Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG BABY CAR SEAT PADA UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
No full textRoma Gabena, Abdul Majid, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat (6) ini hanya mengatur tentang kewajiban pengendara dalam menggunakan sabuk keselamatan yang jika melanggar akan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00. Dan ketentuan pasal ini belum berksplor karena dia hanya membahas mengenai pengemudi dan penumpang yang wajib memakai sabuk bukan fokus terhadap perlindungan anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimanakah urgensi pengaturan car seat anak dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, (2) Bagaimanakah perbandingan pengaturan mengenai penggunaan sabuk pengaman pada pengendara kendaraan roda 4 di Indonesia dan di Singapura? Jenis penelitian ini merupakan metode normatif yang menggunakan metode pendekatan penelitian Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Perbandingan, dengan menggunakan bahan hukum, serta teknik metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, peraturan yang berlaku di Indonesia tidak adanya peraturan yang membahas mengenai baby car seat dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang dilakukan melalui pendekatan perbandingan oleh negara singapura, yaitu berdasarkan Singapore Road Traffic ACT Chapter 276 (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts). Dikarenakan belum adanya peraturan mengenai kewajiban penggunaan car seat untuk anak di bawah umur dan bayi demi melindungi keselamatan anak-anak dan bayi dalam kendaraan roda empat. Sehingga urgensi ketentuan penggunaan car seat sangat penting dan pihak pemerintah perlu melakukan pembaharuan serta evaluasi demi mengurangi angka kecelakaan dan kematian di jalan raya.
Kata Kunci: urgensi, carseat, pengaturan, jalan raya
Abstract
Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transport in Article 106 Paragraph (6) only governs the responsibility of drivers to use seat belts, and those violating the rule are subject to one-month imprisonment or an RP. 250,000 fine. This regulation is not extensive, considering that it only requires drivers and passengers to put on seat belts and is not addressed to children\u27s protection. Departing from this issue, this research aims to discuss (1) the urgency of the regulation of baby car seats in Law concerning Traffic and Road Transport, (2) the comparison between the regulation regulating the use of seat belts in motor vehicles in Indonesia and that in Singapore. This research employed a normative method and statutory and comparative approaches. The legal materials were analyzed based on a descriptive technique. The research results reveal that the Law concerning Traffic and Road Transport does not regulate baby car seats. This is obvious in the analysis involving the comparison between the local regulation and the Singapore Road Traffic ACT Chapter 276 (Motor Vehicles, Wearing of Seat Belts). Considering that the regulation concerning this matter is absent in Indonesia, the provisions concerning car seats are important to reduce the risk of accidents and the death on roads.
Keywords: urgency, car seat, regulation, roa
KONSEPTUALISASI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA TRANSAKSI E-WALLET LINTAS NEGARA
No full textNur Hafidha Agustamalia, Djumikasih, Diah Pawesti Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada transaksi E-Wallet lintas Negara, serta bagaimana konseptualisai Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada transaksi E-wallet lintas Negara berdasarkan perbandingan hukum di Indonesia dengan Negara Amerika. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis berangkat melalui pendekatan dengan meneliti teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diapakai oleh kedua Negara yang digunakan dalam perbandingan. Semakin berkembangnya teknologi membuat semakin meningkat pula pemakaian E-wallet sebagai metode pembayaran termasuk diantaranya melibatkan pembayaran lintas Negara sehingga kemudian potensi terjadinya sengketa akan meningkat pula. Indonesia, sebagai Negara melek tekhnologi ikut serta dalam penggunaan metode bayar ini. Namun ketidaklengkapan aturan yang memayungi menjadikan posisi penggunanya lemah perlindungan hukum. Oleh karena itu, memunculkan urgensi mengenai konseptualisasi pengaturan tata cara dan mekanisme Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Transaksi E-Wallet lintas Negara di Indonesia.
Kata Kunci: e-wallet, online dispute resolution, alternatif penyelesaian sengketa, e-commerce
Abstract
This research aims to investigate the regulation regarding Online Dispute Resolution as an alternative dispute resolution in transnational transactions using e-wallets and how this conceptualization applies when compared to what is set forth in Indonesia and America country. This research employed normative-juridical methods and theoretical, conceptual, and statutory approaches that used on both country. Technology development has increased the frequency of the use of e-wallets as a payment method that involves transnational transactions, escalating the likelihood of disputes. Indonesia as on of the country that technologically educated took a part to applied this as one of the payment method. Unfortunately, the legal vacuum that happened in Indonesia, put the user with no legal protect which make them as the weakest part on the process of online payment. This issue confirms the importance of the regulation and the mechanism of online dispute resolution as an alternative dispute resolution over transnational transactions using e-wallets in Indonesia.
Keywords: e-wallet, online dispute resolution, alternative dispute resolution, e-commerc
KEGAGALAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA TANGERANG SELATAN DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG SELATAN)
No full textReisha Chika Maharani, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan suatu aturan atau norma yang memiliki fungsi untuk mengatur segala perilaku manusia di dalam masyarakat secara umum dan memiliki tujuan untuk tidak merugikan kepentingan umum.Didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan secara restoratif yang dilaksanakan dengan cara diversi. Seperti yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan, terdapat 6 (enam) perkara anak yang gagal dilakukan diversi yang selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan lalu berhasil dilakukan diversi di tahap penuntutan. Dari permasalahan tersebut penulis akan menganalisis faktor yang menyebabkan diversi tersebut gagal dilakukan di tahap penyidikan, serta menganalisis apakah upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kegagalan diversi pada tahap penyidikan dan penuntutan sudah sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa alasan yang menyebabkan diversi gagal dilakukan di tahap penyidikan karena beberapa faktor yang berberda-beda seperti faktor keluarga, masyarakat serta faktor aparat penegak hukum nya. Selain itu ternyata implementasi diversi pada Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan tidak sepenuhnya mengacu pada prinsip perlindungan anak.
Kata Kunci: Diversi, Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan, Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan
Abstract
Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that Indonesia is the state of law. Moreover, law serves as a set of rules or norms functioning to regulate human behavior in society to ensure that public interest is not injured. Law Number 11 of 2012 concerning Judicial System of Juvenile Crime asserts that this system upholds restorative justice in juvenile crime, which may take into account diversion. In Sub-Regional Police Department in South Tangerang city, for example, four cases of criminal offenses by children did not appropriately get the diversion at the stage of prosecution. This research aims to analyze the contributing factor of this failure and whether measures are taken to avert this failure comply with the principle of child protection. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches with the data obtained from library research and interviews. Primary and secondary data were analyzed using qualitative-descriptive technique. The research results reveal that this failure was caused by several factors, including family, public, and law enforcement. Moreover, the implementation of diversion in the police department concerned did not fully comply with the principle of child protection.
Keywords: Diversion, Sub-Regional Police Department of South Tangerang City, the District Prosecutor General Office of South Tangerang Cit
RATIO DECIDENDI HAKIM TERKAIT PEMBERIAN CESSIE SEBAGIAN DALAM HAL ADANYA PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
No full textSiti Rasya Salsabila, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan putusan hakim terkait pemberian cessie sebagian dalam hal adanya permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini mengangkat kasus perkara nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst, kasus perkara nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg, dan kasus perkara nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst yang mana pada putusan hakim tersebut terdapat putusan yang setuju dan mengabulkan permohonan dengan adanya cessie sebagian dan ada yang tidak setuju dan menolak permohonan dengan adanya cessie sebagian. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaturan mengenai pemberian cessie sebagian dalam hal adanya permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?, (2) Bagaimana ratio decidendi hakim terkait pemberian cessie sebagian dalam hal adanya permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Adapun dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu dengan teknik penafsiran sistematis. Pada penelitian ini menemukan bahwa tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai cessie sebagian dalam hal adanya permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga pada praktiknya terdapat ketidakseragaman hakim dalam putusan-putusan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan cessie sebagian.
Kata Kunci: Cessie, Cessie Sebagian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Abstract
This research aims to investigate different judicial decisions regarding cessie in the case of the application for bankruptcy and the suspension of debt payment obligations. With normative-juridical methods and statutory and case approaches, this research particularly studies the Decisions Number 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst, Number 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg, and Number 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/Pn.Niaga.Jkt.Pst in which the judge\u27s decision contained a decision that agreed and granted the application with a partial cessie and some disagreed and rejected the application with a partial cessie. The formulation of the problem in this study is: (1) What are the arrangements regarding the granting of partial cessie in the event of bankruptcy applications and postponement of debt payment obligations in the laws and regulations on bankruptcy and postponement of debt payment obligations?, (2) What is the ratio decidendi of judges regarding the granting of partial cessies in the event of bankruptcy applications and postponement of debt payment obligations?. Research data were obtained from library research and analyzed based on systematic interpretation. The research results reveal that there are no regulations regarding partial cessie as in the application for the suspension of debt payment obligations, thus leading to irrelevance between the decisions regarding the suspension and partial cessie.
Keywords: Cessie, Partial Cessie, Suspension Of Debt Payment Obligation
EFEKTIVITAS PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PENDAFTARAN MEREK PADA INDUSTRI RUMAH TANGGA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (STUDI LAPANG DI KELURAHAN SALAKAN, KECAMATAN TINANGKUNG BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH)
No full textSrikandi Robiatul Crushtyranny, Diah Pawestri Maharani, Zora Febriena Dwithia
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta faktor penghambatnya dan langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan pendaftaran merek pada industri rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini juga mengkaji langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pendaftaran merek dan kurangnya pembinaan industri dalam negeri mengenai manfaat dan mekanisme pendaftaran merek. Di lain hal, penulis juga mengkaji kebijakan upaya pemerintah dalam menghadapi hambatan terhadap pendaftaran merek pada industri Rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah serta metode penelitian di atas, menunjukkan bahwa industri dalam negeri di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan belum menyadari pentingnya merek dan pendaftaran merek bahwa hingga saat ini pelaku industri rumah tangga di Kabupaten Banggai Kepulauan belum mengetahui pentingnya merek dan pendaftaranya dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat, sedangkan dari pihak pemerintah sendiri mash belum mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas setempat.
Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, merek, industri rumah tangga
Abstract
This research aims to analyze the effectiveness of Article 3 of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the impeding factors in the matter and measures taken to implement the registration of trademarks in domestic industries in Banggai Islands regency, the Provincial Island of Central Sulawesi. This research employed empirical-juridical methods and a qualitative approach. Furthermore, this research also studies the measures taken by the government to cope with the issue of trademark registration and the lack of guidance domestic industries on the benefit and mechanism of trademark registration. The research results reveal that domestic industries in the Regency of Banggai Islands regency are not aware of the importance of trademarks and registration due to the absence of information dissemination from the local government, while the government per se is also not aware of its primary tasks and the function of each department in the local area.
Keywords: intellectual property rights, trademark, domestic industr
EFEKTIVITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MALANG)
No full textTsani Nauvaldi, Muktiono, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, namun masih didapati adanya pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikarenakan adanya faktor yang menghambat, yaitu kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sosio-legal, dengan pendekatan case approach. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah dalam bentuk analisis prespektif dengan analisis kualitif. Teknik analisis prespektif dengan dasar analisis kualitatif digunakan dengan cara melihat ketentuan peraturan manajemen aparatur sipil negara dan data kualitatif dari masalah yang timbul akan dianalisis mendalam dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan teori-teori kepustakaan hingga diperoleh kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa mengenai Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara masih didapati adanya ketidaksesuaian dengan peraturannya karena terhambat oleh faktor hambatan.
Kata Kunci: efektivitas, pendidikan dan pelatihan kinerja pegawai, manajemen aparatur sipil negara
Abstract
This research aims to investigate the effectiveness of education and training to help boost employees’ performance according to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning the Management of State Civil Apparatuses, but to some extent, this matter is found not in line with the current regulation, especially Article 203 paragraph (4) of Government Regulation Number 11 of 2017 due to some impeding factors such as a lack of human resources. This research employed socio-legal and case approaches. Data were obtained from observation and library research, and they were further analyzed using prescriptive and qualitative analysis. The perspective analysis is carried out by looking at the provision of the regulation concerning state civil apparatus management, while the qualitative analysis looks at the emerging issue that is analyzed according to legislation and literature theories to reach a conclusion. The research reveals that there has been irrelevance in the effectiveness of education and training to boost employees’ performance according to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning State Civil Apparatuses due to the impeding factor concerned.
Keywords: effectiveness, education and training to boost employees’ performance, the management of state civil apparatuse
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBATALKAN PENETAPAN TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI)
No full textAndrew Daniel Parsaoran, Prija Djatmika, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam praktek peradilan di Indonesia, seringkali suatu perkara pidana tidak bisa terselesaikan karena tidak ada atau kurangnya saksi, maka seringkali perkara pidana tersebut tidak dapat diselesaikan dengan tuntas. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwasanya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolah keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanknya. Ada kecenderungan saksi memiliki nilai lebih dibanding dengan alat bukti lainnya. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan “keterangan saksi” yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Ada relevansi yang kuat di antara hadirnya Justice Collaborator dengan pengungkapan sebuah perkara pidana. Akan tetapi, meskipun demikian selalu saja para individu itu yang paling menderita – dari keadaan yang tidak dapat dipercayai atau dipercayakan, dari runtuhnya rasa percaya diri, dari pelecehan, dari intimidasi, dari direndahkan secara terang-terangan atau disiksa.
Kata Kunci: justice collaborator, pertimbangan hakim, tindak pidana korupsi
Abstract
Some cases are left unfinished in court simply because the number of witnesses needed does not suffice. Article 183 of Criminal Code Procedure implies that judges cannot deliver a verdict against a defendant unless there are at least two valid pieces of evidence proving that a crime has taken place and the defendant is the party that must be held liable for the offense committed. However, some believe that the involvement of witnesses weighs more value than the presentation of other pieces of evidence. From the stage of investigation to presenting evidence before judges, the standing of witnesses is considered vital since their presence serves as a determining factor in the success of revealing a case. This is also because what witnesses testify can serve as evidence in a case, as their testimonies are the primary pieces of evidence among five valid pieces of evidence as mentioned in Article 184 of Criminal Code Procedure. Obvious relevance is established between the presence of a justice collaborator and the disclosure of a criminal case. However, the individuals concerned are often harmed by unreliable conditions or because of disappearing confidence due to harassment, intimidation, humiliation, and torture.
Keywords: justice collaborator, judicial consideration, corruption as a crim
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN MENGENAI ORGAN KOMISARIS PADA PERSEROAN PERSEORANGAN
No full textSatia Pungkasandi, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan dalam skripsi ini adalah berkaitan dengan pentingnya pengawasan yang harus dilakukan oleh komisaris terhadap perseroan, maka dalam hal ini terjadi kekaburan hukum yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan Pasal 8 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan, Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha UKM. Konteks kekaburan di dalam pasal tersebut karena terdapat perbedaan makna dan interprestasi terkait dengan pengaturan organ komisaris di dalam perseroan perorangan. Atas permasalahan tersebut adapun rumusan masalah ini adalah Bagaimana Pengaturan Organ Perseroan Perorangan Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan? Bagaimana Pemenuhan Kepastian Hukum Organ Dewan Komisaris Dalam Perseroan Perorangan? Penulisan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menemukan bahwa secara interpretasi sistematis ketentuan mengenai komisaris harus menunjuk kepada UU PT. Namun terdapat multi interpretasi mengenai pengaturan organ komisaris yang hanya menyebutkan mengenai pendiri yang menjadi pemegang saham dan direksi perusahaan. Selain itu, bila mengkaji kepastian hukumnya maka menurut Gustav Radburch dapat tercapai bila terdapat peraturan tertulis dan peraturan tertulis tersebut tidak mengandung unsur kekaburan makna. Dalam hal ini maka peraturan tertulis sudah dipenuhi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 2021 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai perseroan perorangan. Sedangkan bila melihat unsur kedua tersebut maka kekaburan hukum menjadi tercapai sebab banyaknya interpretasi terhadap pasal tersebut.
Kata Kunci: perseroan perorangan, kepastian hukum, kekaburan hukum
Abstract
This research studies the essence of supervision given by the commissariat over an individual. Specifically, there is the vagueness of norm in Article 7 Paragraph (2) letter g and Article 8 Paragraph (2) letter g of Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Authorized Capital, Registration, Establishment, Alteration, and Dismissal of a Company that Meets the Criteria of Small and Medium Size Enterprises. The vagueness of the norm concerned departed from different meanings and interpretations in the regulation made by the commissariat organ within an individual company. Based on this issue, this research aims to investigate the regulation of an individual company as an organ in the legislation and the fulfillment of legal certainty of a commissariat organ in an individual company. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed and the analysis result reveals that the interpretation of the systematic provision regarding commissariat should refer to Law concerning Limited Liability Companies. However, misinterpretation arises regarding the regulation governing commissariat organ only mentioning that only the founder and company director can serve as a shareholder. Moreover, legal certainty, according to Gustav Radburch, could be achieved if there are written regulatory provisions that do not bear any vagueness of norm. In this case, the provisions have been fulfilled by the issuance of Government Regulation Number 8 of 2021 and the Law concerning Limited Liability Companies governing individual companies. Based on the second element, multi-interpretations of the article concerned may lead to the vagueness of the law.
Keywords: individual company, legal certainty, the vagueness of the la
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DARI PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG MALAYSIA)
No full textGendis Afina Turfa Kusumonegoro, Prija Djatmika, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pembuktian terbalik merupakan pembuktian yang beban pembuktiannya di bebankan kepada terdakwa. Pembuktian terbalik di Indonesia terdapat dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana gratifikasi. Pembuktian terbalik di Indonesia tetap mendahulukan hak terdakwa sehingga dibutuhkan batasan nilai suap dalam pembuktian. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui rasio legis latar belakang pembuat undang-undang menentukan nilai pembuktian terbalik yaitu Rp 10.000.000,00 atau lebih, mempelajari lebih lanjut mengenai pembuktian terbalik, dan membandingkan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dengan negara lain yaitu Malaysia. Pembuktian terbalik merupakan upaya luar biasa untuk tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Perbandingan yang dilakukan dengan negara Malaysia dikarenakan Indonesia urutan sebagai negara terkorupsi masih dibawah Malaysia. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan ini melalui pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Yaitu adalah cara yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif atau dengan pendekatan kepustakaan guna mendapatkan jawaban dan konklusi yang komprehensif mengenai pembuktian terbalik sebagai penyelesaian tindak pidana gratifikasi dalam perspektif keadilan hukum.
Kata Kunci: pembuktian terbalik, Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, perbandingan dengan Malaysia
Abstract
The shifting burden of proof requires the defendant to provide evidence. This type of proof provision in Indonesia is governed under Article 12B of Law Number 20 of 2001 concerning Gratuities. Such a proof provision prioritizes the right of the defendant, meaning that it requires the limit of the value of the bribe in providing the evidence. This research aims to investigate the ratio legis of the lawmaking to determine the value in this proving which reaches Rp. 10,000,000 or more, delve into the shifting burden of proof and compare it with that in Malaysia. The shifting burden of proof is an extraordinary attempt for an extraordinary crime like corruption. This comparison with Malaysia is simply because Indonesia ranks below Malaysia in corruption. This research employed normative-juridical methods to study the principles and norms of positive law in Indonesia and the library approach to get comprehensive answers and conclusions regarding this shifting burden of proof to settle the gratuity from the perspective of legal justice.
Keywords: shifting burden of proof, Article 12B of Law Number 20 of 2001, a comparison between Malaysia and Indonesi
PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN BANGKALAN PASCA BERLAKUNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN)
No full textBadril Riza, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji mengenai Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kabupaten Bangkalan Pasca berlakunya Online Single Submission. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Sosio Legal. Hingga saat ini Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Bangkalan menjelaskan bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi, persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko. Banyaknya pelaku usaha dibidang perikanan yaitu tambak udang yang ada di Kabupaten Bangkalan namun tidak semua telah memiliki legalitas dalam melakukan kegiatan usahanya. Padahal untuk mendapatkan legalitas saat ini dipermudah dengan adanya Sistem yang terintegrasi secara elektronik atau biasa di sebut dengan Online Single Submission OSS.
Kata Kunci : Pelaksanaan Hukum, Perizinan Berbasis Risiko, Online Single Submission
ABSTRACT
This research studies the implementation of Article 3 of Regent’s Regulation of Bangkalan Number 45 of 2021 concerning Risk-Based Business Permit in the Regency of Bangkalan following the application of Online Single Submission. This is a socio-legal study revealing that Article 3 of Regent’s Regulation has not been effectively efficient. This Article requires businesses to have risk-based permits, contrary to the reality that most fish farmers especially those cultivating prawns in their ponds without legal permits. On the other hand, accessing the permit process is no longer complicated because of the online single submission (OSS) system.
Keywords: Risk-Based Permit, Online Single Submissio