Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
No full textYusuf Mustofa, Istislam, Dewi Cahyandari.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
M.T. Haryono Nomor 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang legalitas Memorandum of Understanding sebagai Dasar Dalam Izin Usaha Pertambangan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya kesepakatan bersama pada tahun 2018 antara pihak pemerintah Kabupaten Pacitan, pihak perusahaan tambang, dan pihak masyarakat desa Cokrokembang dan Kluweh terkait uji coba pengoperasian kembali perusahaan tambang. Tanpa adanya surat pencabutan atas penghentian sementara tersebut, kesepakatan bersama disertai dengan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2015 dijadikan dasar untuk melakukan kembali operasional tambang yang berjalan sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan menganalisa Memorandum of Understanding sah secara hukum sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan mineral dan logam serta menganalisa akibat hukum dari Memorandum of Understanding tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendeketan kasus (case approach). Hasil penelitian yang didapat, bahwa dalam kesepakatan bersama tentang uji coba operasional pertambangan selama tiga bulan, yang melibatkan pihak perusahaan tambang, masyarakat dan pihak pemerintah kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan pemerintah Kabupaten Pacitan melalui kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding tentang uji coba operasional pertambangan PT.GLI selama tiga bulan dinilai sebagai diskresi. Hal tersebut dianalisa melalui aspek substansi, kewenangan, dan prosedur, selain itu juga dengan asas umum pemerintahan yang baik. Jika dianalisa dan ditinjau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan asas umum pemerintahan yang baik Memorandum of Understanding atau kesepakatan bersama sebagai dasar dalam pemberian izin usaha pertambangan merupakan suatu tindakan pemerintah yang sah karena bagian dari diskresi.
Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan, Memorandum of Understanding, asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Diskresi
ABSTRACT
This research studies the legality of a Memorandum of Understanding as the basis of mining business permit issuance. Back in 2018, an agreement between the local government of the Regency of Pacitan, a mining company, and the locals of Cokrokembang and Kluweh village took place concerning the reopening of the mining company without any statement highlighting the temporary closure of the industry. This agreement also came with the work plan and budget plan of 2015 as the basis to reopen the mining business that has been running to date. This research aims to analyse the valid Memorandum of Understanding as the basis to issue a permit for running mineral and metal mining and to analyse the legal consequence of the Memorandum of Understanding. With juridical-normative methods and statutory and case approaches, this research has found that the agreement made complies with the legislation. The measures taken by the local authorities regarding this Memorandum of Understanding concerning the operation of PT GLI as the company mining for three months are seen as discretion from the perspective of the analysis of the substance, authority, procedures, and the general principle of good governance. Seen from the perspective of the legislation, this memorandum of understanding is considered valid since it is seen as discretion.
Keywords: mining business permit, memorandum of understanding, the general principle of good governance, discretio
PERLINDUNGAN WARGA SIPIL DAN OBJEK SIPIL PADA INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
No full textPutri Ghina Ramadhanty, Ikaningtyas, Fransiska Ayu L
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail : [email protected].
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa ketentuan perlindungan bagi warga dan objek sipil dalam konflik bersenjata serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap korban konflik bersenjata. Terdapat ketentuan Internasional yang mengatur mengenai perlindungan warga sipil dan objek sipil dalam Hukum Humaniter Internasional, dan pertanggung jawaban negara bagi korban konflik bersenjata. Dalam kasus invasi Rusia kepada Ukraina, banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh Rusia menyebabkan banyaknya korban yang berasal dari golongan sipil, antara warga sipil dan objek sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pendekatan melalui peraturan hukum internasional tertulis (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach) membandingkan sebuah kasus yang terjadi dengan peraturan hukum internasional. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, menggunakan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan dengan analisa interpretasi sistematis dan gramatikal. Penulis mendapatkan jawaban dari hasil penelitian ini yaitu dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, terdapat pelanggaran atau pengabaian dalam implementasi prinsip pembeda, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 mengenai perlindungan terhadap warga sipil dan objek sipil dalam situasi perang. Pertanggung jawaban negara atas konflik yang terjadi dan menyebabkan banyak korban, diatur dalam Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongfull Acts 2001, bahwa setiap perbuatan salah yang dilakukan oleh suatu negara, harus dipertanggung jawabkan. Bentuk pertanggungjawaban negara seperti restitusi, kompensasi, permintaan maaf, dan ganti rugi.
KATA KUNCI : Perlindungan Warga sipil, Perlindungan Objek Sipil, Hukum Humaniter Internasional
ABSTRACT
This research aims to describe and analyze the provision of the protection of civilians and civilian objects in armed conflict and the responsibility of the state for the victims of this armed conflict. International Humanitarian Law governs the protection of civilians and civilian objects and the responsibility of the state in armed conflict. In the case of the Russian Invasion of Ukraine, Russia has repeatedly attacked Ukraine, taking civilians and civilian objects as victims. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches; it also takes into account the comparison of the cases that happened and international law. The research data involved primary and secondary materials obtained from library research, and these data were further analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that regarding the Russian invasion of Ukraine, the armed conflict between Russia and Ukraine indicates that there are violations or negligence of the implementation of distinguishing principles, the Geneva Convention of 1949 and Additional Protocol I of 1977 regarding the protection of civilians and civilian objects during the war. The responsibility of the state for the conflict that takes place and takes many victims is governed in Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts 2001, implying that a state must be held responsible for the conduct committed. The responsibility can involve restitution, compensation, apology, and redress.
Keywords: protection of civilians, protection of civilian objects, international humanitarian la
URGENSI PENGATURAN TERKAIT LARANGAN PEMINDAHAN KEPEMILIKAN EFEK ATAS TERJADINYA GAGAL SERAH DALAM TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL-BELI KEMBALI (REPURCHASE AGREEMENT)
No full textSere Viona Debora, Sihabudin, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan dari Transaksi Repurchase Agreement yang ada di Indonesia terkait terjadinya gagal serah efek kepada pemilik semula dikarenakan adanya perubahan kepemelikan yang diberikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement. Kewenangan yang diberikan hak kepemilikan secara beralih menimbulkan permasalahan salah satunya ada pada sengketa terkait saham dari PT Hanson Internasional. Pasal 3 POJK Tentang Repurchase Agreement ini hanya mengatur mengenai beralihnya seluruh hak bersamaan dengan kepemilikan efek sehingga masih kurangnya perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak khususnya kepada pihak ketiga. Peraturan dari Repurchase Agreement di Indonesia perlu menjadi pertimbangan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut dengan mengadakan peraturan baru atau dengan cara mempertimbangkan larangan atau pembatasan mengenai peraturan mengenai pembatasan transaksi jual-beli objek dari Repurchase Agreement diperjualbelikan selama masa perjanjian masih berlangsung sehingga hal ini dapat menjadi salah satu upaya dalam pengaturan baru yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.
Kata Kunci: Repurchase Agreement, Gagal Serah, Efek
ABSTRACT
This research aims to analyze the regulation of repurchase agreement transactions in Indonesia regarding failure to transfer the share to a former owner due to the change of ownership given under the Regulation of Financial Services Authority Number 9/POJK.04/2015 concerning Repurchase Agreement Transaction Guidelines. The authority regarding the ownership right given in a transferable method triggers a dispute as in the case of PT Hanson International. Article 3 of the Regulation of Financial Services Authority concerning the Repurchase Agreement only regulates the transfer of all rights along with security ownership, indicating that there is still a lack of legal protection given to the parties concerned, especially the third party. The regulation concerning repurchase agreement in Indonesia could serve as the basis for consideration for further regulation-making in which a new regulation needs to be set up by considering restrictions regarding the purchase of an object of the repurchase agreement put in a transaction when the agreement is still effective. Thus, this matter can still serve as a measure for a new regulation intended to give protection to the third party.
Keywords: Repurchase Agreement, Failure to Transfer, Securit
ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM MENGABULKAN IZIN PERKAWINAN BEDA AGAMA MELALUI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)
No full textAria Arganata, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Peneliti membahas permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh tidak adanya pengaturan secara spesifik mengenai perkawinan beda agama dalam pengaturan perkawinan sehingga menyebabkan konflik hukum antara izin yang didapat melalui penetapan pengadilan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan keabsahan dalam suatu perkawinan beda agama. Permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dengan status Pemohon I atau Rizal Ardika adalah seorang pria beragam Islam melangsungkan perkawinan dengan pemohon II atau Eka Debora Sidauruk seorang wanita beragama Kristen melalui penetapan pengadilan Surabaya perkawinan tersebut dikabulkan oleh hakim, maka berdasarkan kasus tersebut, peneliti lebih memperhatikan terhadap batasan izin yang diberikan pada amar putusan hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan serta keabsahan dalam perkawinan beda agama yang dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Kata Kunci: Perkawinan beda agama, Penetapan Pengadilan, Keabsahan Perkawinan beda agama
ABSTRACT
This research discusses the issue regarding interfaith marriage with a court decision. This topic departs from the absence of specific regulation regarding the marriage of a couple of different religions, which sparks the legal conflict between the permit granted under the court decision to get married to a person of a different religion and the legality of interfaith marriage. The decision Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby regarding cross-religion marriage with the status of applicant I, Rizal Ardika who is a Moslem proposing marriage with Eka Debora Sidauruk as applicant II who is a Christian under the court decision of Surabaya. This marriage was granted by the judges. This research focused on the indictment in setting the decree of interfaith marriage and the legality of this marriage settled at court.
Keywords: interfaith marriage, court decision, the legality of interfaith marriag
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG NOMOR 188.45/0010.2/35.73.406/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (Studi di wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)
No full textCintya Anggraini Junsaputri, Istislam, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur terkait pemberian izin mendirikan bangunan lantai 3 keatas di Kota Malang. Namun ternyata dalam implementasini surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur pada pemberian izin mendirikan bangunan 3 (tiga) lantai keatas di Kota Malang, tidak berjalan sesuai yang diharapkan dalam surat keputusan tersebut. Masih banyak terjadi kelalaian ataupun kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang bertugas memproses Izin Mendirikan Bangunan lantai 3 keatas . Menurut Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan kesalahan prosedur dapat mengakibatkan dibatalkannya izin mendirikan bangunan sebagai tindakan hukum pemerintah yang cacat prosedur. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan data hukum primer yang diperoleh oleh penulis dan dianalisa menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Yaitu salah satu metode analisis data dengan cara mengungkapkan melalui fakta yang terjadi pada kondisi sebenarnya di masyarakat melalui wawancara secara mendalam dan tertulis, observasi dan dokumentasi. Dalam peneliatian ini akan dijabarkan faktor pendukung implementasi, serta kendala yang menjadi penghambat implementasi surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur terkait pemberian izin mendirikan bangunan lantai 3 keatas beserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut.
Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur, Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRACT
This research aims to find out the implementation of the Decree of the Head of Labor, Investment, and One-Stop Services in Malang city Number 188.45/0010.2/35.73.406/2020 concerning the standard operating procedure in granting a permit to build a three-floor-or-more building in Malang city. However, this implementation did not go as expected as in the decree. The staff in charge of the agency were found to have performed inappropriate procedures. Article 71 paragraph (1) of the Law concerning State Administration implies that inappropriate procedures can lead to the revocation of the permit concerned, and this act can be deemed as an inappropriate legal action. This research employed empirical-juridical and socio-juridical approaches. The primary data were analyzed using descriptive-qualitative techniques which reveal the facts and conditions in society, and these techniques required in-depth interviews, observation, and documentation. This research will also elaborate on contributing factors to the implementation and the impeding issues hampering the implementation of the decree, followed by the presentation of solutions.
Keywords: standard operating procedure, implementation, building permi
KONSTRUKSI HUKUM ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textDessy Putri Ramadhani, Sukarmi, Patricia Audrey Ruslijanto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya permasalahan akibat transaksi e-commerce, yang mana di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mendukung pelaksanaan ODR sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa e-commerce. Namun dari beberapa regulasi tersebut masih belum sepenuhnya mengatur mengenai konsep maupun mekanisme ODR dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia. Maka dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis mengenai legalitas Online Dispute Resolution (ODR) dalam penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia, (2) menganalisis serta mengkaji tentang bagaimana konstruksi hukum Online Dispute Resolution (ODR) sebagai alternatif penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia dalam upaya perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dari permasalahan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwasanya wujud dari konstruksi hukum ODR yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa e-commerce dapat menggunakan bentuk mediasi online sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa atau dapat mengadopsi dari prosedur ODR di Uni Eropa.
Kata kunci: Online Dispute Resolution, Sengketa E-commerce, Perlindungan Konsumen
Abstract
This research departs from the rising issues caused by e-commerce transactions, where there are regulations in line with the implementation of ODR taken as a measure to settle e-commerce disputes in Indonesia. Thus, this research aims to (1) analyze the legality of online dispute resolution (ODR) in resolving e-commerce disputes in Indonesia, (2) analyze and study how the legal construction of online dispute resolution (ODR) can serve as an alternative to settle the e-commerce disputes to assure consumer protection. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis results reveal that e-commerce disputes can refer to online mediation as an alternative to settle the related disputes, or it can adopt the procedures of ODR in the European Union.
Keywords: online dispute resolution, e-commerce disputes, consumer protectio
ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS IZIN POLIGAMI PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH TANPA ADANYA IZIN ATASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 2190/PDT.G/2017/PA.CKR)
No full textRuth HM Nainggolan, Djumikasih, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
email: [email protected]
Abstrak
Perkawinan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Badan Umum Daerah dalam hal perkawinan dan perceraian dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sehingga memiliki peraturan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Aturan khusus tersebut yaitu harus memperoleh surat izin atasan terlebih dahulu jika ingin melakukan poligami. Jika Pegawai BUMD tersebut melanggar aturan khusus tersebut maka Pegawai BUMD akan diberikan sanksi disiplin berat. Akan tetapi dalam putusan ini, Pemohon melanggar aturan tersebut dan hanya membuat surat pernyataan menanggung resiko saja. Hal ini berpotensi terjadinya konflik hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penulis mencoba untuk menganalisis putusan pengadilan terkait perkawinan poligami tanpa adanya izin atasan. Penulis menganalisis terkait surat pernyataan dan surat izin atasan dan juga keabsahan perkawinan yang dilakukan. Selain itu mencoba memberikan saran yang dapat diberikan kepada pemerintah dan juga kepada pegawai BUMD
Kata Kunci: perkawinan, poligami, pegawai badan usaha milik daerah, surat izin atasan
Abstract
Polygyny marriage done by an employee of a local-owned enterprise (henceforth referred to as BUMD), including the divorce from such a marriage, is equal to the procedure applied in the matter for a civil servant. It has a specific regulation governed in the Government Regulation Number 45 of 1990 concerning the Amendment to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning the Permit of Marriage and Divorce for Civil Servants. This regulation must involve a permit issued by a supervisor allowing for polygyny. An employee of BUMD will be subject to a serious disciplinary sanction for violating this provision. However, the person violating this provision was only required to make a written statement mentioning that he/she must take the risk. This irrelevant condition will certainly spark legal conflict. With a normative-juridical method, this research aims to analyze the court decision concerning polygyny without any permit from the supervisor. It also analyzes the written statement and permit issued by the supervisor and the validity of the marriage. Recommendations are given to the government and employees of BUMD.
Keywords: marriage, polygyny, BUMD employees, permit from superviso
URGENSI PENGATURAN TINDAKAN CHURNING SEBAGAI KEGIATAN YANG DIGOLONGKAN PRAKTIK MANIPULASI PASAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL
No full textSilvia Dewi Suciningtyas, Sihabudin, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kejahatan di bidang pasar modal dalam Undang-Undang Pasar Modal terdiri atas penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Salah satu jenis kegiatan yang digolongkan praktik manipulasi pasar dalam pasar modal, yaitu churning. Tindakan churning dianggap dikualifikasikan ke dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal. Akan tetapi, norma yang terkandung dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal menunjukkan adanya ketidaklengkapan norma. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi urgensi pengaturan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta pengaturan yang tepat terkait tindakan churning sebagai kegiatan yang digolongkan praktik manipulasi pasar dalam pasar modal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan tentang tindakan churning dalam Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal memperlihatkan adanya simplifikasi atas pencantuman ketentuan manipulasi pasar sebab dalam pasal tersebut hanya ditegaskan tentang tujuan manipulasi pasar. Berkenaan dengan pengaturan yang tepat terkait tindakan churning berdasarkan studi perbandingan dengan ketentuan manipulasi pasar di Amerika Serikat adalah mencantumkan rincian tentang tindakan churning ke dalam penjelasan Undang-Undang Pasar Modal atau pembentukan peraturan pelaksanaan yang lebih menekankan pada tindakan preventif.
Kata kunci: churning, manipulasi pasar, kejahatan di bidang pasar modal
Abstract
Criminal offenses often happening in the capital market as governed by Capital Market Law consist of fraud, market manipulation, and insider trading. Churning is one of the actions categorized as a market manipulative practice in the capital market. This conduct is qualified as manipulation in Article 91 of Capital Market Law. However, the norm outlined in this Article shows an incomplete norm. This research aims to investigate and identify the urgency of the regulation as in Article 91 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market and appropriate regulation regarding churning categorized as a market manipulative practice in the capital market. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research result reveals that the provision concerning churning in Article 91 as mentioned above shows the simplification of the stipulated provision of capital manipulation since this Article only mentions the purposes of market manipulation. In terms of the related regulation in churning, departing from the comparative study involving the investigation of the provision regarding market manipulation in the US, this research suggests that there should be an elaboration on the details of the churning as the conduct in the elucidation of Capital Market Law or the drafting of the regulation that focuses more on preventive action.
Keywords: churning, market manipulation, criminal offenses in capital marke
ANALISIS YURIDIS BIG DATA SEBAGAI FASILITAS YANG ESENSIAL (ESSENTIAL FACILITIES) DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
No full textAudra Levana Adelia, Sukarmi, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Big data merupakan salah satu fasilitas penting bagi pelaku usaha dalam pengembangan kegiatan usahanya, namun eksistensi big data dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan persaingan usaha sehingga berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu, penulis dalam penelitiannya akan membahas terkait bagaimana pengaturan big data dalam hukum persaingan usaha di Indonesia serta bagaimana analisis big data dalam prinsip essential facilities ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengkajian dan pendekatan terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur terkait big data sebagai fasilitas yang esensial dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan kasus. Pengaturan terkait big data sebagai komponen yang berpengaruh dalam efektivitas persaingan usaha belum diatur dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, berbeda dengan Jerman yang sudah mengatur hal tersebut dalam Section 18 paragraph (3a) No. 4, Section 19 paragraph (1) No. 4 dan Section 19a paragraph (1) No. 4 GWB serta diterapkan dalam kasus Google/Alphabet’s data collection practices di Jerman. Selain itu, big data dapat dikategorikan sebagai fasilitas yang esensial apabila big data tersebut dimiliki oleh pelaku usaha monopolis karena keberadaan skala ekonominya yang sangat besar untuk dapat mengumpulkan data tersebut, tidak dapat dengan mudah diduplikasi oleh pesaing/pelaku usaha lainnya, adanya penolakan akses terhadap big data serta kelayakan untuk menyediakan big data tersebut. Namun diperlukan penafsiran lebih lanjut oleh KPPU untuk penerapannya dalam perkara persaingan usaha. Adapun potensi pelanggaran yang dapat timbul berkaitan dengan big data sebagai fasilitas yang esensial, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 17 dan 25 UU Nomor 5 Tahun 1999.
Kata kunci: big data, fasilitas yang esensial, Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Hukum Persaingan Usaha Jerman
Abstract
Big data is an essential facility for businesses to develop, but its existence can affect the effectiveness of business competition, and this may lead to monopolistic practices and unfair business competition. Departing from this issue, this research aims to discuss how big data is regulated by business competition law in Indonesia and how big data is analyzed within the principle of essential facility seen from the perspective of business competition law in Indonesia. This research employed a normative-juridical method that involved observation and approaches regarding big data as an essential facility with the help of statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The regulation regarding big data can affect the effectiveness of business competition as governed by the law of business competition in Indonesia. In comparison, Germany governs this matter in Section 18 paragraph (3a) No. 4, Section 19 paragraph (1) No. 4, and Section 19a paragraph (1) No. 4 GWB, and it is applied in the case of Google/Alphabet’s data collection practices in Germany. Moreover, big data can be categorized as an essential facility when big data is owned by a monopolistic business, not easily duplicated, and there is a rejection of access to big data and the appropriacy of providing big data. Further interpretation by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is required in business competition cases. The issue that may arise regarding big data as an essential facility is the violation of Articles 17 and 25 of Law Number 5 of 1999.
Keywords: big data, essential facilities, KPPU, business competition law in Indonesia, business competition law in German
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA MENGENAI PEMEROLEHAN ALAT BUKTI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DENGAN MENGATUR EXCLUSIONARY RULES OF EVIDENCE
No full textFadhilah Anugrah Pascawati, Prija Djatmika, Ladito Risang B.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan hukum mengenai Exclusionary Rules of Evidence. Disebabkan oleh kesewenang – wenangan yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini lebih tepatnya oleh penyidik yang melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap tersangka demi mendapatkan pengakuannya, setelah mendapat pengakuan dan mengambil alat bukti, setelah itu meneruskan berkas ke kejaksaan, agar perkaranya segera masuk ke pengadilan yang mana bila alat bukti diambil secara melawan hukum maka nama peradilan akan menjadi ternodai. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah penerapan Prinsip Exclusionary Rules of Evidence pada Sistem Hukum Indonesia? (2) Bagaimanakah penerapan Prinsip Exclusionary Rules of Evidence kedepannya agar dapat melindungi hak – hak tersangka?. Penulis dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode yuridis – normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang akan penulis analisis dengan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal. Dari penelitian tersebut, penulis mendapat jawabannya, bahwa mengenai Exclusionary Rules of Evidence belum diatur dalam hukum acara pidana, maka agar hak tersangka terlindungi oleh hukum perlu untuk segera diatur mengenai Exclusionary Rules pada RUU HAP dengan mengadopsi pengaturan Exclusionary Rules yang ada di § 136a Verbotene Vernehmungsmethoden; Beweisverwertungsverbote Strafprozessordnung (STPO).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Exclusionary Rules of Evidence
Abstract
This research departed from a legal loophole regarding the Exclusionary Rules of Evidence, where there is arbitrariness done by the police serving as an enquirer that did too much violence against a defendant just to force the defendant to confess, gain evidence, and pass the documents to Prosecutors Office in order to immediately file the case to the court. This is done because getting evidence by tort will defame the court concerned. Departing from this issue, this research aims at investigating (1) the implementation of the principle of Exclusionary Rules of Evidence in the Legal System in Indonesia and (2) the implementation of the principle of Exclusionary Rules of Evidence in the time to come to protect the rights of defendants. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, case, and comparative approaches. the primary, secondary, and tertiary materials were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research reveals that Exclusionary Rules of Evidence are not governed by Criminal Code Procedure, leaving the rights of defendants unprotected by the law. Therefore, it is important to immediately regulate the Exclusionary Rules in Draft Criminal Code Procedure by adopting the regulation concerning Exclusionary Rules from § 136a of Verbotene Vernehmungsmethoden; Beweisverwertungsverbote Strafprozessordnung (STPO).
Keywords: legal protection, defendant, exclusionary rules of evidence