Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI SERTIFIKASI KEANDALAN OLEH PENYELENGGARA TELEMEDICINE SEBAGAI UPAYA MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN DATA KESEHATAN
No full textAlma Chesya Jasmine, Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengkaji permasalahan pada aspek perlindungan data kesehatan sebagai data pribadi spesifik yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis sistem elektronik. Dimana, salah satu upaya hukum yang dapat mengakomodir perlindungan atas data kesehatan tersebut adalah dengan pencantuman Sertifikat Keandalan atau Trustmark pada laman layanan. Namun, hal tersebut belum dapat dilakukan akibat lemahnya regulasi yang mengatur dan ketiadaan Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Setelah melakukan studi komparisi dengan Uni Eropa, pada akhirnya diperoleh hasil kajian bahwa sehubungan dengan transformasi digital kesehatan yang berkaitan erat dengan pemrosesan data kesehatan, maka Indonesia masih membutuhkan pengaturan mengenai standarisasi sertifikat keandalan kategori kebijakan privasi untuk dapat menciptakan keseragaman dan memaksimalkan perlindungan data kesehatan dalam penyelenggaraan Telemedicine. Kemudian, model pengaturan yang tepat bagi Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan data kesehatan ialah dengan menambahkan pengaturan mengenai sertifikat keandalan kategori kebijakan privasi atau ketentuan Data Protection Certification pada tatanan UU PDP. Kemudian, mengacu pada skema sertifikasi keandalan Uni Eropa yakni, Europrivacy, maka Indonesia perlu membentuk peraturan teknis pada tingkat Peraturan Menteri melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk lebih lanjut menyusun kriteria dalam memberikan asesmen atau audit dalam mengeluarkan Sertifikat Keandalan yang terfokus pada bidang layanan tertentu, yang dalam penelitian ini ialah layanan kesehatan.
Kata Kunci : Sertifikat Keandalan, Perlindungan Data Kesehatan, Telemedicine
Abstract
This research studies the issues regarding the aspect of health data protection as specific personal data in electronic system-based health services. Certification of reliability and Trustmark on the service page should be one of the legal measures that accommodate the protection of health data. However, this cannot be performed accordingly due to weak regulations and the absence of a reliability certification body in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. With the comparative study that took into account European Union, this research concludes that with the digital transformation of health closely related to the process of health data, Indonesia still requires regulatory provisions concerning the standardization of a reliability certificate in the category of the privacy policy in order to create uniformity and to maximize health data protection in Telemedicine. Furthermore, it is considered necessary to add a regulatory provision regarding the reliability certificate in the category of a privacy policy or the provision of Data Protection Certification in the structure of UU PDP. In terms of Europrivacy, Indonesia needs to initiate a technical regulation of the Minister of Communication and Information Technology concerning the Reliability Certification Body to further establish the criteria for performing an assessment or audit to issue the certificate of particular services, such as health services.
Keywords: reliability certification, health data protection, telemedicin
PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK MENGGUNAKAN KAMERA PENGAWAS (STUDI DI KEPOLISIAN SATUAN LALU LINTAS KOTA BATU)
No full textMuhammad Albert Devara, Prija Djatmika, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan penegakan hukum tilang elektronik menggunakan kamera pengawas di Kota Batu. Dalam Pasal xx Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa alat bantu lain dalam lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat digunakan adalah alat elektronik. Namun dalam penerapan Pasal xx Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat ketentuan-ketentuan yuridis yang tidak dituliskan pada peraturan tersebut dan menetapkan dengan suatu diskresi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan penegakan hukum tilang elektronik di wilayah Kota Batu tidak berjalan dengan lancar karena adanya permasalahan-permasalahan yang timbul, salah satunya tilang elektronik tidak dapat berfungsi aktif pada saat listrik padam. Jadi untuk penerapan tilang elektronik disesuaikan dengan keadaan yang berada di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode sosio legal yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai penegakan hukum pelaksanaan tilang elektronik menggunakan kamera pengawas di Kota Batu. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara anggota Satlantas Kepolisian Resor Kota Batu. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan Penegakan hukum tilang elektronik menggunakan kamera pegnawas di Kota Batu belum berjalan baik karena terhambat oleh beberapa faktor.
Kata Kunci: Penegakan, Penerapan Pasal, Tilang Elektronik, Pelanggaran.
ABSTRACT
This research aims to find out the enforcement of electronic tickets for traffic offenses under CCTV in Batu. Article xx of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport highlights electronic devices as instruments to assist in Traffic and Road transport. However, this Article also sets forth several juridical provisions and stipulates the discretion set by the Indonesian National Police. The enforcement of the law concerning electronic traffic offenses tickets in Batu is not appropriately implemented since electronic tickets stop working during a blackout. This situation triggers immediate adjustment when the electricity is not working. This research employed an empirical method and socio-legal approach, involving direct observation to get the data regarding the enforcement of the law of electronic tickets for traffic offenses under CCTV in Batu. A field study was performed by conducting interviews with the staff of the Traffic Unit of the Sub-Regional Police Department of Batu. The data were analyzed based on descriptive-qualitative methods that elaborate sentences in logical and structural order and effectively. The research results reveal that the enforcement of the law concerning electronic tickets of traffic offenses under CCTV in Batu has not been performed accordingly due to some impeding factors.
Keywords: enforcement, article implementation, electronic ticket, traffic offenses
URGENSI PENGATURAN PENJAMINAN DANA FLOAT OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM TERJADI RISIKO PAILIT PADA PENERBIT UANG ELEKTRONIK
No full textMargareta Stefany Agil, Reka Dewantara, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum dalam regulasi penyelenggaran uang elektronik yang diatur dalam PBI Uang Elektronik dimana tidak terdapat pengaturan otoritas yang berwenang untuk menjamin dana float yang sejatinya berperan sangat penting dalam perlindungan dana float berimplikasi pada tidak ada kepastian hukum atas pengembalian dana float kepada pemilik dana float apabila penerbit berada dalam keadaan pailit. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah diantaranya: (1) Bagaimana urgensi pengaturan penjaminan dana float oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam terjadi risiko pailit penerbit uang elektronik? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan penjaminan dana float oleh LPS yang dapat memberikan perlindungan hukum? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis bahan hukum menggunakan analisis interpretasi sistematis. Hasil penelitian ini, penulis memporeh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pertama, terdapat urgensi penjaminan nilai dana float oleh LPS karena pada saat ini tidak terdapat otoritas yang berwenang untuk menjamin dana float sehingga ketika penerbit dalam keadaan pailit, para pimilik dana float tidak mendapat kepastian hukum atas pengembalian dana yang dimilikinya. Kedua, konseptualisasi penjaminan nilai dana float mengacu pada UU LPS dan UU P2SK, LPS sebagai otoritas yang berwenang untuk menjamin, dan setiap penerbit uang elektronik diwajibkan untuk menjadi peserta penjaminan dan membayar premi.
Kata Kunci: Lembaga Penjamin Simpanan, dana float, kepailitan
Abstract
This research departed from legal loopholes in the regulation concerning electronic money as governed in the Regulation of Bank Indonesia concerning Electronic Money, where the regulation regarding bodies authorized to guarantee floating funds, recalling that these authorities are essential in protecting floating funds, which further affects legal certainty regarding refunded floating funds to the owners in case of bankruptcy. From this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation of floating fund insurance by LPS in case of bankruptcy risk affecting e-money issuer, (2) the conceptualization of the regulation of the insurance of floating funds by the LPS that should give legal protection to floating fund owners. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials were analyzed using systematic interpretation. The research results reveal that, first, the urgency of the insurance of floating fund value by LPS is necessary because there is no authority authorized to guarantee floating funds the time an issuer is facing bankruptcy, and the owners of the funds are not guaranteed with any legal certainty over the refund of the funds to the owners. Second, the conceptualization of the insurance of the value of floating funds refers to Deposit Insurance Company Law and Law concerning the Development and Reinforcement of the Financial Sector. The LPS is an authority responsible to guarantee the funds, and every e-money issuer must serve as an insurance participant and pay the premium.
Keywords: deposit Insurance company, floating funds, bankruptc
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PENDATAAN MASYARAKAT MISKIN DI LUAR DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENANGANAN KEMISKINAN
No full textMuhammad Fahrudin, Muktiono, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan, dan menemukan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan masyarakat miskin di luar DTKS, dan menemukan keabsahan penggunaan data penanganan kemiskinan oleh pemerintah daerah di luar DTKS dalam menangani kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penafsiran sistematis, yaitu interpretasi yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga mengerti apa yang dimaksud. Pembahasan dari hasil penelitian yaitu kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin terkait pendataan masyarakat miskin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan verifikasi dan validasi data. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan melakukan penetapan data fakir miskin di luar DTKS dalam penanganan kemiskinan. Pemerintah daerah yang melaksanakan penanganan kemiskinan di luar DTKS, tidak sah dan data tersebut batal demi hukum karena tidak memiliki dasar hukum, sehingga pemerintah daerah yang menyalurkan bantuan sosial di luar DTKS yang menggunakan APBN harus mengembalikan uang ke kas negara.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan, DTKS
Abstract
This research aims to analyze, describe, and find out the authority of local governments to collect data on poor people outside the integrated data of social welfare (henceforth referred to as DTKS), and the validity of data use regarding the mitigation of poverty by local governments outside DTKS in mitigating poverty. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach with materials involving primary, secondary, and tertiary data, further analyzed based on systematic interpretation by connecting related articles of legislation. The research studies that the authority mentioned above is related to data verification and validation. The local regulation, however, does not have any authority to set poverty data outside the DTKS in poverty mitigation. The data outside the DTKS is deemed invalid and null and void since it does not have any legal ground. That is, local governments giving social aid to those not registered in DTKS with State Budget must refund the money to the state.
Keywords: local governments, authority, DTK
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI OLEH LEMBAGA JASA KEUANGAN TERBUKA YANG BERADA DALAM SATU GRUP KONGLOMERASI KEUANGAN
No full textRaden Maheswara Rikza Adityawarman, Yenni Eta Widyanti, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Terbuka dalam satu Konglomerasi Keuangan yang sama dan secara khusus mengkaji: (1) prinsip keterbukaan informasi yang diterapkan dalam Lembaga Jasa Keuangan Terbuka dalam satu Konglomerasi Keuangan yang sama. dan (2) pencegahan kebocoran informasi mengenai praktik konglomerasi keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan analisis dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip keterbukaan informasi dimaksud tidak dilaksanakan dengan baik karena Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Konglomerasi Keuangan tidak mengatur syarat keterbukaan baik entitas induk maupun entitas anak. Perlu ada harmonisasi antara UU Pasar Modal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi
Kata Kunci: keterbukaan, keuangan, institusi
Abstract
This research studies the legal issue regarding the implementation of the principle of information openness by Open Financial Services Agencies under the same financial conglomerate and specifically investigates: (1) the principle of the openness of information implemented in open financial services agencies under the same financial conglomerate and (2) the prevention of information leak regarding the financial conglomerate practices. This research employed normative-juridical methods and statutory and analytical approaches with primary and secondary data. The research reveals that the principle of information openness concerned is not well implemented since the Regulation of Financial Services Authority Number 45 of 2020 concerning Financial Conglomerate does not regulate the condition where both the main entity and subsidiary are open. There needs to be harmonization between Capital Market Law and the Regulation of Financial Services Authority to prevent any likelihood of violations of the information openness principle.
Keywords: openness, finance, institutio
RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA
No full textAhmad Yunus, I Nyoman Nurjaya, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
penulis mengangkat isu mengenai hakim yang berperan pasif dalam pemberian ganti kerugian dalam hukum yang berlaku saat ini. Hakim bersifat menunggu karena pemberian ganti kerugian harus melalui LPSK terlebih dahulu lalu dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum barulah bisa diputus oleh hakim. Ini berbeda dengan pengaturan yang ada dalam RUU KUHAP karena hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian secara langsung kepada terdakwa. Penulis menilai mekanisme dalam RUU KUHAP lebih efektif. Akan tetapi, untuk mengatasi kekaburan hukum dalam RUU KUHAP, penulis menawarkan konsep pembaharuan pengaturan ganti kerugian. Konsep pembaharuan pengaturan ganti kerugian yang penulis tawarkan dapat dilihat dari pergeseran peran aktif antara korban dengan hakim dan penuntut umum. Dalam mekanisme pembaharuan dari penulis. Korban, keluarga atau kuasanya dapat mengajukan permohonan restitusi kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam tuntutan. Selanjutnya LPSK memberikan peniliaian terhadap besaran ganti kerugian yang berhak diterima korban. Lalu hakim dapat memutus untuk menerima atau menolak permohonan restitusi. Pasal 133 Ayat 1 RUU KUHAP yang menyatakan hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian secara langsung kepada terdakwa adalah bersifat antisipatif. Ini dimaknai bahwa apabila hakim melihat kerugian yang diderita korban dan ganti kerugian tidak dicantumkan dalam tuntutan maka hakim dapat menjatuhkan ganti kerugian kepada terdakwa. Konsep pembaharuan penulis ini menggabungkan pengaturan yang ada dalam RUU KUHAP dan UU PSK. Salah satunya adalah diakui kerugian materiil maupun immateriil. Konsep pembaharuan ini juga bertujuan untuk melakukan unifikasi hukum terkait pengaturan ganti kerugian berupa restitusi yaitu dalam RUU KUHAP.
Kata kunci: Restitusi, Korban, Hukum Acara Pidana
Abstract
This research aims to study the issue regarding the judge not being actively involved in giving restitution according to the current law. In this case, the judge tended to keep waiting because the provision of the restitution must involve the Witness and Victim Protection Center (henceforth referred to as LPSK), followed by the registration in a general prosecution before the judge had the authority to declare the court decision. On the contrary, the regulation outlined in the draft Criminal Code Procedure states otherwise, where a judge can directly declare the verdict against the defendant. This research sees that the mechanism of the Draft Criminal Code Procedure is more effective. However, to tackle the vagueness of the norm of the draft, this research also offers the concept of revision of the regulation concerning restitution. The concept of this revision can be seen from the shifting active role of the victim, judge, and general prosecutors. In the mechanism of revision suggested by the author, the victim, family, and representatives could request restitution to general prosecutors to be registered to the charge. Furthermore, the LPSK could deliver an assessment regarding the amount of restitution that should be given to the victim concerned. From this point, the judge could decide whether to accept or deny the restitution proposed. Article 133 paragraph 1 of Draft Criminal Procedural Law states that the decision directly made by the judge regarding the restitution for the defendant is anticipative. That is, if the judge assures that the victim is affected by the loss while the loss is not registered in the charge, the judge can directly deliver the verdict over the restitution against the defendant. The concept of the revision proposed in this research combines the regulatory provision in the Draft Criminal Code Procedure and Law concerning the Protection of Witnesses and Victims, where it should recognize material and non-material losses. This concept also aims to carry out a unification of law regarding the regulation of restitution in the Draft Criminal Code Procedure.
Keywords: Restitution, Victim, Criminal La
FORMULASI PENGATURAN PENYEGARAN KEUANGAN BARU (FINANCIAL FRESH START) DI DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU
No full textAhmad Haris, Sihabudin, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Keberlakuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berpegang pada beberapa asas, diantaranya asas keseimbangan dan kelangsungan usaha. Namun demikian dalam penerapannya, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kerap tidak memenuhi asas-asas tersebut. Hal ini dikarenakan adanya penekanan pada pemenuhan hak-hak kreditor berupa penyelesaian utang yang kerap mengabaikan hak-hak debitor. Proses pemberesan dalam kepailitan seringkali meninggalkan debitor dalam kondisi finansial yang buruk, dimana sisa utang yang tidak terbayarkan selama proses kepailitan tetap akan mengikat harta debitor pasca kepailitan berakhir. Hal ini merugikan debitor karena akan berpengaruh pada kelangsungan hidup debitor pasca kepailitan. Untuk itu, diperlukan penerapan financial fresh start yang menekankan pada kepulihan kondisi finansial debitor pasca kepailitan melalui restrukturisasi utang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini membandingkan penerapan financial fresh start di Amerika Serikat sebagai acuan. Penulis juga menjabarkan formulasi penerapan financial fresh start di Indonesia berkaitan dengan konsep pengakhiran perikatan berupa pembebasan utang dalam KUHPerdata. Melalui pembahasan dan hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan bahwa prinsip financial fresh start perlu diterapkan di Indonesia agar melepaskan debitur dari kewajiban pribadi dari utang tertentu dan melarang kreditur bertindak semena-mena dalam rangka mendapatkan pelunasan atas piutangnya setelah seluruh harta-harta debitur dilelang dan hasilnya dilakukan untuk melunaskan sisa-sisa utangnya. Oleh karena itu, formulasi yang dapat diformulasikan di Indonesia adalah dengan memberlakukan financial fresh start dalam bentuk restrukturisasi utang di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU
Kata Kunci: Formulasi, Financial Fresh Start, Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Abstract
Bankruptcy matters in Indonesia are governed by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and it adheres to several principles such as business balance and sustainability. However, this law often fails to meet these principles because of pressure regarding the rights of creditors in debt payment that often overlook the rights of debtors. The process taking place in bankruptcy resolution often leaves debtors in a bad financial condition, in which unpaid debt will still give a burden to debtors since the asset will remain locked even when the bankruptcy ends. This situation certainly affects the life of the debtors although the bankruptcy ends. Thus, a financial fresh start is required to help recover the financial condition of debtors following bankruptcy with debt restructuring. With normative-juridical methods, this research compares the implementation of a financial fresh start in the US as a reference, and it also elaborates the formulation of the implementation of a financial fresh start in Indonesia with the concept that ends binding materials that also ends the debt as in the Civil Code. The research results reveal that the financial fresh start principle needs to be implemented in Indonesia to set debtors free from particular debts and stop creditors from arbitrary conduct by pushing debtors to pay off debts following the auction of the assets owned by the debtors to pay off debts. Therefore, a financial fresh start can be considered as a measure to help restructure the debts according to the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.
Keywords: Formulation, A Financial Fresh Start, Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligation
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) DALAM HUKUM INTERNASIONAL
No full textBirgitta Ratih Kusuma Dewi, Sukarmi, Patricia Audrey Ruslijanto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengkaji alasan pengadopsian GDPR (General Data Protection Regulation) oleh negara-negara di dunia serta kedudukan GDPR dalam ranah hukum internasional. Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang GDPR telah menjadi acuan global dalam perkembangan hukum perlindungan data pribadi. Hal tersebut berimplikasi pada masifnya pengadopsian GDPR sebagai hukum regional Uni Eropa oleh lebih dari 125 negara di dunia, termasuk di dalamnya negara-negara non anggota Uni Eropa. Oleh sebab itu, penelitian mengangkat rumusan masalah sebagai berikut, (1) Mengapa General Data Protection Regulation (GDPR) digunakan sebagai acuan banyak negara dalam pembentukan hukum nasional perlindungan data pribadi? (2) Bagaimana kedudukan General Data Protection Regulation (GDPR) dalam ranah hukum internasional?. Adapun, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masifnya pengadopsian GDPR oleh negara-negara di dunia disebabkan oleh pendekatan aplikatif GDPR. Selain itu, berdasarkan pandangan hukum internasional kontemporer, GDPR sudah dapat diklasifikasikan sebagai sumber hukum internasional, berupa kebiasaan internasional. Hal tersebut ditunjukan dengan telah diterimanya GDPR ke dalam hukum nasional di lebih dari 125 negara di dunia.
Kata Kunci : GDPR, data pribadi, hukum internasional
Abstract
This research studies the reasons behind the adoption of the General Data Protection Regulation (henceforth referred to as GDPR) by countries worldwide and its standing in international law. This research departs from the global reference in the legal construction regarding personal data protection. This matter began with the phenomenon of increasingly massive adoption of the GDPR as the regional law of the European Union by 125 countries worldwide, including European countries. Departing from this issue, this research investigates: (1) why general data protection (GDPR) is used as a reference by many countries in the establishment of international law concerning personal data protection (2) what is the standing of the GDPR within the scope of international law. With a normative-juridical method and statutory, conceptual, and case approaches, this research concludes that the massive adoption of GDPR by countries worldwide has been triggered by the applicative approach of the GDPR. Moreover, from the perspective of contemporary international law, the GDPR can be classified as the source of international law, namely customary international law, proven by the recognition of the GDPR in national law by more than 125 countries in the world.
Keywords : GDPR, personal data, international la
URGENSI PENGATURAN STANDARISASI KEAMANAN PADA MOBIL MODIFIKASI (TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CAMPERVAN DI INDONESIA)
No full textCatherine Theresia Hilary Napitupulu, Tunggul Anshari S.N., Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Popularitas mobil campervan di Indonesia mengalami kenaikan sebagai kendaraan rekreasi dengan akomodasi menginap layaknya rumah berjalan yang diperuntukkan untuk berwisata. Popularitas ini dibarengi dengan banyaknya pelaku yang memodifikasi campervan dan meningkatnya penyewaan campervan di beberapa destinasi wisata. Campervan yang ada umumnya dibangun dengan cara dimodifikasi dari mobil penumpang, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta beberapa aturan pelaksananya. Namun peraturan tersebut hanya mencantumkan kendaraan modifikasi secara umum, tidak menjelaskan mengenai kendaraan modifikasi, seperti campervan yang mengindikasikan adanya ketidaklengkapan hukum. Akibat ketidaklengkapan tersebut, berimplikasi pada tidak ada penetapan standarisasi keamanan saat membangun campervan yang dilakukan oleh pelaku modifikasi. Padahal Kementerian Pariwisata telah menggagaskan konsep wisata baru Nomadic Tourism dengan menggunakan campervan dalam rangka menumbuhkan kembali sektor pariwisata yang sempat terpuruk imbas pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan perekonomian masyarakat. Oleh demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan dengan melakukan kajian perbandingan peraturan yang terdapat di negara-negara lain yang terlebih dahulu telah membentuk peraturan mengenai kendaraan sejenis campervan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlu dibentuk landasan berupa aturan mengenai campervan dengan menambahkan klausul dalam suatu bab khusus mengenai campervan di dalam peraturan mengenai kendaraan modifikasi yang telah ada. Penambahan klausul tersebut dapat diadopsi dari beberapa peraturan di negara lain yang memuat berbagai standarisasi keamanan yang tepat untuk diterapkan agar campervan dinilai sebagai kendaraan yang aman dan layak digunakan sekaligus tercipta keselarasan dan kejelasan hukum terkait campervan bagi seluruh pihak.
Kata Kunci: campervan, modifikasi, standarisasi keamanan
Abstract
The popularity of campervans is rising in Indonesia simply because a campervan serves as a moving house that allows people to enjoy nomadic tourism. Some people are found to have modified their campervans and rented them for tourism purposes in Indonesia. However, most campervans in Indonesia are modified standard cars, while modified cars are regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport and other delegated regulations, but they only mention modified cars in general without elaborating on the cars modified as campervans, and this leaves a legal loophole in the matter. Thus, the regulation concerning safety standardization regarding modified campervans is required. The Tourism Ministry asserts the new concept of tourism—Nomadic Tourism—using campervans to help grow the tourism sectors after being paralyzed due to the covid 19 outbreak. This research employed a normative-juridical method and statutory and comparative approaches comparing other countries implementing the regulations regarding campervans. The research result concludes that a new clause specifically regulating campervans needs to be added to the existing regulation concerning vehicle modification. This addition could take into account the adoption of regulatory clauses from other countries that regulate proper safety standards of campervans to ensure that campervans are safe to use, thereby fostering harmony for all parties using this facility.
Keywords: campervan, modification, safety standardizatio
IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BANYUWANGI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI)
No full textAdisa Tara Nursabrina, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Perkawinan dibawah umur ternyata masih terjadi di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan setelah dilakukan perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui perspektif hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Banyuwangi serta implementasi pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian socio-legal dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian hasilnya akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perspektif hakim terhadap pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak dari jerat pidana serta perlindungan HAM terhadap bayi yang tengah dikandung. Sedangkan implementasi pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak efektif untuk mencegah perkawinan dibawah umur di Kabupaten Banyuwangi. Karena menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen yang ada dalam sistem hukum seperti struktur, substansi, dan kultur saling berbenturan.
Kata Kunci: perkawinan, perkawinan dibawah umur, dispensasi perkawinan
Abstract
Underage marriage is something common in Indonesia, particularly in Banyuwangi Regency. The request for marriage dispensation in this context has risen following the amendment to Article 7 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage to Article 7 of Law Number 16 of 2019. Departing from this issue, this research aims to investigate the perspective of the judges of the District Court and Religious Court of Banyuwangi and the implementation of Article 7 concerned regarding the prevention of underage marriage in the regency. This is socio-legal research using a socio-juridical method and analyzing research data with descriptive-qualitative methods. The research result reveals the perspective of the judges concerned was based on the legal protection of the child from jail sentencing and human rights protection for the baby. Moreover, Article 7 of Law Number 16 of 2019 has not been effectively implemented. This research further found that the components of the legal system such as structure, substance, and culture as part of the theory introduced by Lawrence M. Friedman were conflicting.
Keywords: marriage, underage marriage, marriage dispensatio