Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PENGATURAN SANKSI BAGI BADAN USAHA YANG MELAKUKAN EKSPLORASI SUMBER DAYA ALAM DITINJAU DARI PASAL 74 UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
No full textRizky Syahputra, Sihabudin, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi bagi badan usaha yang melakukan eksplorasi sumber daya alam serta tidak melakukan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, Pendekatan Undang Undang dan Pendekatan Perbandingan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sesungguhnya berasal dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik). Indonesia TJSL sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas seharusnya dapat menjadi lex generalis (aturan bersifat umum) seandainya memiliki norma sanksi yang mengatur dengan jelas terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bagi Perseroan.
Kata Kunci : Tanggung jawab,Sanksi,Perseroan Terbatas
ABSTRACT
This research aims to find out the regulation governing the sanctions imposed on corporates doing exploration of natural resources without considering the social and environmental responsibility that corporates have to perform. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches. corporate social and environmental responsibilities come from the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as one of the principles of good corporate governance. Corporate Social and Environmental Responsibility in Indonesia, according to Law Number 40 of 2007 Article 1 paragraph (3) is the commitment of a limited liability company that plays a role in sustainable economic development to improve the quality of life and environment that should be useful for the company, local community, or people in general. In this case, Law concerning Limited Liability Companies should serve as lex generalis (general rule) as long as it has the norm of imposing sanctions regarding social and environmental responsibilities for companies.
Keywords: Responsibility, Sanctions, Limited Liability Compan
REHABILITASI TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI KOTA MALANG (Studi Kasus di Polresta Kota Malang)
No full textArrum Maryana, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Tindakan rehabilitasi dalam upaya menerapkan keadilan restoratif di tingkat penyidikan. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyelahgunaan narkotika. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat diupayakan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika sebagai implementasi keadilan restoratif. Hal yang menjadi dasar penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan pihak kepolisian dalam mengambil tindakan rehabilitasi terhadap tersangka penyalahguna Narkotika. penulis memperoleh jawaban bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Pihak Kepolisian memberikan tindakan rehabilitasi bagi tersangka dititik beratkan pada hasil asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Malang. Kemudian perbedaan tindakan rehabilitasi sebelum dan sesudah perpol nomor 8 tahun 2021 terletak pada keberlanjutan perkara.
Kata Kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Restorative Justice
ABSTRACT
Rehabilitation is intended to implement restorative justice at the inquiry level. According to Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, both narcotic addicts and victims are subject to medical and social rehabilitation. Following the issuance of the Regulation of Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning Criminal Case Handling with Restorative Justice, rehabilitation should be imposed on drug abusers to implement restorative justice. This research aims to find out and analyze the consideration made by the police in enforcing rehabilitation for defendants in drug abuse cases. The research result discovers that the rehabilitation relies heavily on the assessment results by the assessment unit at Indonesian National Narcotics Agency in Malang City. The rehabilitation before and after the effectuation of Police Regulation Number 8 of 2021 is different in terms of how the cases are further handled.
Keywords : Rehabilitation, Narcotics, Restorative Justic
PERTANGGUNGJAWABAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN KESEPAKATAN GANTI RUGI PADA DIVERSI
No full textFarradhisya Ririz Nabila, Abdul Madjid, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Salah satu bentuk kesepakatan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kesepakatan dengan ganti kerugian. Tentu dibutuhkan tanggung jawab dari pihak Anak dimana orang tua seharusnya adalah pihak yang bertanggungjawab agar pelaksanaan kesepakatan tersebut dapat terpenuhi. Tidak dialihkannya tanggung jawab atas ganti kerugian kepada orang tua membuat anak harus bertanggung jawab apabila terjadi pengingkaran kesepakatan. Hal tersebut dapat membuat tujuan diversi yaitu penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan menjadi tidak tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban orang tua dalam melaksanakan kesepakatan ganti rugi pada diversi berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengetahui serta merumuskan konsep pertanggungjawaban orang tua dalam melaksanakan kesepakatan ganti rugi pada diversi dalam hukum pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini adalah penulis memperoleh jawaban bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur pertanggungjawaban orang tua dalam melaksanakan kesepakatan ganti rugi pada diversi sehingga diperlukan adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menambahkan pasal baru yang mengalihkan pertanggungjawaban ganti rugi diversi kepada orang tua serta mengubah ketentuan Pasal 13 sehingga apabila kesepakatan ganti rugi diingkari oleh orang tua maka anak bukan lah pihak yang harus bertanggung jawab.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Orang tua, Ganti rugi, dan Diversi
ABSTRACT
One of the forms of diversion as in Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime includes an agreement concerning redress. In this case, the responsibility of the child concerned is needed, where the parents of the child should be the ones who are responsible to allow for the fulfillment of the agreement. Without the diversion of responsibility over compensation to the parents, the child will have to bear the responsibility in case of a breach of contract. This certainly hampers the objective intended to ensure that the freedom of the child is not seized. This research aims to find out and analyze the form of the responsibility of the parents in terms of the agreement concerning redress in the diversion according to Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime, find out and formulate the concept of responsibility of parents in the implementation of the agreement of redress in the diversion in criminal law in the time to come. This research employed normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. This research discovers that Law Number 11 of 2012 does not regulate the responsibility of parents regarding the implementation of the agreement concerning redress in the diversion, and, thus, an amendment to Law Number 11 of 2012 is required by adding a new article that encourages the diversion of the responsibility for redress to the parents, and the provision of Article 13 also needs to be amended. This recommendation is to ensure that children will not have to be responsible for the consequences of a breach of contract concerning redress.
Keywords: responsibility, parents, redress, diversio
URGENSI POLITIK HUKUM DEKRIMINALISASI KOHABITASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
No full textSyahril Nanda Subagyo, Fachrizal Afandi, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada tulisan ini membahas isu hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam formulasinya mengatur tentang kohabitasi dalam Pasal 412. Menurut Penulis, ada urgensi tentang dekriminalisasi kohabitasi dalam kitab undang-undang hukum pidana tersebut dikarenakan kohabitasi merupakan aspek yang sangat privat, kohabitasi yang bersifat victimless crime, persoalan over criminalization sampai pada over crowding, perumusan tindak pidana kohabitasi yang bersifat multitafsir, sampai pada prinsip ultimum remedium dalam politik hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan hal diatas, isu rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah: 1) menggali sejauh mana pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana di Indonesia dan 2) menemukan urgensi dekriminalisasi kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian statute approach dan conceptual approach. Penelitian ini ditulis menggunakan studi kepustakaan, dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan literatur doktriner para ahli hukum. Diar hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dengan menggunakan metode diatas diperoleh kesimpulan bahwa kohabitasi diatur sebagai tindak pidana dalam dalam BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah itu diperoleh kesimpulan bahwa perlu adanya dekriminalisasi kohabitasi dalam KUHP agar hukum pidana tidak melanggar hak atas kehidupan privat seseorang, sifatnya yang victimless crime, over criminalization sampai pada over crowding, perumusannya yang berpotensi multitafsir dalam penerapan hukum, dan tetap mempertahankan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum.
Kata Kunci: Politik Hukum, Dekriminalisasi, Kohabitasi
ABSTRACT
This research discusses the issue regarding Law Number 1 of 2023 of the Penal Code governing cohabitation in Article 412. This research has found that there is an urgency implied, concerning the decriminalization of cohabitation therein, since cohabitation is a private matter, a victimless crime, and it is related to overcriminalization and overcrowding matters. The formulation of cohabitation tends to be multi-interpreted and is related to the principle of ultimum remedium in legal politics in Indonesia. Departing from the above issue, this research aims to investigate 1) to what extent cohabitation is regulated in the criminal law in Indonesia, and 2) the urgency of decriminalization of cohabitation in Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Library research was also involved to obtain laws in Indonesia and doctrine literature from legal experts. The research discovers that cohabitation is governed as a crime in Chapter XV of Crime Against Decency Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code. The research concludes that the decriminalization of cohabitation on the Penal Code is required, considering that cohabitation is related to the private life of an individual, it is victimless, overcriminalization, and overcrowding. The formulation of the law regarding this matter may lead to multi-interpretations in the implementation of the law, and criminal sanctions should be the last resort to punish in the case of cohabitation.
Keywords: legal politics, decriminalization, cohabitatio
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA GUGATAN GANTI RUGI ATAS PELANGGARAN HAK SIAR (STUDI KASUS HAK SIAR FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014 MILIK PT INTER SPORTS MARKETING)
No full textMikhael Petric Domula, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Semakin berkembangnya teknologi membuat pelanggaran hak cipta khususnya hak siar semakin marak terjadi, ha ini disebabkan oleh banyaknya media yang menunjang pelanggaran tersebut. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan Gugatan Ganti Rugi atas Pelanggaran Hak Siar. Unsur-unsur yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus nominal ganti rugi harus dipertimbangkan dan diperhitungkan secara jelas agar tercipta kepastian dan keadilan. Berdasarkan studi komparasi dengan pengaturan hak cipta di Korea Selatan yaitu Copyright Act 1957 Republic of Korea, Korea Selatan mengatur mengenai penetapan batasan maksimal dalam mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak siar. Pengaturan tersebut dapat juga diterapkan di Indonesia sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi, juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam HKI yaitu memberikan perlindungan terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sudah sewajarnya mendapatkan imbalan atas hasil karyanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak siar.
Kata Kunci : Ganti Rugi, Nominal, Hak Siar, Penghitungan
ABSTRACT
The development of technology leaves room for more copyright infringement, coupled with the growing number of media strengthening this issue. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright implies that creators or copyright holders can file a charge requesting compensation over broadcasting right infringement. The aspects that the judges refer to for consideration in deciding the amount of compensation must be clearly made for the sake of legal certainty and justice. South Korea, to compare, governs copyrights under the Copyright Act 1957 of the Republic of Korea. Specifically, this state governs the maximum limit of the amount of compensation requested regarding broadcasting right infringement. Such regulation can also be implemented in Indonesia as appreciation or reward and to stay in line with the justice principle in Intellectual Property Rights by protecting creators and copyright holders who deserve rewards for their creations. This research employed normative juridical methods aiming to analyze the basic consideration of judges in deciding the case regarding compensation over broadcasting right infringement.
Keywords: compensation, amount, broadcasting right, calculatio
MENGGAGAS MODEL PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS CIRCULAR ECONOMY (ANALISIS YURIDIS PERDA KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA)
No full textHerlin Sri Wahyuni, Moh. Dahlan, Ibnu Sam Widodo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
AbstrakPenelitian ini mengangkat permasalahan tentang naiknya suhu bumi, salah satunya penyebabnya adalah pengelolaan sampah yang masih menggunakan konsep linier economy secara substansi pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dimana konsep tersebut mampu memaksimalkan keuntungan namun tidak dapat berkelanjutan secara jangka Panjang. Sehingga, Pemerintah Pusat mengganti konsep tersebut menjadi circular economy yang lebih menguntungkan. Secara konsep, circular economy sudah ada, namun secara pengaturannya belum ada yang menimbulkan penafsiran hukum. Merujuk pada UU Pengelolaan Sampah yang memberikan ruang kebebasan setiap daerah untuk bisa mengurangi timbulan sampah, penulis mengambil kota blitar sebagai studi kasus dengan menganalisis isi substansi pada Perda Kota Blitar No.4/2017 Tentang Pengelolaan Sampah beserta peraturan pelaksanaannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis mengkaji secara substansi pola pengaturan pada UU Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Blitar No. 4/2017 beserta peraturan pelaksanaannya untuk adanya peralihan secara material lebih futuristik pada substansi untuk menggagas pengelolaan sampah berbasis circular economy sebagai upaya dalam mewujudkan Net Zero Cities di Kota Blitar.
Kata kunci: Circular Economy, Kota Blitar, Pengelolaan Sampah
AbstractThis research examines the rising temperature of the earth caused by waste managed using a linear economy. Substantially, as in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, this concept can boost the benefits but it will not be sustainable. Thus, the Central Government replaced this concept with a circular economy that is deemed more beneficial. Conceptually, circular economy existed earlier, but its regulation still sparks the vagueness of the law. Referring to Waste Management Law that gives autonomy to each region to reduce garbage piles, this research took Blitar City as the case by observing the substance of the Regional Regulation of Blitar City Number 4/2017 concerning Waste Management along with its delegated regulation. With normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, this research delves into the substance of the Waste Management Law and Regional Regulation of Blitar City Number 4/2017 and its delegated regulation to allow for a futuristic transition of the substance to initiate circular economy-based waste management to transform Blitar City to Net Zero City.
Keywords: Circular Economy, Blitar City, Waste Managemen
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN STRATEGIS NASIONAL DALAM KAWASAN HUTAN
No full textNabilla Chintani Anandittu Widodo, Herlindah, Daru Adianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Sejak lahirnya UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa pasal diantaranya objek kegiatan pengadaan tanah yaitu bendungan. Bendungan termasuk didalam pembangunan diluar kegiatan Kawasan Hutan yaitu melalui pelepasan Kawasan hutan. Sebagaimana yang telah diatur Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dengan rumusan masalah: Apakah perumusan dalam pasal 94 ayat (3) PP 23 tahun 2021 telah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan? Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian Pasal 94 ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 dengan tujuan kehutanan. Menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh penulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis dengan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Penulis meneliti pengaturan pengadaan tanah pembangunan bendungan strategis nasional dengan mekanisme pelepasan Kawasan hutan serta kaitannya dengan tujuan Kehutanan. Penulis memperoleh sebuah kesimpulan dalam pengadaaan tanah untuk pembangunan bendungan yang merupakan salah satu bagian dari kepentingan umum dapat diselenggarakan dikawasan hutan danterdapat ketidaklengkapan pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan lebih lanjut pada mekanisme pelepasan penggunaannya. Pasal 94 ayat (3) huruf (a) tidak mempertimbangkan cakupan luas yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Kehutanan pada Pasal 3 UU 41/1999. Bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan tujuan kehutanan sebagai upaya percepatan pada penyelesaian status Kawasan hutan dengan melakukan reformulasi dan peraturan turunannya.
Kata Kunci: Bendungan, Pengadaan Tanah, Kawasan Hutan
Abstract
Job Creation Law revised several regulations regarding land procurement and forestry, in which the object of land procurement for a dam should be included as part of the development
outside forest areas with the mechanism of the release of forest areas as governed in Article 94 Paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forest Management. This research aims to investigate whether the formulation of Article 94 Paragraph (3) of Government Regulation Number 23 of 2021 is relevant to the objectives of forest management. This issue aims to find out the relevance of Article 94 Paragraph (3) letter (a) of Government Regulation of 2021 regarding forestry objectives. This research employed a normative-juridical method, and the research data were taken from library research and analyzed using grammatical and systematic interpretations to find out more about land procurement for the development of a national strategic dam with the mechanism of releasing forest areas linked to forestry objectives.
This research concludes that the land procurement concerned is part of the development intended for public interest to allow for the management of forest areas. However, there has been an incompleteness in Article 94 paragraph (3) letter (a) governing the mechanism of the release of the land performed by users; this article only considers the smaller scope of the objectives of forestry management in Article 3 of Law 41/1999. The government, in this case, should take into account the forestry objectives as a measure taken to accelerate the settlement of the status of forest areas by reformulation of the law concerned, including its successor regulation.
Keywords: dam, land procurement, watersheds, forest area
URGENSI PENGATURAN MENGENAI PENJAMINAN UANG ELEKTRONIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SEBAGAI UPAYA MITIGASI KRISIS PERBANKAN
No full textMochammad Ramadhan Saputra, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Demi memitigasi krisis perbankan, uang elektronik sebagai produk perbankan bersifat digital membutuhkan suntikan penjaminan dari LPS yang memiliki urgensi untuk diatur. Urgensi tersebut adalah manifestasi dari adanya isu hukum berupa ketidaklengkapan norma pada Pasal 10 UU 24/2004. Isu hukum yang telah disebutkan membawa rumusan masalah berupa: (1) Apa urgensi pengaturan mengenai penjaminan uang elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?, dan (2) Bagaimana konstruksi pengaturan yang berkepastian hukum mengenai penjaminan uang elektronik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai upaya mitigasi krisis perbankan?. Pada penelitian ini, jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) yang ditelusuri oleh penulis melalui studi kepustakaan dianalisis melalui penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian pertama mendeskripsikan bahwa, mulai dari UU BI, UU ITE, dan PBI Uang Elektronik tidak ditemukan satu ketentuan pun yang mendalilkan mengenai penjaminan uang elektronik. Sehingga, urgensi pengaturannya ditinjau dari perspektif filosofis, historis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis. Dan hasil penelitian kedua menemukan bahwa, konstruksi pengaturan yang berkepastian hukum mengenai penjaminan a quo bertumpu pada 2 (dua) hal, yakni konstruksi pasal tentang perubahan definisi uang elektronik dan konstruksi pasal tentang penambahan kewenangan LPS terkait penjaminan tersebut. Berkenaan dengan pendekatan yang dapat diterapkan, fokus penelitian ini adalah penggunaan pendekatan langsung dalam melakukan penjaminan uang elektronik di perbankan. Sebagai upaya mitigasi krisis perbankan, penjaminan uang elektronik dapat mengurangi efek dari adanya bank runs akibat kegelisahan masyarakat dalam menghadapi ketidakstabilan sistem keuangan melalui hubungan kelembagaan antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia.
Kata Kunci: Penjaminan Uang Elektronik, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Krisis Perbankan
Abstract
To carry out a mitigation in banking crises, electronic money as a banking and digital product requires support from Indonesia Deposit Insurance, and this matter needs immediate regulatory provisions. This urgency indicates that there is the incompleteness of norm in Article 10 of Law 24/2004. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation regarding electronic money insurance by Indonesia Deposit Insurance and (2) the construction of the regulation regarding electronic money insurance by Indonesia Deposit Insurance that holds legal certainty as a mitigation measure to tackle banking crises. This research employed a normative-legal method and statutory, historical, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were investigated using library research and analyzed with grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the Law of Bank Indonesia, Electronic Information and Transactions Law, and Regulation of Bank Indonesia do not regulate matters that control electronic money insurance. Thus, the urgency of this regulation is seen from philosophical, historical, sociological, economic, and juridical perspectives. Moreover, the construction of the regulation that holds legal certainty regarding the insurance concerned lies on two matters, namely the construction of the article concerning the changing definition of electronic money and the construction of an article concerning the added authority of Indonesia Deposit Insurance regarding the insurance per se. In terms of the approach applied, this research focuses on a direct approach to the insurance of electronic money in banking. As mitigation in response to the banking crises, the insurance of electronic money should be able to reduce the ‘bank runs’ effect because of panicking customers amidst the instability of the financial system between Indonesia Deposit Insurance and Bank Indonesia.
Keywords: Electronic Money Insurance, Indonesia Deposit Insurance, and Banking Crise
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYADAPAN DALAM KEADAAN MENDESAK BERDASARKAN PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
No full textFadilla Umul Chasana, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait kekaburan norma dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kekaburan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir atau bahkan penyalahgunaan wewenang atas praktik penyadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis maksud frasa “penyadapan dalam keadaan mendesak” oleh penyidik yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU Narkotika, serta untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengaturan ideal mengenai “penyadapan dalam keadaan mendesak” yang berlandaskan asas kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, teleologis, sistematis, dan futuristis. Penulis memperoleh jawaban mengenai permasalahan di atas bahwa mengenai maksud frasa dalam keadaan mendesak dapat melihat/merujuk konsep dan definisi peraturan hukum lain, sehingga dapat diartikan sebagai keadaan yang tidak biasa/tidak terduga dan sangat penting dalam pencegahan tindak pidana narkotika penyidik dapat terlebih dahulu melakukan penyadapan tanpa izin tertulis ketua pengadilan negeri terhadap orang yang diduga tersangka/terlibat dalam tindak pidana narkotika. Selain itu setelah dianalisa dan dilakukan perbandingan dengan negara lain masih terdapat kekurangan, sehingga perlu untuk reevaluasi dan reformulasi pengaturan dalam UU Narkotika khususnya Pasal 78 ayat (1) guna lebih menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan bagi masyarakat. Reformulasi yang ditawarkan penulis yaitu dengan menambahkan pengaturan/penjabaran lebih lanjut atas ketentuan penyadapan dalam keadaan mendesak mengenai maksud, kategori, tindakan yang dapat dilakukan sebelum dan setelah penyadapan serta akibat hukum yang berkenaan dengan permohonan persetujuan penyadapan.
Kata Kunci: Penyadapan, Dalam Keadaan Mendesak, Tindak Pidana Narkotika, Kepastian Hukum, Reformulasi Hukum
Abstract
This research studies the issue of the vagueness of norms in Article 78 Paragraph (1) of law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which may lead to multi-interpretations or power abuse in the practice of tapping in an urgent situation. This research aims to find out and analyze the phrase “penyadapan dalam keadaan mendesak” (tapping due to an urgent situation) by an enquirer as governed in Article 78 paragraph (1) of Narcotics Law and to investigate and analyze the concept of an ideal regulatory provision about the phrase based on legal certainty. This is normative research employing statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, teleological, systematic, and futuristic interpretations. The research results reveal that the phrase sees/refers to the concept and the definition from another regulation, so it can be defined as something urgent or unusual but important in preventing a criminal offense in narcotics. The enquirer can tap without a written permit released by the Chief of the District Court to investigate the defendant or the person involved in narcotics crime. This research reveals that there are some weaknesses, indicating that reevaluation and reformulation of Narcotics Law especially Article 78 paragraph (1) is required to assure legal certainty and protection of citizens. This research suggests that further elaboration regarding tapping due to an urgent situation needs to be given in terms of the definition, category, and act that can be considered in advance before tapping and in terms of the legal consequences regarding the request for tapping.
Keywords: tapping, urgent condition, narcotics, legal certainty, legal reformulatio
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)
No full textKrista Yoga, Lutfie Effendi, Indah dwi Qurbani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail : [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Malang, pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan di dalam penerapan perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dimana dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Malang masih terdapat beberapa ketentuan yang mempersulit pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Malang dan data sekunder yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan internet. Data yang sudah di dapatkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari penelitian selanjutnya di analisis guna dapat, menjawab permasalahan hukum yang telah di rumuskan. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada pada Implementasi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Malang terdapat ketentuan yang mempersulit dalam pengelolaan keuangan Daerah di Kabupaten Malang yaitu penetapan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam, karena masing- masing Daerah berbeda-beda kondisniya seperti luas wilayah, kondisi geografis, sosial masyarakat, ketersediaan infrastruktur dan lain-lain.
Kata Kunci : Implementasi, Standar Harga Satuan Regional, Keuangan daerah
ABSTRACT
This research studies the issue of financial management at the regional level in the Regency of Malang. This topic departed from the issue in the implementation of Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards with several provisions that tend to present difficulties for regional governments in financial management at a regional level. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches with primary data obtained from direct interviews represented by the representatives of the Regional Finance and Asset Agency of the Regency of Malang, while the secondary data involves legislation, official documents, books, and the Internet. The data were further analysed using qualitative-descriptive methods. The research reveals that some provisions in Article 2 Paragraph (2) of Presidential Regulation Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards are found to have presented difficulties in the financial management in the Regency of Malang, one of which is related to the time given to business trips requiring 8 hours for every business trip, while each destination certainly has different geographical, social, and infrastructure conditions and other obstacles.
Keywords: implementation, regional unit price standards, regional financ