economic activity in human life. In fulfilling their needs, the consumer society should not only satisfy individual interests (self-interest), but must consider social welfare and benefits. Islam offers a balanced consumption pattern that is neither tabdjir nor ishraf. Consumption in the view of Islam is not merely an activity to meet material needs, but includes the fulfillment of spiritual aspects, namely worship of Allah SWT so that prosperity in the world and the hereafter is achieved. The concept of consumption is full of values, clear and broad goals, principles and ethics. The implication is that consumption activities should be a way and effort to prosper (falah).Artikel ini bertujuan mendeskripsikan materi kebutuhan, kesejahteraan, masyarakat konsumen, dan konsumsi dalam Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsumsi merupakan suatu aktivitas ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat konsumen semestinya tidak hanya memuaskan kepentingan individu (self-interest), tetapi harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial. Islam menawarkan pola konsumsi yang seimbang yaitu tidak tabdjir dan tidak ishraf. Konsumsi dalam pandangan Islam bukan semata aktivitas memenuhi kebutuhan material, tetapi termasuk pemenuhan aspek spiritual yakni ibadah kepada Allah SWT sehingga kesejahteraan di dunia dan akhirat tercapai. Konsep konsumsi penuh dengan nilai, tujuan yang jelas dan luas, prinsip dan etika. Implikasinya adalah aktivitas konsumsi seyogianya menjadi jalan dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (falah)
Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah
Full text linkThis study reinforces the issue of guardian marriage referred to in the law number 26, which returned to the article 2 that emphasizes that the provisions of religious law are the primary determinant of the validity of a marriage. Because in principle, a woman has no right to marry herself, so women marry other women. Indonesian jurisprudence about marriage guardian law is contained in the Law and the KHI. In Law Number 1 of 1974, it is unclear how to regulate marriage guardians, but it is required that there be a parent\u27s permission for those who are married if they are not yet 21 years old. In the practice of the Religious Courts, the guardian of marriage is a necessity for the marriage to be valid, even the guardian of the marriage must also be assessed whether the mujbir guardian or the regular guardian.Artikel ini mempertegas masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26, dikembalikan pada pasal 2 yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah atau tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, demikian juga wanita menikahkan wanita lainnya.Wawasan fikih Indonesia tentang hukum wali nikah telah termaktub dalam Undang-undang dan atau KHI. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, belum jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada izin orangtua bagi yang menikah apabila belum berumur 21 tahun. Dalam praktek Pengadilan Agama, wali nikah merupakan keharusan untuk sahnya nikah, bahkan wali nikah itu harus dinilai pula apakah wali mujbir atau wali nasab biasa
Syariat Islam di Indonesia: Pergulatan antara Sakralitas dan Profanitas
Full text linkThis article elaborates on the application of Islamic law in Indonesia, which always invites polemics. The root of the problem turns out to not only lead to epistemological issues, but also social and political issues. The author argues that Islamic law that gains legitimacy and justification in the Indonesian legal system must meet the epistemological and social-political criteria. Epistemologically, it is only natural that there is no single view of the Shari\u27a model that is intended to be applied whereas sociologically political Islamic law must consider more social, political and historical variables that influence the formation of the Indonesian Islamic legal system. The latter fact is a necessity given the fact that the appearance of Islamic law itself in various Islamic countries is not uniform. Changes that occur in the substantive plains of Islamic law are the result of the interaction between the ulama as legal formulators and the socio-political factors that surround them, including the political configuration of the state.Artikel ini mengelaborasi penerapan hukum Islam di Indonesia yang selalu mengundang polemik. Akar masalahnya ternyata tidak hanya bermuara pada masalah epistemologis, tetapi juga pada masalah sosial politik. Penulis berargumen bahwa hukum Islam yang mendapatkan legitimasi dan justifikasi dalam tata hukum Indonesia harus memenuhi kriteria epistemologis dan sosial politis. Secara epistemologis, wajar jika tidak ada pandangan tunggal tentang model syariat yang ingin diterapkan. Sedangkan secara sosiologis politis hukum Islam harus lebih mempertimbangkan variabel-variabel sosial, politik dan sejarah yang mempengaruhi pembentukan sistem hukum Islam Indonesia. Fakta yang disebutkan terakhir ini merupakan keharusan mengingat kenyataan penampilan hukum Islam itu sendiri di berbagai negara Islam tidak seragam. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dataran substantif hukum Islam pada dasarnya merupakan resultant dari interaksi antara para ulama sebagai perumus hukum dengan faktor-faktor sosial politik yang ada di sekitarnya, termasuk konfigurasi politik negara
Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu
Full text linkThis article examines the problem of Muslim husband civil servants (ASN) who are going to divorce, obtaining permission from officials in their place of work, must go through a long and quite long hierarchical procedure. The stages passed by husbands who work under the City and Regency Governments are longer and longer, compared to those working in the Ministry of Religion. The husband who submits divorce application without written permission from the official, then he is threatened with severe disciplinary punishment. In addition, if the husband submits a divorce application for no reason according to PP No. 45 of 1990, will be deducted 2/3 of his salary, and if there are no children, then his salary is 1/2 for his ex-wife. As a result, the ex-husband became difficult to remarry because his salary was severely deducted. As a result, the majority of husbands chose to remain in their marital status, even though they had separated the house. However, there are also several husbands who manipulate their wife’s condition so that they are not subject to the rules.Artikel ini mengkaji Problem suami muslim PNS yang akan bercerai, untuk memperoleh izin dari pejabat di tempatnya bekerja, harus melalui prosedur hirarkhis yang panjang dan cukup lama. Tahapan yang dilalui oleh suami yang bekerja di bawah Pemerintahan Kota dan Kabupaten lebih panjang dan lebih lama waktunya, dibandingkan yang bekerja di Kementerian Agama. Suami yang mengajukan permohonan cerai talak tanpa izin tertulis dari pejabat, maka ia terancam hukuman disiplin berat. Selain itu, jika suami mengajukan permohonan cerai tanpa alasan sesuai PP No. 45 Tahun 1990, akan dipotong 2/3 gajinya, dan jika tidak ada anak, maka 1/2 gajinya untuk mantan istrinya. Dampaknya, mantan suami menjadi sulit menikah lagi karena gajinya banyak terpotong. Akibatnya, mayoritas suami memilih tetap dalam status pernikahannya, walaupun faktanya sudah berpisah rumah. Namun, ada juga beberapa suami yang merekayasa keadaan istri, agar tidak terkena aturan yang ada
Implementasi Kebijakan Pengadaan Guru Pendidikan Agama pada Sekolah di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Full text linkThis article explains the Implementation of the Policy on Procurement of Religious Education Teachers in Schools in Samarinda Municipality, the East Kalimantan Province. This is a descriptive-qualitative research. The research results showed that there was poor communication between the Department of Education and the Ministry of Religion in relation to the preparation and proposed formation and determination of civil servants in religious teachers procurement. There is a different understanding in each institution. It shows that there is sectorial egos arises between each ministry. The Ministry of Religion as a vertical institution the madrassas and the Education Office of schools should arrange synergizing in the procurement of religious teachers. Therefore, both institution require an MOU between the Regional Government and the Ministry of Religion regarding the formation of the appointment of religious teachers both CPNS and the appointment of religious teachers THL (Tenaga Harian Lepas - Freelance Daily Workers).Artikel ini menjelaskan Implementasi Kebijakan Pengadaan Guru Pendidikan Agama Pada Sekolah di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya komunikasi yang tidak baik antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kaitannya dengan penyusunan dan pengusulan formasi dan penetapan pengadaan guru agama PNS. Adanya pemahaman yang berbeda di masing-masing instansi. muncul pemahaman ego sektoral diantara masing-masing kementerian. Kementerian Agama sebagai instansi vertikal yang membidangi madrasah dan Dinas Pendidikan membidangi sekolah bersinergi dalam pengadaan guru agama, diperlukan MOU antara Pemda dengan Kementerian Agama terkait formasi pengangkatan guru agama baik CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) maupun mengangkat guru agama THL (Tenaga Harian Lepas)
Problematika Pendidik dan Peserta Didik dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MTs Pondok Pesantren Modern Darul Falah Kabupaten Enrekang
Full text linkThis article suggests the problematic of educators and students as learning actors so it is important to interact educative, conductively, effectively, and efficiently. Students as the next generation, it is important to be equipped with religious education (PAI) in order to have personality integrity. The success of students in PAI learning is influenced by creativity, commitment, dedication, and competence of educators implementing learning. It is important to examine the problem of educators and students in learning, the problem of learning Islamic education, and the solution to that problem. This research is Research and Development (R&D). The research findings in the field show among others: the problem of educators is the complexity of the character of students; limited learning time; mastery of subject matter; availability of learning tools; limited learning infrastructure; mastery of learning strategies and methods; participation in scientific training and meetings; and the density of activities at the cottage. The problem of students is also monotonous learning strategies and methods; high teaching material; memorization strategy; motivation to compete; and lack of discipline.Artikel ini mengemukakan problematika pendidik dan peserta didik merupakan pelaku pembelajaran sehingga penting berinteraksi secara edukatif, kondusif, efektif, dan efisien. Peserta didik sebagai generasi penerus, penting dibekali pendidikan keagamaan (PAI) agar memiliki integritas kepribadian. Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran PAI dipengaurhi oleh kreativitas, komitmen, dedikasi, dan kompetensi pendidik melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut penting dikaji problem pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran, problem pembelajaran PAI, dan solusinya atas problem tersebut. Penelitian ini adalah Research and Development (R & D). Temuan di lapangan meliputi, yaitu: problem pendidik adalah kompleksitas karakter peserta didik; terbatasnya waktu pembelajaran; penguasaan materi pelajaran; ketersediaan perangkat pembelajaran; keterbatasan infrastruktur pembelajaran; penguasaan strategi dan metode pembelajaran; partisipasi kepada pelatihan dan pertemuan ilmiah; dan padatnya kegiatan di pondok; Problem peserta didik yaitu Strategi dan metode pembelajaran yang monoton; tingginya materi ajar; strategi menghafal; motivasi bersaing; dan kurang disiplin
Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam
Full text linkHuman Rights Obligations remains a problem that is always interesting to talk about, especially in the perspective of Islamic criminal law. Human rights in Islamic criminal law become the main aspect because obligations must be fulfilled first before being able to claim the rights. If the obligation is fulfilled, then the rights of all human beings can also be fulfilled. The Islamic law has the concept that obligations are more or more priority than the rights, and this is very different from the national legal system and the Western legal system. The principle of fulfilling the obligation first than the prosecution of the rights is the nature of the law which encourages avoidance of someone committing acts that can harm others. In order to create order in life or create benefit in society, the Islamic criminal law regulates it with the concept of al-darūriyāt al-khamzah.Kewajiban Asasi Manusia (KAM) tetap menjadi persoalan yang selalu menarik untuk diperbincangkan, terutama dalam persepktif hukum pidana Islam. Kewajiban asasi manusia dalam hukum pidana Islam menjadi aspek utama sebab kewajiban harus ditunaikan terlebih dahulu baru dapat menuntut hak. Sebab jika kewajiban itu dipenuhi, maka secara otomatis hak-hak seluruh manusia juga dapat terpenuhi. Hukum Islam memiliki konsep bahwa kewajiban itu lebih utama atau lebih didahulukan dari pada hak, dan ini sangat berbeda dengan sistem hukum nasional dan sistem hukum Barat. Asas menunaikan kewajiban terlebih dahulu dari pada penuntutan hak merupakan hakikat hukum yang mendorong terhindarnya seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Untuk terciptanya keteraturan kehidupan atau terciptanya kemaslahatan dalam masyarakat, maka hukum pidana Islam mengaturnya dengan konsep al- darūriyāt al-khamzah
Konstruksi Pendidikan Karakter Berbasis Islam: Studi Bedhol Bhawikarsu di SMAN 3 Malang
No full textThis research focuses on the process of understanding the implementation of character education in SMA Negeri 3 Malang through Bedhol Bhawikarsu activities. This activity is organized by and for students in rural communities under the guidance of educators. On one hand, this activity is designed with the hope of internalizing normative values character in students. Therefore, this research will understand the design and implementation of character education models based on normative values. This research uses a qualitative approach to produce descriptive data in the form of written, oral, and observable behaviors. Data were collected by interview, observation, and documentation methods, and then analyzed by interactive analysis of Miles and Hubermann. This research concludes character education through the direct implementation of Bedhol Bhawikarsu in society can internalize values such as the values of honesty, tolerance, religiosity, patriotism, hard work, and independence. These character values are forms of values that are sourced from Islamic values. Therefore, the construction of the character education organization will be able to be realized through activities that unravel many Islamic values to be internalized in students.Penelitian ini difokuskan pada proses pemahaman implementasi pendidikan karakter di SMA Negeri 3 Malang melalui kegiatan Bedhol Bhawikarsu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh dan untuk siswa di komunitas pedesaan di bawah bimbingan pendidik. Di satu sisi, kegiatan ini dirancang dengan harapan menginternalisasi karakter nilai-nilai normatif pada siswa. Oleh karena itu, penelitian ini akan memahami desain dan implementasi model pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dalam bentuk perilaku tertulis, lisan, dan dapat diamati. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan metode dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan analisis interaktif Miles dan Hubermann. Penelitian ini menyimpulkan pendidikan karakter melalui implementasi langsung Bedhol Bhawikarsu di masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai seperti nilai-nilai kejujuran, toleransi, religiositas, patriotisme, kerja keras, dan kemandirian. Nilai-nilai karakter ini adalah bentuk nilai-nilai yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pembangunan organisasi pendidikan karakter akan dapat diwujudkan melalui kegiatan yang mengungkap banyak nilai-nilai Islam untuk diinternalisasi pada siswa
Faham tentang Larangan Shalat Jumat Bagi Wanita di Gorontalo
Full text linkThis article observes the belief of prohibition to do Jumat pray for women moslem on east Bulotalangi village in Bone Bolango regency. There are three mosques in that villages, but only one mosque, namely al-Hidayah mosque, which applied the belief. however, the women came to the mosque on Friday to pray dhuhur. they were leaded by one of man as the priest. the belief has convinced since 1994, which taught by Karim Daud. He was a priest in that mosque. there was no accurate source why they did the belief. the belief is still applied until today, because of four factors, namely 1) the lack of religious knowledge of the followers; 2) the lack of government and Islamic pioneer attention to the condition; 3) The fanaticism of the followers to do the belief; 4) No attention from the priests toward the problem.Tulisan ini mengangkat kasus faham shalat Jumat muslimah Desa Bulotalangi Timur yang ada di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango. Dari tiga masjid yang ada di desa Bulotalangi Timur, hanya masjid al-Hidayah yang muslimahnya menjalankan faham bahwa wanita tidak boleh shalat Jumat, sehingga mereka datang ke masjid pada hari Jumat hanya untuk shalat Dhuhur berjamaah dan diimami seorang pria. Faham ini muncul sejak tahun 1994 yang diajarkan oleh seorang guru ngaji bernama Karim Daud. Tidak dijumpai adanya dalil nas khusus dalam menjalankan faham tersebut. Langgengnya faham tersebut dipicu oleh sedikitnya 4 faktor: 1) Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan agama warga desa tersebut; 2) Kurangnya perhatian dari lembaga pemerintah dan tokoh masyarakat setempat; 3) Adanya fanatisme buta atas doktrin sang guru/ustad; 4) Kurang tersentuhnya mereka oleh dakwah ulama Gorontalo (MUI, Kementerian Agama, dan da’i)