Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS PASAL 35 PP 71/2019 DALAM PEREDARAN KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER (STUDI DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA)
No full textIqmal Eaby Mugy Mahawidya, Faizin Sulistio, Ladito Risang
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan ini mengenai Efektivitas pasal 35 PP 71/2019 dalam peredaran konten pornografi pada media sosial twitter, penelitian ini mengambil studi di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Urgensi permasalahannya terletak dalam penegakkan penanganan konten melalui media sosial dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE yangmana dalam praktiknya pada media sosial twitter ditemukan banyaknya persebaran serta mudahnya mengakses konten pornografi yang semakin bervariasi untuk pengguna media sosial masyarakat Indonesia. Adapun karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana efektivitas hukum Penerapan Pasal 35 PP No 71/2019 di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam peredaran konten pornografi di media sosial twitter ditinjau dari efektivitas perundang-undangannya? (2) Bagaimana hambatan dan penyelesaian terhadap permasalahan efektivitas Pasal 35 PP No 71/2019 Tentang PSTE yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait peredaran pornografi di twitter? Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal yang diperoleh melalui wawancara dengan metode pendekatan fakta. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif analitis dengan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diperoleh dari observasi lapangan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian sehingga akan diperoleh hasil yang akurat. Peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut yaitu ketidak efektivitasan suatu pasal yang mengatur dengan jumlah konten pornografi serta kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait dampak penyebaran konten pornografi. Selain itu terdapat hambatan yang mana peraturan yang ada dirasa masih belum bisa mengikuti perkembangan zaman, perlu adanya kolaborasi antar stakeholder dengan masyarakat untuk menciptakan hukum yang dapat dijalankan dalam semua lini masyarakat.
Kata Kunci: efektivitas, konten pornografi, PSTE (Penyelengara Sistem dan Transaksi Elektronik)
Abstract
This research discusses the effectiveness of Article 35 of Government Regulation 71/2019 regarding the publication of pornographic content on Twitter. This research took place in the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia. The urgency of the problem lies in the handling of social media content as in the Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic System and Transaction Administrator (PSTE). It is obvious that it is not hard to access or spread pornographic content on Twitter among social media users in Indonesia. Departing from this problem, this research investigates (1) the effectiveness of law regarding the implementation of Article 35 of Government Regulation Number 71/2019 in the Ministry of Communication and Information Technology regarding the case seen from the effectiveness of the legislation, (2) impeding factors in and solutions to the effectiveness of Article 35 of Government Regulation Number 71/2019 concerning PSTE in the Ministry regarding the case. This research employed socio-legal methods requiring data obtained from interviews with a factual approach. The data were then analyzed using a descriptive technique by describing the problem obtained from field observation. This problem was then related to the current legislation relevant to the problems. The methods and approach are intended to give accurate results. The research results reveal that the ineffectiveness of the related article, the number of pornographic contents, and poor awareness of the people of the impact caused by the publication of pornographic content have been the cause of the problems. Moreover, the existing regulation fails to go in line with current development. Collaboration between stakeholders and the members of the public is required to allow for flexible law that applies to all types of communities.
Keywords: effectiveness, pornographic contents, electronic system and transaction administrator (PSTE
REGULASI EX-ANTE SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PLATFORM DIGITAL
No full textAbstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu penggunaan regulasi ex-ante dalam penagakan hukum persaingan usaha terkhusunya pada platform digital hal ini disebabkan adanya kekosongan hukum dan hukum yang diterapkan tidak dapat menegakan secara efektif karena struktur perusahaan dan pasar digital yang berbeda dengan pasar konvensional sehingga diperlukan peraturan baru mengenai platform digital dan pasar digital sementara itu uni eropa telah membuat peraturan yang mengatur secara khusus platform digital dengan menggunakan regulasi ex-ante.rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Urgensi pengaturan Regulasi ex-ante sebagai instrumen penegakan terhadap platform digital dalam UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? dan Bagaimana pengaturan ideal Regulasi ex-ante sebagai instrumen penegakan Hukum persaingan usaha terhadap platform digital ditinjau dari digital market act uni Eropa sebagai pertimbangan acuan pengaturan di Indonesia? penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan,pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. hasil pembahasan dari penelitian ini, bahwa terdapat urgensi dalam pembuatan peraturan mengenai platform digital dan pasar digital hal ini dapat dilihat dari segi filosofis,yuridis, dan sosiologis. terdapat perbedaan antara struktur pasar digital dan pasar konvensional, belum adanya peraturan mengenai pasar digital di indonesia dan adanya kasus persaingan usaha yang melibatkan platform digital belum mampu diatasi dengan baik karena adanya kekosongan hukum, sehingga perlu adanya transplantasi hukum dari digital market act uni eropa untuk menjadi acuan dalam membuat peraturan baru mengenai persaingan usaha terhadap platform digital dengan melihat pengaturan khususnya regulasi ex-ante, lembaga pengawas, penegakan hukum dan sanksi. agar dapat membentuk suatu pengaturan ideal di indonesia.
Kata Kunci: regulasi ex-ante, Urgensi, Hukum persaingan usaha digital
Abstract
This research studies the issue in the use of the regulation concerning ex-ante in law enforcement over business competition in digital platforms. This research topic departed from a legal loophole and this law fails to work effectively because of a different structure of the digital market from that of the conventional market, thereby needing a new regulation regulating digital platforms and the digital market. On the other hand, the European Union has set a regulation specifically governing digital platforms by using the regulation of ex-ante. Specifically, this research aims to investigate the urgency of ex-ante regulation as an instrument to enforce the law regarding digital platforms in Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and an ideal ex-ante regulation as an instrument to enforce the law over business competition in digital platforms seen from the perspective of Digital Market Act of European Union as a comparing element to the regulation in Indonesia. This research employed statutory, comparative, and conceptual approaches, revealing that the urgency studied in this research may be viewed from philosophical, juridical, and sociological aspects. However, there is a difference between the structure of the digital market and the conventional market and there is no regulation regarding the digital market in Indonesia, Moreover, the cases of business competition in digital platforms have not been resolved due to the legal loophole, and, thus, legal transplantation adopted from Digital Market Act of European Union should be considered as a basis of making new regulation concerning business competition in digital platforms under the specific ex-anti regulation supervisory body, law enforcement, and sanctions to allow the state to make ideal regulation in Indonesia.
Keywords: ex-ante regulation, urgency, digital business competition la
EFEKTIFITAS PASAL 28 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN PADA MAKANAN KADALUARSA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA MALANG
No full textJohannes Forkinze Manogu Tua Manalu, Ranitya Ganindha, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengatur tentang label dan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dilarang memperdagangkan pangan yang suda melampaui tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa sebagaimana yang dicantumkan pada label sesuai dengan aturan berlaku yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Namun pada kenyataannya masih banyak sering terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat. . Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Makanan Kadaluarsa terhadap Perlinsungan Konsumen di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terlaksana secara efektif. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu berdasarkan hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Ketidakefektifan tersebut disebabkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan peraturan yang dapat dilihat dari hambatan substansi, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya. Serta upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam menanggulangi peredaran makanan daluwarsa di Kota Malang.
Kata Kunci: label dan iklan pangan, kadaluarsa, perlindungan konsumen
Abstract
Article 28 of Government Regulation Number 69 of 1999 regulates labels and food, prohibiting the distribution of expired food as stated in the food label according to the current legislation. However, there has been a gap between the law and its implementation in society. This research employs an empirical method and socio-juridical approaches to analyze the effectiveness of Article 28 of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Label and Commercial in the Case of Expired Food in Consumer Protection in Malang City. This research has found that the law concerned is not effectively implemented, and this issue was revealed through the study of the theory of effectiveness introduced by Soerjono Soekanto according to the aspects of law, law enforcers, infrastructure and facilities, society, and culture. This problem is sparked by several factors in the implementation of the regulation, including issues of substance, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and culture, and the measures taken by law enforcers to cope with the problems of expired food distribution in Malang City.
Keywords: label and advertisement of food, expiration, consumer protectio
URGENSI PENGATURAN PENDAFTARAN MULTIMEDIA MARKS SEBAGAI BENTUK MEREK NON-TRADISIONAL VISUAL
No full textYasmin Aurelia Taniasari, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Keterpurukan atas perdagangan dunia selepas PD-II menjadi titik awal perkembangan perdagangan dunia yang mendorong inovasi baru dari perusahaan untuk bersaing di pasar. Multimedia marks merupakah salah satu bentuk inovasi dari produsen yang kompleks dan tidak dapat direpresentasikan secara grafis terbentuk atas elemen gambar bergerak dan suara. Secara teoritis, multimedia marks dapat didaftarkan di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 UU MIG kombinasi atas 2 unsur dapat didaftarkan. Multimedia marks memiliki kapasitas yang cukup sebagai merek karena memenuhi aspek fungsi merek, menguntungkan secara ekonomis karena dapat memberikan impresi lebih lanjut sehingga konsumen dapat dengan mudah mengidentifikasikan sumber produk/jasa, dan memiliki daya pembeda yang cukup. Tanpa adanya peraturan yang jelas, hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dan tumpang tindih antara merek dan hak cipta. Rekomendasi yang tepat berkaitan dengan pengaturan pendaftaran multimedia marks diberikan melalui perbandingan terhadap Uni Eropa yang telah mengatur multimedia marks sejak 2016 yang beberapa ketentuannya telah diubah melalui Regulation (EU) 2017/1001 dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Kata Kunci: merek non-tradisional visual, multimedia marks, pendaftaran merek
Abstract
The world trade crisis in post-World War II was the starting point for the development of world trade, and it has stimulated innovations made by companies that compete in markets. Multimedia marks are one of the complex innovations from the producers and they cannot be graphically presented, consisting of motion pictures and sounds. Theoretically, multimedia marks can be registered in Indonesia as in Article 1 Point 1 of Law concerning Trademarks and Geographical Indications, and the combination of two elements can also be registered but there is no further provision regarding the registration procedures and the explanation regarding which type can be classified as the combination of these two. Multimedia marks carry an adequate capacity since they meet the functional aspect of marks, give economic benefits because they give an impression that allows consumers to identify the source of the products/services, and have adequate distinguishing features. Without clear regulations, it can cause an overlap between marks and copyrights. The recommendation given takes into account the comparison between the regulation regarding multimedia mark regulations and that of the European Union which has governed multimedia marks since 2016 with some provisions amended through the Regulation of (EU) 2017/1001. The legal provisions are now in place in Indonesia as in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.
Keywords: non-traditional visual marks, multimedia marks, mark registratio
ANALISIS MEKANISME MODERASI KONTEN ATAS KONTEN YANG DILARANG TERHADAP PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT (STUDI KOMPARASI NEGARA INDONESIA DAN JERMAN)
No full textCherrelle Felicya Gwennie Modami, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Konten yang tersebar di media sosial sangat beragam termasuk ke dalamnya Konten yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga, perlunya pengaturan yang lebih rinci akan Mekanisme Moderasi Konten yang ditujukan kepada PSE Lingkup Privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan Konten yang dilarang menurut regulasi di Indonesia, dan pengaturan negara lain serta Community Guidelines PSE Lingkup Privat User Generated Content dan menganalisis pengaturan yang tepat mengenai Mekanisme Moderasi Konten terhadap PSE Lingkup Privat. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa batasan terhadap Konten yang dilarang di Indonesia terdiri dari: a. Terlalu luasnya batasan terhadap jenis Konten yang dilarang di Indonesia membuat para PSE Lingkup Privat sulit untuk memoderasi Konten-Konten dalam platformnya. b. Meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. Memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Terlalu luasnya batasan terhadap jenis Konten yang dilarang di Indonesia membuat para PSE Lingkup Privat sulit untuk memoderasi Konten-Konten dalam platformnya. Sehingga, dibutuhkan pengaturan yang lebih lengkap terhadap mekanisme moderasi Konten. Berkaca pada Network Enforcement Act German di mana telah mengatur mekanisme moderasi Konten yang lebih transparan dan memudahkan para PSE Lingkup Privat untuk menjaga Konten-Konten dalam platformnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia memerlukan pengaturan lebih lanjut terkait Mekanisme Moderasi Konten.
Kata Kunci: mekanisme moderasi konten, konten yang dilarang, sistem elektronik lingkup privat
Abstract
Some content is banned under the law in Indonesia, and due to this issue, it is necessary to have a more elaborate regulation regarding the mechanism of content moderation addressed to the electronic system administrators within a private scope. This research aims to analyze the types of content banned by the regulation in Indonesia and another regulation in another country and the community guidelines of electronic system administrators within a private scope of User-Generated Content and to analyze the proper regulation regarding the mechanism of content moderation by the electronic system administrators within a private scope. The analysis results reveal the scope of aspects causing content to be banned in Indonesia: a. too wide a scope of the types of content banned in Indonesia has caused the administrators of private scope to face difficulty moderating the content according to its platform; b. some content has raised concern in society and public order; and c. there is potential where the methods of facilitating the availability of access to prohibited electronic information and/or electronic documents are disseminated. Too many categories of content prohibited in Indonesia have presented difficulty for the administrators concerned to moderate the content on its platform. In comparison, the Network Enforcement Act German regulates the mechanism of content moderation that is more transparent and eases the administrators within a private scope to ensure that all content on the platform always complies with the current law. Therefore, Indonesia needs to take into account further regulations regarding the mechanism of content moderation.
Keywords: content moderation mechanism, banned content, electronic system administrator within a private scop
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT KEAMANAN PANGAN TERHADAP UMKM PANGAN OLAHAN SIAP SAJI DI PASAR ORO-ORO DOWO KOTA MALANG (STUDI KASUS DINAS KESEHATAN KOTA MALANG)
No full textAkbar Ferynando Sectio, Yuliati, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Terdapat gap antara dinkes dengan para pedagang pasar oro oro dowo dalam hal pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal yang diperoleh melalui wawancara dengan metode pendekatan fakta. Data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif analitis yaitu menganalisis data dengan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diperoleh dari observasi lapangan atau hasil wawancara di lapangan lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan konsumen di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang terhadap keamanan pangan atas UMKM Pangan Olahan Siap Saji menurut peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang keamanan pangan tidak berhasil dalam penegakan hukumnya yang disebabkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Malang ada beberapa kewenangan yang belum terlaksana, namun sebagian juga ada yang dilaksanakan kewenangan yang menjadi amanah dari pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Kemudian terhadap fungsi pengawasan dalam mewujudkan perlindungan kepada konsumen atas jaminan keamanan pangan dalam UMKM Pangan Olahan Siap Saji di Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang terdapat 5 komponen penting diantaranya peraturan perundang-undangan, masyarakat, institusi, pelaku usaha, jejaring laboratorium pangan Indonesia.
Kata Kunci: pasar oro oro dowo, keamanan pangan, UMKM
Abstract
There has been disharmony in terms of supervision conducted by the Health Agency of Malang City and traders operating in Oro Oro Dowo market. This research employed socio-legal methods that required data obtained from interviews and a factual approach. The data from interviews were analyzed using a descriptive-analysis technique by delineating the ongoing issue observed or gained from the results of interviews. This description was further linked to the current legislation. The research results reveal that the law enforcement to help implement consumer protection in Oro Oro Dowo market in the city over food security for the MSMEs selling processed food is not efficient simply because some authorities in the Health Agency do not function properly, but other forms of authority have taken place as mandated under Article 2 of Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Security. In terms of supervisory functions to give protection to consumers to guarantee food security within the scope of MSMEs in the matter mentioned above, there are five vital components such as legislation, public, institutions, businesses, and food laboratory networks in Indonesia.
Keywords: oro oro dowo market, food security, MSME
PENGATURAN PENGHAPUSAN DATA AKUN MEDIA SOSIAL PADA NOMOR PONSEL YANG DI DAUR ULANG
No full textVania Christina, Setiawan Wicaksono, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penelitian ini, mengangkat permasalahan mengenai pengaturan penghapusan data akun media sosial yang terhubung pada nomor daur ulang. Dalam penggunaan nomor ponsel tidak jarang juga kita mendengar mengenai daur ulang nomor. Acuan yang dipakai terkait daur ulang nomor terdapat pada Lampiran Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional. Meningkatnya kegiatan daur ulang nomor menimbulkan risiko bagi penggunanya seperti penyalahgunaan e-mail, akun media sosial, dan lainnya, yang terhubung dengan ponsel tersebut. Data pelanggan yang terhubung dengan menggunakan nomor pada aplikasi dan jasa lainnya masih tersimpan. Hal tersebut menjadi permasalahan serius jika tidak ada tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan. Kasus gonta-ganti nomor ponsel membuat pengguna jasa telekomunikasi berisiko kehilangan aset pribadi digital, sebab ketika nomor tersebut hangus dan kemudian digunakan oleh pengguna baru, potensi disalahgunakannyapun cukup besar. Kekosongan hukum pengaturan mengenai penghapusan data akun media sosial dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 dapat berpotensi menimbulkan beberapa ancaman pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, data akun media sosial tidak termasuk dalam data yang disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara telekomunikasi pada nomor daur ulang dan juga bukan data yang terdapat dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Kedua, perlu dibuat aturan yang komperhensif mengenai penghapusan data platform elektronik seperti media sosial pada nomor ponsel yang tidak aktif dan akan di daur ulang sebagai tanggung jawab konsumen.
Kata Kunci: penghapusan data, data akun media sosial, daur ulang nomor ponsel
Abstrak
Dalam penelitian ini, mengangkat permasalahan mengenai pengaturan penghapusan data akun media sosial yang terhubung pada nomor daur ulang. Dalam penggunaan nomor ponsel tidak jarang juga kita mendengar mengenai daur ulang nomor. Acuan yang dipakai terkait daur ulang nomor terdapat pada Lampiran Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional. Meningkatnya kegiatan daur ulang nomor menimbulkan risiko bagi penggunanya seperti penyalahgunaan e-mail, akun media sosial, dan lainnya, yang terhubung dengan ponsel tersebut. Data pelanggan yang terhubung dengan menggunakan nomor pada aplikasi dan jasa lainnya masih tersimpan. Hal tersebut menjadi permasalahan serius jika tidak ada tanggung jawab dari pihak yang bersangkutan. Kasus gonta-ganti nomor ponsel membuat pengguna jasa telekomunikasi berisiko kehilangan aset pribadi digital, sebab ketika nomor tersebut hangus dan kemudian digunakan oleh pengguna baru, potensi disalahgunakannyapun cukup besar. Kekosongan hukum pengaturan mengenai penghapusan data akun media sosial dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2021 dapat berpotensi menimbulkan beberapa ancaman pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini diperoleh dua kesimpulan. Pertama, data akun media sosial tidak termasuk dalam data yang disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara telekomunikasi pada nomor daur ulang dan juga bukan data yang terdapat dalam undang-undang perlindungan data pribadi. Kedua, perlu dibuat aturan yang komperhensif mengenai penghapusan data platform elektronik seperti media sosial pada nomor ponsel yang tidak aktif dan akan di daur ulang sebagai tanggung jawab konsumen.
Kata Kunci: penghapusan data, data akun media sosial, daur ulang nomor ponse
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH YANG RESPONSIF GENDER DI KOTA MALANG (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH)
No full textClarissa Ayu Nugraha, Herlin Wijayati, Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian hukum ini membahas tentang bagaimana penerapan dan pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif gender sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang rensponsif gender ini harus dilakukan melalui analisis gender. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penerapannya, Pemerintah Kota Malang sudah melakukan sosialisasi terkait pengarusutamaan gender. Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Kurangnya komitmen dan sumber daya manusia juga menjadi alasan yang menghambat pelaksanaan ketentuan tersebut.
Kata Kunci: implementasi, pengarusutamaan gender, rencana kerja perangkat daerah
Abstract
This research discusses the implementation applied by the Local Government of Malang City of arranging a gender-responsive work plan of regional instruments complying with the provision of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2011 concerning the Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008 concerning General Guidelines of Gender Mainstreaming in Regional Areas. Setting policies, programs, and development activities that are gender-responsive should take into account gender analysis. Gender analysis is the process of systematically analyzing gender data on the conditions of men and women, especially with regard to the level of access, participation, control and acquisition of benefits in the development process to reveal the root causes of inequality in positions, functions, roles and responsibilities between men and women. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. In its implementation, the Local Government of Malang has carried out an introduction to society regarding gender mainstreaming, but it does not guarantee optimal implementation. Poor commitment and human resources have also become the contributing factors hampering the implementation.
Keywords: implementation, gender mainstreaming, work plan of regional instrument
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DI KABUPATEN NGANJUK (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NGANJUK)
No full textMuhammad Fahri Widyantoro, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Artikel ini mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah di Kabupaten Nganjuk (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk). Pilihan tersebut dilatar belakangi oleh amanat dari pasal 108 UU Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN dan Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah yang mengamanatkan bahwa pengisian seleksi jabatan pimpinan tinggi harus dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa proses implementasi Permenpan & RB Nomor 15 Tahun 2019 sudah baik dan efektif namun perlu perbaikan pada tahapan monitoring pasca seleksi. Hambatan yang muncul adalah terkait dengan terbatasnya waktu dan penyesuaian jadwal degan panitia seleksi, dan solusi yang dilakukan adalah memadatkan serta mengektifkan pertemuan dan melakukan penjadwalan kembali agar panitia seleksi dapat hadir secara lengkap. Menyikapi fakta-fakta yang terjadi dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama Kabupaten Nganjuk, maka BKPSDM Kabupaten Nganjuk perlu untuk melakukan perbaikan pada monitoring pasca seleksi, dan lebih memperhatikan dampak dari hasil seleksi tersebut khususnya dampak terhadap lingkungan.
Kata Kunci: aparatur sipil negara, implementasi, seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama
Abstract
This article studies the implementation of the Regulation of the Ministry of the Utilization of State Civil Apparatus and Bureaucratic Reform Number 15 of 2019 concerning Open and Competitive High-Rank Position Fulfillment in the Regency of Nganjuk (A study in Employment Affairs and Human Resource Development Agency in the Regency of Nganjuk). This research topic departed from the mandate reflected in Article 108 of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) and the Regulation of the Minister concerned and RB Number 15 of 2019, implying that the selection to fulfill high-rank position must be held openly and competitively in the scope of civil servants. The research results reveal that the process of the implementation of the minister regulation and RB Number 15 of 2019 has been appropriate and effective, but there should still be improvements made at a monitoring stage following the selection. The issue lies in the limited time and schedule adjustment of the selection committee. The solution can be given by intensifying meetings, making them effective, and rescheduling to ensure that all the committee members of the selection can be present in meetings. Responding to the facts of the open selection of the high-rank position of the Regency of Nganjuk, the BKPSDM of the Regency of Nganjuk needs to improve the monitoring after a selection takes place, while the impacts resulting from selection, especially environmental impacts, need to receive more attention.
Keywords: state civil apparatus, implementation, the selection of high-rank positio
URGENSI PENGENAAN SANKSI TERHADAP PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MENYALAHGUNAKAN HAK DAN MERUGIKAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS
No full textRifki Riando, Sihabudin, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keurgensian untuk melakukan pengenaan sanksi terhadap pemegang saham mayoritas yang menyalahgunakan hak dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 hingga bulan Februari 2023. Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparasi (comparative approach). Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan internet untuk mengakses e-book, artikel-artikel hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan penafsiran gramatikal dan sistematikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keurgensian untuk melakukan pengenaan sanksi terhadap pemegang saham mayoritas yang menyalahgunakan hak dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas, sehingga diperlukan pembaharuan atas ketentuan dalam UU PT agar dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pemegang saham minoritas.
Kata Kunci: perusahaan, UU PT, pemegang saham, RUPS, hak, sanksi, PT, mayoritas, minoritas
Abstract
This research aims to investigate the urgency of imposing sanctions on majority shareholders who abuse their rights and commit acts that cause harm to minority shareholders. This research was conducted from October 2022 to February 2023. The type of legal research used in this research is normative legal research. In addition, this research uses a statutory research approach (statue approach), conceptual approach, and comparative approach. The legal material search technique in this research is through literature and internet studies to access e-books, legal articles and scientific journals related to the legal issues of this research. Furthermore, the legal material analysis technique used is grammatical and systematic interpretation. The results of this study indicate that there is an urgency to impose sanctions on majority shareholders who abuse their rights and commit acts that cause harm to minority shareholders, so that renewal of the provisions in the PT Law is needed in order to provide optimal legal protection for minority shareholders.
Keywords: company, Law concerning Limited Liability Companies, shareholders, the general meeting of shareholders (RUPS), right, sanction, limited liability companies, majority, minorit