Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT SEBAGAI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENYIARAN BERITA BOHONG (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)
No full textDonna Tri Putra Dewa, Abdul Madjid, Eny Harjati.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail : [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rumah Sakit sebagai Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana sebagaimana Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim serta untuk mengetahui dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Rumah Sakit Ummi Bogor sebagai Korporasi. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknis interpretasi sistematis. Pada kasus yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ummi Bogor sebagai Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana, dikarenakan dalam kasus tersebut tindakan RS Ummi Bogor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dasar hukum yang dapat dikenakan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap RS Ummi Bogor sebagai Korporasi adalah Pasal 104 ayat (4) huruf c UU PT, Keputusan WaliKota Bogor No: 900.45-282 Tahun 2020, SE Kemenkes No.HK.02.02/I/1116/2020, serta Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Dengan demikian, RS Ummi Bogor sebagai korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dijatuhi sanksi pidana.
Kata kunci: Rumah Sakit, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penyiaran Berita Bohong
Abstract
This research aims to find out whether a hospital established as a corporation can be held liable for a criminal offense as set forth in Decision Number 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim and the legal basis that can be referred to in imposing a criminal sanction on the case of Ummi hospital as a corporation in Bogor. This research employed normative juridical methods and statutory and case approaches. The research data consisted of primary, secondary, and tert
PENERAPAN PASAL 12 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA TERHADAP BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
No full textFiny Aribah Saniyah, Lutfi Effendi, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail : [email protected]
ABSTRAK
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberikan penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko seperti apa yang telah disebutkan dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Hal ini dilakukan karena kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, sehingga menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar dan korban jiwa yang akibat bencana yang terjadi di Kota Malang. Disamping itu dalam menyikapi kebencaan masyarakat ikut turut serta dalam upaya pengurangan risiko karena masyarakat memiliki peran penting dalam mengurangi risiko tentunya di wilayahnya masing- masing sehingga harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak karena bencana merupakan urusan semua pihak dan agar masyarakat memiliki rasa budaya sadar bencana. Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Sosio Legal, dimana penerapan pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 yang akan diteliti, kemudian pendekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran masyarakat dan peran Pemerintah Daerah kota Malang dalam penanggulangan risiko bencana. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut menghasilkan bahwa pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum sepenuhnya berjalan secara efektifi dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang kebencanaan.
Kata Kunci : Penanggulangan Bencana, Pengurangan Risiko, Penerapan.
ABSTRACT
This research aims to investigate the comprehensive implementation of disaster management that shifts from a conventional emergency response approach to a new perspective. This perspective is more focused on arranging all aspects of disaster management and risk reduction as outlined in Article 12 paragraph (2) of Regional Regulation of Malang City Number 1 of 2017 concerning Disaster Management. Disaster takes place every year and incidence keeps rising, resulting in major losses and taking victims. Minimizing the risk takes the responsibility of all people in each area, and, thus, it has to be understood and implemented by all parties. This research employed socio-legal methods by studying the implementation of Article 12 Paragraph (2) of Regional Regulation of Malang City Number 1 of 2017. These methods were used to investigate the role of the society and the Regional Government of Malang city in disaster risk management. The research results reveal that Article 12 Paragraph (2) has not been effectively implemented because some factors in the effectiveness theory introduced by Soerjono Soekanto are not fulfilled due to some issues coming from the Disaster Management Body and the members of the public with limited knowledge of disasters.
Keywords: disaster management, risk reduction, implementatio
PELAKSANAAN PEMBUKTIAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI MUTILASI (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
No full textTeresa Widi Ikasari, Bambang Sugiri, Faizin Sulistio.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi yaitu kasus yang terjadi di Pasar Besar Kota Malang. Pada kasus tersebut menyorot banyak perhatian publik, dimana jaksa penuntut umum dianggap gagal membuktikan dakwaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sugeng. Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang penuntutan mengalami kendala dalam hal pembuktian tindak pidana tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, jenis data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari Kejaksaan Negeri Malang, lalu terdapat jenis data sekunder yaitu data dari hasil studi kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis mendapat hasil bahwa pelaksanaan pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Kejaksaan Negeri Malang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian juga didukung dengan adanya barang bukti dari terdakwa terkait tindak pidana yang dilakukan. Dalam hambatan atau kendala-kendala yang ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi yaitu kondisi mayat korban sudah dalam tahap pembusukan, minimnya saksi, dan terdakwa dalam kondisi normal tetapi memberikan keterangan dengan berbohong, berubah-ubah atau tidak relevan, dan tidak logis. Hal tersebut dibuktikan oleh Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu Ahli Spesialis Forensik yang menjelaskan terkait kondisi jenazah korban dan ahli psikologi yang menjelaskan terkait kondisi kejiwaan Terdakwa.
Kata Kunci: Pelaksanaan, Pembuktian, Pembunuhan, Mutilasi, Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri.
Abstract
The murder with dismemberment that took place in Central Market of Malang City has taken the attention of the public. In this case, the public sees that the General Prosecutors fail to prove that this was a premeditated murder committed by Sugeng. The Office of General Prosecutors as the only government institution responsible and authorized to prosecute defendants seemed to have an issue in proving this crime. This research employed socio-juridical methods. The primary data were directly obtained from the Office of the District Prosecutor General in Malang city, while the secondary data consisted of legislation and other relevant regulations regarding the murder cases with dismemberment. The research results reveal that examining proof of the case of the murder with dismemberment concerned is congruent with the provisions of Article 184 paragraph (1) of Criminal Code Procedure, including the testimonies given by witnesses and experts, letters, clues, and the information given by the defendant. The process of examining proof was also supported by the availability of the items of proof used in the murder by the defendant. The problems faced by the general prosecutors in examining the proof involved the conditions where the body was decomposing, the witnesses were insufficient, and the defendant kept telling lies despite his normal condition. The information given by the defendant was irrelevant, inconsistent, and illogical. This was proven by forensic pathologists summoned to the court explaining the condition of the body and a psychologist explaining the mental health of the defendant.
Keywords: Implementation, Proving, Murder, Dismemberment, General Prosecutors, the Office of the District Prosecutor Genera
URGENSI PENGATURAN NORMA PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PERLINDUNGAN KESEHATAN MENTAL PEKERJA DI INDONESIA
No full textWiranto Mustamin, Budi Santoso, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif serta mendalami masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Secara khusus, penelitian ini menyelidiki lebih lanjut tanggung jawab perusahaan terhadap kesehatan mental pekerja karena perlindungan kesehatan mental pekerja belum diatur oleh undang-undang. Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan mendesak akan regulasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap perlindungan kesehatan mental pekerja dan konsep regulasi yang mengatur perlindungan kesehatan mental pekerja di Indonesia. Urgensi pengaturan ini disebabkan oleh dua hal sebagai berikut: pertama, aspek yuridis yang berimplikasi bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki kelemahan dan kekurangan serta belum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan kesehatan mental bagi tenaga kerja dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. sektor. Kedua, alasan sosiologis menyiratkan bahwa kesehatan mental mempengaruhi kesehatan fisik yang dapat membebani keluarga, masyarakat, dan pemerintah, serta merugikan ekonomi nasional dan global. Selain itu, kesehatan mental juga dapat mempengaruhi bottom line bisnis melalui penurunan produktivitas. Tanggung jawab ini dapat melalui dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 dengan menambahkan beberapa gangguan mental yang dialami pekerja seperti kecemasan, kelelahan kerja, dan depresi di samping faktor psikologis sebagai pemenuhan standar persyaratan K3 tenaga kerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 hanya menyebutkan satu gangguan kesehatan jiwa seperti stres. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang dapat diikuti oleh semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.
ABSTRACT
This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches and delved into the issue of security and health of workers. Specifically, this research further investigated the responsibilities of companies for the mental health of employees since the protection of the mental health of workers is not yet governed by any laws.
Departing from the above issue, this research aims to investigate the urgent necessity of the regulation regarding corporate responsibilities for the protection of the mental health of employees and the concept of the regulation governing the protection of the mental health of employees in Indonesia. The urgency of this regulation is due to the following two reasons: first, the juridical aspect implies that the existence of the legislation still has weaknesses and drawbacks and there is no specific regulation regarding the protection of mental health for employees in the Law concerning the employment sector. Second, sociological reason implies that mental health affects physical health which could leave a burden on the family, people, and government, and it disadvantages both the national and global economy. Moreover, mental health could also affect the bottom line of businesses due to plummeting productivity. This responsibility could take into account the revision of the Regulation of the Minister of Labor Number 5 of 2018 by adding some mental disturbance experienced by workers such as anxiety, job burnout, and depression alongside the psychological factors as the fulfillment of the standards of requirements of safety and health at work. The Regulation of Minister of Labor Number 5 of 2018 only mentions one disturbance of mental health such as stress. This research is expected to give an opportunity which all parties could take part in to realize employee well-being.
 
EFEKTIFITAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASURUAN NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG WAJIB BELAJAR MADARASAH DINIYAH (Studi di Kantor Dispendik Kabupaten Pasuruan)
No full textVicar Andika Alif Pratama, Lutfi effendi, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Dalam penulisan jurnal ini penulis akan membahas mengenai Efektifitas peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan yaitu Perbup wajib belajar madin atau madarasah diniyah, dalam jurnal ini penulis akan menganalisis tentang efektifitas perataturan tersebut dalam hal ini perbup no 21 tahun 2016 tentang wajib madin di kabupaten pasuruan sejauh mana peraturan ini efektif berlaku disini penulis juga akan menjabarkan masalah masalah yang menghambat daeripada efektifitas berlakunya undang undang tersebut dan kurangnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penerapan peraturan ini sehingga tidak maksimal serta bagaimana seharusnya upaya agar peraturan Bupati ini Berjalan Seperti yang dikehendaki, madin sendiri adalah system pendidikan non formal yang berfokus pada pendidikan agama Islam dengan fokus pembelajaran pendidikan fiqih, akidah, akhlaq, tauhid, al quran, hadist serta sejarah nabi dang dalam hadirnya pendidikan ini dapat diharapkan untuk meningkatkan karakter maupun sikap mental siwa secara baik serta positif dalam menjalani kehidupan sehari hari, sedangkan permasalahan dalam penerapan perbup ini untuk mencapai efektifnya adalah masalah dari pemerintah yang dalam hal ini pihak pergurag dan masalah lembaha madin kepada pusat, dalam hal ini ada masalah dari dua sisi yang harus segera diatasi dengan kerjasama yang baik, karena merut pusat kekurangan dari pihak madin adalah dalam segi sumberdaya manusia namun menurut lembaga madin kekurangan nya adalah dalam hal anggaran, sedangkan kerjasama yang berkesinambungan sangat diperlukan dalam penerapan peraturan ini dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris yaitu pengkaji pokok bahasan penelitian secara langsung dari data lapangan.
Kata kunci: Efektifitas, Peraturan Bupati, Wajib belajar madin
ABSTRACT
In this article, authors discuss the effectiveness of Pasuruan Regent Regulation concerning Compulsory Education for Madrasah Diniyah. The article focuses on how effective the Pasuruan Regent Regulation is implemented, then authors also explain about the problems that hinder the effectiveness of the regulation. It was caused by the lack of cooperation between government and society in implementing the regulation, so it becomes not optimal. Therefore, it is necessary to formulate about how efforts should be made to generate this Regent Regulation run as desired. Basically, Madrasah Diniyah is a non-formal educational institutions based on Islamic religious education focusing on some subjects, namely fiqh, creed, morality, monotheism (Tauhid), Al-Quran, hadith and the history of the prophet. Through, the existence of this education system, it is expected to improve the character and attitude of students and have the impact positively in living daily life. However, there are some obstacles in implementing the effectiveness of Regent Regulation, namely the obstacle from the government and from internal Madrasah Diniyah, that must be immediately overcome through good cooperation. According to the Central Government, the weaknesess of Madrasah Diniyah is lack of human resources, but from the perspective of Madrasah Diniyah, they need more funding/ budget. Thus, continuous cooperation is very much needed in the implementation of this regulation directly from data in the field.
Keywords: Effectiveness, Regent Regulation, Compulsory Education for Madrasah Diniyah
 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG PATEN DALAM PRAKTIK IMPOR PARALEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
No full textMuhammad Daffa Aditya, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak eksklusif pemegang paten dalam praktik impor paralel berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan yang sesuai terkait dengan perlindungan hak eksklusif pemegang paten dalam praktik impor paralel berdasarkan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum atau norma dimana tidak ditemukan aturan yang jelas mengenai legalitas impor paralel produk paten. Pengaturan yang sesuai terkait dengan perlindungan hak eksklusif pemegang paten dalam praktik impor paralel adalah dengan memperbaharui Pasal 160 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten agar mencakup mengenai legalitas praktik impor paralel selama dilakukan secara sah dan barang yang beredar di pasar domestik harus terbukti relatif lebih mahal dibanding produk serupa yang dijual di pasar internasional, serta Negara pengekspor setidaknya menerapkan doktrin regional exhaustion dalam satu regional dengan Indonesia atau international exhaustion.
Kata Kunci: paten, impor paralel, exhaustion, kekosongan hukum
ABSTRACT
This research aims to analyze the protection of an exclusive right held by patent holders in the practice of parallel import according to Law Number 13 of 2016 concerning Patent and to find out and analyze the proper regulation for the protection of this exclusive right according to Article 160 of Law Number 13 of 2016 concerning Patent. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. primary, secondary, and tertiary data were analyzed according to grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results conclude that there is a legal loophole with the absence of unclear regulatory provisions regarding the parallel import legality of patent products. The recommendation may involve the revision of Article 160 of Law Number 13 of 2016 concerning Patent to cover the legality of parallel import practices regulating that the patent must be given legally and the products distributed across domestic markets must be relatively more costly than similar products sold at an international market. Moreover, exporting countries should at least implement a regional exhaustion doctrine within one regional area of Indonesia or international exhaustion.
Keywords: patent, parallel import, exhaustion, a legal loophol
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA LIQUID KADALUARSA ROKOK ELEKTRIK DI KOTA MALANG
No full textHerda Agung Dwi Christanto, Yenni Eta Widyanti, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai kekaburan hukum pada kegiatan jual beli suatu produk khususnya pada kegiatan jual beli produk rokok elektrik di Kota Malang, yang dimana masih belum terimplementasi pasal 4 huruf a undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan masih ditemukannya pelaku usaha toko rokok elektrik yang masih menjual liquid lawas ke konsumen dan masih belum adanya upaya yang konkret dari pihak Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan peneliti di Kota Malang dengan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis serta didukung adanya bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, maka jawaban atas permasalahan diatas yakni masih belum terlaksananya pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena masih banyak pelaku usaha yang masih menjual liquid lawas kepada konsumen, dengan tidak terlaksananya pasal tersebut pihak dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kota malang dikarenakan adanya beberapa hambatan dan masih belum adanya upaya secara kongkret dari pihak dinas untuk mengawasi secara khusus.
Kata Kunci: Rokok Elektrik, Liquid Rokok Elektrik, Perlindungan Konsumen
ABSTRACT
This research studies the vagueness of norms in the marketing of electronic cigarettes in Malang city, where Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has not been implemented and some shops still sell outdated electronic cigarette liquid to consumers. There have not been any obvious measures taken by the Agency of Cooperatives, Industries, and Trades of Malang city. This research took place in Malang city using an empirical method and socio-juridical approaches. The data sources were taken from both primary and secondary materials. The research results reveal that the sale of expiring liquid for electronic cigarettes represents the lack of the implementation of Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This presents problems for the related agency in Malang and there have not been any concrete measures taken by the agency to conduct supervision.
Keywords: electronic cigarettes, electronic cigarette liquid, consumer protectio
URGENSI PENGATURAN LARANGAN MONETISASI DATA PRIBADI OLEH PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
No full textGavrila Rohani Gultom, Hanif Nur Widhiyanti, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah monetisasi data pribadi kependudukan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, termasuk dalam pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, menganalisis urgensi pengaturan larangan monetisasi data pribadi oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan membuktikan bahwa monetisasi data pribadi kependudukan oleh Kemendagri dengan dalih guna verifikasi administrasi kependudukan, bukanlah merupakan bentuk dari “demi kepentingan umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU PDP. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran futuristik. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa monetisasi data pribadi oleh Pemerintah yang tidak diatur di dalam UU PDP merupakan tindakan yang termasuk ke dalam Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PDP dan pemrosesan data pribadi kependudukan oleh Kemendagri bukanlah demi kepentingan umum, melainkan sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Oleh karena itu, Pemerintah sudah semestinya menjadi wajib untuk tunduk kepada persyaratan yang berlaku, terutama pemberitahuan dan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.
Kata Kunci: data pribadi, monetisasi, pemrosesan data pribadi, kepentingan umum, persetujuan, perbuatan melawan hukum
ABSTRACT
This research aims to analyze whether the monetization of personal data by the Ministry of Home Affairs is categorized as data processing as governed in Article 16 of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, analyze the urgency of the regulation regarding the proscription of monetization of personal data by the government concerned as in Law Number 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data, and prove that monetizing personal data by the government for verification of population administrative data is not for public interest as governed in Article 15 of Law concerning Personal Data Use. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and futuristic interpretations. The research results reveal that monetization in this context as governed by Personal Data Use Law is categorized as an act of data processing specifically set forth in Article 16 of the Law concerned. Data processing as done by the Ministry of Home Affairs is not for the public interest, but it is rather deemed to be a tort as governed in Article 1365 of the Civil Code. Therefore, the government, in this case, must comply with current terms and conditions, especially in terms of the notification and the consent of data owners.
Keywords: personal data, monetization, personal data processing, public interest, agreement, tor
ANALISIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK) SAHAM ATAS DIBERLAKUKANNYA FORCED DELISTING EMITEN
No full textNabila Islamiati Pasha, Sihabudin, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawjaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 mewajibkan emiten yang forced delistin di BEI untuk buyback saham yang beredar di publik yang mana hal tersebut pada peraturan sebelumnya yakni keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004, hanya diwajibkan bagi emiten yang akan melakukan voluntary delisting. Dengan adanya faktor eksternal seperti pandemi yang mempengaruhi keuangan perusahaan, kewajiban buyback tidak benar-benar dapat dilakukan karena perusahaan tersebut tidak memiliki dana. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, penulis memiliki 2 rumusan masalah, yaitu Bagaimana analisis Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep- 308/BEJ/07-2004 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 terkait kewajiban Pembelian Kembali (buyback) saham oleh emiten yang diberlakukan forced delisting? Dan Bagaimanakah pengaturan yang tepat terkait kewajiban pembelian kembali (buyback) saham akibat forced delisting yang mencerminkan keseimbangan kepentingan investor dengan emiten?. Metode penilitian yang digunakan penulis adala penelitian yuridis-normatif karena fokus penelitian ini adalah menganalisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang penyelenggaraan di bidang pasar modal.
Dari hasil analisa, penulis mendapatkan hasil bahwa kewajiban buyback dalam forced delisting emiten tidak benar-benar dapat dilakukan karena banyak emiten yang tidak memiliki saldo kasnya lagi dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) UUPT yang mengatur terkait kebolehan perusahaan untuk melakukan buyback. OJK dapat meninjau kembali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04.2021 khususnya terkait kewajiban buyback saham dalam mekanisme forced delisting emiten sehingga menjadi peraturan yang mencerminkan keseimbangan bagi pihak investor dan emiten.
Kata Kunci: forced delisting, buyback, investor, emiten
ABSTRACT
The Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as OJK) requires forced delisting issuers to buy back shares circulated in public, while, formerly, the Director of Jakarta Stock Exchange Number Kep308/BEJ/07-2004 imposed this rule only on issuers who were about to perform voluntary delisting. Due to the pandemic as an external factor, the buyback cannot be performed because the companies concerned do not have funds. Departing from this problem, this research aims to investigate these two research problems regarding the analysis of the Decree of the Director of Jakarta Stock Exchange Number kep- 308/BEJ/07-2004 and the Regulation of OJK Number 3/POJK.04/2021 regarding share buyback by forced delisting issuers, and the regulation regarding buyback requirement due to forced delisting state that represents the harmony between the interest of investors and that of issuers. This research employed normative-juridical methods to investigate the Regulation of OJK Number 3/POJK.04/2021 concerning Administration in the Capital Market.
The research results conclude that buyback for forced delisting issuers cannot be performed since issuers often do not have any cash balance, and this condition contravenes Article 37 paragraph (1) of Limited Liability Law that governs the possibility of a company to do a buyback. The OJK can review the Regulation of OJK, especially regarding the requirement to buy back shares in the mechanism of forced delisting issuers, so that it can assure a regulation that fosters the harmony between investors and issuers.
Keywords: forced delisting, buyback, investors, issue
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN KEBIRI KIMIA PADA PUTUSAN NOMOR 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk
No full textAnugrah Sudrajat Novianto Widya Utama, Prija Djatmika, Faizin Sulistio
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penegakan hukum pidana nasional berusaha mengoptimalkan sanksi pidana berupa pidana tambahan kebiri kimia. Penambahan ini sebagai upaya untuk menekan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Ratio decidendi yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjkt dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg adalah di dalam Putusan Pengadilan Mojokerto, Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa dapat diaktegorikan sebagai predator seksual terhadap anak, oleh karena itu kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan untuk mengekang kecenderungan (hasrat) Terdakwa untuk melakukan perbuatan (tindak pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual terhadap Anak. Sedangkan pertimbangan Hakim yang tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia adalah karena tindakan kebiri kimia baru dapat diterapkan segera setelah Terpidana menjalani pidana pokok. Apabila Terdakwa dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak memungkinkan tindakan kebiri dapat dilaksanakan. Teknis pelaksanaan eksekusi pidana kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 70 Tahun 2020 disebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2) PP No. 70 Tahun 2020 dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Kata Kunci: Disparitas, Ratio Decidendi, Putusan Hakim, Kebiri Kimia
ABSTRACT
Criminal law enforcers at a national level are attempting to optimize criminal sanctions by adding chemical castration as a sanction. This addition is intended to minimize sexual violence against underage children. The ratio decidendi in the District Court Decision of Mojokerto Number 69/Pid.Sus/2019/Pn.Mjkt and District Court Decision of Bandung Number 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg is that in the former court decision, chemical castration was imposed as a sanction simply because the defendant was categorized as a sexual predator to the child. Thus, this castration was intended to isolate the lust of the defendant and stop him from committing sex crimes against a child. Another reason that stops judges from implementing this sanction is that castration can be given after the primary sanction is imposed. If, for example, a defendant is sentenced to death or life imprisonment, chemical castration is impossible to apply. The imposition of chemical castration is regulated in Article 6 of Government Regulation Number 70 of 2020, mentioning that chemical castration involves clinical examination, conclusion, and execution. The execution of the court decision as intended in Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Government Regulation Number 70 of 2020 is based on the order of prosecutors after the coordination with a ministry responsible for the administration of health, the ministry responsible for legal affairs, and the ministry responsible for social governmental affairs.
Keywords : disparity, ratio decidendi, court decision, chemical castratio