Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
AKIBAT HUKUM PERUBAHAN KEDUDUKAN DAN TUGAS KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textTaufany Ikmal Billah, Aan Eko Widiarto, Dhia Al Uyun
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Perubahan yang terjadi dalam akibat hukum perubahan kedudukan dan tugas KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari pengesahan undang-undang nomor 19 tahun 2019, bahwa telah terjadi perubahan terkait dengan kedudukan dan tugas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jika ditelaah lebih jauh, hal ini sebagai bentuk harmonisasi kelembagaan di Indonesia. Dengan masuknya KPK ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, pengaturan mengenai tugas supervisi KPK diatur di dalam PERPRES, adanya dewan pengawas yang kemudian disebut dewas dalam struktur internal KPK, KPK menjadi objek hak angket dari lembaga legislatif yaitu DPR, KPK memiliki tugas supervise terhadap POLRI dan KEJARI, kriteria perkara yang bisa ditangani KPK dikurangi.
Kata Kunci: KPK, Korupsi, Tindak Pidana Korupsi
ABSTRACT
This research studies the legal consequences of the change in both the standing and tasks of the Corruption Eradication Commission (henceforth referred to as the commission) according to Law Number 19 of 2019 concerning The Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Following the validation of Law Number 19 of 2019, there has been a change in the standing and the tasks of the commission as in Law Number 19 of 2019. This change has been aimed for institutional harmonization in Indonesia. With the presence of the commission within the executive scope, the regulatory provisions regarding the supervisory task of the commission are governed by Presidential Regulation with the presence of a supervisory council in the internal structure of the commission. The commission serves as an object of inquiry right of the House of Representatives as a legislative body, and the commission is required to conduct supervision over the Indonesian Police and General Prosecutor Office of Indonesia, and the cases handled by the commission should be reduced.
Keywords: corruption eradication commission, corruptio
DUALISME KEWENANGAN ABSOLUT DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PKPU BERDASARKAN AKAD SYARIAH
No full textIvone Mauli Christy, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Dualisme kewenangan absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan dan PKPU berdasarkan akad syariah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan aturan yang berkaku, segala sengketa ekonomi syariah diadili oleh Pengadilan Agama, tetapi tidak adanya aturan mengenai perkara kepailitan dan PKPU syariah pada praktiknya seringkali sengketa kepailitan dan PKPU diadili oleh Pengadilan Niaga dan hanya didasarkan oleh undang undang kepailitan dan PKPU. Konflik terjadi sebab undang undang kepailitan hanya berlaku aturan konvensional yang tidak mengenal asas asas syariah. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan penulisan jurnal ini adalah menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum terkait dualisme kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Niaga dalam mengadili perkara kepailitan dan PKPU syariah pada Lembaga Keungan Syariah.
Kata Kunci: Dualisme, Kepailitan, Pengadilan Agama, Pengadilan Niaga
ABSTRACT
The dualism of absolute authorities between the Religious Court and Commercial Court over Cases of bankruptcy and suspension of debt payment obligations (henceforth referred to as suspension) according to the sharia contract sparks legal uncertainty. The current law mentions that all sharia economy-related disputes are to be judged by the religious court. On the contrary, cases of bankruptcy and suspension are often settled by a commercial court with Bankruptcy and Suspension Law as the reference simply because no regulation highlights the authority of a religious court to handle the cases. Bankruptcy Law only governs conventional rules that do not touch any sharia aspect. This research was conducted based on normative law, aiming to analyze the fulfillment of the principle of legal certainty regarding the dualism of authorities of religious court and commercial court in the judgment of the cases of sharia bankruptcy and suspension in sharia finances.
Keywords: Dualism, Bankcruptcy, Religious Court, Commercial Cour
KARAKTERISTIK HEWAN TERNAK SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Analisis Menurut Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan)
No full textTiara Aninda Vitari, Rachmi Sulistyarini, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Hasil Penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah kekaburan norma terjadi pada Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai objek jaminan fidusia benda bergerak karena kekaburan peraturan yang mengatur apakah hewan ternak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, menurut hasil penelitian dengan menggunakan metodologi tersebut di atas. Hewan ternak dianggap sebagai benda bergerak karena sifat Karena sifatnya dan dapat digunakan sebagai produk inventaris, maka hewan ternak memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian, terdapat beberapa perbedaan di Indonesia dan Amerika dari berbagai aspek mengenai praktik hewan ternak yang dijadikan sebagai jaminan fidusia. Lalu, cara pembebanan hewan ternak berbeda dengan cara pembebanan objek jaminan lainnya. Ketika hewan ternak yang dijadikan jaminan fidusia mati maka hewan ternak harus di eksekusi sesuai dengan aturan yang ada. Dalam upaya mencegah terjadinya wanprestasi maka pihak bank dan koperasi selalu mengawasi pihak debitur untuk tidak membayar kredit dengan lunas.
Kata Kunci : Karakteristik, Objek Jaminan Fidusia
ABSTRACT
This research investigates the vagueness of norm found in Article 1 point 2 of Law Number 42 of 1999 concerning Moveable Fiduciary Security in terms of whether livestock can be used as fiduciary security. The animal as livestock is categorized as a moveable object since it can be used in inventory, and, thus, livestock meets the criterion to be used as a fiduciary security. However, there are some differences between Indonesia and the US in terms of aspects of setting an object as a fiduciary security, and setting livestock as a fiduciary security is different from setting other objects as fiduciary security. When the livestock set as the security is dead, the execution of the security should be performed according to the existing regulation. To avert any likelihood of breach of contract, banks and cooperatives should always conduct supervision of debtors failing to pay off their debts.
Keywords: characteristics, fiduciary securit
URGENSI PENGATURAN NEO BANK DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA
No full textDaffa Hadyansha, Sihabudin, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian, perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini merevolusi hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bertransaksi, dan masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem pembayaran dengan memanfaatkan teknologi yang telah disediakan oleh Bank. Ditambah lagi dengan adanya pandemic Covid-19 yang membuat masyarakat semakin menghindarkan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dan/atau berkaitan dengan ekonomi dan transaksi. Selanjutnya mulai bermunculan mobile banking, internet banking, financial technology, peer to peer lending, dan juga baru-baru ini Neo Bank. Adapun peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini belum ada yang mengatur terkait Neo Bank, dan membuat penulis meneliti urgensi pengaturan Neo Bank dalam sistem perbankan di Indonesia dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Kata Kunci: Neo bank, Urgensi Pengaturan, Bank Digital, Sistem Perbankan Indonesia
ABSTRACT
Banks raise funds from the members of the public, and it can be in the form of deposits before it is distributed to the people under loan contracts or other forms; this loan is intended to improve the life of the people. Ever-increasing technology these days is revolutionising almost all life aspects of people in transactions, and they are getting used to utilising technology provided by banks to perform transactions. Covid-19, moreover, has urged people to avoid dealing with anything physical, especially in economic activities and transactions. Features like mobile banking, internet banking, financial technology, peer-to-peer lending, and the latest one, Neo Bank have come to life in society. However, none of the existing regulations regulates Neo Bank. This absence urges the author to delve into the urgency of the regulation of the Neo Bank in banking systems in Indonesia philosophically, juridically, and sociologically.
Keywords: Neo Bank, urgency in regulation, digital bank, Indonesian banking system
IMPLIKASI YURIDIS PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 27 PERMENKEU NO.68/PMK.03/2022 TENTANG PPN DAN PPH ATAS TRANSAKSI ASET KRIPTO BAGI EXCHANGER GLOBAL YANG TIDAK DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK (STUDI KASUS BINANCE EXCHANGE)
No full textAlza Ramandha, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap pasal 10 ayat (1) dan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.03/2022 tentang PPn dan PPh atas transaksi aset kripto bagi exchanger global yang tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak serta menganalisis pemungutan pajak terhadap binance exchange selaku PPMSE yang berada diluar daerah pabean dan tidak ditunjuk sebagai pemungut pajak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan 2 (dua) metode penafsiran interpretasi yakni interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dengan metode penelitian tersebut diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat yakni Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak harus segera melakukan penerapan pasal 10 ayat (1) dan pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 mengenai penunjukkan pemungut pajak dari luar daerah pabean khususnya binance exchange agar tidak ada celah hukum untuk melakukan penghindaran pajak bagi pelaku transaksi aset kripto di Indonesia melalui binance exchange serta terciptanya kepastian hukum didalam sistem pemungutan pajak terhadap pelaku transaksi aset kripto melalui binance exchange.
Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Transaksi Aset Kripto, Exchanger Global
ABSTRACT
This research aims to analyze the juridical implication of Article 10 Paragraph (1) and Article 27 of the Regulation of the Finance Minister Number 68/pmk.03/2022 concerning Value-Added Tax and Income Tax imposed on the transaction of crypto assets for global exchangers not appointed by tax collectors and to analyze the collection of tax in Binance exchange as the PPMSE located outside customs area not appointed by the tax collector concerned. This research employed normative juridical method, statutory, analytical, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using 2 interpretation methods such as grammatical and systematic interpretations. The research reveals that the Ministry of Finance represented by the Directorate General of Taxation should immediately implement Article 10 paragraph (1) and Article 27 of Finance Minister Number 68/PMK.03/2022 regarding the appointment of tax collectors outside the customs region, especially the Binance exchange. This measure is intended to prevent legal loopholes in tax avoidance for those involved in the transaction of crypto assets in Indonesia with the Binance exchange and to foster legal certainty of tax collection systems for the parties concerned.
Keywords: Juridical Implications, Crypto Asset Transactions, Global Exchang
KONFLIK KEWENANGAN ANTARA TNI DAN POLRI DALAM PENINDAKAN AKSI TERORISME
No full textFichry Ikhlasul Prabas, Muktiono, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Hayono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait konflik asas dan pasal dalam tugas perbantuan pada kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme, penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi konflik asas dan pasal yang terjadi dalam kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme sekaligus merumuskan pembagian kewenangan yang ideal antar kedua institusi.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Apa konflik yang terjadi antara TNI dan Polri dalam kewenangan terkait penindakan aksi terorisme? 2. Bagaimana pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme?.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan dengan sejarah (historical approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan interpretatif yaitu menggunakan interpretasi dengan penafsiran gramatikal dan menggunakan penafsiran sistematis.
Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah. terdapat beberapa konflik dalam kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme yang menjadi penyebab adanya pertentangan atau konflik dengan asas kepastian hukum serta adanya konflik antar pasal pada kewenangan antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme. Dihasilkan juga jawaban atas pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional antara TNI dan Polri dalam penindakan aksi terorisme yaitu adanya beberapa opsi dalam melakukan pembagian kewenangan yang ideal dan proporsional untuk TNI dan Polri dalam menindak aksi terorisme.
Kata Kunci: Konflik, Kewenangan, TNI, Polri, Terorisme
ABSTRACT
This research aims to identify the conflict between principles and articles over assistance deployment within the authorities of the Indonesian Armed Forces (henceforth referred to as TNI) and Indonesian National Police (henceforth referred to as Polri) in response to terrorism and formulate ideal authority distribution between these two institutions.
Departing from the above issue, this research aims to investigate: 1. What conflict takes place between TNI and Polri regarding the authority to act against terrorism and 2 How ideal and proportional authority distribution between TNI and Polri to act against terrorism can be performed.
This research employed normative juridical methods, and statutory, historical, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive and interpretative techniques in the form of grammatical and systematic interpretations.
The research results conclude that the conflict between the principle and article of the two institutions contravenes the principle of legal certainty. Similarly, the conflict between the article and the authority of these two institutions can be understood in a way that the TNI has the authority to take action to fight against terrorism while TNI, in this case, is positioned as a supplementary element assisting Polri. Approaches need to be taken into account for ideal and proportional authority distribution between the two institutions to fight against terrorism.
Keywords: Conflict, Authority, TNI, Polri, Terroris
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI INDONESIA
No full textIsma Hanifa, Syahrul Sajidi, Zora Febriane Dwithia
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan waktu istirahat yang ideal bagi pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Saat ini pengaturan mengenai waktu istirahat bagi pekerja rumah tangga belum diatur. Pada Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa sektor usaha atau pekerjaan tertentu pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat diatur tersendiri di dalam Keputusan Menteri. Pekerja rumah tangga termasuk dalam sektor usaha atau pekerja tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan khusus mengenai pekerja rumah tangga sendiri sudah dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun belum bisa untuk melindungi hak pekerja rumah tangga khususnya waktu istirahat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pekerja rumah tangga,bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji berasal dari buku, surat kabar, pendapat ahli hukum, dari segi kepustakaan, jurnal penelitian dan artikel internet, bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, kamus bahasa inggris-bahasa indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum digunakan melalui studi kepustakaan dan akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis interpretatif gramatikal digunakan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa yang digunakan, interpretatif sistematif penafsiran terhadap hubungan antara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantungan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka akan didapatkan waktu istirahat yang idel bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.
Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Waktu Istirahat, Waktu Ideal
ABSTRACT
This research aims to investigate the ideal break time for housemaids in Indonesia. Breaktime for housemaids is not regulated in regulations. Article 77 Paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower elucidates that the business sectors or particular jobs in terms of working hours and break time are independently governed by a Ministerial Decree. Housemaid is a job categorized as a business sector or a particular kind of job mentioned in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Particular regulation regarding housemaids is governed in Ministerial Regulation Number 2 of 2015 concerning Protection for Housemaids, but this provision cannot protect housemaids, especially within break time scope. This research employed a normative method with a primary approach involving data from relevant laws concerning housemaids; a secondary approach involving books relevant to the issue studied, newspapers, legal experts’ notions, library research, research journals, and articles from the Internet; tertiary data obtained from Indonesian dictionary, law dictionary, Indonesian-English dictionary. The data were analyzed based on grammatical interpretative techniques by interpreting legislation in terms of the language used. A systematic interpretation was also used to investigate the connection between laws and regulations. This research is conducted to answer the issue regarding the break time of housemaids.
Keywords: housemaids, break time, ideal tim
EFEKTIVITAS PASAL 47 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERKAIT PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MALANG)
No full textMochammad Alif Ramadhan, Agus Yulianto, Haru Permadi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendiskripsikan Efektivitas Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui mengapa tidak dilakukanya pernyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum serta kendala dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait. Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan metode penelitian socio legal, sedangkan untuk pembahasannya dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Efektivitas Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkait Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah masih belum berjalan dengan efektif, yaitu yang ada di peraturan dan yang terjadi dilapangan masih belum berjalan dengan sesuai. Hal ini dikarenakan yang menjadi faktor penghambatnya, yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya hanya berupa faktor hukum dan faktor sarana dan prasarana.
Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
ABSTRACT
This research aims to find out, analyze, and describe the effectiveness of Article 47 paragraph (4) of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Dwelling Areas regarding the transfer of public infrastructure, facilities, and utilities of housing to the regional governments, specifically why this transfer did not take place and what measures are to be taken by the agency concerned. Departing from these issues, this research employed a socio-legal approach and a theory of legal effectiveness. The research results discover that what is set forth in the regulation and what takes place are not harmonious, meaning that Article 47 paragraph (4) of Law Number 1 of 2011 has not been effectively implemented. This ineffectiveness has been caused by several factors stemming from law enforcers, the members of the public, and culture, against the supporting factors consisting of law, infrastructure, and facilities.
Keywords: effectiveness of the law, dwelling areas, transfer of public infrastructure, facilities, and utilitie
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Spg)
No full textPuti Kumalasari Tanjung, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN Spg, dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan putusan yang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa dibarengi dengan rehabilitasi terhadap Anak penyalahguna narkotika, dan dalam proses pemeriksaannya tidak dilakukan upaya diversi oleh aparat penegak hukum. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan putusan. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN Spg sanggatlah tidak sesuai dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hakim dan penuntut umum yang menangani perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/PN Spg tidak mengindahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan juga peraturan lembagan instansi terkait lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkannya sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang termuat dalam norma hukumnya dan Konvensi Hak Anak.
Kata kunci: Penyalahguna Narkotika, Rehabilitasi, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.
Abstract
This research departs from Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/PN Spg issued by the District Court of Sampang, imposing eight-month imprisonment without any rehabilitation given to the child as a drug user. During the investigation process, no diversion was taken by the law enforcers concerned. This research employed normative-juridical, statutory, and decision approaches. The court decision mentioned above is not in line with the principle of the best interest of the child outlined in the Convention on the Rights of the Child ratified by Indonesia. Both the judge and the general prosecutors overlooked several related laws such as Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and some other related regulations. That is, the verdict contradicts the laws and the Convention on the Rights of the Child.
Keywords: narcotic abuse, rehabilitation, the principle of the best interest of the child
IMPLEMENTASI PASAL 5 HURUF C PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATU)
No full textDewa Ayu Putu Tarisha Prima Dewi, Istislam, Triya Indra Rahmwan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Lingkungan hidup yang bersih dan sehat secara sederhana dapat dilihat dari mekanisme dan tata cara pengelolaan sampah. sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun makhluk hidup. Pengolahan sampah harus dilaksanakan secara menyeluruh mulai dari sumber timbulan sampah hingga pada pemrosesan akhir sampah, agar dapat memberikan dampak yang baik bagi kesehatan, lingkungan maupun ekonomi. Penelitian ini mengkaji penerapan suatu hukum di masyarakat berdasarkan kenyataannya dan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kota Batu dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan salah satunya dengan memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah terdapat kendala serta pelaksanaannya belum optimal.
Kata kunci: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu; Memfasilitasi, Mengembangkan, Melaksanakan Upaya Pengurangan, Penanganan dan Pemanfaatan Sampah, Pengelolaan Sampah
Abstract
A healthy and clean environment relies on the mechanism and the procedures of how waste is managed. Waste may result from domestic waste dumped on a daily basis and or solid waste coming from the natural process, all of which may raise negative impacts on the environment unless they are appropriately managed. Waste management must be conducted thoroughly, ranging from waste generation to end process to allow for good results for health, environment, and economy. This research studies the application of law to describe, study, and analyze the task of the local government of Batu City in enviro-friendly waste management by developing, performing, reducing, handling, and using waste. The research results conclude that this task has not been optimally performed.
Keywords: Environmental Services of Batu City, facilitating, developing, reducing, handling, using waste, waste management