Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
UPAYA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK DALAM PENYELESAIAN PERALIHAN KREDITUR PENERIMA JAMINAN HAK TANGGUNGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PASCA MERGER (Studi di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Cabang Madiun Agus Salim)
No full textAzahra Hajar Gautama, Siti Hamidah, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail : [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Cabang Madiun Agus Salim dalam penyelesaian peralihan kreditur penerima jaminan hak tanggungan terhadap pembiayaan bermasalah pasca merger. Dalam pelaksanaannya, proses ubah nama kreditur tidak sesuai dengan Surat Edaran BPN mengenai pedoman tahapan ubah nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang menyebabkan terhambatnya kegiatan operasional bank. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi adalah mengenai pemenuhan syarat administratif yang tidak sesuai dengan Surat Edaran BPN, dimana BPN Kota Madiun masih mensyaratkan KTP Nasabah dan KTP Kepala Cabang selain akta merger dan akta perubahan nama. Pelaksanaannya belum dilakukan secara elektronik, sehingga dibutuhkan biaya lebih untuk memenuhi dokumen yang harus dilengkapi dalam bentuk tercetak kepada BPN Kota Madiun, hal ini menjadi sebab penumpukan berkas pada BPN Kota Madiun. Adapun Upaya Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun Agus Salim adalah dengan membentuk peraturan internal yang mengatur dua hal, pertama terkait penggunaan skala prioritas yang diperuntukkan untuk dua jenis nasabah pembiayaan, yaitu terhadap nasabah dengan pembiayaan bermasalah dan nasabah yang hendak atau sedang dalam proses pelunasan. Kedua, memproyeksikan target untuk kantor cabang terkait jumlah yang setidak-tidaknya harus terselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian secara eksternal, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional ikut turut serta melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap kantor pertanahan yang belum mengaplikasikan Surat Edaran Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur terkait syarat administratif yang harus dipenuhi, salah satunya Badan Pertanahan Nasional Kota Madiun.
Kata Kunci: Hambatan, Ubah Nama Kreditur, Hak Tanggungan
ABSTRACT
This research aims to find out the measures taken by PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Branch Office of Madiun Agus Salim in settling the transfer of creditor as the recipient of mortgage right regarding non-performing loans following the company merger. In the practice, the change of the creditor’s name did not comply with the Circular Letter of the National Land Agency regarding the guidelines of name change in PT Bank Syariah Indonesia Tbk, and this issue hampered the operational activities in the bank. This is an empirical study using socio-juridical methods. The research results reveal that the issue was related to the fulfillment of administrative requirements not relevant to the Circular Letter issued by the National Land Agency of Madiun, where the Citizen Cards of the bank client and the Head of the Branch Office were required, in addition to the merger certificate and name change certificate. Since the process was not performed electronically, it was not cost-efficient recalling that some documents needed were plenty and had to be printed in the National Land Agency of Madiun. This situation results in piles of files in the agency. The branch office Agus Salim formed internal regulation governing two matters, including, first, a priority scale
AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN DANA ABADI PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI NEGERI UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020
No full textBobbi Fadhlillah, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa akibat hukum dari penggunaan dana abadi pendidikan perguruan tinggi untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam Undang-Undang Kebijakan Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari ke-3 jenis PTN yang ada di Indonesia, hanya PTN-BH lah yang memiliki kemampuan untuk mengelola maupun menghimpun Dana Abadi Pendidikan sesuai dengan pasal 16 Perpres DAP tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum yang terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Kebijakan Covid-19 terhadap PTN Satker, PTN-BLU, dan PTN-BH adalah bagi PTN Satker dan PTN-BLU tidak terdapat dampak apapun karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dana abadi pendidikan. Sedangkan, bagi PTN-BH akibat hukum yang terjadi adalah berlakunya asas “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori” maka Perpres DAP harus tunduk terhadap Undang-Undang Kebijakan Covid-19 sehingga dana abadi pendidikan yang hanya diperuntukkan demi pendidikan dapat digunakan untuk pelaksanaan Undang-Undang Kebijakan Covid-19.
Kata Kunci: Dana Abadi Pendidikan, Covid-19, Perguruan Tinggi Negeri
Abstract
This research aims to analyze the legal consequence of the use of education endowment funds in universities for the mitigation of the Covid-19 pandemic as governed by the Law regarding Covid-19 policies. The research results indicate that of the three types of state universities in Indonesia, only the universities as legal entities are capable of managing education endowment funds pursuant to Article 16 of the Presidential Regulation concerning Education Endowment Fund. The legal consequence is that the Universities under the ministry’s working unit and universities of the Public Service Agency are not affected because they do not have any capacity to manage education endowment fund, while the legal consequence of universities of legal entities is “Lex Superiori Derogat Legi Inferiori”. Thus, the Presidential Regulation concerning Education Endowment Funds must comply with Law concerning Covid-19 Policies, implying that education endowment funds are also open for another use for the implementation of the Law concerning Covid-19 Policies.Keywords: Endowment fund, covid-19, Public Universities.
Keywords : Endowment Fund for Education, Covid-19, State Universitie
IMPLEMENTASI PEMBERIAN UANG KOMPENSASI KEPADA PEKERJA ALIH DAYA YANG SISTEM HUBUNGAN KERJANYA BERDASARKAN PERJANJIAN WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PERUSAHAAN ALIH DAYA KABUPATEN INDRAMAYU)
No full textIvan Nurchalik, Budi Santoso, Syahrul Sajidin.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
Email: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian uang kompensasi kepada pekerja alih daya di Kabupaten Indramayu dan menganalisis bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemberian uang kompensasi jika klausula pemberian uang kompensasi tidak dicantumkan dalam perjanjian pemborongan kerja ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana mengenai alih daya. Pada penelitian ini metodologi yang digunakan yaitu sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, jenis dan sumber data terbagi menjadi jenis, sumber primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah studi Pustaka dan studi lapangan, dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik content-analysis. Hasil penelitian yang didapat bahwa dalam Implementasi Pemberian uang kompensasi kepada pekerja alih daya tidak terlaksana sebagamana peraturan yang berlaku. Selain itu terdapat disparitas dalam pemberian uang kompensasi dalam alih daya dan konvensional.Penyelesaian kewajiban pemberian uang kompensasi pekerja alih daya yang tidak diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan di Kabupaten Indramayu, menyatakan bahwa permebrin uang kompensasi merupakan kewajiban semua pihak yaitu perusahaan alih daya sebagai pelaksananya, perusahaan pemberi kerja yang menyediakan uang kompensasi yang kemudian dilaksanakan oleh persahaan alih daya dan pemerintah sebagai pengawas dalam penyelesaian kewajiban pemberian uang kompensasi
Kata Kunci: Alih Daya, Uang Kompensasi, Pekerja
ABSTRACT
This research aims to find out the implementation of the provision of compensation paid to outsourced employees in the Regency of Indramayu and analyze the responsibility for the provision of compensation if the clause of this compensation payment is not mentioned in the service supply agreement according to the legislation and the delegated regulation regarding outsourcing. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. The research data were obtained as primary and secondary data from library research
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DENGAN CALON ORANG TUA BERUMUR DI ATAS 55 TAHUN (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 6/Pdt.P/2016/PN.Mdl)
No full textMuhammad Rakha’ Wisnu Aditoro, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No 169, Malange-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pengangkatan anak merupakan salah satu cara bagi orang tua untuk dapat memiliki anak, agar dapat menjadi anak angkat, calon orang tua angkat harus mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan setempat dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat. salah satunya syarat bagi calon orang tua angkat adalah dengan minimal berumur 30 tahun dan maksimal 55 tahun, namun syarat tersebut tidak terpenuhi dalam penetapan nomor 6/Pdt.P/2016/PN.Mdl. pada penetapan tersebut dapat terlihat bahwa para pemohon masing-masing berumur 57 dan 59 tahun, sehingga dengan jelas hal tersebut tidak memenuhi syarat yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, namun hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menganalisis apakah pertimbangan hakim tersebut dapat bertentangan dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah hakim tidak boleh bertentangan dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 karena calon orang tua yang akan menjadi orang tua angkat yang umurnya melebihi batas atas yakni 55 tahun memasuki masa penurunan kondisi dalam segi kesehatan fisik seperti menderita penyakit hipertensi dan sebagainya yang dapat menghambat proses pembimbingan anak angkat dan mengalami penurunan dalam segi mental seperti menderita depresi yang dapat berakibat mudah marah yang dapat memberikan efek trauma pada anak. Sehingga dapat diartikan bahwa calon orang tua angkat yang pada masa tersebut dapat dikatakan kurang mampu dalam merawat dan membimbing anak yang akan diangkat dan dapat berakibat pada terhambatnya perkembangan anak angkat tersebut, sehingga hakim dalam menetapkan penetapan dari permohonan tersebut mendasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak yang mana demi kepentingan terbaik bagi anak, maka dapat diartikan bahwa semua persyaratan dalam proses pengangkatan anak harus terpenuhi karena syarat tersebut merupakan salah satu bentuk jaminan dari pemerintah agar kepentingan anak dapat terjamin dan berjalan dengan sebagai mana mestinya.
Kata kunci: orang tua angkat, pengangkatan anak, best interest of child
ABSTRACT
Adoption allows a person to have a non-biological child, and to follow the procedure of adoption, adopters must submit a request to a local court with some requirements to fulfill. One of the requirements requires adopters to be in the range of age between 30 and 55. However, Court Decision Number 6/Pdt.P/2016/PN.Mdl reflects that this requirement has not been met by the parties concerned, where both adopters were 57 and 59 years old. This condition contravenes the provision in Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Child Adoption. The judges granted this request by considering the best interest of the child. This research aims to analyze whether the consideration made by the judges can contravene Article 13 of Government Regulation Number 54 of 2007. With normative-juridical methods and statutory, conceptual, and case study approaches, this research has found that judges’ consideration must not contravene Article 13 as mentioned above simply because the adopters are over 55 years old. This age is the period when the health condition of a person may significantly decrease and be prone to illnesses such as hypertension. This could impede the process of raising the adoptee, and the decreasing mental health of the adopters will probably lead further to the temper of the parents and the traumatic condition an adoptee has to take. That is, this age is a vulnerable age for adopting parents, and people at this age have decreasing capabilities of taking care of a child, which could impact the development of the child concerned. Once again, the consideration made by the judges was mainly for the best interest of the child which is guaranteed by the government.
Keywords: foster parents, child adoption, the best interest of the chil
PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2O14 TENTANG DESA (STUDI DI BUMDes SUMBER REJEKI DESA BANDARANGIN)
No full textRosa Merlinda, Luthfi Effendi, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Dijelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMD) adalah lembaga usaha yang bergerak dalam pengelolaan aset dan sumber daya ekonomi desa untuk memperkuat masyarakat pedesaan. Salah satu strategi pemerintah untuk memudahkan desa dalam mengelola potensi yang ada adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merekomendasikan pemerintah desa untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tertuang dalam Keputusan Menteri. bagi desa tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia. Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan, Penata usahaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi desa yang dibentuk oleh pemerintah desa melalui musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat, kemudian dikelola oleh pengurus BUMDes Program (BUMDes) ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: Pasal 87 (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. (2) BUMDes diselenggarakan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (3) BUMDes dapat melakukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa dan kepala desa dalam pengelolaan BUMDes Sumber Rejeki cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi dari segi penasehat dan pengawasan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa dan kepala desa bandarangin dirasa cukup dalam berperan terhadap pengelolaan BUMDes Sumber Rejeki. Peran BUMDes Sumber Rejeki dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari/jenis seperti usaha Isi ulang Air Minum.
Kata Kunci: BUMDes, Pemerintah Desa, Desa
ABSTRACT
A Village-Owned Enterprise (henceforth referred to as BUMDes) is a business entity dealing with asset and economic resource management to reinforce the economy of the rural area. This is one of the strategies done by the government to allow for easy management of potential under Law Number 6 of 2014 that recommends the village government to establish the BUMDes as outlined in the Ministerial Decree for underdeveloped and transmigration villages in Indonesia. The Regulation of Village Minister defines BUMDes as an economic agency established in a village by a village government, and its establishment takes deliberation with the Village Consultative Body and the representatives of community members. BUMDes and its organization are governed by Article 87 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, stating that (1) a village can establish a BUMDes, (2) BUMDes is administered with familial and mutual cooperation values, and (3) BUMDes can run the businesses in the economy and/or public services according to the legislation. The village government holds an essential role in the management of BUMDes Sumber Rejeki in the improvement of the welfare of the community members and the daily needs/of small businesses like drinking water refill stations.
Keywords: BUMDes, village government, village
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK PENGUMPUL DATA PRIBADI YANG DIGUNAKAN PELAKU TINDAK PIDANA CYBER EXTORTION
No full textTannisa Edena, Faizin Sulistio, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara sistem elektronik ketika dihadapkan dengan tindak pidana yang terjadi pada sistem serta data pribadi padanya, khususnya ketika dilakukan oleh pelaku tindak pidana cyber extortion. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengaturan perbuatan cyber extortion mengacu kepada pasal 368 dan 369 KUHP, pasal 27 ayat (4) UU ITE, pasal 14 ayat (1) UU TPKS, namun kekosongan peraturan untuk penyelenggara sistem elektronik dapat diisi oleh PP No. 71 Tahun 2019. Kemudian, pertanggungjawaban pidana penyelenggara sistem elektronik dikenakan kepada a) perorangan secara individual, b) korporasi sebagaimana Perma No. 13 Tahun 2016, c) badan publik dengan wewenangnya sebagai badan hukum mengikuti pertanggungjawaban korporasi, dan d) menteri sebagai pihak penyelenggara yang mengikuti pertanggungjawaban pidana korporasi.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyelenggara Sistem Elektronik, Cyber Extortion, Data Pribadi
ABSTRACT
This research aims to investigate the liability held by an electronic system provider over the crime that involves the system and personal data in cyber extortion. Normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches were used, and primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretation. The research results mentioned that the regulation regarding cyber extortion refers to Article 368 and 369 of the Penal Code, Article 27 paragraph (4) of the Law concerning Electronic Information and Transactions, and Article 14 paragraph (1) of the Law concerning Sexual Violence. However, the legal loophole concerned can be filled with Government Regulation Number 71 of 2019. The parties that can be held liable for this case involve a) an individual, b) corporate as governed in Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, c) a public institution with its authority as a legal entity following the corporate liability, and d) the minister as the provider following the corporate liability.
Keywords: liability, electronic system provider, cyber extortion, personal dat
URGENSI PENGATURAN TERHADAP TINDAKAN MEMFOTO ORANG LAIN TANPA IZIN BERKAITAN DENGAN PRIVASI SESEORANG
No full textVirihana Widad Nisrina, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang
e-mail : [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukan adanya urgensi pengaturan dalam tindakan memfoto seseorang tanpa izin yang dikaitkan dengan privasi seseorang dan membandingkan peraturan Negara Jerman dengan Negara Indonesia dengan tujuan untuk menjadi contoh bagi Negara Indonesia mengenai peraturan privasi dan tindakan memfoto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa, sebuah tindakan memfoto seseorang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana apabila menjadi sebuah perbuatan hukum serta terdapat beberapa undang-undang seperti UUD NRI 1945, UU HAM, UU ITE, UU Hak Cipta, UU PDP, dan PERMEN KOMINFO yang dianalisis untuk menemukan mengenai pertanggungjawaban tindakan memfoto orang lain tanpa izin dan urgensinya dibuatnya pengaturan mengenai tindakan memfoto tersebut. Selanjutnya, membandingan pengaturan Negara Jerman dengan Negara Indonesia mengenai privasi dan tindakan memfoto yang pada Negara Jerman tindakan memfoto orang lain tanpa izin menjadi sebuah pelanggaran dalam The German Criminal Code serta memformulasikan apabila dapat dirancangnya pasal mengenai tindakan memfoto tersebut.
Kata Kunci : Urgensi Pengaturan, Tindakan Memfoto Orang Lain Tanpa Izin, Privasi
ABSTRACT
This research aims to study the urgency in the regulation over taking someone else’s photo without consent related to privacy concern and to compare the regulations set in Germany and Indonesia, serving as an example for Indonesia regarding photo taking and privacy concern. This research employed normative-juridical methods, statutory, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretation, revealing that a person can be held liable for taking someone else’s photo without consent when this is a criminal offense. The 1945 Constitution, Human Rights Law, Electronic Information and Transactions Law, Copyright Law, Personal Data Protection Law, and Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology were analyzed to delve into the liability of taking someone else’s photo without consent and the urgency of making the relevant regulation regarding this case. Moreover, under the German Criminal Code, snapping someone else without consent is deemed to be a violation and a new and relevant article is in the progress of formulation to see whether this article is relevant to the case concerned.
Keywords: Urgency in regulation-making, Taking someone else’s photo without consent, Privacy concern
 
KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR: 53/PUU-VI/2008
No full textWinda Glea Cynthari, Sihabudin, Amelia Sri K. D.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasca Putusan MK Nomor: 53/PUU-VI/2008. Pemilihan tema bahasan ini dilatarbelakangi oleh pertentangan hukum (konflik hukum) dimana terdapat ketidakselarasan antara norma yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi antara Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga ketidakjelasan payung hukum yang mengamanatkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang TJSL. Salah satunya Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasca Putusan Putusan MK Nomor: 53/PUU-VI/2008? Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analytical approach).
Hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Putusan MK No 53/PUU-VI/2008 telah menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam membentuk dan menetapkan TJSL bagi perseroan terbatas yang ada di suatu daerah. Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2012 yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor: 53/PUU-VI/2008, Peraturan Daerah tersebut tidak langsung batal karena ada mekanisme yang harus dilakukan yaitu pencabutan. Selama belum ada pencabutan, maka Peraturan Daerah dimaksud tetap ada tetapi tidak bisa dilaksanakan. Maka dapat ditarik konklusi bahwa produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak dapat diimplementasikan.
Kata kunci: Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan, Peraturan Daerah.
ABSTRACT
This research investigates the standing of the Regional Regulation of Mojokerto Regency Number 7 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility following the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-VI/2008. Departing from the disharmony between the Regional Government as the lower norm mentioned above and Limited Liability Company Law as the higher law and equivocal legal protection mandating the delegation of authority to regional governments regarding Corporate Social Responsibility, this research aims to investigate the standing of the Regional Regulation of Mojokerto Regency Number 7 of 2012 following the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-VI/2008. Normative-juridical methods and statutory and analytical approaches were used, and the results of the analysis reveal that the Constitutional Court Decision Number 53/PUU-VI/2008 has asserted that the Regional Government does not hold any authority to establish and set corporate social responsibility for a company in a particular regional area. However, the standing of the Regional Regulation of Mojokerto Regency Number 7 of 2012 mentioned above could not be immediately declared invalid following the issuance of the Constitutional Court Decision, considering that revocation needs to precede the process. When no revocation is performed, the Regional Regulation concerned remains but it can no longer be implemented.
Keywords: company, corporate and environmental social responsibility, Regional Regulatio
PENGGUNAAN HAK VETO RUSIA SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP INVASI RUSIA ATAS UKRAINA
No full textPutri Arta Junita Silaban, Setyo Widagdo, Ikaningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penulis meneliti tentang penggunaan hak veto oleh Rusia atas kasus invasi Ukraina dimana Rusia sebagai salah satu anggota tetap DK PBB. Isu ini dilatarbelakangi oleh kasus invasi wilayah timur Ukraina oleh Rusia yang menjatuhkan korban, kerusakan fasilitas, dan penduduk Ukraina yang terpaksa mengungsi. DK PBB kemudian melaksanakan pertemuan terkait Draft Resolusi S/2022/115 tentang penghentian invasi Rusia atas wilayah Donetsk dan Luhanks di Ukraina yang diveto oleh Rusia, sehingga draft menjadi tidak dapat diadopsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis justifikasi penggunaan hak veto Rusia sebagai anggota tetap DK PBB atas invasi Ukraina ditinjau dari perspektif hukum internasional dan upaya PBB sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian invasi Ukraina. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Sementara bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan analisis didapatkan hasil bahwa justifikasi/pembenaran penggunaan hak veto Rusia tidak memiliki alas hukum yang kuat dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (3) Piagam PBB sebagaimana Rusia seharusnya tidak boleh memberikan suara sebagai pihak dalam kasus invasi dan juga melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Sebagai organisasi induk, PBB juga sudah melakukan upaya penyelesaian invasi Ukraina namun belum membuahkan hasil sehingga dapat diefektifkan kembali melalui DK PBB dalam penggunaan sanksi ekonomi dan militer, Majelis Umum dalam negosiasi dan rekomendasi, dan Sekretaris Jenderal dalam peningkatan intensitas mediasi melalui jasa-jasa baik.
Kata Kunci: Hak Veto, Dewan Keamanan PBB, Anggota Tetap DK PBB, Invasi
ABSTRACT
This research studies the veto of Russia regarding the case of the Russian invasion of Ukraine where Russia is one of the permanent member states of the UN Security Council. This issue departed from the case of the invasion of the eastern part of Ukraine by Russia that took victims. The UN Security Council held a meeting regarding Draft Resolution S/2022/115 concerning the Cessation of the Russian Invasion of Donetsk and Luhansk in Ukraine vetoed by Russia, so the draft could not be adopted. This research aims to analyze the justification of the use of veto of Russia as the permanent member of the UN Security Council regarding the invasion of Ukraine seen from the perspective of International Law and the measures taken by the UN Security Council as an international organization in the resolution of the invasion of Ukraine. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed using descriptive analysis and grammatical interpretation. The analysis results reveal that the justification of the normative and political aspects in the use of the veto of Russia does not have any strong legal basis and it does not comply with Article 27 paragraph (3) of the Charter of the United Nations where Russia is not supposed to give voice as the party in this invasion case and it violates the principles of international law in terms of equality in sovereignty, non-intervention, good neighborliness, prohibition of using threat and violence, and other peaceful measures. As a parent organization, the UN has also taken some measures to settle the invasion of Ukraine but it has not brought any good results and, thus, it could be re-activated through the UN Security Council in terms of the imposition of economic and military sanctions, General Assembly in negotiation and recommendation, and the Secretary-General in the improvement of the intensity of mediation through good services.
Keywords: Veto Power, The UN Security Council, Permanent Member of the UN Security Council, Invasion
 
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DALAM HAL PENGGUNAAN DATA PRIBADI INVESTOR DALAM LAYANAN EQUITY CROWDFUNDING
No full textIan Timan Cornelis Tarigan, Reka Dewantara, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi para investor sebagai subjek data dalam layanan equity crowdfunding. penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan serta metode pendekatan analisis. Penyelenggara mempunyai kewajiban melindungi data pribadi para investor dimulai dari perlindungan data pribadi tersebut dimulai dari perolehan, pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/ atau pembukaan akses dan pemusnahan data. Dalam perlindungan preventif terhadap data pribadi investor, Sertifikasi sistem elektronik menggunakan domain tingkat tinggi Indonesia, penempatan pusat data di dua pusat data berbeda berlokasi di Indonesia. Penerapan sertifikat ISO 27001 menjadi dasar bagi para penyelenggara untuk menjaga keamanan data yang ada dan penerapan cyber security on board atau on premise untuk menghindari DDos, worm, dan virus. Mitigasi akan resiko yang ada dengan mengidentifikasi resiko, menilai resiko yang ada, melihat respon dari ancaman yang datang, serta dapat mengontrol seluruh respon ancaman yang ada.
Kata Kunci: equity crowdfunding, privasi, data pribadi
ABSTRACT
This research aims to investigate the protection of the personal data of investors as the data subject in equity crowdfunding service. With normative-juridical methods and statutory and analytical approaches, this research learns that service providers are required to protect the personal data of investors, which consists of obtaining, collecting, processing, analyzing, storing, performing, announcing, transmitting, disseminating, and/or opening access of and destroying data. In preventive protection of the personal data of investors, the certification of electronic system uses a high-level domain in Indonesia, and data centers are placed in two different locations in Indonesia. The implementation of ISO 27001 certification serves as the basis for all the providers to assure data security and to support the application of cyber security on board or on premise to prevent DDos, worms, and viruses. The mitigation of the existing risks can be done by identifying risks, assessing risks, checking responses to possible threats, and controlling all responses to existing threats.
Keywords: equity crowdfunding, privacy, personal dat