Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PENENTUAN STATUS GERAKAN SEPARATISME DI SUATU NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA DI INDONESIA)
No full textRantika Pramastuti, Ikaningtyas, Hikmatul Ula
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi perihal inkonsistensi antara hukum nasional dengan hukum internasional, yakni tentang penentuan status gerakan separatisme dalam hukum Indonesia yang jauh berbeda dengan penentuan status separatisme dalam hukum internasional. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya pergantian status Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari sebelumnya merupakan organisasi separatisme, kemudian berganti lagi menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata. Lalu, melalui Siaran Pers No.72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021 OPM resmi ditetapkan menjadi kelompok teroris dimana OPM tidak seharusnya diberikan label sebagai teroris karena unsur-unsur dari gerakan OPM tidak memenuhi terorisme. Berdasarkan hal tersebut di atas, jurnal ini mengangkat rumusan masalah yaitu apakah penentuan OPM sebagai separatis oleh Pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum primer dan sekunder dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban bahwa Penentuan status OPM sebagai separatisme di Indonesia masih belum sesuai dengan hukum internasional karena status yang diberikan kepada OPM sebagai terorisme tidak sesuai dengan visi OPM untuk melakukan gerakan separatisme dan bukan untuk menebar ketakutan seperti kelompok teroris lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa OPM tidak seharusnya diberikan label sebagai teroris karena unsur-unsur dari gerakan OPM tidak memenuhi unsur terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Hal ini didasarkan Pasal 18 huruf (c) Perjanjian New York 1962 yang memperbolehkan rakyat Papua memilih apakah rakyat Papua ingin bergabung atau memisahkan diri dari Indonesia saat PEPERA 1969.
Kata Kunci: Organisasi Papua Merdeka, Separatisme, Terorisme
Abstract
This research departed from incongruence between national law and international law, especially regarding the status of separatist movements within the scope of Indonesian law significantly differing from the status of separatist movements according to international law. It is important to note that Free Papua Organization (OPM), previously a separatist organization, has shifted to the Armed Criminal Group. Through press release number 72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021, OPM was officially declared as a terrorist group, while this organization should not have been labeled as a terrorist simply because it does not meet the elements of terrorism. Departing from this issue, this research examines whether labeling OPM as a separatist movement by the Indonesian Government is relevant to the provisions of international law. Normative-juridical methods and case, statutory, comparative, and conceptual approaches were used, and primary and secondary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations, revealing that giving the status of OPM as the separatist group in Indonesia is not relevant to international law because this status of terrorism does not meet the vision of OPM to run the separatist movement, and this organization does not intimidate or threaten people like most terrorist movements. This research also discovered that labeling the organization as a terrorist should not have been done because OPM does not meet the elements that allow it to be labeled with terrorism according to Law Number 5 of 2018. This provision is also outlined in Article 18 letter (c) of the New York Agreement 1962, allowing the people of Papua to decide whether they chose to be part of Indonesia or to leave Indonesia to be an independent country during PEPERA 1969.
Keywords: Free Papua Organization, separatism, terroris
PENGENAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JEPARA)
No full textNanda Firmansyah Pambudi, Shinta Hadiyantina, Haru Permadi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Perbuatan nyata untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah mewujudkan kemandirian Negara untuk menggali sumber dana dalam penerimaan Negara berupa pajak. Pengaturan pajak dan retribusi daerah berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah dalam rangga menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing. Masyarakat menjadi objek penarikannya sekaligus menjadi objek yang diharapkan menikmati hasil dari pajak tersebut. Pemerintah Kabupaten Jepara mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tentang Pajak Daerah (selanjutnya disebut ‘Perda Kabupaten Jepara tentang Pajak daerah’). Salah satu yang menjadi objek pajak daerah yaitu Pajak Reklame. Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengatur mengenai pengenaan pajak pada reklame, menurut Pasal 24 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara tentang Pajak Daerah, menyebutkan bahwa: Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Pada Pasal 31 ayat (2) huruf e menyebutkan bahwa: Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2015 Tentang Pajak Daerah belum sepenuhnya berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman tidak terpenuhi. Dikarenakan pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Jepara dan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan yang berlaku.
Kata Kunci: Pajak Reklame Berjalan, Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan
Abstract
National development takes place progressively and is ongoing, aiming to improve the well-being of the people both in material and spiritual scopes. Real actions to realize this objective is by fostering the independence of the state to discover fund resources through taxes earned as state revenue. The regulation of taxes and levies in regional areas has been in force since the enforcement of Law Number 28 of 2008 concerning Regional Taxes and Levies. Regional governments are authorized to collect taxes and levies to support regional autonomy in their regions. People have become the objects of this collection and they also deserve the results gained from paying taxes and levies. The local government of Jepara Regency promulgated the Regional Regulation of Jepara Number 8 of 2011 concerning Regional Taxes. Advertisements are one of the sources from which taxes can be collected. The taxes earned from advertisements are outlined in Article 24 paragraph (1) of Regional Regulation of Jepara concerning Regional Taxes, mentioning that the taxable objects of advertisements are those running advertising activities. Article 31 paragraph (2) letter e states: taxable objects as intended in paragraph (1) involve: moving advertisements displayed on vehicles. The research result reveals that Article 31 paragraph (2) of Regional Regulation of Jepara Regency of 2015 concerning Regional Taxes has not been effectively implemented due to several factors regarding the theory of legal effectiveness as introduced by Lawrence M. Friedman. The Regional Financial Management and Asset Agency of the Regency of Jepara is affected by the lack of awareness of the people regarding the current regulation.
Keywords: tax imposed on moving advertisements, motorized vehicles, implementatio
HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN MODAL USAHA PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TABANAN
No full textNi Putu Regita Setia C, Amelia Sri Kusuma Dewi, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Ketentuan terkait kriteria UMKM berdasarkan modal usaha meningkat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Tujuan peningkatan kriteria UMKM tersebut yaitu untuk meningkatkan daya saing dan mempermudah izin usaha pada UMKM. Realitas di masyarakat sulit untuk mencapai modal usaha tersebut terutama modal usaha pada Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM dari 47.174 UMKM tidak hanya memenuhi kriteria sebagai Usaha Mikro. Untuk meneliti permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi penggunaan kriteria modal usaha pada UMKM berdasarkan Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan kriteria UMKM berdasarkan modal usaha pada UMKM di Kabupaten Tabanan? (2) Bagaimana hambatan implementasi Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 pada UMKM di Kabupaten Tabanan? (3) Bagaimana upaya penyelesaian dari hambatan implementasi Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 pada UMKM di Kabupaten Tabanan ? Berdasarkan hasil penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan Pasal 35 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2021 yang dapat dilihat dari hambatan substansi, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya. Salah satu upaya yang paling penting untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dari segi substansi Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan yang ada dan membuat peraturan daerah sehingga ketentuan modal usaha pada kriteria UMKM dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
Kata Kunci: implementasi, UMKM, modal usaha
Abstract
The provision regarding the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises (henceforth referred to as MSMEs) is governed in Article 35 paragraph (3) of Government Regulation Number 7 of 2021. The improvement of the criteria of MSMEs is intended to increase competitiveness and ease licensing in MSMEs. However, it has been hard for people to gain access to business capital, especially for small and medium businesses. The data issued by the Cooperative and MSMEs agency reported that 47,174 MSMEs met the criterion as micro businesses. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the implementation of business capital as the criterion in MSMEs according to Article 35 paragraph (3) of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the criteria of MSMEs in terms of business capital in MSMEs in the Regency of Tabanan; (2) the impeding factors of the implementation of Article 35 paragraph (3) of Government Regulation Number 7 of 2021 regarding MSMEs in the Regency of Tabanan; and (3) the solutions given to the impeding factors in the implementation of Article 35 regarding the MSMEs in the Regency of Tabanan as above. The research result reveals that this regulation has not been appropriately implemented after the issue was analyzed using the effectiveness theory introduced by Soerjono Soekanto. There have been some impeding factors in the implementation of the Article in terms of the substance, law enforcers, infrastructure and facilities, public, and culture. What important consideration may involve the government reviewing the existing regulation and making the regional regulation to help adjust to business capital as the criterion in MSMEs, and the business capital provided will depend on the condition in each regional area.
Keywords: implementation, MSMEs, business capita
STRATEGI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI KABUPATEN BLITAR DAN KOTA BLITAR (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR KOORDINATOR WILAYAH II MALANG SUB KOORDINATOR WILAYAH BLITAR)
No full textFariza Putri Salsabila, Tunggul Anshari, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan mengenai Pengawasan dan Pembinaan terhadap penerapan Upah Mimum Kota/Kabupaten di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Koordinator Wilayah II Malang Sub Koordinator Wilayah Blitar, dilatar belakangi Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum”. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk Menganalisis strategi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Korwil II Malang Sub Korwil Blitar (2) Untuk menganalisis hambatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Korwil II Malang Sub. Korwil Blitar. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian sosio-legal. Diperoleh jawaban bahwa Strategi pengawasan dan pembinaan untuk menerapkan upah minimum Kota/Kabupaten di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar ialah dengan terus membuat, meningkatkan program-program pengawasan seperti, tindakan preventif edukatif. Kemudian, terdapat hambatan internal yaitu jumlah pegawai dan fasilitas yang tidak memadai, Belum memiliki pegawai yang kualifikasi dan adanya permintaan untuk lebih mencari win win solution. Sedangkan hambatan eksternal yaitu sangat minim laporan , tingkat kesadaran hukum masih rendah. Kemudian, penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap hambatan-hambatan tersebut selama ini diantaranya bekerja dengan lebih ekstra, efektif dam efisien.
Kata Kunci: strategi, pengawasan dan pembinaan, upah minimum kabupaten/kota
Abstract
The issue regarding the supervision and training of the implementation of Regency/Municipal Minimum Wages of Manpower and Transmigration Office of Provincial Government of East Java Regional Area II of Malang Sub Coordinator of Blitar Regional Area departs from Article 23 paragraph (3) of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages, stating “Employers are prohibited to pay wages lower than minimum wages”. This research aims to analyze the strategy of the Manpower and Transmigration Office of the Provincial Government of East Java concerned and (2) analyze the impeding factors faced by the office. With a socio-legal approach, this research reveals that the strategy of the supervision and training of the implementation of minimum wages in the regency/municipality of Blitar involves continuous supervisory programs and their improvement, preventive and educative measures. There are several internal impeding factors in terms of inadequate staff and facilities, unqualified staff, and demand for a win-win solution. The external factors involve adequate reports and legal awareness. The solutions given may involve extra, effective, and efficient work.
Keywords: strategy, guidance and supervision, district/city minimum wag
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DATA KESEHATAN MELALUI STANDAR PENGAMANAN KHUSUS OLEH PLATFORM PENYELENGGARA LAYANAN ELECTRONIC HEALTH (E-HEALTH)
No full textEltafa Mubtahilah Ilallah, Yuliati, Djumikasih
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Selama ini penyelenggara e-health hanya berpedoman pada beberapa aturan yaitu perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi dan telemedicine saja. Indonesia masih belum memiliki aturan secara komprehensif dan terkhusus mengenai e-health maupun perlindungan data konsumen pengguna layanan tersebut. Berdasarkan hal itu, penulis bertujuan menganalisis dengan mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna layanan kesehatan oleh platform penyelenggara e-health dalam melindungi data kesehatan konsumen di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan terbaik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna platform layanan e-health terkait standar pengamanan khusus bagi data kesehatan di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Dari hasil tersebut, penulis memperoleh bahwa ketidaklengkapan pengaturan mengenai e-health ditunjukkan dengan belum adanya aturan mengenai e-health secara khusus, terlebih mengenai data kesehatan milik konsumen. Platform penyelenggara e-health hanya berpedoman pada aturan perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan telemedicine. Maka dibutuhkan pengaturan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut. Pengaturan terbaik mengenai perlindungan hukum bagi konsumen layanan e-health terkait standar pengamanan khusus bagi data kesehatan di Indonesia dapat merujuk pada aturan milik Amerika Serikat yang tercantum pada Security Rule dalam Code of Federal Regulation 2013 yang berisikan beberapa standar pengamanan seperti administrative, physical, dan technical safeguard. Namun perlu dikaji terlebih dahulu mengenai hubungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam layanan e-health yakni platform penyelenggara, konsumen, serta dokter.
Kata Kunci: e-health, perlindungan hukum, konsumen, data kesehatan
Abstract
E-health has been based on several regulations concerning consumer protection, personal data protection, and telemedicine. Indonesia, however, does not have any overarching regulations concerning e-health and the protection of the personal data of consumers as service users. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the legal protection of consumers as e-health users by the e-health platform in protecting the data of the consumers in Indonesia and (2) the best regulation regarding legal protection for consumers as e-health platform users in the case of the standard of special security of health data in Indonesia. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research result reveals that this regulatory incompleteness is marked by the absence of specific regulations governing e-health, especially regarding the health data of users. So far, the platform providing e-health has only referred to the regulations concerning consumer protection, personal data protection, and telemedicine. This indicates that a specific regulation is required to govern the issue by referring to the regulations that apply in the USA, specifically in Security Rule in Code of Federal Regulation 2013 which regulates security standards including administrative, physical, and technical safeguard. It is also essential to first analyze the legal connection for the sake of all parties involved in e-health services such as the platform, consumers, and doctors.
Keywords: e-health, legal protection, consumer, health dat
URGENSI PENGATURAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN BAGI SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PADA PERSIDANGAN PERKARA TATA USAHA NEGARA SECARA ELEKTRONIK
No full textAzrel Wildanis Permadi, Agus Yulianto, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlunya pengawasan dan perlindungan saksi pada persidangan perkara Tata Usaha Negara secara elektronik dalam sistem peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana di Indonesia Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut masih belum dapat mengakomodir dan belum dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dimana ada digitalisasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan adanya perkembangan hukum acara terkait proses pemeriksaan saksi di persidangan. Mekanisme penyelenggaraan sidang secara elektronik di tuangkan dalam PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, yang mana pergeseran tersebut menimbulkan permasalahan ketidak lengkapan norma yang mengatur terkait pengawasan dan perlindungan bagi saksi dalam proses pemeriksaan sengketa TUN secara elektronik. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesatuan beracara di Peratun akibat dari adanya potensi pelanggaran dalam proses pemeriksaan saksi. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana urgensi pengaturan pengawasan dan perlindungan bagi saksi dalam proses pemeriksaan pada persidangan perkara tata usaha negara secara elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu dibentuk Undang-Undang terkait perlindungan bagi saksi dalam dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, serta perlu adanya pembentukan Undang-Undang terkait Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara demi menyesuaikan kebutuhan zaman.
Kata Kunci: PTUN, keterangan saksi, peradilan elektronik
Abstract
This research aims to analyze the need for supervision and protection for witnesses in a state administrative trial held electronically within the judiciary system of a state administrative court. This matter is regulated in Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. This law, however, does not seem relevant to the present condition that currently involves digitization in the judiciary system in Indonesia, and this tendency has called for a change in the law regarding the investigation of witnesses at the court. The mechanism of an electronic trial is outlined in Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning the Administration of the case handled electronically. This shift has caused a loophole in the norm concerning the supervision and protection of witnesses and investigation into the disputes of the State Administrative Court held electronically. This has also sparked legal uncertainty and the uncertainty of the judiciary process in the court concerned due to the likelihood of violations of the investigating process that questions witnesses. Departing from this issue, this research investigates the urgency of the regulation regarding the supervision and protection of witnesses in the investigating process in the case concerned and the legal protection for witnesses in the investigating process held electronically. With a normative-juridical method and statutory approaches, this research concludes that it is necessary to form the law concerning the protection of witnesses within the scope of the State Administrative Court and the law concerning the state administrative judiciary process relevant to the development at present.
Keywords: state administrative court, testimony, electronic tria
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME YANG DIADILI DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INDONESIA
No full textMuhammad Panji Reforma, Milda Istiqomah, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri. Olehnya itu penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri ditinjau dari hukum pidana Indonesia? 2) Bagaimanakah pengaturan hukum di masa yang akan datang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang diadili di luar negeri?. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh bahwasanya dari kasus Hambali diketahui bahwa seperangkat aturan hukum di Indonesia belum mampu mengakomodir perlindungan hukum pelaku terorisme yang diadili di luar negeri. Dalam hal pengaturan hukum di masa yang akan datang, perlu diatur bab khusus yang memuat aturan perlindungan hukum bagi pelaku terorisme yang diadili di luar negeri di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme khususnya pada hak yang sifatnya krusial seperti didampingi penasihat hukum, hak atas restitusi, serta diperlakukan dengan manusiawi, selain itu pemerintah perlu untuk memaksimalkan peran upaya hukum seperti perjanjian ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik.
Kata Kunci: terorisme, perlindungan Hukum, pelaku
Abstract
This research investigates the legal protection of criminal offenders involved in terrorism tried overseas. The problems studied are 1) the legal protection of criminal offenders involved in terrorism tried overseas seen from the perspective of criminal law in Indonesia and 2) the regulation that may be set in the time to come regarding legal protection of criminal offenders involved in terrorism tried overseas. Starting from the case of Hambali, this research has found that the law in Indonesia has not accommodated the legal protection of terrorism tried in different countries. Therefore, this issue entails further regulation regarding the case in the time to come, particularly under specific chapters stipulating the legal protection of the terrorists tried in another country added to the Terrorism Eradication Law to ensure specific rights such as the right to a legal aid, restitution, and fair treatment. Moreover, the government also needs to optimize the legal role such as extradition or reciprocal legal aid.
Keywords: terrorism, legal protection, offende
CHILDFREE DALAM PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
No full textIrma Alfianti, Fitri Hidayat, Siti Rohmah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Fenomena childfree atau sebuah komitmen untuk tidak memiliki keturunan dalam sebuah perkawinan kian marak terjadi di Indonesia. Tidak ditemukan suatu aturan dalam hukum Islam yang mewajibkan seseorang untuk memiliki anak dalam ikatan perkawinan. Namun, dalam Islam memiliki keturunan merupakan salah satu maqashid syariah dari perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam menurut perspektif maqashid syariah terhadap keputusan childfree dalam perkawinan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa childfree dalam perkawinan bertentangan dengan maqashid syariah perkawinan yaitu untuk memelihara keturunan (hifdz al-nasl). Berdasarkan peringkat kepentingannya, memiliki keturunan dalam perkawinan merupakan kebutuhan primer (dharuriyyat). Artinya, memiliki keturunan dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang harus diupayakan oleh pasangan suami istri untuk tujuan kemaslahatan manusia yaitu menjaga eksistensi manusia di muka bumi. Sehingga apabila dalam sebuah perkawinan, sepasang suami istri enggan memiliki anak atau childfree, maka pasangan tersebut tidak memenuhi kebutuhan yang bersifat dharuriyyat. Dengan tidak terpenuhinya terpenuhinya kebutuhan yang dharuriyyat tersebut maka akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) terhadap kehidupan, dalam hal ini terhentinya regenerasi umat manusia di bumi.
Kata Kunci: childfree, perkawinan, maqashid syariah
Abstract
Childfree has been a common phenomenon in marriage in Indonesia. There is an obligation stated in Islamic law requiring persons to have a child after marriage. However, having descendants in Islam is considered maqashid syariah in marriage. This research aims to analyze the perspective of Islamic law, especially from the perspective of maqashid syariah regarding the decision to be child-free after marriage. With a normative-juridical approach, this research shows that child-free marriage contravenes the principle of maqashid syariah in marriage since maintaining descendants (hifdz al-nasl) is implied in this principle. In terms of the hierarchy of necessities, having offspring after marriage is considered a primary need (dharuriyyat), meaning that having a child in marriage is an effort that a couple has to consider for the sake of the merit of human beings and to maintain human existence on earth. That is, a childfree decision after marriage shows that the couple concerned do not have any dharuriyyat necessity, leading to the destruction of life since human regeneration is affected.
Keywords: childfree, marriage, maqashid sharia
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HAM BAGI BURUH MIGRAN INDONESIA TIDAK BERDOKUMEN SAH DI NEGARA PENEMPATAN
No full textBoby Syofyantory, Rachmad Safa’at, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Karena para pekerja migran tidak berdokumen sah tidak memenuhi persyaratan dan memenuhi prosedur yang diatur dalam undang-undang PPMI, mengakibatkan mereka tidak bisa memperoleh hak-hak pekerja migran yang di atur di dalam peraturan perundang-undangan ini. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap perlindungan hukum HAM bagi buruh migran Indonesia tidak berdokumen di Negara penempatan?(2) Bagaimana Upaya preventif perlindungan hukum bagi buruh migran tidak berdokumen sah di Indonesia di negara penempatan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap irregular migrant workers indonesia di negara penempatan, karena asas perlindungan maksimum yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia tidak berdokumen dimanapun mereka berada. Negara bertanggung jawab atas Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh para pekerja, negara bertanggung jawab atas kegiatan keimigrasian dari warganegranya kemanapun mereka pergi melalui kebijakan keimigrasian, dan negara bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas perlindungan hukum bagi pekerja migran tidak berdokumen sah dinegara penempatan. Dengan demikian, negara perlu memberikan perlindungan hukum preventif dalam mengurangi penyebaran pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen sah di negara penempatan.
Kata Kunci: tanggung jawab negara, perlindungan hukum, buruh migran Indonesia tidak berdokumen
Abstract
Migrant workers without any valid documents fail to meet the requirements regulated in the Law of Indonesian Migrant Worker Protection (henceforth referred to as UU PPMI), hampering them from accessing their rights as migrant workers. Departing from this issue, this research investigates (1) the responsibility of the state to give legal protection of human rights for Indonesian migrant workers working in host countries without legal documents and (2) preventive measures taken to protect migrant workers working in host countries without legal documents. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that the state holds the responsibility to provide legal protection for irregular Indonesian migrant workers working in host countries. This refers to the principle of maximum protection for migrant workers with no documents working elsewhere. The state is responsible for the human rights of the workers and all immigration-related activities of its citizens wherever they are, the facilities for them despite having no legal documents in host countries. Therefore, it can be said that it is essential for the state to guarantee preventive legal protection to help reduce the number of migrant workers without legal documents in host countries.
Keywords: state’s responsibility, legal protection, Indonesian migrant workers without legal document
URGENSI PENGATURAN ECOCIDE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BENTUK STATE RESPONSIBILITY TERHADAP HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
No full textNuril Ammi, Indah Dwi Qurbani, Ibnu Sam Widodo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dewasa ini krisis lingkungan merupakan permasalahan global yang dialami berbagai negara di dunia. Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus kejahatan lingkungan yang berdampak luas dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat seperti, kerusakan lingkungan akibat pembangunan PLTA Koto Panjang, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) disebagian wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, dan semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Dalam pembukaan konstitusi UUD NRI 1945 disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Namun hal ini bertentangan dengan yang dialami oleh masyarakat yang terdampak kasus kerusakan lingkungan mereka kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, dan ancaman kondisi kesehatan. Pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian khusus untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini. Karena beberapa regulasi bidang lingkungan hidup yang berlaku saat ini belum lengkap mengatur hal-hal yang berkaitan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan peraturan baru terkait kejahatan lingkungan hidup yang berdampak luas dan butuh waktu yang lama untuk pemulihan kerusakan lingkungan atau yang disebut sebagai ecocide. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif, kajian tehadap UUPPLH. Temuan penulis, belum terdapat regulasi yang mengatur tentang Ecocide di Indonesia, pengaturan kasus kerusakan lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH saat ini masih terlalu general.
Kata Kunci: lingkungan hidup, ecocide, tanggung jawab negara
Abstract
Environmental crises have been a global issue affecting several countries. In Indonesia, there have been many environmental crimes that leave wide impacts and cause loss for most people, such as environmental damage caused by the development of a hydropower plant in Koto Panjang, forest, forest and land fire in some parts of Sumatera and Kalimantan islands, and mud flood in Lapindo Sidoarjo. The Preamble of the 1945 Indonesian Constitution implies that the state provides welfare for citizens. However, this principle seems to contradict what some people have experienced; they have lost their houses and livelihood, and their health has also been at risk. The government should give attention to and settle this problem. Some regulations concerning the environment have not governed the matter comprehensively. Therefore, Indonesia needs new regulations to ensure that the damaged environment can be recovered—often termed ecocide. This research employed a normative-juridical method to study the UUPPLH. The research reveals that there has not been any regulation regulating ecocide in Indonesia, while the special regulatory provisions concerning the environment in UUPPLH are still too general.
Keywords: environment, ecocide, the responsibility of the stat