Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PERCAMPURAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textSebastiana Leonita Nugroho, Rumi Suwardiyati, Prawatya Ido Nurhayati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pembagian harta dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang mengamanatkan bahwa harta tersebut dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Pasal 35 butir (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dari pemberian atau warisan tidak dapat dianggap sebagai harta bersama. Berkenaan dengan kedudukan harta bawaan , dimana terdapat percampuran harta dalam perkawinan dan yang seharusnya menjadi harta bawaan di putus oleh hakim menjadi harta bersama sebagaimana dalam putusan Nomor: 96/ Pdt.G/2020/PN Plg. Tujuan penelitian ini menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim terkait percampuran harta bersama dengan harta bawaan pada Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 96/ Pdt.G/2020/PN Plg. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil memperlihatkan bahwa harta bawaan ialah harta yang diperoleh oleh masing-masing individu baik isteri maupun suami sebelum perkawinan akibat karena warisan, hibah, dan pemberian. Harta bawaan merupakan sepenuhnya hak, tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri kecuali apabila diperjanjikan lain. Dalam putusan yang di bahas pada penelitian ini proses penyelesaian sengketa pada putusan tersebut masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: harta bawaan, perkawinan, harta bersama
Abstract
Asset split in marriage is governed by Article 35 of the Law concerning Marriage which requires the asset to be split into two, prenuptial asset and marital asset. Article 35 point (2) of the Law concerning Marriage explains that any asset obtained from inheritance cannot be categorized as a marital asset. Regarding the position of prenuptial asset, where the mixing of assets in marriage and the asset that should be a prenuptial asset decided by the judges should have been taken as a marital asset as in Decision Number 96/Pdt.G/2020/PN.Plg. This research aims to analyze and investigate the basis of the consideration made by the judges regarding marital and prenuptial assets as in the Decision of the District Court of Palembang as mentioned above. With a normative-juridical method, this research reveals that prenuptial asset was obtained by either wife or husband before they were married, and it could be obtained from inheritance, grant, and gift. This prenuptial asset is under the full right and control of every individual in a marriage unless it is agreed otherwise. According to the decision, the process of dispute resolution taken is not relevant to the provisions in the legislation.
Keywords: prenuptial asset, marriage, marital asse
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PRODUK LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TANPA AGUNAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI
No full textFakhriza Rizqi Viyanto, Reka Dewantara, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi kreditur pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terkait praktik Peer to Peer Lending serta implikasi yuridis pendanaan tanpa jaminan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan penjelasan di atas, karya tulis ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pada perjanjian kredit dengan Sistem (P2P) Peer To Peer Lending dalam hal terjadi wanprestasi ? dan Bagaimana implikasi yuridis dalam perjanjian kredit tanpa jaminan pada layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi ?. Penulisan karya tulis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang didapat oleh penulis kemudian akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis interpretasi Gramatikal yaitu dengan menggunakan kajian dari peraturan perundang-undangan dalam bentuk penafsiran yang logis untuk mengetahui makna dari peraturan tersebut dengan Bahasa yang sederhana dan interpretasi sistematis Berdasarkan kajian dari penulis atas permasalahan tersebut penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa perlindungan hukum pengguna layanan P2PL adalah timbulnya kerugian bagi kreditur atas penyaluran dana melalui penyelenggara dikarenakan wanprestasi. Perlindungan hukum bagi penguna layanan P2PL oleh penyelenggara layanan kepada OJK terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif terkait dengan Langkah pencegahan yaitu melalui aturan-aturan yang dibuat dan perlindungan represif terkait dengan masalah penyelesaian sengketa dan mekanismenya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kata Kunci: financial technology, wanprestasi, perlindungan hukum
Abstract
This research investigates the legal protection of creditors in financial technology-based joint funding regarding peer-to-peer lending and the juridical implication in lending service without any security according to the regulation of Financial Services Authority Number 10/POJK.05/2022 concerning Financial Technology-based Joint Funding Services. Departing from the above issue, this research investigates the following problems: the legal protection of creditors in credit contracts under a peer-to-peer lending system in case of a breach of contract and the juridical implication in credit contracts without security in joint funding services based on financial technology. This research employs a normative-juridical method and statutory and analytical approaches. primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical interpretation by studying statutes based on logical interpretation to find out the meaning of the regulation concerned in simple language structures, while systematic interpretation involves connecting one law to another as a whole and comprehensive system. The above result reveals that the legal protection of P2PL users may lead to the loss the creditors have to bear in distributing funds through providers due to a breach of contract. The legal protection provided for service users by service providers comprises preventive and repressive protection, where the former refers to the preventing measures involving regulations made before related disputes take place, while the latter refers to dispute resolution and mechanisms stipulated in Law Number 30 of 1999 concerning Dispute Resolution Alternatives and Arbitration.
Keywords: financial technology, breach of contract, legal protectio
ANALISIS YURIDIS KECUKUPAN PENGATURAN PENGECUALIAN TERHADAP PELANGGARAN RAHASIA DAGANG PIHAK LAIN SEBAGAI BATAS RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG (PERBANDINGAN HUKUM DI INDONESIA DAN UNI EROPA)
No full textKadek Putra Sanjaya, Moch. Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Kota Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Terbatasnya alasan-alasan pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain dalam ketentuan Pasal 15 huruf a UU Rahasia Dagang bertolak belakang dengan luasnya ruang lingkup perlindungan rahasia dagang yang menimbulkan irisan dengan peraturan di bidang hukum lain sehingga memberikan ruang dimana perlindungan rahasia dagang dapat disalahgunakan sehingga perlindungan yang diberikan justru bertentangan dengan tujuan diberikannya perlindungan tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan I Uni Eropa yang telah mengatur ketentuan pengecualian pelanggaran secara lebih lengkap dalam Directive 2016/943. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji kecukupan pengaturan pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain dan menemukan rumusan terbaik terhadap pengaturan a quo. Penelitian ini berjenis yuridis normatif yang dilakukan dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Setelah mengkaji bahan-bahan hukum, disimpulkan bahwa alasan pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain belumlah cukup dalam memberikan keseimbangan pengaturan antara hukum rahasia dagang dengan hukum di bidang lain sehingga pengaturan terkait perlu untuk diperluas.
Kata Kunci: ruang lingkup rahasia dagang, pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang pihak lain, keseimbangan pengaturan
Abstract
The limited scope of exempting grounds for the infringement of trade secrets of other parties in the provision of Article 15 point a of Trade Secret law is contrary to the scope of the protection of trade secrets, which sparks conflicts of regulation, thereby leaving the potential of the abuse of trade secrets. It causes inappropriate protection given to the matter. On the other hand, the regulation set in European Union has regulated the exemption of infringement in detail in EU Directive 2016/943 according to the principle of proportionality. This research is intended to study the adequacy of the regulation that governs the exemption of infringement of trade secrets of other parties and seek the best formulation of the regulation concerned. This research employs a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches, revealing that the exemption concerned is considered inadequate in backing up the harmony between the regulation concerning trade secrets and that of another issue. Thus, the related regulation needs to be developed more.
Keywords: scope of trade secrets, exemption of infringement of trade secrets of other parties, the proportionality principl
ANALISIS YURIDIS REVERSE PAYMENT SETTLEMENT AGREEMENT PADA SEKTOR INDUSTRI FARMASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
No full textBintang Pratama Latumahina, Sukarmi, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Reverse Payment Settlement Agreement (RPSA) merupakan perjanjian penyelesaian sengketa, di mana pelaku usaha pencetus obat yang masih memegang paten proses pembuatan obat yang zat aktifnya telah menjadi public domain membayar pelaku usaha obat generik untuk tidak memasuki pasar hingga waktu yang disepakati. RPSA di Uni Eropa telah diklasifikasikan sebagai perjanjian yang bersifat naked restraint. RPSA sendiri berpotensi untuk terjadi di Indonesia, akan tetapi hukum persaingan usaha di Indonesia masih belum mengatur terkait batasan penggunaan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi serta penilaian pesaing potensial. Penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis potensi pelanggaran yang timbul dari reverse payment settlement agreement ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? (2) Bagaimana pengaturan yang ideal untuk menangani kasus reverse payment settlement agreement di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPSA yang berpotensi terjadi di Indonesia berpotensi melanggar Pasal 11, 15 ayat (1) dan (3) huruf b, dan 25 ayat (1) huruf a dan c UU 5/1999. Kemudian, didapati bahwa pemaknaan perjanjian yang berkaitan dengan HKI tidak dapat dimaknai lagi sebatas perjanjian lisensi, sehingga penulis merumuskan pengaturan terkait batasan penggunaan hak eksklusif oleh pelaku usaha, khususnya paten serta diperlukannya pengaturan pesaing potensial agar UU 5/1999 dapat diaplikasikan secara ideal pada RPSA yang berpotensi terjadi di Indonesia.
Kata Kunci: Reverse Payment Settlement Agreement (RPSA), hak eksklusif, pesaing potensial
Abstract
Reverse Payment Settlement Agreement (RPSA) aims to settle disputes, where drug inventors holding patents in the process of production of drugs whose active substances have become public domain pay the generic drug manufacturers to ensure that they do not enter the market until the time that has been agreed upon. RPSA in European Union has been classified as a naked restraint agreement and is likely to happen in Indonesia. However, the law concerning business competition does not regulate the limitation in the use of exclusive rights without making any licensing agreement and the assessment of potential competitors. This research investigates the following research problems: (1) the analysis of the potential of the violations arising from reverse payment settlement agreements seen from the perspective of unfair business competition, and (2) ideal regulation that deals with the case of reverse payment settlement agreements in Indonesia. This research employed a normative method and case, statutory, and comparative approaches. The research result reveals that the RPSA is likely to happen in Indonesia, potentially violating Articles 11, 15 Paragraph (1) and (3) letter b, and 25 Paragraph (1) letter a and c of Law 5/1999. Moreover, the agreement regarding Intellectual Property Rights can no longer be defined as a license agreement. Thus, this research formulates the regulation regarding the limitation of the use of exclusive rights by business actors, especially patents. Regulation regarding potential competitors is also needed to ensure that Law 5/1999 can be applied appropriately in RPSA that potentially happens in Indonesia.
Keywords: Reverse Payment Settlement Agreement (RPSA), exclusive rights, potential competito
EFEKTIVITAS PASAL 210 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN TERKAIT TRADISI IDUL FITRI MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN MENERBANGKAN BALON UDARA TERHADAP KESELAMATAN PENERBANGAN
No full textNovita, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tradisi mempunyai nilai-nilai yang bersifat turun menurun dan mempunyai beberapa fungsi untuk mengatur secara tidak langsung. Dikalangan masyarakat Kota Pekalongan terdapat tradisi menyambut idul fitri yang paling terkenal dari daerah ponorogo ini, biasa di sebut dengan kata “umbulan” atau “ombolan” yang dalam bahasa Indonesia disebut menerbangkan sampai ke bulan, dengan semakin berkembangnya zaman sekarang disebut balon udara. Tradisi menerbangkan Balon udara di Pekalongan telah berlangsung sejak abad ke- 15 tepatnya tahun 1496 M. Penelitian ini membahas permasalahan hukum empiris yаng menаrik untuk di аnаlisis, yаkni Untuk mengetahui Bаgаimаnа Efektivitas Pasal 210 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terkait Tradisi Idul Fitri Masyarakat Kota Pekalongan Menerbangkan Balon udara Terhadap Keselamatan Penerbangan terhadap oknum oknum yang masih menerbangkannya secara ilegal dan Berdasarkan Kasus di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Bagaimana peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam menjalankan fungsi Pengawasan dan Monitoring terhadap oknum oknum yang masih menerbangkan balon udara secara ilegal.
Kata Kunci: efektifitas, tradisi balon udara, keselamatan penerbangan
Abstract
Traditions are passed through generations and indirectly rule. Pekalongan, one of the regions inIndonesia, has a local tradition called ‘umbulan’ or ‘ombolan’ or literally translated as ‘flying it tothe moon’ with an air balloon as the object to fly, and this tradition has been around since thefifteenth century or 1496 BC. This research discusses an empirical problem that is quite intriguing, aiming to find out howeffective Article 210 of Law Number 1 of 2009 concerning Flight is over flying air balloons as partof the local tradition during Eid Al Fitr. Some irresponsible locals in Pekalongan are still foundillegally flying balloons, which risks safety. Departing from this issue, this research aims to furtherstudy the role of the authorities in the Transportation Agency of Pekalongan to run its function tocontrol and monitor irresponsible individuals illegally flying balloons into the air.
Keywords: effectiveness, balloon tradition, flight safet
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERJUDIAN ONLINE
No full textAchmad Taufiq Akbar, Faizin Sulistio, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Putusan Nomor 563/Pid.B/2020/PN Byw, Putusan Nomor 111/Pid.B/2016/PN Pbl, Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pkl, Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Gin, Putusan Nomor 346/Pid.B/2019/PN Pkl, merupakan perkara perjudian togel online yang diputuskan hakim menggunakan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, disamping adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrnonik.
Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal.
Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kelima putusan diputus oleh hakim menggunakan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dimana hakim dapat menguraian unsur-unsurnya dalam ratio decidendinya, yang kedua penggunaan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang bersifat lex generalis telah dipilih hakim tidak tepat dan tidak berkesesuaian sebagai pasal dalam perkara perjudian online togel, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan masing-masing terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE yang bersifat lex specialis dimana telah dimuat ketentuannya dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP. Konsekuensi yuridis yang terjadi meskipun Penyusunan dakwaan kurang tepat dalam kelima putusan yang penulis gunakan, adalah tetap dianggap sah (inkracht van gewijsde). Karena, para pihak dalam waktu tujuh hari sesuai dengan Pasal 233 Ayat (2) KUHAP tidak mengajukan banding dan selama empat belas hari sesuai Pasal 245 Ayat (1) tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini berarti para pihak telah menerima putusan pengadilan tersebut.
Kata Kunci: ratio decidendi, putusan pengadilan, judi online
Abstract
Court Decisions Number 563/Pid.B/2020/PN. Byw, Number 111/Pid.B/2016/PN Pbl, Number 123/Pid.B/2020/PN Pkl, Number 71/Pid.B/2021/PN Gin, and Number 346/Pid.B/2019/PN Pkl bear the cases of online gambling delivered by judges under Article 303 Paragraph (1) of the 2nd of the Penal Code notwithstanding the existence of Electronic Information and Transactions Law.
This research employed a normative method and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that all these five court decisions were delivered under Article 303 Paragraph (1) the 2nd of the Penal Code based on which the judges could elaborate on the aspects of the ratio decidendi.
Furthermore, the reference to this Article in the Penal Code that is lex generalis is considered inappropriate and irrelevant in this online gambling case. All the conduct of the defendants has fulfilled all the aspects in Article 27 Paragraph (2) of Electronic Information and Transactions that are lex specialis with the provisions outlined in Article 63 Paragraph (2) of the Penal Code. Despite the inappropriateness mentioned above, these decisions are deemed valid (inkracht van gewijsde), considering that the parties did not file an appeal within seven days according to Article 233 paragraph (2) of the Criminal Code Procedure, and they did not attempt to bring the case to a cassation level within fourteen days according to Article 245 paragraph (1). That is, all the defendants took the court decisions as they were.
Keywords: ratio decidendi, court decisions, online gamblin
JURIDICAL ANALYSIS OF A CRIMINAL SANCTION IMPOSED ON DRUG ABUSERS OF NARCOTIC CLASS I (A STUDY OF DECISION NUMBER 244/PID.SUS/2022/PN NJK)
No full textDavid Adi Putra, Prija Djatmika, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi pidana terhadap menurut peneliti kurang tepat, dimana seharusnya majelis hakim mempertimbangkan adanya pasal 54 Undang-Undang Narkotika dimana dalam hal ini terdakwa merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan penyalagunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Disaat dilakukan penangkapan tangan ditemukan Barang bukti shabu dimana jumlahnya masih dibawah ketentuan Sema No 4 tahun 2010,dengan tidak adanya kewajiban asesmen terpadu diperoleh terdakwa sehingga dapat menyebabkan hakim dalam putusannya dapat merugikan terdakwa sebagai seorang korban didalam perbuatanya sendiri. Dimana terdakwa juga memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan dari ketergantungan narkotika berupa rehabiltasi, Selain itu hakim seharusnya mengindahkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang menanganinya yaitu Mahkamah Agung dimana sudah mengeluarkan SEMA no 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
Kata Kunci: sanksi pidana, pelaku tindak pidana, penyalagunaan narkotika
Abstract
This research discusses the juridical analysis of a criminal sanction imposed on drug abusers of Narcotic Class I according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research has found that the consideration made by the judges in imposing the sanction is inappropriate since the judges did not refer to Article 54 of the Law concerning Narcotics, considering that the offender used the drug for his own sake. During his capture, the offender was found to have methamphetamine whose amount was below the amount outlined in Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2010. Under this consideration, the defendant concerned did not get access to compulsory integrated assessment, and this certainly put the defendant as an aggrieved party since he was found as a victim of his own action. Moreover, the defendant should have been entitled to the right to rehabilitation for his recovery. The judges should have heeded regulations set under Circular Letter of Supreme Court Number 4 of 2010 concerning the Placement of Drug Abuse, the Victim of the Abuse, and Narcotic Addicts in Medical and Social Rehabilitation.
Keywords: criminal sanction, criminal offender, narcotic abus
EFEKTIVITAS PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (STUDI KASUS CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUMENEP)
No full textFahrur Rozi, Istislam, Lutfi Effendi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Cagar Budaya khususnya pada Pasal 22 Ayat (2) tentang pemberian insentif. Penelitian jurnal ini menggunakan penelitian sosiolegal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian insentif telah diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) Perda No 6 Tahun 2022. Namun perda ini belum efektif karena pelaksanaan pemberian insentif belum menyeluruh pada semua cagar budaya di Kabupaten Sumenep hanya Masjid Jamik, Keraton Sumenep, dan Asta Tinggi yang mendapatkan pembiayaan air, listrik, dan fasilitas penunjang. Hal ini terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor sarana pendukung; faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor utama yang menjadi penghambat tidak efektifnya perda No 6 Tahun 2014 ini adalah faktor hukumnya sendiri yaitu belum adanya aturan pelaksanaan pemberian insentif yang memuat tentang bentuk insentif, besaran insentif, serta klasifikasi cagar budaya yang berhak menerima insentif. Sehingga dengan adanya permasalahan ini juga akan dijelaskan mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar perda ini menjadi efektif.
Kata Kunci: efektivitas, insentif, cagar budaya, peraturan daerah
Abstract
This research aims to study the effectiveness of the Regional Regulation of the Regency of Sumenep Number 6 of 2014 concerning the Conservation of Cultural Heritage in Article 22 Paragraph (2) concerning Incentive Payment. This research employed a socio-legal method and socio-juridical approach and reveals that incentive payment is regulated in Article 22 Paragraph (2) of Regional Regulation Number 6 of 2022. However, this is deemed ineffective, considering that incentive has not been evenly distributed to all spots of cultural heritage in the Regency ofSumenep. The incentive only reaches the Great Mosque, Sumenep Palace, and Asta Tinggi, covering water and electric bills and other supporting facilities. This uneven distribution of incentives is caused by factors such as law, law enforcers, facilities; society, and culture. However, the main factor causing the ineffectiveness of the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2014 is the absence of the delegated regulation of incentive distribution in terms of the type of incentive, the amount, and the classification of cultural heritage that deserves the incentive. This problem should lead further to deciding measures taken by the authorities to allow for effective implementation of the Regional Regulation.
Keywords: effectiveness, incentive, cultural heritage, regional regulatio
PENERAPAN PASAL 33 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK TERKAIT KEWENANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA KEDIRI)
No full textDevy Fitria Sari, Agus Yulianto, Lutfi Efendi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam melaksanakan kewenangan guna tertib kehidupan berbangsa dan bernegara, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah penting. Berdasarkan hal tersebut, penetapan untuk membuat peraturan daerah selalu mengikutsertakan peran DPRD bersama Walikota untuk mempercepat pembangunan melalui berlakunya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Bahwa intikator pelaksanaan peraturan daerah harus dilihat dari segi pelaksanaan di lapangan melalui sinergitas antar lembaga dalam hal ini penulis mengkaji mengenai optimalisasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Gugus Tugas Kota Layak Anak. Dalam penyelenggaraan untuk melaksanakan Perda tersebut, SKPD beserta Gugus Tugas mengacu pada ketentun Pasal 33 ayat (1) Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) belum berjalan dengan optimal dikarenakan terdapat salah satu dari program tersebut kurang mendapatkan perhatian yakni program khusus yang berkaitan dengan pemberian pendampingan baik preventif maupun represif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian hambatan dan solusi mengapa penyelenggaraan Kota Layak Anak tersebut tidak optimal yakni terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan gugus tugas, kurangnya koordinasi antar lembaga dan belum ditetapkannya program preventif untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak di Kota Kediri.
Kata Kunci: ramah anak, optimalisasi, pemenuhan yang benar
Abstract
The role of the Regional House of Representatives (DPRD) is considered essential to ensure the implementation of authority for the sake of social order in the state. The regulation-making has always involved the role of the DPRD and city mayor to assure the acceleration of development through the stipulation of Regional Regulation of Kediri Number 6 of 2016 concerning Child-Friendly City. The enforcement of this regulation should consider how it is implemented in real life through the synergy between institutions. This research studies the optimization of the working unit and Task Force of a Child-Friendly City. To implement this enforcement, both the SKPD and the Task Force refer to the provision of Article 33 paragraph (1) of Regional Regulation of the administration of a child-friendly city in Kediri. The research reveals that the implementation has not been optimally carried out since one program providing preventive and repressive aid to the children concerned has not received adequate attention. The solution given to this issue, moreover, is not quite optimal since there is a legal loophole in the regulation of task force, and coordination is not adequately performed between institutions, while a preventive program has not been set to protect and fulfill the rights of the children in Kediri city.
Keywords: child-friendly city, optimization, rights fulfillmen
ANALISIS YURIDIS MENGENAI ASPEK KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM DALAMPENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP KARYAWAN DENGAN SAKIT JIWA KAMBUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2017)
No full textPhilip Ray Wilson Silitonga, Budi Santoso, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169 Malang
email: [email protected]
Abstrak
Permasalahan pada Peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dianggap memiliki kekosongan hukum. Menurut Undang Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja, pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus- menerus. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian yuridis normatif yang menggunakan Sumber data data sekunder yang didukung dengan data primer dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) memang benar adanya kekosongan hukum pada Peraturan Undang Undang No 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Pasal 153 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan gangguan jiwa kambuhan.
Kata Kunci: pekerja, gangguan jiwa kambuhan, pemutusan hubungan kerja
Abstract
Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation of Article 153 Paragraph (1) letter a of Law concerning Labor seems to have a legal loophole in the case of layoffs. Law Number 6 of 2023 as mentioned above prohibits employers from dismissing employees due to sick leaves with sick notes issued by a general practitioner as long as it does not take 12 consecutive months. This research employed normative-juridical methods with primary, secondary, and tertiary data which were garnered from library research. The research results reveal that 1) there is a legal loophole in Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation in Article 153 Paragraph (1) letter a of Labor Law regarding layoffs on the grounds of recurrent mental health problems affecting employees.
Keywords: employee, recurrent health problems, layoff