Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PENGATURAN KEWAJIBAN PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA)
No full textFirda Amalia Salsabila, Shinta Hadiyantina, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perbandingan pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi pengaturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia untuk menemukan pengaturan dan konsep yang ideal terkait pencatatan perkawinan bagi Hukum Administrasi di Indonesia. Dimana penelitian ini memberikan pendapat bagi konsep ideal pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini dilakukan karena masih terdapat permasalahan hukum dikarenakan disebutkan bahwa penduduk wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan, karena dalam pasal sebelumnya disebutkan wajib melaporkan dan juga tidak terdapat sanksi administrasi yang diatur apabila masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan ataupun tidak melakukan pelaporan pencatatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya terdapat pengaturan sanksi administrasi apabila masyarakat melampaui batas waktu pelaporan pencatatan penting. Dengan maraknya isu perkawinan tidak tercatat dan akibat hukum yang terjadi bagi istri maupun anak yang terikat dalam perkawinan tidak tercatat, maka perlu pengkajian ulang terkait pencatatan perkawinan dalam ranah Administrasi Kependudukan, bukan hanya dalam aspek perdata. Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dimana perbandingan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang akan diteliti, kemudian pendekatan perundang-undangan dan perbandingan mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan kewajiban pencatatan perkawinan di Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut menghasilkan bahwa masih terdapat ketidaklengkapan hukum dikarenakan disebutkan bahwa penduduk wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan, karena dalam pasal sebelumnya disebutkan wajib melaporkan dan juga tidak terdapat sanksi administrasi yang diatur apabila masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan ataupun tidak melakukan pelaporan pencatatan perkawinan.
Kata Kunci : Pengaturan, Kewajiban, Pencatatan Perkawinan
ABSTRACT
This research aims to identify the comparison between the regulatory provisions of marriage registration according to population Administration Law in Indonesia and Malaysia and find the ideal concept and regulation of marriage registration for the administrative law in Indonesia. This research gives a notion for the ideal concept of marriage registration in Indonesia according to what is mentioned in Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration recalling that there are some issues where people are required to register their marriage as mandated by the Article. The previous article mentioned this requirement but not the sanctions imposed on those not reporting and registering their marriage. Population Administration Law only regulates administrative sanctions in case of the expiry period of important registration. Amidst the growing trend of unregistered marriage and the legal consequences affecting wives or children from an unregistered marriage, there should be reviews of studies on marriage registration within the scope of population administration and it should go beyond civil aspects. This research employed normative-juridical methods that took the comparison of the law concerning population administration according to the comparative approach and statutory approach, aiming to figure out the comparison between the law governing marriage registration in Indonesia and that of Malaysia. The research results reveal that there is a legal loophole in the matter since the previous article only mentioned the obligation to report and register marriage but without mentioning the sanctions imposed in case of failure to register a marriage.
Keywords: regulation, obligation, marriage registratio
REINTEGRASI SOSIAL SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
No full textHamitha Puji Esjihara, Nurini Aprilianda, Ladito Risang B.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat permasalahan terkait Reintegrasi Sosial sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. Pemilihan tema bahasan ini dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan hukum tentang Reintegrasi Sosial di Dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Padahal, Reintegrasi Sosial merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi hak pemulihan yang dimiliki korban kekerasan seksual. Sebagai Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah: 1. Apakah makna reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS? 2. Bagaimana pengaturan reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual yang berkeadilan di masa mendatang?. Hasil penelitian pada skripsi ini, peneliti melakukan pemaknaan terhadap kata reintegrasi sosial yang disebutkan dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta melakukan perbandingan dengan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban Negara Republik Korea Selatan yang mana didapatkan jawaban bahwasanya dengan adanya kekaburan hukum terhadap makna reintegrasi sosial di pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu diadakannya penambahan definisi di bagian bab penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS serta Dibentuk Peraturan Pemerintah terkait tata cara pelaksanaan reintegrasi sosial sebagai upaya pemenuhan hak pemulihan korban kekerasan seksual agar pelaksanaan reintegrasi sosial memiliki kepastian hukum dan dapat dijalankan demi mengembalikan korban kekerasan seksual ke keadaan semula.
Kata Kunci: Reintegrasi Sosial, Hak Pemulihan, Korban kekerasan Seksual
ABSTRACT
This research studies the issue of social reintegration as a measure to fulfill the rights to recovery of the victims of sexual violence. This research topic departed from the vagueness of norms regarding social reintegration as in Article 70 paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence as a Crime. social reintegration is a measure that must be taken to fulfill the rights to recovery for the victims of sexual violence. Departing from this issue, this research investigates two problems: 1. What is the definition of social integration as a measure to fulfill the rights to recovery for the victims of sexual violence? 2, how is social reintegration in this context regulated in a just way in the time to come? This research principally gives a definition of social reintegration as mentioned in Article 70 paragraph (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence as a Crime and the protection for the victims in the Republic of South Korea. The research results reveal that amidst the vagueness of norm, the meaning of social reintegration in Article 70 paragraph 1 of Law Number 12 of 2022 needs to be added with another definition in the elucidation chapter of Law Number 12 of 2022. Moreover, Government Regulation concerning the procedures of social reintegration as a measure to fulfill the rights to recovery for the victims of sexual violence needs to be made to assure legal certainty and to recover the conditions experienced by the victims.
Keywords: social reintegration, rights to recovery, victims of sexual violenc
URGENSI PENGATURAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KOMPENSASI BAGI PEMILIK CAGAR BUDAYA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
No full textKadek Feby Sri Pratiwi, Shinta Hadiyantina, Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis terkait kekosongan hukum dalam pengaturan secara teknis berupa Peraturan Walikota terkait pemberian insentif dan kompensasi cagar budaya di Kota Denpasar. Penelitian dengan jenis yuridis normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan dianalisis melalui interpretasi gramatikal, ekstensif, dan sosiologis untuk dapat mengkaji sistem hukum yang berlaku, baik secara normatif dan empiris, serta dapat melakukan pemecahan masalah atas isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat mengakomodir secara optimal ketentuan terkait pemenuhan hak insentif dan kompensasi yang dimiliki pemilik cagar budaya. Kemudian, Pemerintah Daerah Kota Denpasar memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sesuai kompetensi daerahnya, yaitu melalui pembentukan Peraturan Walikota terkait tata cara pemberian insentif dan kompensasi bagi pemilik cagar budaya di Kota Denpasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi. Sehingga, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai dan terlaksana bagi seluruh pihak, baik bagi masyarakat dan juga Pemerintah Kota Denpasar.
Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Insentif dan Kompensasi Cagar Budaya, Peraturan Walikota
ABSTRACT
This research aims to analyze the legal loophole in Mayor Regulation concerning the provision of incentives and compensation of cultural heritage in Denpasar city with normative juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data were analyzed based on grammatical, extensive, and sociological interpretation techniques to study the current legal systems both normatively and empirically. It is expected that the problems studied could be resolved. The research results reveal that the current legislation has not been able to optimally accommodate the provision regarding the provision of incentives and compensation as the rights of cultural heritage owners. The local government of Denpasar city has the authority to set a regulation that fits the regional competence according to the Mayor Regulation concerning the procedures of providing incentives and compensation for cultural heritage owners in Denpasar city to fill the legal loophole. This is all intended to allow for reaching the objectives of legal certainty, justice, and legal significance for the sake of all parties, including the members of the public and the local government of Denpasar city.
Keywords: Legal Loophole, Incentive and Compensation Given to Cultural Heritage, The Mayor Regulatio
KAJIAN YURIDIS MENGENAI BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN UMRAH (FIRST TRAVEL)
No full textMuti’ah Yustikasari, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada kasus First Travel ini terjadi kesalahan penangananan terhadap aset sitaan. Menurut Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Aset-aset tersebut menjadi barang rampasan negara yang artinya tidak dikembalikan kepada jemaah melainkan jadi rampasan negara. Aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak jamaah First Travel yang tertipu dari promo umrah bodong tersebut. Pada perkara ini, negara tidak mengalami kerugian sehingga putusan tersebut dinilai salah jalur. Pada perkara ini seharusnya dalam memutus suatu putusan hakim melihat dari sisi korban. Perlindungan hukum kepada korban atas kerugian yang terjadi khususnya dalam perkara penipuan sudah selayaknya harus menjadi pertimbangan hakim, hal ini yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan aset rampasan negara yang dapat memenuhi perlindungan hukum terhadap korban khususnya dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh agen penyedia layanan umrah. Penulis hendak mengkaji terkait dengan kedudukan aset sitaan yang menjadi barang ranpasan negara dalam hukum positif Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap korban penipuan khususnya dalam perkara first travel yang dapat menjamin rasa keadilan bagi korban. Sehingga penulis merumuskannya dalam judul penelitian yakni Kajian Yuridis Mengenai Barang Rampasan Negara Dalam Upaya Perlindungan Korban Penipuan Perusahaan Penyedia Layanan Umrah (First Travel).
Kata Kunci: Barang rampasan Negara, Perlindungan korban penipuan, Perusahaan penyedia layanan umrah, First Travel
ABSTRACT
Court Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018 declares that asset confiscated by the state is under the control of the state and not returned to the affected customers. Specifically, the customers using the services provided by First Travel to organize their Umrah Program became the victims of the fraud committed by First Travel, and they lost their money due to the fraud, while the asset of First Travel was confiscated by the state but not returned to the customers regarding the loss they experienced. This is viewed as an inappropriate court decision since the position of the victims did not receive enough attention. The legal protection for the victims should have been taken into account by the judges. Departing from the issue above, this research aims to delve into the position of the confiscated asset according to the positive law in Indonesia and study the legal protection for the victims that can assure justice for the victims.
Keywords: State booty, Fraud victim protection, Umrah service provider companies, First Trave
ANALISIS KRITERIA DAN TOLAK UKUR PERLINDUNGAN EASTER EGG SEBAGAI HOMAGE DAN PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI PERBANDINGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014 INDONESIA, BEIJING TREATY ON AUDIOVISUAL PERFORMANCES, DAN COPYRIGHT ACT OF 1976 AMERIKA SERIKAT)
No full textNadia Putri Nabella, Yenny Eta Widyanti, Shanti Riskawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan tolak ukur hukum hak cipta terhadap tindakan easter egg. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Di dalam sebuah karya cipta audiovisual, seperti permainan video, didalamnya seringkali disisipkan rujukan terhadap karya lain, sebagai bentuk homage terhadap karya cipta yang dirujuk. Hal tersebut biasa disebut dengan easter egg, yang dapat bersifat komedi ataupun kritik. Kriteria dan tolak ukur hukum hak cipta Indonesia terhadap bagaimana easter egg dapat termasuk sebagai sesuatu yang dilindungi dan termasuk pelanggaran hak cipta masih kurang jelas dan lengkap. Hal ini dapat dilihat dengan adanya permainan video di Indonesia yang mengambil bagian dari karya lain tanpa izin dari pencipta asli untuk dijadikan sebuah easter egg. Dengan adanya masalah tersebut maka akan membuat pencipta enggan untuk membuat sebuah karya baru. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa di Indonesia terkait easter egg dapat dikategorikan sebagai fair use berdasarkan UU No.28 Tahun 2014. Jika dilihat dari Pasal 44 ayat (1) huruf a, pengambilan karya orang lain dengan tujuan kritik diperbolehkan selama tidak merugikan kepentingan yang wajar, namun pasal tersebut tidak memiliki kriteria dan tolak ukur yang jelas terkait indikator kepentingan sewajarnya. Jika dibandingkan dengan pengaturan di Amerika Serikat, mereka memiliki faktor tegas berupa empat indikator untuk menentukan batasan penggunaan wajar yang terdapat di dalam U.S.C Section 107.
Kata Kunci: Analisis Kriteria dan Tolak Ukur, Perlindungan, Easter Egg, Pelanggaran Hak Cipta
ABSTRACT
This research aims to study the criteria and the standards of copyright law in the case of the easter egg. This research was conducted based on normative-juridical methods, and statutory, comparative, and conceptual approaches. In audiovisual work such as video games, there are often references to other creative works therein, serving as homage to the creative works referred to; this is known as an easter egg usually presented in a humorous way or as criticism. However, the criteria and standards in copyright law in Indonesia concerning how an easter egg could be categorized as something protected or as a copyright infringement are not elucidated. This is obvious in video games adopted from other creative works as easter egg without the consent of the owners. This unfair conduct will raise reluctance among creators to create more creative work. The research results have found that the easter egg in Indonesia can be categorized as fair use according to Law Number 28 of 2014. Viewed from Article 44 paragraph (1) letter a, using another party’s creative work is acceptable as long as it does not spoil the fair use principle. However, this article does not elaborate on the criteria and standards of the indicators of fair use. As a comparison, the US has strict factors indicated in four indicators to set the scope of fair use as outlined in U.S.C Section 107.
Keywords: analysis of criteria and standards, protection, easter egg, copyright infringemen
URGENSI PENGATURAN TERKAIT PENGGUNAAN SISTEM ALGORITMA OTOMATIS DALAM PERDAGANGAN KOMODITI BERJANGKA DI INDONESIA
No full textIvan Sebastian, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi kali ini, penulis membahas mengenai Urgensi Pengaturan Terkait Penggunaan Sistem Algoritma Otomatis Dalam Perdagangan Komoditi Berjangka Di Indonesia. Alasan dipilihnya tema di atas disebabkan oleh adanya kekosongan hukum pada bidang tersebut, sedangkan telah banyak masalah yang bermunculan terkait Urgensi Pengaturan Terkait Penggunaan Sistem Algoritma Otomatis Dalam Perdagangan Komoditi Berjangka Di Indonesia yang telah menyebabkan kerugian dalam jumlah banyak bagi masyarakat dan warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian yang peneliti lakukan memiliki tujuan untuk menganalisis: (1) Apakah urgensi pengaturan terkait penggunaan sistem algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia? (2) Bagaimana Konseptualisasi pengaturan terkait penggunaan sistem algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia? Peneliti menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, kemudian menerapkan pendekatan perundang undangan (Statute Approach), menggunakan teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik interpretasi gramatikal, yaitu penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam memaknakan sesuatu objek. Teknik interpretasi lainnya yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis sistematis, yaitu menginterpretasi undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain. Melalui penelitian dengan metode seperti di atas, peneliti menemukan jawaban dari rumusan masalah di atas, yaitu pertama, pengaturan terkait penggunaan sistem algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia sudah diperlukan, karena secara filosofis, memang sudah sepantasnya negara membangun, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di bidang ekonomi, salah satunya dengan cara menciptakan regulasi-regulasi yang dapat mewujudkan kewajiban-kewajiban di atas. Sedangkan secara yuridis, regulasi-regulasi yang ada di Indonesia seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka Komoditi sampai Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sampai sekarang belum mengatur tentang penggunaan algoritma otomatis dalam perdagangan berjangka. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia sedang diresahkan dengan tidak adanya peraturan yang mengatur terkait penggunaan system algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia, yang di mana hal tersebut telah menimbulkan kerugian di masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu setidaknya 2 Triliun Rupiah dari 3 perusahaan yang berbeda. Peneliti juga menemukan bahwa mengenai konsep pengaturannya sendiri, peraturan dari luar negeri seperti Directive 2014/65/Eu Of The European Parliament And Of The Council Of 15 May 2014 On Markets In Financial Instruments And Amending Directive 2002/92/Ec And Directive 2011/61/EU dapat dijadikan rujukan dan referensi dalam merancang pengaturan terkait penggunaan sistem algoritma otomatis dalam perdagangan komoditi berjangka di Indonesia, yang kemudian konsep-konsep yang diambil dituangkan ke dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Kata Kunci: Urgensi, Sistem Algoritma Otomatis, Perdagangan Berjangka
ABSTRACT
This research discusses the urgency of the regulation regarding the use of an automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia. This research topic departed from the legal loopholes of this case, while there have been issues emerging regarding the urgency of the regulation concerning the use of an automated algorithm in commodity futures trading in Indonesia, and it has caused a significant loss for the people in Indonesia. This research analyzes: (1) what is the urgency of the regulation regarding the use of an automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia? 2) what is the conceptualization of the regulation regarding the use of an automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia? This research employed normative juridical methods and a statutory approach. The data were analyzed based on grammatical and interpretation techniques that are more focused on the essence of the position of language in giving the meaning of an object. Another interpretation technique used was the systematic interpretation of the law as part of or the entire unity of the legislation. The law concerned was connected to another law. With these methods, the regulation regarding the use of this automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia is required, considering that philosophically, the state needs to develop, maintain, and improve the welfare of the people in an economic scope. This can be performed by making regulations that can realize the obligations above. Juridically, the related regulations in Indonesia range from Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading to the Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency, and they do not regulate the use of an automated algorithm in futures trading. Sociologically, Indonesian people are quite concerned with the absence of regulations governing the use of an automated algorithm system in commodity futures trading, and this lack has caused a significant loss of about 2 trillion rupiahs from three companies. The regulations applied in Indonesia and other regulations from other countries such as Directive 2014/65/Eu of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on Markets in Financial Instruments and Amending Directive 2002/92/Ec and Directive 2011/61/EU can serve as references in designing the related regulations concerning the use of automated algorithm system in commodity futures trading in Indonesia, and the concepts derived from these regulations can be adopted in the Regulation of Commodity Futures Trading Supervisory Agency.
Keywords: urgency, automated algorithm system, futures tradin
KONSEKUENSI YURIDIS AJAKAN MENOLAK VAKSINASI COVID-19 DI MUKA UMUM SEBAGAI TINDAK PIDANA
No full textEndriyan Habilillah, Abdul Madjid, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat masalah konsekuensi yuridis dari perbuatan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Pemerintah Indonesia melaksanakan program wajib vaksinasi secara intensif di masa pandemi, terdapat masyarakat dengan sengaja mengajak masyarakat lain untuk menolak vaksinasi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum merupakan tindak pidana serta ketentuan pasal yang dapat dikaitkan dengan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 di muka umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, terdapat jawaban untuk masalah yang ada, yaitu dari perbuatan ajakan menolak vaksinasi Covid-19 merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus Covid-19 yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah menular. Serta ketentuan pasal yang dapat dikaitkan dengan perbuatan tersebut yaitu Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular karena pencegahan dan pengebalan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang belum sakit, akan tetapi mempunyai risiko untuk terkena penyakit. Sedangkan Pasal 160 KUHP, harus terpenuhinya delik materil dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 sebagai delik materil.
Kata Kunci: Covid-19, Menolak, Menghalangi, Menghasut, Vaksinasi
ABSTRACT
This research raises the issue of a juridical consequence of refusing to be covid-19 vaccinated in public. This research topic departs from the covid-19 vaccination program initiated by the government of Indonesia and is compulsory for and given intensively to the citizens. This program was not easily welcomed by people since some are found to persuade others not to take the vaccination. This research aims to study and analyze the persuasion of refusing to be vaccinated in public as a criminal offense and the provision of the article related to this persuasion. With normative-juridical methods and a statutory approach, this research involved primary, secondary, and tertiary data to be analyzed using a grammatical interpretation technique. The research results reveal that the persuasion intended to refuse the vaccination is considered a violation since it stands against the government program and obstructs the mitigation of an infectious disease. The provision regarding this issue refers to Article 14 paragraph (1) in conjunction with Article 5 paragraph (1) letter c of Law Number 4 of 1984 concerning Infectious Diseases, considering that prevention and vaccination are intended to protect the people who have not been infected but have the risk factor of being infected. Meanwhile, Article 160 of the Penal Code of Indonesia requires that the substantive delict be met in Constitutional Court Decision Number 7/PUU-VII/2009 regarding a substantive delict.
Keywords: Covid-19, Refuse, Obstruct, Persuade, Vaccinatio
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH (STUDI KASUS KEBERATAN PAJAK PBB P2 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN)
No full textNurdalila Armita Dewi, Lutfi Effendi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penulis karya tulis ini membahas tentang Implementasi Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh studi kasus atas wajib pajak yang mengajukan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan wajib pajak yang kurang memahami bahkan tidak tahu bagaimana prosedur pengajuan permohonan keberatan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Keberatan Pajak adalah hak dari wajib pajak yang berisi surat atau pernyataan dari wajib pajak tentang ketidaksetujuannya terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan Pajak. Wajib pajak diberikan kesempatan selama 3 (tiga) bulan untuk melengkapi persyaratan, terhitung sejak diiterimanya surat permohonan. Jika dalam waktu tiga bulan wajib pajak belum memenuhi persyaratan yang ada, maka permohonan dinyatakan gugur demi hukum atau ditolak. Jika wajib pajak memenuhi persyaratan maka permohonannya akan di proses. Dalam pemberian keputusan adapun yang berwenang adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Sekretaris Daerah.
Kata Kunci: keberatan Pajak, PBB P2, Implementasi Pasal
ABSTRACT
This research studies the implementation of Article 4 paragraph (1) of Regent Regulation of Lamongan Number 11 of 2016 concerning the Procedures of submitting an Objection and Appeal regarding Regional Tax. This research topic departs from an event where a taxpayer filed an objection on land and building tax in villages and cities (PBB P2) to the Regional Revenue Agency in the Regency of Lamongan. A lot of taxpayers, however, do not have a full understanding of the procedures for filing an objection to the agency. This research employed empirical-juridical and socio-juridical methods. Primary and secondary data were analyzed using a descriptive analysis technique which elaborates the data obtained from observation, followed by an analysis to give a conclusion. The research results discover that filing an objection is the right of every taxpayer. This objection bears disagreement with the amount of tax charged. The taxpayer has three months to complete the requirements needed from the day the objection was received. If within three months the taxpayer fails to fulfill the requirements, the objection is deemed null and void and denied. The decision is made under the authority of the Head of the Regional Revenue Agency and Regional Secretary.
Keywords: Tax Objection, PBB P2, Implementation of articl
ANALISIS KEDUDUKAN MORATORIUM ON CUSTOMS DUTIES ON ELECTRONIC TRANSMISSIONS DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
No full textHaura Syafa Diyanti, Sukarmi, Patricia Audrey Ruslijanto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Jurnal ini mengangkat isu mengenai kedudukan moratorium on customs duties on electronic transmissions dalam WTO. Pertama, moratorium on customs duties on electronic transmissions masih memerlukan kepastian perihal klasifikasi “electronic transmissions” itu sendiri dalam kerangka perjanjian WTO yakni GATT 1994 terkait perdagangan barang (goods) atau GATS terkait perdagangan jasa (services) dan berdasarkan klasifikasinya untuk juga menentukan kesesuaian penerapan moratorium terhadap prinsip non-diskriminatif yang diatur oleh masing-masing GATT 1994 dan GATS. Kemudian, moratorium sebagai produk dari Deklarasi yang diadopsi oleh Ministerial Conference dalam WTO dianalisis untuk melihat kedudukan dan efektivitasnya sebagai praktik yang disetujui dan dilaksanakan oleh seluruh Negara Anggota WTO. Hasil penelitian melalui metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) menunjukkan bahwa klasifikasi “electronic transmissions” lebih tepat jika diatur di bawah GATS sebagai jasa, dengan demikian moratorium sesuai dengan prinsip MFN dan National Treatment karena tariff bea masuk (customs duties) akan menjadi tindakan yang mendiskriminasi jasa atau produk electronic transmissions asing serta penyedia produk electronic transmissions asing. Moratorium on customs duties on electronic transmissions sebagai substansi dari the Declaration on Global Electronic Commerce dan tergolong sebagai produk Ministerial Conference merupakan soft law di WTO yang tetap memiliki efek daya guna dan terbukti relevan secara hukum.
Kata kunci : Moratorium on customs duties on electronic transmissions, General Agremeent on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), General Agreement on Trade in Services (GATS), World Trade Organization (WTO), E-commerce
Abstract
This research delves into the standing of the moratorium on customs duties on electronic transmissions in WTO. First, the moratorium on customs duties on electronic transmissions needs certainty in terms of the classification of electronic transmissions within the WTO agreement, the GATT 1994 regarding goods, or GATS regarding services. This classification is also intended to determine the irrelevance of the implementation of the moratorium related to the non-discriminative principle governed in each GATT 1994 and GATS. This moratorium as the product of the declaration adopted by the Ministerial Conference in WTO was analyzed to see the position and effectiveness as the exercise agreed upon and performed by all the members of WTO. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, conceptual, and case approaches, revealing that GATS represents services and the moratorium is congruous with the principle of MFN and National Treatment since customs duties will discriminate services and products of foreign electronic transmissions as the substance of the Declaration on Global Electronic Commerce categorized as the product of Ministerial Conference as soft law in WTO with its efficiency and legal relevance.
Keywords : moratorium on customs duties on electronic transmissions, General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), General Agreement on Trade in Services (GATS), World Trade Organization (WTO), E-commerc
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT DARI KEGIATAN PENGEBORAN MINYAK DAN GAS DI RIG SETURIAN
No full textRamadhanita Putri Nabila, Istislam, Daru Adianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Daerah kabupaten Penajam Paser Utara kepada masyarakat yang terdampak kegiatan pengeboran minyak dan gas lepas pantai (rig seturian) oleh PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur dan faktor-faktor yang menjadi hambatan Pemerintah daerah Penajam Paser Utara dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak kegiatan pengeboran minyak dan gas lepas pantai (rig seturian).Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Socio-legal yaitu penelitian langsung dengan responden terkait untuk mendapatkan data primer dan data sekunder selain wawancara penulis mengunakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum sebagai bahan hukum primer.Hasil penelitian adalah upaya Pemerintah daerah dalam perlindungan hukum kepada masyarakat nelayan terdampak kegiatan pengeboran migas (rig seturian) adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam pemberian kompensasi. Upaya perlindungan secara preventif belum dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Penajam paser utara yaitu menetapkan nilai kompensasi sebagaimana disebutkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 tahun 2015. Ada beberapa faktor penghambat upaya perlindungan hukum pemerintah kabupaten Penajam Paser utara terhadap nelayan terdampak kegiatan rig seturian diantaranya kewenangan perizinan yang berada pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Keterlibatan Pemerintah Kabupaten sangat terbatas pada saat pembahasan tentang AMDAL, Kurangnya Sumber Daya Manusia pada dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten yang concern dengan permasalahan tersebut.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemberian kompensasi, Kegiatan Pengeboran
Abstract
This research aims to find out and analyze the legal protection given by the local government of the Regency of North Penajam Paser to the local people affected by offshore oil and gas drilling (senturian rig) conducted by PT. Pertamina Hulu East Kalimantan and the factors hampering the local government in providing legal protection for the locals affected. This research employed socio-legal methods, involving direct observation to obtain primary and secondary data. In addition to the interview, this research also employed legal principles and norms to support primary data. The research result discovers that the local government serves as the mediator and facilitator in providing compensation for the affected fishermen. The preventive protection, however, is not performed by the local government in setting the proportion of the compensation as mentioned in the Governor Regulation of East Kalimantan Number 34 of 2015. Some impeding factors involve the authority of the Central Government and the Provincial Government of East Kalimantan to give permits, the involvement of the local government only restricted to the discussion on Environmental Impact Analysis, limited human resources positioned in related agencies within the scope of the local government of the regency having a concern in the problem.
Keywords: legal protection, compensation provision, drillin