Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
BATASAN PENGHAPUSAN PECATATAN (DELISTING) KOIN KRIPTO DI BURSA BERJANGKA OLEH SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN INVESTOR ASET KRIPTO
No full textAstrid Alicia Azzahra, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Aset Kripto telah menjadi salah satu instrumen investasi sesuai dengan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018. Regulasi mengenai Aset Kripto terus mengalami perkembangan. Namun, penulis menemukan permasalahan bahwa tidak adanya pengaturan mengenai batasan penghapusan pencatatan (delisting). Dimana, lembaga pemerintah terkhusus Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak mengatur batasan delisting bagi koin kripto. Oleh sebab itu, pentingnya batasan tersebut guna menjamin perlindungan hukum terhadap investor Aset Kripto terutama bagi yang terdampak oleh tindakan delisting. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang fokus kepada studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Batasan delisting dalam Aset Kripto belum diatur dalam hukum positif Indonesia, namun mengenai batasan delisting Aset Kripto dapat dibentuk dengan mengacu kepada Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004 terkait Penghapusan Pencatatan (Delisting) Saham di Bursa. Kemudian, perlindungan hukum secara represif terhadap investor Aset Kripto yang terkena delisting belum diatur. Oleh sebab itu, perlu dibentuk regulasi yang dapat mengacu kepada mekanisme buy back yang ada pada saham berdasarkan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. Kebijakan mengenai Aset Kripto dapat mengacu kepada kebijakan Saham dikarenakan, Aset Kripto telah dianggap sebagai instrumen investasi.
Kata Kunci: Batasan Delisting, Koin Kripto, Perlindungan Investor Aset Kripto
ABSTRACT
Crypto assets have been one of the paramount instruments in investment according to the Statement of the Ministry of Economics Number S-302/M.EKON/09/2018. The regulation governing crypto assets has always been developing. However, this research has found that there is no regulation concerning the limitation of delisting, and the Commodity Futures Trading Regulatory Agency does not govern this matter for cryptocurrency. Thus, setting the limit of delisting is considered important to guarantee the protection of crypto asset investors especially those affected by delisting. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches focusing on library research. Legal materials were analyzed based on primary, secondary, and tertiary data using grammatical and systematic interpretations. The research results show that limiting the delisting of crypto assets is not governed by positive law in Indonesia. Nevertheless, this limitation can be established by referring to the Decree of the Direction of PT. Bursa Efek Jakarta Number Kep-308/BEJ/07-2004 concerning Delisting of Stock in Stock Exchange, but the legal protection of investors affected by delisting is absent, making it necessary to make a regulation that refers to buyback mechanism in the shares according to the Regulation of Financial Services Authority Number 30/POJK.04/2017 concerning Share Buyback issued by public companies. The policy regarding crypto assets can refer to the policy of shares because crypto assets are deemed to be investment instruments.
Keywords: delisting limitation, cryptocurrency, protection of investors in crypto asset
EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 29 TAHUN 2016 MENGENAI TUGAS DINAS SOSIAL TERHADAP PELAYANAN BAGI ANAK TERLANTAR DAN ANAK JALANAN DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
No full textRifqy, Lutfi Effendi, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap isu efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2016 Mengenai Tugas Dinas Sosial Terhadap Pelayanan Bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan yang ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto. Jenis penulisan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yuridis dengan metode pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya anak terlantar dan anak jalanan khususnya di Kota Malang yang harus menjadi perhatian khusus bagi Dinas Sosial Kota Malang. Ketidakharmonisan keluarga serta ekonomi merupakan faktor paling banyak yang membuat menjadi seorang anak jalanan dan anak terlantar. Hasil dari analisis yaitu implementasi perlindungan dan pelayanan anak terlantar dan anak jalanan di Kota Malang oleh Dinas Sosial ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan telah efektif namun tidak dilakukan secara berkala sehingga pelaksanaan program dapat dikatakan masih kurang optimal. Menurut faktor hukum, Dinas Sosial masih terkendala dengan adanya peraturan yang selalu berubah-ubah sehingga Dinas Sosial selalu berusaha menyesuaikannya.
Kata kunci: Kota Malang, Anak Jalanan, Anak Terlantar
Abstract
This research aims to analyze the effectiveness of Article 16 Paragraph (2) of Mayor Regulation of Malang Number 29 of 2016 concerning The Tasks of Social Agency in Providing Services to Abandoned and Street Children seen from the Theory of Effectiveness of Law introduced by Soerjono Soekanto. This research refers to empirical juridical methods and a descriptive approach, aiming to clearly and systematically describe the object studied. The legal materials were analyzed based on a grammatical technique. The research discovers that abandoned and street children are common to see in Malang city, indicating that this issue should receive attention from the Social Agency of Malang. Disharmony in families and poor economic conditions seem to be the factors contributing to this issue. This research also reveals that protection and services given to the children concerned in Malang by the Social Agency, according to the theory of effectiveness of law by Soerjono Soekanto, have been effectively implemented, but it is not regularly given, making it less optimal. According to the factor of law, the Social Agency is facing inconsistent regulations, and this condition forces the social service to keep adjusting to this inconsistency.
Keywords: Malang city, street children, abandoned childre
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF PASAL 69 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PAJAK HIBURAN (STUDI DI BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR)
No full textAliffian Azhar Susatya, Tunggul Anshari Setia Negara, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Kota Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak hiburan di Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan kegiatan usahanya yang ada di Kota Blitar. Pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah dengan dasar pengenaan terhadap segala jenis tontonan dan pertunjukan yang dalam proses penyelenggaraannya dipungut bayaran. Pendapatan asli daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai yang pertama, bagaimana penerapan sanksi administratif Pasal 69 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pajak hiburan; kedua, apa saja faktor penghambat serta solusi dalam pemungutan pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sosiolegal merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Hasil yang hendak dicapai yaitu pemungutan pajak hiburan yang lebih optimal untuk mencapai peningkatan pendapatan asli daerah.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak hiburan, Sanksi Administratif
Abstract
This research aims to find out the implementation of administrative sanctions for amusement taxpayers in Blitar city according to Regional Regulation of Blitar Number 7 of 2011 concerning Regional Tax and to find out and analyze measures taken by the local government of Blitar city to increase local own-source revenue of amusement tax. This research departed from violations committed by taxpayers intentionally not reporting their businesses that operate in the city. Amusement tax contributes to the local revenue the local government has been relying on. This tax charges stage performances and the like. Local own-source revenue is used to pay for local autonomy and development and to contribute to social welfare at a local level. This research aims to find out how administrative sanctions in Article 69 Paragraph 2 of Regional Regulation of Blitar City Number 7 of 2011 concerning Regional Tax are implemented to increase local own-source revenue of amusement tax; second, what factors impede the implementation, and what solutions can be given to the issue regarding amusement tax collection according to Regional Regulation of Blitar City Number 7 of 2011 concerning Regional Tax. This research employed socio-legal methods as part of a normative study that requires the analysis of legislation, followed by an in-depth observation and questionnaire distribution to reveal related non-legal factor data influential to the legislation studied. Tax collection in this case is expected to optimally increase the local own-source revenue.
Keywords: Local own-source revenue, Amusement tax, Administrative sanction
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERKAIT PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA SEPEDA MOTOR (STUDI KASUS DI POLRES MALANG KOTA)
No full textAchmad Rilyadi Sholeh, Setiawan Nurdayasakti, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab pengendara menggunakan knalpot racing pada sepeda motor dan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing di jalanan umum Kota Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan Undang-undang Lalu Lintas yang berlaku (Das Sollen) dengan angka pelanggaran lalu lintas terkhususnya terkait knalpot racing yang ada di lapangan (Das Sein). Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis kriminologis. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang didapat akan diolah dan dianalisa menggunakan metode teknik deskriptif kualitatif. Dari penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor-faktor penyebab pengendara menggunakan knalpot racing pada sepeda motor adalah berupa faktor internal yaitu faktor individu, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan dari faktor eksternal yakni faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, dan faktor perkembangan zaman. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Malang terhadap pemakaian knalpot racing pada sepeda motor adalah melalui upaya pre-emtif, preventif, dan represif.
Kata kunci: Kepolisian, Kriminologi, Knalpot Racing, Sepeda Motor
Abstract
This research aims to discuss the contributing factors of replacing a standard exhaust pipe with a racing one on a motorbike and measures taken by the police to take action against motorbike users with this kind of exhaust pipe found on public roads in Malang City. This research topic departed from incongruence between the current Traffic Law (Das Sollen) and the incidence of violations regarding the use of a racing exhaust pipe in real life (Das Sein). With empirical-juridical methods, criminological-juridical approaches, and qualitative-descriptive techniques for the analysis of both primary and secondary data, this research discovers that replacing the standard exhaust pipe with the racing one is triggered by certain factors such as individual factor, age, and sex, while the external factors involve surroundings, law enforcers, and changing time. Measures taken to mitigate this issue by the Sub-Regional Police Department of Malang consist of preemptive, preventive, and repressive actions.
Keywords: police, criminology, racing exhaust pipe, motorbik
PENAMBAHAN INDIKATOR PENGUASAAN TEKNOLOGI DALAM PENENTUAN POSISI DOMINAN PADA PASAL 25 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
No full textFarah Naurah Khansa, Sukarmi, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Perkembangan ekonomi digital pada dunia persaingan usaha menyebabkan pelaku usaha yang memiliki keunggulan atau penguasaan teknologi berupa Big Data, Algoritma, dan Hak Kekayaan Intelektual memiliki posisi lebih kuat daripada pelaku usaha pesaing yang dapat menimbulkan keunggulan kompetitif yang signifikan dan tidak dapat diimbangi oleh pelaku usaha lain pada pangsa pasar bersangkutan, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya Putusan Komisi Eropa AT.40411 Google AdSense, AT.40099 Google Android, dan AT.39740 Google Search. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis penguasaan teknologi oleh pelaku usaha dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan merumuskan pengaturan yang tepat terkait penambahan indikator penguasaan teknologi dalam penentuan posisi dominan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan serta penulis menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan ekstensif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa penentuan posisi dominan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya ditentukan berdasarkan penguasaan pangsa pasar saja dan belum terdapat aturan mengenai penguasaan teknologi sebagai dasar indikasi penentuan posisi dominan oleh pelaku usaha yang memiliki dominasi atas kepemilikan teknologi. Sehingga perlu adanya penambahan indikator penguasaan teknologi berupa dan tidak terbatas pada Big Data, Algoritma, dan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau mempunyai integrasi teknologi yang berada di bawah kekuasaannya sehingga menciptakan suatu ekosistem bisnis yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
Kata Kunci: hukum persaingan usaha, posisi dominan, teknologi
Abstract
The development of the digital economy in business competition has given excellent businesses with the power of control over technology involving big data, algorithms, and intellectual property rights a stronger position over other competitive businesses, causing big businesses to hold a significant and competitive position that no other businesses can compete with at relevant markets. This situation is obvious following the declaration of the Decision of European Commission AT. 40411 Google AdSense, AT. 40099 Google Android, and AT. 39740 Google Search. Departing from this problem, this research aims to analyze the control over technology by businesses as in Article 25 of law Number 5 of 1999 and formulate appropriate regulation concerning the addition of the indicator on the control over technology in terms of governing dominant position in Article 25 of Law Number 5 of 1999. With a normative-juridical method and statutory, case, conceptual, and comparative approaches, this research analyzed primary, secondary, and tertiary data obtained from library research using grammatical, systematic, and extensive interpretations, this research reveals that the dominant position as in Article 25 of Law Number 5 of 1999 is only determined based on the control over the market, and there has not been any regulation governing the technology as the basis of the indicator to determine the dominant position by businesses with the dominant position of the control over technology. Thus, an indicator regarding this matter needs to be added, where this provision should involve, inter alia, big data, algorithm, and intellectual property rights and/or the integration of technology under the control of one business, creating relevant business ecosystems that lead to unfair business competition.
Keywords: business competition law, dominant position, technolog
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TIDAK TERPENUHINYA PEMBERIAN PRESTASI OLEH PENYELENGGARA ARISAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK
No full textRafif Ananda Gusti, Djumikasih, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai permasalahan tentang perlindungan konsumen atas tidak terpenuhinya pemberian prestasi oleh penyelenggara arisan berbasis sistem elektronik. Pemilihan tema ini didasari oleh kekosongan hukum penyelenggaraan arisan berbasis sistem elektronik di Indonesia tanpa adanya pengawasan sehingga menyebabkan pelaku usaha arisan melakukan wanprestasi dengan dalih arisan sebagai investasi atau menabung kepada peserta arisan. Arisan berbasis sistem elektronik berkaitan erat dengan rezim hukum perjanjian yang diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek) yang harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah, asas dalam hukum perjanjian dengan ditunjang peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Mengenai konsep arisan berbasis sistem elektronik harus sepadan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait prosedur penyelenggaraan sistem elektronik sebagai media dalam kegiatan elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka didapatkan rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana analisis perlindungan hukum bagi konsumen atas tidak terpenuhinya pemberian prestasi oleh penyelenggara arisan berbasis sistem elektronik? (2) Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap penyelenggaraan arisan berbasis sistem elektronik? Selanjutnya penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dikaji oleh penulis menggunakan teknik analisis sistematis dan analisis gramatikal. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pertama, tidak adanya perlindungan hukum preventif untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh konsumen selaku peserta arisan. Kedua, perlu adanya prosedur penyelenggaraan arisan berbasis sistem elektronik mengenai legalitas, bentuk kegiatan, dan upaya pengawasan arisan.
Kata Kunci: arisan, perlindungan konsumen, pemberian prestasi, dan sistem elektronik
Abstract
This research studies the legal protection of consumers following the breach of contract in electronic-based arisan (social fundraising). This research topic departed from a legal loophole of electronic-based arisan in Indonesia without any supervision, leading to a breach of contract on the grounds of investment, where the money is saved for every participant in the fundraising activity. This social fundraising activity is closely related to the regime of contract law governed in BW (Burgerlijk Wetboek), stating that the activity has to meet valid requirements, and legal principles of contract, supported by the legislation concerning electronic information and transactions. Such a social fundraising setting has to comply with Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended to Law Number 19 of 2016 concerning Procedures of Operation of Electronic Systems as Media in Electronic-based Activities. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the analysis of the legal protection of consumers following a breach of contract committed by the person in charge of electronic-based arisan, and (2) the regulation regarding the administration of electronic-based arisan. With a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches, this research analyzed the legal materials using systematic and grammatical techniques, and the analysis result reveals that, first, preventive legal protection is essential to help pay back the losses that the participants of arisan bear; second, there should be the procedures of the administration of electronic-based arisan in terms of the legality, the setting of the activity, and the supervisory measures to monitor arisan.
Keywords: arisan, consumer protection, contract responsibilities, electronic system
HAMBATAN KURATOR DALAM MENUNTUT PENYERAHAN BENDA AGUNAN YANG DIKUASAI KREDITOR SEPARATIS
No full textAndreas Butar Butar, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan kurator untuk menuntut penyerahan benda agunan milik kreditor separatis yang telah melewati jangka waktu eksekusi 2 (dua) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Jangka waktu tersebut dinilai terlalu singkat dan tidak dapat dilakukan dalam penjualan benda bernilai tinggi. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisa empiris terhadap implementasi, hambatan-hambatan implementasi, dan upaya penyelesaian dari hambatan implementasi Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau Socio-Legal dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan klasifikasi faktor hambatan penegakan hukum menurut doktrin Prof Soerjono Soekanto. Dalam penelitian ini, Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU merupakan pasal yang tidak masuk akal dan tidak dapat diimplementasikan karena adanya beberapa hambatan yang berasal dari faktor undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan mempercepat perubahan undang-undang kepailitan, perjanjian tambahan antara kurator dengan kuasa hukum kreditor separatis terkait penjualan benda agunan, dan penetapan time frame yang disepakati oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan terkait percepatan atau prioritas lelang kepailitan.
Kata Kunci: jangka waktu eksekusi, kurator, kreditor separatis
Abstract
Article 59 Paragraph (2) of the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations require a trustee to call for submission of a mortgage object owned by a secured creditor no later than two months of the execution as governed in Article 59 paragraph (1). This period is deemed too short, and it cannot apply to the sale of an object that is highly valuable. Departing from this issue, this research aims to conduct an empirical analysis of the implementation, the hindrances to the implementation, and the measures taken to tackle the hindrances to the implementation of Article 59 paragraph (2) of Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This research employed empirical or socio-legal methods and a sociological approach with the classification of impeding factors hampering the enforcement of law according to the doctrine of Prof. Soerjono Soekanto. Article 59 paragraph (2) of the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations is deemed unacceptable and cannot be implemented because of external impeding factors such as law, law enforcers, and facilities and infrastructure. Tackling this issue can be done by accelerating the amendments to the statute concerned and providing an additional agreement between the trustee and the lawyer of the secured creditor regarding the sale of the mortgage object, and by setting the time frame agreed upon by the Ministry of Law and Human Rights and Finance Minister regarding the acceleration and priority of auction following the bankruptcy.
Keywords: execution period, trustee, secured creditor
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA MALANG KOTA)
No full textKirana Yustika Dewi, Setiawan Noerdajasakti, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaku tindak pidana narkotika seperti pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dapat diselesaikan melalui restorative justice dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan melakukan analisa mengenai dasar-dasar yang menjadi bahan pertimbangan oleh pihak kepolisian dalam menangani pelaku tindak pidana narkotika melalui restorative justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Bahan primer yang diperoleh yaitu melalui teknik wawancara. Bahan sekunder yang digunakan melalui studi kepustakaan diantaranya menggunakan skripsi terdahulu, jurnal dan juga pencarian sumber dari internet. Lalu dari adanya bahan primer dan sekunder yang diperoleh diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan restorative justice yang diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan melalui Asesmen Terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu. Selain itu juga untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapakan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
Kata Kunci: tindak pidana narkotika, keadilan restoratif, penyidikan
Abstract
According to the Regulation of Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Settlement of Criminal Offense Using Restorative Justice. The issue with narcotics offenders or the victims can take restorative justice through medical or social rehabilitation programs without having to wait for the court verdict. This research aims to gain an understanding and conduct an analysis of the basis of consideration of the police concerned in dealing with narcotics offenders through restorative justice. This research uses a socio-legal method and a socio-legal approach. The primary data were obtained from interviews and the secondary data were from previous thesis, journal, and Internet sources. Both of these data were processed using a descriptive-qualitative technique. The research result concludes that restorative justice at an enquiry stage can take into account the integrated assessment performed by an integrated assessment team. Moreover, this research has also figured out that the hampering factors are involved in the enquiry to apply restorative justice for narcotics offenders.
Keywords: narcotics crime, restorative justice, enquir
IMPLEMENTASI PENERAPAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH PERLOMBAAN GAME ONLINE (STUDI KASUS KANTOR PELAYAN PAJAK PRATAMA KOTA PASURUAN)
No full textAbduh Faisal Al Afghani, Tunggul Anshari Setia Negara, Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penulisan ini, penulis mengangkat pungutan pajak penghasilan atas hadiah berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan munculnya banyak kompetisi game online yang berbasis yang dalam hal ini sejalan dengan perkembangan. Teknologi dan perkembangan olahraga elektronik (e-sport) yang saat ini banyak diselenggarakan. Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan norma atau aturan hukum yang berlaku dan teori hukum yang ada, khususnya dalam hal kebijakan pemerintah tentang pajak penghasilan, yang kemudian dikaitkan dengan masalah dan solusinya. terjadi dalam praktek di lapangan. Selain itu, bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pelaksanaan penerapan pasal tersebut, penulis mendapatkan data bahwa upaya yang dilakukan aparat pajak kota pasuruan adalah memberikan penyuluhan dan pengawasan kepada masyarakat tentang pajak penghasilan, namun penulis juga menemukan fakta yang terjadi di masyarakat bahwa Rata-rata masyarakat khususnya di Kota Pasuruan tidak mengetahui bahwa hadiah atau penyelenggarapertandingan dapat dikenakan pajak penghasilan.
Kata Kunci: pajak penghasilan, implementasi permainan daring
Abstract
This research discusses the collection of income tax from a prize as governed in Article 21 Paragraph (1) letter e of Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax linked to the rising popularity of online game competition parallel to the development of technology and e-sports. This research employed an empirical-juridical method, involving current norms and laws within the scope of existing legal theories regarding government policies concerning income tax, linked to the problems and solutions taking place in real life. The data consist of primary, secondary, and tertiary materials. The research discovers that the instruments in charge of tax collection in Pasuruan City give introduction and supervision to the locals regarding income tax and the average of people in Pasuruan City have no idea that an income tax is chargeable over a prize.
Keywords: income tax, implementation of online game
MAKNA FRASA MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN PADA PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA ASUSILA MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/Pid. Sus/2022/PN. PNG DAN 6475 K/Pid. Sus/2022)
No full textFrida Mu’is Alfajri, Masruchin Ruba’i, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kekaburan norma terhadap unsur memiliki muatan melanggar kesusilaan yang multitafsir pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Terdapat perbadaan pemahaman dalam menginterpretasikan unsur tersebut utamanya hakim dalam memutus sebuah perkara, seperti dalam Putusan Nomor 19/Pid. Sus/2022/PN. PNG dan Putusan Kasasi Nomor 6475 K/Pid. Sus/2022. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna frasa “memiliki muatan melanggar kesusilaan” dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE serta mendeskripsikan dan menganalisis ratio decidendi majelis hakim dari kedua putusan dalam menginterpretasikan unsur “memiliki muatan melanggar kesusilaan” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE ditinjau menurut kepastian hukum. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi dokumen, kepustakaan, dan mengakses internet. Adapun hasil penelitian yang dilakukan Penulis, bahwa belum terdapat penjelasan secara eksplisit mengenai makna frasa memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Namun untuk menentukan unsur memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat dilakukan dengan penafsiran secara gramatikal dengan mengacu pada doktrin dan penafsiran secara sistematis dengan mengacu pada KUHP atau Undang-Undang Pornografi. Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis terhadap kepastian hukum mengenai ratio decidendi majelis hakim terhadap kedua putusan dalam menginterpretasikan makna frasa memiliki muatan melanggar kesusilaan menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.
Kata Kunci: melanggar kesusilaan, cybercrime, media sosial
Abstract
This research departed from the vagueness of the norm regarding the element that carries the aspect of violating morality that tends to be interpreted in many ways, specifically in Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. There are diverging ways of understanding and interpreting this aspect, especially in terms of the judges deciding the case as in the Decision Number 19/Pid. Sus/2022/PN. PNG and Decision of Appeal Number 6475 K/Pid. Sus/2022. This research aims to describe and analyze the meaning of the phrase “memiliki muatan melanggar kesusilaan” (carrying the aspect that violates morality) in Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and to describe and analyze the ratio decidendi of the panel of judges in deciding the case of Decision Number 19/Pid. Sus/2022/PN. PNG and Decision of Appeal Number 6475 K/Pid. Sus/2022 in interpreting the phrase in Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This research employed a normative method and statutory, case, and conceptual approaches. Primary and secondary data were obtained from documents, library studies, and the Internet. There is no clear explanation of the phrase concerned. To determine the aspect of this phrase, grammatical interpretation was performed by referring to a doctrine and interpretation systematically and the Penal Code and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This research also analyzes the legal certainty in the ratio decidendi of the panel of judges in issuing Decision Number 19/Pid. Sus/PN.PNG and Decision Number 6475 K/Pid. Sus/2022 in interpreting the phrase concerned.
Keywords: violating morality, cybercrime, social medi