Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT (INDIGENOUS PEOPLE) DALAM TRADE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHAPTER EUROPEAN UNION – MERCOSUR FREE TRADE AGREEMENT
No full textMuhammad Arvin, Sukarmi, Rika Kurniaty
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud perlindungan hukum bagi masyarakat adat (indigenous people) dalam Trade and Sustainable Development Chapter European Union – Mercosur Free Trade Agreement dan model pengaturan terkait masyarakat adat dalam Trade and Sustainable Development Chapter European Union – Mercosur Free Trade Agreement yang ideal. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis-normatif. Selain itu, penelitian menggunakan 3 jenis pendekatan penelitian yaitu peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Trade and Sustainable Development Chapter European Union – Mercosur Free Trade Agreement masih banyak kelemahan dalam melindungi masyarakat adat sehingga tidak dapat memberikan posisi yang kuat bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya, khususnya dalam ruang lingkup tanah, wilayah, dan sumber daya milik masyarakat adat. Prinsip-prinsip penting yaitu self-determination, self-governmental, Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), serta prinsip lainnya, diabaikan oleh Trade and Sustainable Development Chapter European Union – Mercosur Free Trade Agreement.Kata Kunci: perlindungan hukum, masyarakat adat (indigenous people), Trade and Sustainable Development Chapter, European Union – Mercosur Free Trade Agreement
AbstractThis research aims to find out the legal protection of indigenous people in the Trade and Sustainable Development Chapter European Union – Mercosur Free Trade Agreement and an ideal regulatory Model related to indigenous people in Trade and Sustainable Development Chapter European Union – Mercosur Free Trade Agreement. This research employed a normative-juridical method and statutory, historical, and conceptual approaches. The research materials were analyzed using grammatical and comparative interpretations. The research results show that Trade and Sustainable Development Chapter European Union – Mercosur Free Trade Agreement has many weaknesses, making it fail to fully protect indigenous people. Thus, it also fails to ensure indigenous people maintain their rights. Several important principles such as self-determination, self-governmental, free, prior, and informed consent, and other principles are overlooked by Trade and Sustainable Development Chapter European Union – Mercosur Free Trade Agreement.
Keywords: legal protection, indigenous people, Trade and Sustainable Development Chapter, European Union – Mercosur Free Trade Agreemen
HARMONISASI PENGATURAN UNDIAN BERHADIAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
No full textMuhammad Rafly Ash-Shiddiqi, Yenny Eta Widianti, Zora Febriana Dwithia H.P
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pemilihan tema ini berkaitan dengan konflik hukum mengenai izin undian berhadiah. Konflik ini timbul karena Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 menyatakan bahwa izin undian dapat diajukan oleh organisasi berbadan hukum dan organisasi tidak berbadan hukum, namun Pasal 11 Permensos Nomor 4 Tahun 2021 hanya mengizinkan organisasi berbadan hukum untuk mengajukan izin. Akibat dari konflik norma ini adalah ketidakpastian hukum dalam praktik undian berhadiah. Peneliti mengangkat dua rumusan masalah: (1) Pengaturan Undian Berhadiah oleh pelaku usaha non badan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia, dan (2) Harmonisasi pengaturan Undian Berhadiah di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Teknik analisis interpretasi sistematis dengan membandingkan pengaturan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan undian diatur dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Keppres Nomor 48 Tahun 1973, dan Permensos Nomor 4 Tahun 2021. Namun, terdapat ketidakselarasan dalam materi substantif pengaturan undian. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 sebagai dasar, yang mencakup informasi mengenai jenis dan subjek undian, sanksi pelanggaran penyelenggaraan undian, serta perubahan subjek undian dari organisasi menjadi pelaku usaha.
Kata Kunci: undian, konflik hukum, harmonisasi
Abstract
This research topic departed from the conflict of law regarding the permit granted for lottery practices. This conflict emerged because Article 6 of Law Number 22 of 1954 implies that the permit concerned can be requested by a juridical person organization and a non-juridical person organization, but Article 11 of the Regulation of the Minister of Social Affairs Number 4 of 2021 only allows juridical person organizations to request a permit. This conflict of norms has sparked legal uncertainty in lottery practices. Departing from this issue, this research aims to find out: (1) the regulation of lottery by non-juridical person businesses according to the positive law in Indonesia, and (2) the harmonization of the regulation of lottery in Indonesia. This research employed a normative-juridical method and statutory and comparative approaches. The legal materials were analyzed using a systematic interpretation by comparing laws. This research reveals that the lottery is governed in several statutes, including Law Number 22 of 1954, Law Number 8 of 1999, Presidential Decree Number 48 of 1973, and Regulation of the Minister of Social Affairs Number 4 of 2021. However, there has been disharmony in the substantive matters of the regulations governing the lottery. Therefore, there needs to be a harmonization through the reference to Law Number 22 of 1954 as the basis in terms of the information on the types and subjects of lottery, sanctions imposed, and the alteration of the subject of lottery from organizations to business actors.
Keywords: lottery, legal conflict, harmonizatio
KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKASI HALAL DITINJAU DARI STANDAR MORAL PUBLIK BERDASARKAN KETENTUAN DALAM PASAL XX (A) GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) (STUDI KASUS IMPOR DAGING AYAM ANTARA BRASIL DAN INDONESIA DI WTO)
No full textLaella Millinia, Sukarmi, Hikmatul Ula
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan dan menganalisis mengenai perkara sengketa impor daging ayam antara Brasil dan Indonesia terkait kebijakan pemberlakuan sertifikasi halal dengan ditinjau berdasarkan Standar Moral Publik GATT. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan penulisannya menggunakan metode pendekatan Statute approach serta metode pendekatan Case approach. Dari hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban bahwa Kebijakan sertifikasi halal tersebut sesuai dengan standar moral publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal XX (a) GATT. Namun, kebijakan tersebut dinilai Brasil dapat menghambat masuknya produk impor mereka ke Indonesia. Kemudian Brasil menggugat Pemerintah Indonesia ke DSB terkait impor daging ayam tersebut. Dalam putusan akhir WTO Brasil memenangkan 4 poin gugatan yaitu, mengenai kesehatan, pelaporan realisasi mingguan importir, larangan perubahan jumlah produk, serta penundaan penerbitan sertifikat kesehatan. Sedangkan 3 poin yang dimenangkan Indonesia karena Brasil dianggap gagal membuktikannya, yaitu diskriminasi persyaratan label halal, persyaratan transportasi langsung, larangan umum impor daging ayam dan produk ayam. Saat ini, Indonesia sedang bersiap untuk mengajukan banding atas kasus DS 484 ke DSB. Terdapat 2 (dua) sengketa yang sedang dibahas dengan pihak Brasil pada proses banding di WTO, yaitu yang pertama ialah mengenai proses pengeluaran sertifikasi kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 8 dan Lampiran C (1) (a) SPS Agreement. Yang kedua ialah mengenai tuduhan persyaratan penggunaan produk impor yang bertentangan dengan Pasal XI GATT dan Pasal III: 4 GATT. Pemerintah Indonesia menyakini bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan WTO. Sampai saat ini banding belum bisa diproses karena terdapat blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO yakni Amerika Serikat.
Kata Kunci: sertifikasi halal, standar moral publik, dan impor
Abstract
This research aims to understand and investigate the dispute over chicken meat import between Brazil and Indonesia regarding the policy requiring the product concerned to hold a halal certificate seen from the perspective of the Public Moral Standard of GATT. This research employs a normative-juridical method and statutory and case approaches, revealing that this policy complies with the public moral standard as stipulated in Article XX (a) of GATT. However, Brazil views this policy as a hindrance that impedes imported chicken meat to Indonesia. Brazil has also filed a claim against the Indonesian Government to DSB regarding this import. At the court, the WTO of Brazil won four points of claim in the aspects of health, weekly importing report, bans on changes in the product quantity, and suspension of health certificate issuance, while Indonesia won three points over Brazil since Brazil has failed to prove the cases in terms of the discrimination of the requirements of halal labeling, direct transportation, the general prohibition of imported chicken meat and chicken products. Indonesia is working on filing an appeal regarding the case DS 484 to DSB. The dispute cases put on the table in connection with Brazil in the appeal filed to WTO involve the process of health certificate issuance that contravenes Article 8 and Addendum C (1) (a) SPS Agreement and the accusation of the requirements imposed on imported products violating Article XI of GATT and Article III: 4 GATT. The Indonesian government believes that this policy does not violate the provisions of WTO. The appeal cannot be processed due to the blockade regarding the election of the institution authorized to handle the appeal by one of the members of WTO, the USA.
Keywords: halal certification, public moral standard, and impor
IMPLEMENTASI PASAL 25 POJK NO. 23/POJK.05/2015 PADA PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PERIHAL POLIS STANDAR YANG DAPAT MERUGIKAN TERTANGGUNG PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (Studi di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa)
No full textFahrizam Pratama, Sihabudin, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Latar belakang penelitian ini adalah adanya risiko-risiko khusus pada KBLBB yang tidak tercantum dalam PSAKBI sehingga dapat merugikan tertanggung dalam melakukan klaim. Rumusan masalah skripsi ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? (2) Apa faktor penghambat implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? (3) Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan implementasi Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 pada pemberian rekomendasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perihal polis standar yang dapat merugikan tertanggung pada asuransi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Rama Satria Wibawa, menggunakan data primer dan data sekunder, teknik memperoleh data dengan wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, serta pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Penulis mendapatkan jawaban dalam permasalahan dengan mengacu pada teori sistem hukum, yakni substansi, struktur, dan kultur. Bahwa hingga saat ini OJK belum memberikan rekomendasi kepada AAUI mengenai perubahan PSAKBI dengan menambahkan ketentuan mengenai KBLBB. Hal tersebut dikarenakan dari segi substansi, yakni adanya pertentangan dengan teori perjanjian, segi struktur, OJK masih harus menunggu feedback dari pihak terkait, dan segi kultur, yakni masyarakat yang menganggap asuransi kendaraan bermotor merupakan hal yang sukarela, sehingga mempengaruhi OJK dalam mendapatkan data yang komprehensif.
Kata Kunci: implementasi, rekomendasi, kendaraan bermotor berbasis listrik berbasis baterai
Abstract
This research departed from the issues related to risks arising in KBLBB not set forth in PSAKBI, possibly harming the insured in filing claims. Departing from this problem, this research aims to investigate (1) the implementation of Article 25 of the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) Number 23/POJK.05/2015 in terms of the recommendation offered by the Financial Services Authority regarding the issue of standard policy that may harm the insured in the insurance of battery-powered electric vehicles, (2) the impeding factors in the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in terms of the recommendations offered by the authority concerned that may harm the party concerned, and (3) the measures taken to tackle the hindrances in the implementation of Article 25 of POJK Number 23/POJK.05/2015 in the recommendations concerned. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The research took place in the Financial Services Authority and Rama Satria Wibawa Insurance Company. The research data consisted of primary and secondary data obtained from interviews and library research, and they were further analyzed based on descriptive-qualitative techniques. The sample was collected using a purposive sampling technique. Referring to the theories of the legal system, substance, structure, and culture, this research reveals that to date the Financial Service Authority has not offered any recommendations to AAUI regarding the amendments in PSAKBI by adding the provisions concerning KBLBB simply because in terms of substantive matter, it contravenes the theory of agreement; in terms of the structure, the Financial Service Authority still has to wait for the feedback from the party concerned; and in terms of the culture, people still think that insurance for vehicles is optional, and this tendency hampers the authority from gaining comprehensive data.
Keywords: implementation, recommendation, battery-powered electric vehicl
KONSEPTUALISASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TESTIMONI FIKTIF PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA
No full textMuhammad Ardi Fathurrahmaan, Djumikasih, Zora Febriena Dwithia
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat mengenai maraknya kegiatan testimoni fiktif pada transaksi e-commerce yang merugikan konsumen di Indonesia. Testimoni sendiri merupakan tanggapan yang diberikan konsumen terhadap produk atau pengalaman transaksinya dengan pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, testimoni memiliki peran yang penting dalam transaksi melalui e-commerce terkhusus pada keputusan pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen. Akan tetapi, Banyak oknum pelaku usaha yang menggunakan testimoni fiktif untuk meningkatkan bisnisnya, baik dengan melakukannya sendiri atau membayar jasa pihak ketiga untuk melakukan testimoni fiktif. Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur mengenai pemberian informasi secara jelas dan benar oleh pelaku usaha dan larangan kepada pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan dan tidak mengatur secara khusus mengenai larangan testimoni fiktif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan jawaban bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat testimoni fiktif karena tidak mengatur secara langsung mengenai larangan testimoni fiktif. Sehingga penulis melakukan perbandingan pengaturan dengan negara Amerika Serikat dan Kanada yang memiliki pengaturan mengenai testimoni. Berdasarkan perbandingan tersebut, penulis dapat memberikan konsep untuk mengatur mengenai klasifikasi testimoni sebagai iklan atau promosi, penggunaan testimoni, dan pengungkapan hubungan material apabila pelaku usaha menggunakan selebriti atau ahli sebagai endorser. Selain itu, terdapat sistem Opinion Mining Using Ontological Spam Detection yang menggunakan Naïve Bayes sebagai algoritma yang dapat mendeteksi testimoni fiktif yang beredar di e-commerce.
Kata Kunci: e-commerce, testimoni palsu, perlindungan konsumen
Abstract
This research aims to study the increasing trends of bogus testimonials in e-commerce transactions disadvantaging consumers in Indonesia. Testimonials represent the responses of consumers to products or their experiences of transactions with a business person or entity. Testimonials, therefore, play a significant role in e-commerce transactions since they affect the decision of consumers to buy something. Unfortunately, businesses these days often involve bogus testimonials to help develop their businesses, and these fake testimonials are often generated by them or by other hired persons to testify about products or services. Consumer Protection Law only regulates clear and true information dissemination by businesses and bans on selling and distributing products not relevant to the information given, but not bogus testimonials. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that the Consumer Protection Law does not ban bogus testimonials when compared to the US and Canada which regulate bogus testimonials. Departing from this comparison, this research could offer a concept as the basis for regulating the classification of testimonials as commercials or promotions, the use of testimony, and the disclosure of material connections when businesses use celebrities or experts to help market their products. Moreover, an opinion mining system using ontological spam detection is also used with Naïve Bayes as the algorithm that detects bogus testimonials on e-commerce.
Keywords: e-commerce, bogus testimonials, consumer protectio
PARTISIPASI PUBLIK PADA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DALAM PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
No full textRachma Sanni Oktarina, Shinta Hadiyantina, Lutfi Effendi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Publik memiliki peran penting pada seleksi jabatan pimpinan tinggi dalam sistem kepegawaian aparatur sipil negara. Seleksi JPT yang akuntabel, transparan, dan professional merupakan wujud konkret penerapan good governance. Namun, terdapat berbagai permasalahan yang masih terjadi akibat pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun peraturan mengenai seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi telah di atur dalam beberapa peraturan perundang – undangan, masih banyak kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pemangku jabatan strategis atau jabatan pimpinan tinggi tersbut. Hal tersebut dikarenakan belum diatur secara tegas mengenai partisipasi publik dalam pelaksanaan seleksi tersebut serta terdapatnya kekaburan makna frasa mengenai arti dari jabatan strategis itu sendiri. Untuk itu, pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilihan calon pemimpin dalam pimpinan jabatan tinggi sangat diperlukan. Secara idealnya, dalam peraturan pelaksanaan seharusnya dijelaskan secara lengkap mengenai kualifikasi serta bagaimana proses kegiatan pelaksanaan uji publik yang akan menduduki jabatan strategis tersebut agar tercapainya kepastian hukum dalam melaksanakan sebuah kebijakan yang telah dibuat.
Kata Kunci: jabatan pimpinan tinggi, partisipasi publik, jabatan strategis
Abstract
The public plays an important role in the selection of high official positions in state civil apparatus human resources. The accountable, transparent, and professional selection represents the concrete implementation of good governance. However, problems still occur due to the selection of high official positions not according to the current regulations. Although this transparent selection is regulated by several laws, cases like abuse of power committed by strategic position holders still happen. This situation is caused by the absence of elaborate regulation regarding public participation in the context of the selection concerned. Therefore, people\u27s participation in this selection is necessary. Ideally, the implementing regulation of this matter should further explain the qualification and the process of public testing for those who are about to hold a certain strategic position for the sake of legal certainty in the implementation of the policy made.
Keywords: high official position, public participation, strategic official positio
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (5) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN SEBAGAI UPAYA MENGATASI GENANGAN AIR DI KOTA MALANG (STUDI DI DINAS PUPRPKP KOTA MALANG)
No full textIvan Nur Fadillah, Lutfi Effendi, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan menjadi salah satu poin vital pada pembangunan sebuah daerah. Penelitian sosio legal ini fokus pada bagaimana implementasi dari peraturan terkait penyelenggaraan sistem drainase perkotaan pada tingkat daerah kota. Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan mengatur tentang penyelenggaraan sistem drainase yang dilakukan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab dalam sub bidang drainase. Pada Kota Malang instansi teknis yang bertanggungjawab adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPRPKP). Timbulnya genangan air di Kota Malang mempengaruhi bagaimana implementasi dari peraturan terkait drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPRPKP Kota Malang untuk mengatasi genangan air di wilayah Kota Malang. Salah satu faktor dari timbulnya genangan air adalah kurang optimalnya fungsi drainase, Optimalnya fungsi drainase tergantung dari bagaimana peran pemerintah dan masyarakat sendiri. Agar terciptanya sistem drainase perkotaan yang optimal, maka terdapat beberapa tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
Kata Kunci: implementasi, sistem drainase perkotaan, genangan air
Abstract
The administration of urban drainage systems has been a vital point in the development of an area. Socio-legal research focuses on how a regulation concerning urban drainage systems is implemented at a provincial level. Article 4 Paragraph (5) of the Regulation of the Minister of Public Works Number 12 of 2014 concerning Urban Drainage Systems governs the administration of drainage systems by a technical organization responsible for the drainage systems. In Malang City, the services of public works, spatial planning, housing, and dwelling areas (henceforth referred to as PUPRPKP) are responsible for the running of the systems concerned. Puddle issues in Malang City affect how drainage regulation is implemented by the PUPRPKP in the city. One of the factors triggering mud puddle-related issues involves poor drainage functions, while how these functions work may depend on how government and public roles have been involved. There should be several stages governed by the Minister’s Regulation above to ensure that the drainage systems work properly.
Keywords: implementation, urban drainage systems, mud puddl
URGENSI SANKSI PIDANA TERHADAP BADAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
No full textMarshall Dickjaya, Milda Istiqomah, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tidak adanya sanksi pidana terhadap badan publik memang merupakan salah satu kelemahan dalam sistem perlindungan data pribadi. Pada kasus ini dapat dijatuhi hukuman pidana hanya pada setiap orang sedangkan pada badan publik hanya dijatuhi sanksi administratif saja, hal ini menjadi tidak fair dikarenakan siapapun pelakunya, jika melakukan tindak pidana yang sama maka seharusnya hukumannya juga harus sama. Oleh karenanya terjadi kekosongan norma terhadap sanksi pidana apabila badan publik. Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa urgensi sanksi pidana terhadap badan publik yang melakukan data pribadi? (2) Bagaimana konsep pengaturan sanksi pidana terhadap badan publik dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang? Dalam mengkaji rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undangan (statute approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Dalam pemidanaan terhadap badan publik dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seharusnya badan publik dapat dikenakan sanksi pidana untuk kebocoran data, karena kebocoran data ini merupakan suatu aktivitas yang berbahaya untuk masyarakat karena hal itu dilakukan oleh suatu institusi negara. Sanksi pidana yang paling relevan ditujukan kepada badan publik mengacu kepada sanksi pidana terhadap korporasi adalah kompensasi. Hal ini memastikan bahwa badan publik, seperti organisasi pemerintah, tidak berada di atas hukum dan tidak dapat melakukan tindakan melanggar hukum tanpa konsekuensi.
Kata Kunci: badan publik, data pribadi, sanksi pidana
Abstract
The absence of criminal sanctions imposed on public agencies has been a weakness in the system of personal data protection. In this case, criminal sanctions are imposed on individuals, while public agencies are only subject to administrative sanctions, which is unfair since sanctions should be equally imposed on whoever fails to abide by the rules. This happens simply because there is a legal loophole regarding the criminal sanctions that should be imposed on public agencies. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of criminal sanctions imposed on public agencies violating the rules regarding personal data (2) the concept of the regulation of criminal sanctions imposed on public agencies in the criminal law of Indonesia in the time to come. To delve into these research problems, this research employed normative juridical methods and statutory and conceptual approaches. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using systematic and grammatical interpretations. In this case, public agencies, according to Personal Data Protection Law, should be subject to sanctions over data leaks, considering that this situation poses a serious threat to data owners and this act is committed by agencies as state institutions. The most relevant criminal sanctions for public agencies refer to compensation imposed as a corporate sanction. This is to ensure that public agencies such as government organizations, will not step over laws, abide by the laws, and are subject to consequences when violations take place.
Keywords: public agency, personal data, criminal sanctio
URGENSI DEKRIMINALISASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA PADA PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
No full textMaharani Balqis, Prija Djatmika, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Terdapat konflik norma yang ditimbulkan pada Pasal 127 Ayat (1) dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dilihat dari adanya permasalahan kenaikan angka penyalahguna narkotika yang selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, peraturan mengenai rehabilitasi yang masih bersifat sektoral dan tidak komprehensif melalui peraturan perundang-undangan, dan overcrowded Lembaga Pemasyarakatan yang ditimbulkan akibat dari kriminalisasi penyalahguna narkotika. Berlakunya Pasal 127 Ayat (1) dinilai tidak sesuai dengan pendekatan kesehatan yang melatarbelakangi keberlakuannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Komparatif (Comparative Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penafsiran gramatikal, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban melalui analisis secara filosofis, sosiologis, yuridis, kriminologi, dan viktimologi. Selain itu, penulis juga melakukan perbandingan dengan Portugal melalui Law 30/2000 Portuguese Legal Framework Applicable to the Consumption of Narcotics and Psychotropic Substances.
Kata Kunci: narkotika, dekriminalisasi, penyalahguna narkotika
Abstract
A conflict of norm arises between Article 127 Paragraph (1) and Article 4 Letter d of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, especially regarding the rising incidence of narcotic abuse every year, sectoral and non-comprehensive rehabilitation regulation under the statute, and over-capacity in the Correctional Department due to the rising incidence of the case. The enactment of Article 127 Paragraph (1) is regarded as irrelevant to the health approach from which the enforcement of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics departed. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using descriptive-analytical methods, grammatical interpretation, and comparative interpretation. This research also employed philosophical, sociological, juridical, criminological, and victimological analyses, and the comparison between Law 30/2000 Portuguese Legal Framework Applicable to the Consumption of Narcotics and Psychotropic Substance and the law in Indonesia to find answers to the research problem.
Keywords: narcotics, decriminalization, narcotic abus
STATUS HUKUM STABLE COIN DALAM TRANSAKSI PASAR KRIPTO DI INDONESIA
No full textDavid Febrian, Ranitya Ganindha, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan kekosongan pengaturan secara khusus yang mengatur mengenai stable coin dalam transaksi pasar kripto di Indonesia. Peneliti melakukan penelitian dengan dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana status hukum stable coin dalam transaksi pasar kripto di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk pengaturan yang tepat mengenai legalitas stable coin dalam transaksi pasar kripto di Indonesia? Kemudian Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan Pendekatan Perundang- Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Perbandingan pengaturan mengenai cryptocurrency dan stable coin di Indonesia dengan Negara El Salvador, Jerman, Luksemburg, Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Dari hasil penilitian dengan metode di atas, Penulis mendapatkan hasil penelitian yaitu stable coin yang termasuk ke dalam bentuk virtual currency bukan merupakan alat transaksi yang sah karena status hukumnya adalah tidak sah untuk menjadi alat transaksi dalam pasar fisik kripto di Indonesia. Terdapat kekosongan hukum terkait stable coin di Indonesia sehingga ada urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir dan mengatur secara jelas dan khusus terkait stable coin di Indonesia agar para investor kripto di Indonesia dapat merasa aman dalam bertransaksi dan investasi dalam pasar kripto di Indonesia.
Kata Kunci: Kripto, Pasar Kripto, Stable Coin, Transaksi
Abstract
This research aims to discuss the legal loophole of the regulation specifically governing stablecoins in the transactions in crypto markets in Indonesia by investigating the following two problems: (1) the legal standing of stablecoins in the transactions in crypto markets in Indonesia and (2) the appropriate regulation regarding the legality of stablecoins in the transactions in crypto markets in Indonesia. This research also employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches by comparing cryptocurrency and stablecoins in Indonesia El Salvador, Germany, Luxemburg, the European Union, the USA, Japan, and Singapore. The research result reveals that stablecoins are categorized as virtual currency and are not a valid transactional tool as their legal standing is not valid as a transactional tool in the physical markets in Indonesia. There is, therefore, a legal loophole regarding stablecoins in Indonesia and the urgency to set the related regulation that can comprehensively accommodate stablecoins to guarantee the safety of crypto investors in doing transactions and investments in crypto markets in Indonesia.
Keywords: Crypto, Crypto Market, Stablecoin, Transactio