Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS PEMULIHAN GANTI RUGI TERHADAP KONSUMEN DALAM KARTEL PENJUALAN SEPEDA MOTOR SEKUTER MATIK HONDA-YAMAHA
No full textAilsa Ulandari Humaira, Sukarmi, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis mengenai ganti kerugian bagi konsumen kasus kartel Honda-Yamaha dalam perspektif hukum persaingan usaha. Dalam artian, apakah konsumen dalam kasus kartel Honda dan Yamaha tersebut bisa diberikan ganti kerugian atau tidak serta apa langkah yang bisa dilakukan konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual. Dengan penelitian tersebut penulis memperoleh bahwa KPPU tidak dapat memberikan ganti kerugian pada konsumen karena KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memberikan ganti kerugian pada konsumen dan ganti rugi yang tertera dalam Pasal 47 ayat (2) huruf f adalah ganti rugi yang hanya diberikan kepada pelaku usaha dan pihak lain sehingga apabila konsumen ingin mendapatkan ganti kerugian, konsumen harus melakukan gugatan class action ke pengadilan, walaupun gugatan class action masih terbilang sulit dan lemah.
Kata Kunci: ganti rugi, konsumen, kartel
Abstract
This research aims to analyze the compensation given to consumers in the case of a cartel for the sale of Honda-Yamaha matic scooters from the perspective of business competition law. Specifically, this research looks at whether the consumers in this context can be provided with compensation and what steps can be taken by the consumers to receive compensation. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and conceptual approaches. The research results reveal that the Business Competition Supervisor Commission (henceforth referred to as KPPU) cannot provide compensation for consumers simply because the KPPU does not hold any right or authority to give compensation to the aggrieved consumers in the case of Honda and Yamaha cartel, while compensation is governed in Article 47 paragraph (2) letter f, defined as redress that is only given to businesses or other parties. That is, the consumers wishing to get compensation should file a claim of class action to the court although this class action claim is deemed to be difficult and weak in Indonesia.
Keywords: compensation, consumer, carte
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN TERHADAP PENENTUAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PASAL 91 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2019
No full textAkbar Maulana, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan terhadap penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Tujuan kedua yaitu mendeskripsikan serta menganilisis akibat hukum yang timbul dari ketentuan Pasal 91 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis-kualitatif, dan khusus terhadap data dalam dokumen-dokumen akan dilakukan kajian isi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan dalam mengubah tarif pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah sarana yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Malang guna mewujudkan tujuan dan cita-cita perpajakan pada khususnyayakni menuju kesejahteraan umum terhadap masyarakat dalam lingkup wilayah Kabupaten Malang melalui penambahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diutamakan untuk fasilitas umum yang dipergunakan oleh masyarakatnya dan juga ditujukan agar mempermudah aktifitas masyarakat. Kemudian, akibat hukum yang timbul atas adanya perubahan tarif pajak bumi dan bangunan berupa meningkatkan pertanggungjawaban penyelenggaraan otonomi daerah khususnya dalam urusan rumah tangga daerah Kabupaten Malang, serta dapat mewujudkan cita-cita perpajakan.
Kata kunci: Pajak, Peraturan Daerah, Kabupaten Malang
ABSTRACT
This research aims to analyze the basic consideration of setting the amounts of land and building tax in both urban and rural areas in Article 91 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 1 of 2019 concerning the Amendment to Regional Regulation Number 8 of 2010 and describe and analyze the legal consequences arising from the provision of Article 91 of Regional Regulation of the Regency of Malang Number 1 of 2019 concerning the Amendment to Regional Regulation Number 8 of 2010. Empirical-juridical methods and statutory and sociological approaches were used, and the research data were analyzed based on descriptive-analytical-qualitative techniques. The substances of the documents gathered were studied. The research results reveal that the consideration of changing the amounts of land and building tax is intended for the welfare of the people fostered by the Regional Government of the Regency of Malang. This approach was done by adding a regional budget mainly intended for public facilities used by the people and to support the activities of the locals. The legal consequences will be the responsibility of the autonomous administration of the regional areas in the regional home affairs of the Regency of Malang to help reach the objectives of taxation.
Keywords: tax, regional regulation, Malang Regenc
ANALISIS YURIDIS HAK PEMEGANG LISENSI MEREK DAN PRINSIP EXHAUSTION TERKAIT KEGIATAN IMPOR PARALEL BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
No full textAldys Audella Azzahra, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur terkait penerima lisensi merek yang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan mereknya. Adanya peraturan ini sekiranya memiliki pemahaman terhadap bagaimana penerima lisensi dapat melakukan hak eksklusifnya tanpa merugikan penerima lisensi lain maupun pemilik merek dalam suatu negara maupun di negaranya sendiri dengan mengingat adanya prinsip Exhaustion dengan metode first sale rule. Impor paralel terjadi ketika terdapat importer memasukkan barang-barang asli, dan secara paralel, kemudian bersama-sama dengan penerima lisensi yang sah menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada barang yang sama-sama asli yang dijual oleh penerima lisensi yang sah dari pemilik Merek di suatu negara tersebut dan sudah ada pemegang lisensi yang sah. Oleh karenanya perlu penelitian lebih lanjut dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis prinsip exhaustion dikaitkan dengan kegiatan impor paralel menurut TRIPs Agreement dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan (2) Bagaimana analisis pengaturan impor paralel atas hak lisensi bagi pemegang lisensi merek dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis dengan menggunakan doktrin exhaustion terkait kegiatan impor paralel bagi pemilik merek dan pemegang hak lisensi merek untuk melindungi hak nya agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh masalah impor paralel. Hasil penelitian dengan metode yang ada diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa prinsip exhaustion sangat berkaitan dan tidak dapat terlepas dari isu impor paralel karena prinsip exhaustion bertujuan untuk menghabiskan hak pada penjualan pertama barang HKI agar tidak terjadinya perdagangan yang dilarang yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara. Pasal 42 UU Merek mengenai Lisensi pada merek untuk perlindungan bagi penerima lisensi dan pemilik merek terhadap lisensi belum mengatur secara eksplisit mengenai impor paralel dan penerapan prinsip exhaustion. Sehingga tidak adanya perlindungan atas isu impor paralel terhadap pemegang lisensi merek di Indonesia.
Kata Kunci: Merek, Lisensi Merek, Impor Paralel.
ABSTRACT
Article 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications governs trademark license recipients with their exclusive rights to use the trademarks. This regulation can be understood as how the license recipients could have their exclusive rights without putting other license recipients and right holders in the same or different country as aggrieved parties according to the principle of Exhaustion and first sale rule. Parallel import takes place when importers enter the original goods and receive a valid license and sell the goods at a lower price simultaneously. In this case, the goods are sold at a lower price than the counterpart goods sold by other valid trademark license recipients of the valid trademark holders in the country concerned where valid licensees exist. Therefore, further research is required with the following research problems: (1) how is the analysis of the exhaustion principle related to parallel imports according to the TRIPs Agreement and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, and (2) how is the regulation concerning parallel imports of licensees analyzed for trademark licensees in Article 42 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Normative-juridical methods and primary, secondary, and tertiary data were used, and they were analyzed based on grammatical and systematic interpretation and exhaustion doctrine regarding the parallel imports for trademark holders and license right holders. This approach is intended to protect their rights and ward off any potential loss caused by parallel import-related problems. The research results reveal that the exhaustion principle is closely related to parallel import problems since this principle is intended to phase out the rights of the first sellers selling the Intellectual Property Rights items to avoid prohibited trades that are not governed by the law of each country involved. Article 42 of the Trademark Law regarding trademark licenses intended to protect the licensee recipients and the trademark holders of the license does not regulate the parallel import and the implementation of the exhaustion principle. Thus, the protection regarding the issue of parallel imports affecting the trademark licensees in Indonesia is absent.
Keywords: trademark, trademark license, parallel import
DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENUNTUT PIDANA DENGAN SYARAT PENGAWASAN PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Kejaksaan Negeri Batu)
No full textFransiska Nathalia Jubiliana, Nurini Aprilianda, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana dengan syarat pengawasan pada Anak pelaku tindak pidana pencurian. Latar belakang dari pemilihan tema ini berdasarkan kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Batu yang melibatkan pelaku Anak. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana pengawasan selama 8 bulan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan pada Anak yang melakukan tindak pidana pencurian? (2) Apakah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah mempertimbangkan asas-asas serta prinsip-prinsip perlindungan anak?
Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan empiris. Berdasarkan hasil penelitian, jawaban yang diperoleh oleh penulis atas rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan adalah korban telah memaafkan Anak. Selain itu, Anak juga belum sempat menikmati hasil kejahatannya dan Anak diperintahkan oleh terdakwa dewasa untuk ikut dalam melakukan tindak pidana pencurian ini. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan selalu berpegang pada asas perlindungan anak. Asas utama yang dipegang oleh Penuntut Umum adalah asas kepentingan yang terbaik untuk Anak Selain itu asas pada bahwa perampasan kemerdekaan menjadi pilihan terakhir juga menjadi asas utama dalam menuntut pidana dengan syarat pengawasan terhadap Anak.
Kata Kunci: Anak, Pidana dengan Syarat Pengawasan, Pencurian
ABSTRACK
This research investigates the basic considerations made by the general prosecutors in a case that requires supervision given to the child involved in a theft. This research departs from the case of theft with an aggravating sanction taking place in Batu city where the theft was committed by a child. In their prosecution, general prosecutors required the child concerned to be under supervision for eight months. According to this condition, this research investigates: (1) what are the basic considerations made by the General Prosecutors in prosecuting the child with the requirement of the supervision given to the child in the case of theft? (2) did the General Prosecutors consider the principles of child protection in the prosecution?
This research employed empirical-juridical and socio-juridical methods and an empirical approach. The research results reveal that the basic considerations referred to the condition where the victim forgave the child as the offender. Moreover, this young thief had not had any chance to enjoy what he stole and the child was only instructed by an adult to get involved in the theft. The principles the General Prosecutors referred to are the best interest of the child and the seizure of freedom as the last resort, and the latter served as the main principle in prosecuting the child with the supervision given to the child.
Keywords: child, criminal prosecution requiring supervision, thef
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI ATAS KARYA CIPTA POTRET YANG DIMODIFIKASI MENJADI DEEPFAKE (Menurut Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)
No full textKiki Ndari, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas karya cipta potret yang dimodifikasi menjadi Deepfake menurut Pasal 5 ayat 1 huruf e dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Berdasarkan hasil penelitian Perbuatan modifikasi Karya Cipta Potret tanpa izin dijadikan Deepfake Pornografi pada kasus titan tyra, dan pelajar di kota malang merupakan pelanggaran terhadap Hak moral pada khususnya terkait Hak integritas (right of integrity) ,yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,kemudian pada hasil pembahasan kedua Penulis menganalisis terkait penggunaan potret yang dijadikan deepfake yang dikomersialkan pada channel youtube nyonggrandong,terkait hak ekonomi potret telah diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ,dalam pasal 12 tersebut hanya mengatur terkait larangan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret untuk tujuan reklame atau periklanan. Sedangkan Komersialisasi potret dapat dilakukan tidak sebatas dalam kepentingan iklan maupun reklame,perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pelanggaran-pelanggaran Hak Ekonomi yang masih belum dapat dilindungi dan diakomodir dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. perlu ditambahkan ketentuan yang lebih luas dalam pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 terkait makna komersialisasi potret yang bukan hanya untuk kepentingan iklan maupun reklame, tetapi ditambahkan juga untuk kepentingan komersial lain, harus ada persetujuan tertulis dari orang yang dipotret agar hak dari orang yang dipotret tersebut juga terlindungi.
Kata Kunci: Hak Moral, Hak Ekonomi,Deepfake ,Potret
ABSTRACT
This research aims to find out and analyze the violation of moral and economic rights regarding a portrait modified as a deepfake according to Article 5 paragraph 1 letter e and Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Using normative-juridical methods, this research reveals that the modification of a pornography deepfake without consent, as in the case of titan tyra and a student in Malang is considered a violation of the moral right especially the right of integrity, as governed in Article 5 paragraph 1 letter e of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research also analyzed the portrait used as deepfake, which was later commercialized on the Youtube of nyonggrandong. Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright only regulates the prohibition of commercial use, copying, announcement, distribution, and/or communication of the portrait for advertisement. The commercialization of a portrait is not only restricted to the advertisement but there should also be a regulation that further governs violations of economic rights that are not accommodated and protected in Article 12 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. A more extensive provision needs to be added to Article 12 paragraph (1) of Copyright Law Number 28 of 2014 regarding the meaning of the commercialization of a portrait not only for advertisement, but it must be stated further that this is also for other purposes and that there must be a written consent given by the
URGENSI PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN MOBIL AUTOPILOT BERBASIS ARTIFIAL INTELLIGENCE DI NEGARA INDONESIA
No full textMuhammad Arya Adiyatma, Yuliati, Diah Pawestri Maharani.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No 169, Malang
e-mail : [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai kekosongan peraturan hukum khususnya yang mengatur secara tersendiri mengenai penggunaan mobil dengan sistem auto pilot di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh Penulis ini terkait dengan urgensi dari pengaturan hukum yang terkait dengan penggunaan mobil auto pilot dengan berbasis artificial intelligence di Negara Indonesia serta roadmap dari pengaturan hukum yang tepat terkait dengan penggunaan mobil auto pilot berbasis artificial intelligence di Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan, serta penemuan hukum dan intepretasi sistematis guna menganalisis permasalahan dalam penelitian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan hukum terkait penggunaan mobil auto pilot berbasis artificial intelligence di Indonesia dan untuk merumuskan roadmap dari pengaturan hukum terkait dengan penggunaan mobil auto pilot berbasis artificial intelligence di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi dari adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan artificial intelligence dalam mobil auto pilot di Indonesia, dengan tujuan untuk dapat memberikan kepastian hukum terkait dengan tanggung jawab dari perusahaan manufaktur dalam hal terjadinya PMH yang menyebabkan kecelakaan mobil auto pilot sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum (vacuum of norm) demi menciptakan suatu kepastian dan perlindungan hukum. Tanggung jawab hukum dari produsen terkait malfungsi mobil dengan menggunakan sistem auto pilot pada dasarnya diperlukan guna memberikan rasa aman terhadap pengguna mobil auto pilot maupun bagi pengguna jalan yang lain.
Kata Kunci : Artificial Intelligence, Mobil Autopilot, Sistem Autopilot
Abstract
This research aims to discuss the legal loophole in the regulati
PEMBEBANAN PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ATAS KASUS ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 989/Pid.sus/2021/PN Bdg)
No full textNur Alfi Lailati, Faizin Sulistio, Fines Fatimah.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan berupa pembebanan pembayaran restitusi pada negara yang diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg yangmana dalam hukum positif Indonesia restitusi sepatutnya dibayarkan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga yakni sesuai dengan pasal 1 butir 7 Undang–Undang nomor 31 tahun 2014 sedangkan ganti kerugian yang dibebankan kepada negara disebut kompensasi, berdasarkan pasal 7 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2014 kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan korban tindak pidana terorisme. Dimana apabila kita cermati hal tersebut tidak sesuai dengan hukum positif yang ada. Maka untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitan yuridis normatif dengan pendekatan Case Approach serta Statue Approach. Analsis bahan iukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai restitusi serta putusan pengadilan terkait, sedangkan bahan hukum yang digunakan berupa literatur, jurnal hukum serta makalah yang berkaitan. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan penulis yakni studi kepustakaan dan studi internet. Teknik analisis dengan deskriptif menggunakan penalaran deduktif penulis mengkaji peraturan - peraturan serta teori berkaitan dengan restitusi dikaji secara mendalam hingga diperoleh kesimpulan akhir. Berdasarkan hasil penelitan ini maka dapat diketahui bahwa di Indonesia mengenai restitusi belum diatur secara spesifik mengenai kedudukan serta kejelasan pihak ketiga dalam restitusi sehingga menimbulkan kontradiktif terhadap pelaksanaan penegakan hukum.
Kata Kunci: Restitusi, Putusan Majelis Hakim, Anak Korban Kejahatan Seksual.
ABSTRACT
This research delves into Court Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg that charged the state with the restitution through the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, while the common norm is that the restitution is paid by the criminal concerned or the third party according to Article 1 point 7 of Law Number 31 of 2014. On the contrary, the amount of money charged to the state is often defined as compensation that is given to the victim in the case of serious violations of human rights and terrorism. This is not relevant to the positive law in Indonesia. Normative-juridical methods and case and statutory approaches were used to analyze primary data including the legislation governing restitution and related court decisions. The materials were also taken from literature, law journals, and relevant papers. The legal materials were also taken from library research and sources from the Internet. The data were further analyzed using descriptive and deductive analyses that were intended to study the regulations and the theories regarding restitution. An in-depth investigation of this matter was carried out to reach a conclusion. The research results reveal that restitution in Indonesia has not been specifically governed in terms of the position and the clarity of the third parties in the restitution, and this matter triggers the contradiction of law enforcement.
Keywords: restitution, decision of the panel of judges, child as a victim in sexual violenc
URGENSI PENGATURAN HARDSHIP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DI ERA COVID-19
No full textTirza Tania Henry, Setiawan Wicaksono, Prawatya Ido Nurhayati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Dаlаm Penelitiаn Skripsi ini, peneliti membahas tentаng Urgensi Pengaturan Hardship Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak di Era COVID-19. Pilihаn temа tersebut dilаtаrbelаkаngi kаrenа besarnya dampak bencana non-alam pandemi COVID- 19 terhadap perekenonomian Indonesia, yang menimbulkan banyak pengusaha yang gagal memenuhi kewajiban nya dalam berkontrak, sehingga perlu untuk dikaji bagaimana solusi ataupun alternatif bagi para pihak dalam kontrak agar tidak ada yang mengalami kerugian, salah satu alternatif tersebut adalah dengan menggunakan prinsip Hardship. Penelitiаn Skripsi ini merupаkаn merupаkаn penelitiаn hukum yuridis normаtif dengаn mengunаkаn metode pendekаtаn Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan. Bаhаn hukum primer, sekunder, dаn tersier yаng diperoleh peneliti аkаn diаnаlisis dengаn menggunаkаn teknik studi dokumen dаn studi pustаkа. Selаin itu jugа menggunаkаn penafsiran gramatikal dan penafsiran sistermatis yаitu penafsiran berdаsаrkаn pemaknaan suatu hukum dan penentuan struktur suatu hukum. Berdаsаrkаn hаsil penelitiаn, berangkat dari keadaan tidak terduga pandemi COVID-19 saat ini, ditemukan bahwa dalam Hukum Kontrak Indonesia terdapat kekosongan hukum pengaturan tentang prinsip Hardship. Pada dasarnya prinsip ini memiliki kemiripan dengan Force Majeure, namun akibat hukum dan penerapan hukumnya berbeda. Klausul Hardship lebih tepat untuk digunakan bagi kontrak-kontrak bisnis yang terdampak COVID-19 karena prinsip Hardship mencakup perubahan keadaan yang disebabkan penurunan nilai ekonomis dari suatu kontrak yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberi dasar hukum bagi para pihak untuk melakukan renegosiasi kontrak. Oleh sebab itu Indonesia perlu mengatur prinsip Hardship dalam Hukum Perjanjian Indonesia. Indonesia dapat menerapkan prinsip Hardship dalam Hukum Positif Indonesia yaitu dengan mencakup pengaturan Hardship mengenai definisi Hardship, syarat-syarat Hardship, serta akibat hukum dari Hardship.
Kata Kunci: Hardship, Force Majeure, COVID-19
ABSTRACT
This research discusses the urgency in the regulation of hardship as a measure taken to provide legal protection for the people concerned during the era of Covid-19. This research topic departed from the huge impact brought by Covid-19 as a non-natural disaster on the Indonesian economy, causing businesses to fail to fulfill the responsibilities outlined in contracts. This situation urges the writer to delve more into the solutions or the alternatives for the parties involved in a contract to ensure that they do not take the loss, and one of the alternatives can be done with hardship. This research employed normative-juridical methods, a conceptual approach, and a statutory approach. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary data obtained from documentation and library studies. The data collected were further analyzed using systematic and grammatical interpretations by giving meaning to law and setting the structure of law. The research results indicate that 1) the urgency of the regulation concerning hardship as a measure to protect legal protection for the parties concerned during the era of Covid-19 is due to the condition where the force majeure clause cannot cover situations that can experience fundamental changes such as the reduced economic values of a contract. Hardship is considered suitable for such a situation since it is seen to be able to provide the legal basis for the parties to renegotiate their contract. Therefore, Indonesia needs to regulate the principles of hardship in contract law in Indonesia, 2) the regulation of hardship in contract law in Indonesia takes into account the definition of hardship, the requirements, and the legal consequence.
Keywords: hardship, force majeure, Covid-1
SINKRONISASI AMANDEMEN PASAL 15 YEMEN PERSONAL STATUS LAW 1992 TENTANG PERKAWINAN ANAK DENGAN PASAL 16 AYAT (2) THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)
No full textGemilang Ayu Maulida, Adi Kusumaningrum, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penulis karya tulis ini membahas tentang Sinkronisasi Amandemen Pasal 15 Yemen Personal Status Law 1992 tentang Perkawinan Anak dengan Pasal 16 Ayat (2) The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekaburan hukum dalam Amandemen Pasal 15 Yemen Personal Status Law 1992 yang tidak mengatur secara spesifik mengenai batas usia minimum perkawinan. Hal ini tidak senada dengan Pasal 16 Ayat (2) CEDAW yang mengatur bahwa negara peserta harus menentukan batas usia minimum perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Amandemen Pasal 15 Yemen Personal Status Law 1992 tidak sinkron dengan Pasal 16 Ayat (2) CEDAW. Hal ini dikarenakan melalui amandemen ini Yaman melegalkan perkawinan anak yang dilarang dan juga tidak mengatur usia minimum perkawinan secara tegas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (2) CEDAW. Pengaturan usia minimum yang relatif ini dapat diartikan sebagai itikad buruk Yaman sebagai negara peserta CEDAW. Implikasi hukum yang ditimbulkan akibat tidak sinkronnya Amandemen Pasal 15 Yemen Personal Status Law 1992 terhadap CEDAW adalah pelanggaran terhadap ketentuan dalam CEDAW mengenai penentuan batas usia minimum perkawinan. Melalui amandemen ini Yaman juga telah melanggar prinsip good faith dan pacta sunt servanda yang merupakan prinsip utama dalam hukum perjanjian internasional. Hal ini kemudian menimbulkan kekaburan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi warga negara Yaman. Dalam perkembangannya Yaman telah melakukan beberapa upaya untuk mengimplementasikan CEDAW, namun dinamika hukum nasional Yaman yang mengarah pada pengimplementasian sharia kemudian menghambat realisasi terhadap CEDAW yang telah diratifikasi.
Kata Kunci: Perkawinan Anak, Sinkronisasi Hukum, Implikasi Hukum
ABSTRACT
This research studies the synchronization of Article 15 amendment of Yemen Personal Status Law 1992 concerning Child Marriage with Article 16 Paragraph (2) of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). This research topic departs from the vagueness of law in Article 15 amendment of the law above, which does not specifically regulate the minimum age limit in marriage. This matter is in line with Article 16 paragraph (2) of CEDAW implying that the persons concerned have to set the minimum age limit in marriage. With normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches, this research discovered that Article 15 amendment of Yemen Personal Status Law 1992 is not congruent with Article 16 Paragraph (2) of CEDAW because Yemen legalizes prohibited child marriage. Moreover, this law does not strictly regulate marriage as set forth in the provision of Article 16 Paragraph (2) CEDAW. This relative regulation regarding the minimum age limit can be viewed as bad faith shown by Yemen as a member state of CEDAW. This incongruence represents the violation of CEDAW in terms of the age limit in marriage. With this amendment, Yemen has also violated the principle of good faith and pacta sunt servanda as the main principle in the law concerning international treaties. This issue also leads to the vagueness of the law, causing uncertainty for Yemen. Yemen, however, has made some efforts to implement CEDAW, but the dynamic of the national law of Yemen that leans more towards sharia impedes the realization of the ratified CEDAW.
Keywords: child marriage, synchronization of law, legal implicatio
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN TERSELUBUNG TERKAIT PENGGUNAAN JASA REVIEW PRODUK PADA SHOPEE BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
No full textNona Sabrina, Yenny Eta Widyanti, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya akan pengaturan hukum atas iklan terselubung di Indonesia dengan melihat perilaku merchant yang memanfaatkan eksistensi review online sebagai sumber informasi penting pada Shopee menggunakan jasa review produk melalui kolom komentar untuk meningkatkan reputasi barang atau jasa mereka. Beberapa negara telah memiliki aturan mengenai iklan guna mengakomodasi penanganan iklan terselubung, salah satunya Amerika Serikat. Namun di Indonesia masih terdapat kekurangan berupa kekaburan hukum yang diakibatkan oleh luasnya makna promosi pada frasa “pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen” yang mana menimbulkan iklan terselubung atas penggunaan jasa review produk sebagai metode promosi dalam Shopee oleh merchant. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah permasalahan pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana pengaturan mengenai iklan terselubung terkait penggunaan jasa review produk pada marketplace ditinjau dari hukum positif Indonesia dan Amerika?; dan (2) Bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak dalam praktik penggunaan jasa review produk pada marketplace?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa di Indonesia masih terdapat kekurangan berupa ketidakjelasan hukum yang disebabkan oleh luasnya arti promosi dalam kalimat “pengenalan atau penyebaran informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen” yang menimbulkan iklan tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif. Pengaturan periklanan di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dan perbedaan dari segi unsur, persyaratan, dan peraturan yang berlaku bagi pelaku usaha. Indonesia memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan terkait covert advertising karena definisi promosi yang luas serta belum adanya regulasi yang tegas mengenai syarat dan ketentuan Shopee.
Kata Kunci: Amerika Serikat, Indonesia, Shopee, Iklan Terselubung, Kolom Ulasan, Perlindungan Konsumen
ABSTRACT
This research aims to find out the essence of the regulation concerning covert advertising in Indonesia by examining the behavior of merchants using the online review as the source of important information on Shopee based on product reviews on review space to help improve the reputation of goods and services sold. Several countries implement regulations governing advertisements to accommodate covert advertising, and the US is one of them. However, In Indonesia, too wide a definition of the phrase “introduction and dissemination of information of goods and/or services to attract the purchasing power of consumers” to trigger promotion has led to the vagueness of meaning. Departing from this issue, this research investigates: (1) the regulation of covert advertising in terms of the use of review service in a marketplace seen from the perspective of positive law in Indonesia and the US and the legal connection and responsibilities of the parties concerned in review service practice in the products sold on a market place. This research concludes that there has been too wide a definition of the phrase mentioned above, triggering covert advertising to come up. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. Advertising regulations in Indonesia and the US share similarities and differences in terms of aspects, requirements, and current regulations for business entities. Indonesia is deemed to be weak in providing protection in case of covert advertising due to too wide a definition of promotion and the absence of strict regulation concerning the terms and conditions of Shopee.
Keywords: the US, Indonesia, Shopee, covert advertising, review space, consumer protectio