Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS PASAL 97 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MENGENAI PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) (STUDI KASUS DI PT SUSANTI MEGAH)
No full textNabila Qulum Nuraini, Reka Dewantara, Zora Febriena Dwintia H.P.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang direktur perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)”, sedangkan Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menyatakan “ Seorang direktur bertanggung jawab atas pengurusan kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”. Namun, seringkali seorang direktur mengabaikan tanggung jawab dan itikad baik terhadap karyawannya terutama keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam hal pengelolaan perusahaan yang bersangkutan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji: 1) efektifitas Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Direksi Mengenai K3 di PT Susanti Megah, 2) permasalahan yuridis dan non yuridis dalam pelaksanaan Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam hal K3 di PT Susanti Megah, 3) langkah yang diambil PT Susanti Megah untuk mengatasi permasalahan yuridis dan non yuridis dalam implementasi Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam perkara K3 di PT Susanti Megah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 belum dilaksanakan secara optimal dalam penerapan K3 di PT Susanti Megah karena permasalahan yuridis dan non yuridis. Namun, PT Susanti Megah telah melaksanakan upaya untuk mengatasi kendala yuridis dan non yuridis tersebut.
Kata Kunci: tanggung jawab direksi, perseroan terbatas, keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
Abstract
This research aims to find out the issue of the responsibility held by a company director regarding occupational safety and health (K3). Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 states “a director is held responsible for the management of a liability company” as intended in Article 92 paragraph (1), while Article 92 paragraph (1) of Limited Liability Law states “A director is responsible for the management of the interest of a company as per the objective and intention of the company”. However, a director often overlooks the responsibility and good faith for their employees especially for their occupational safety and health (K3) in terms of the management of the company concerned. Departing from this problem, this research investigates 1) the effectiveness of Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies regarding the implementation of the responsibility of the director regarding the K3 in PT Susanti Megah, 2) juridical and non-juridical problems in the implementation of Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the case of K3 in PT Susanti Megah, 3) the measures taken by PT Susanti Megah to tackle juridical and non-juridical problems in the implementation of Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in the case of K3 in PT Susanti Megah. This research employed empirical-juridical methods. Primary and secondary data were analyzed using a descriptive-qualitative technique. The results reveal that Article 97 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 has not been optimally implemented in terms of the application of K3 in PT Susanti Megah due to both juridical and non-juridical issues.
Keywords: responsibility of director, limited liability company, occupational safety and health (K3
PENERAPAN PENEGAHAN OLEH OTORITAS KEPABEANAN TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DALAM AKTIVITAS IMPOR (STUDI KASUS DI KPPBC TMP TANJUNG EMAS SEMARANG)
No full textSyafina Azzahra Syaukani, Yenny Eta Widyanti, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Di Indonesia, peredaran barang palsu masih marak terjadi walaupun sudah ada otoritas kepabeanan yang berperan sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan keluar masuknya barang. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada hambatan yang ditemui oleh Bea dan Cukai Tanjung Emas dalam penerapan Pasal 10 Ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 disertai dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjung Emas dalam penegakan pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa hambatan yang ditemui oleh Bea Cukai Tanjung Emas dari penerapan pasal 10 ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 dalam usaha perlindungan merek pada barang impor? (2) Apa upaya Bea Cukai Tanjung Emas dalam menegakkan Pasal 10 ayat 1 PMK Nomor 40 Tahun 2018 untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dalam aktivitas impor di Bea Cukai Tanjung Emas? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas Semarang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini bukan menjadi prioritas utama di Bea dan Cukai dikarenakan Pihak Bea dan Cukai lebih fokus menangani permasalahan rokok dan narkoba saja. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dari lembaga lain untuk menangani kasus tersebut.
Kata kunci: hambatan, merek, Bea dan Cukai
Abstract
It is common to see the distribution of counterfeit goods in Indonesia notwithstanding the presence of customs authority responsible to guard the borders through which goods are circulated. This study specifically observes the issues hampering the Customs and Excise of Tanjung Emas from implementing Article 10 Paragraph 1 of the Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 and the measures taken by Customs and Excise of Tanjung Emas to enforce this Article. Departing from this issue, this research investigates (1) the impeding factors interrupting the Customs and Excise of Tanjung Emas in the implementation of Article 10 Paragraph 1 of The Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 to protect marks on imported goods, (2) measures taken by Customs and Excise of Tanjung Emas to enforce Article 10 paragraph 1 of the Regulation of Finance Minister Number 40 of 2018 to protect marks in importing activities at Customs and Excise of Tanjung Emas. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches. The data were obtained from library research and interviews. The observation took place in Medium Customs and Excise Control and Services of Tanjung Emas of Semarang. Primary and secondary data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that the protection of intellectual property rights is not the top priority in customs and Excise since this service is more devoted to dealing with cigarette- and drug-related issues. Thus, the interference of other institutions is required to deal with such a case.
Keywords: hindrance, mark, customs and excis
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG KESEHATAN KERJA TERKAIT PELINDUNGAN KESEHATAN KERJA PEKERJA KAFE HEWAN PIARAAN DARI ZOONOSIS (STUDI KASUS DI KOTA MALANG)
No full textMuhammad Dzikrullah, Budi Santoso, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Seluruh pekerja memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Kesehatan Kerja melindungi pekerja dari terjadinya Penyakit Akibat Kerja yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019. Pekerja kafe pada umumnya menerapkan Kesehatan Kerja demi terhindarnya Penyakit Akibat Kerja dari pelanggan dan/atau pekerja lainnya. Pada kafe hewan piaraan, pekerja harus melindungi kesehatannya dari Zoonosis. Penulis kemudian merumuskan: (1) Bagaimana pedoman pelindungan kesehatan kerja di lingkungan kerja kafe hewan piaraan di Kota Malang demi mencegah terjadinya zoonosis? (2) Bagaimana upaya pelindungan kesehatan kerja bagi para pekerja kafe hewan piaraan di Kota Malang demi mencegah terjadinya zoonosis? Penulisan ini menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh dengan wawancara dan observasi di kafe hewan piaraan di Kota Malang serta ahli Ilmu Kesehatan Masyarakat Veteriner. Data sekunder dari dokumen-dokumen dan studi pustaka peraturan perundang-undangan. Penulis mengemukakan hasil, bahwa: (1) Pedoman Kesehatan Kerja kafe hewan hewan piaraan di Kota Malang dalam bentuk perintah lisan oleh Pengurus dan/atau Pengusaha, dan mengadakan pelatihan setiap minggu/dua minggu sekali. Demi optimalisasi peningkatan derajat kesehatan pekerja, kafe hewan piaraan wajib membuat pedoman dengan Rencana K3, melaksanakan evaluasi kinerja K3, dan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan jika terjadi Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. (2) Upaya pelindungan Kesehatan Kerja wajib berdasarkan Standar Kerja dalam pencegahan Penyakit Akibat Kerja. Penerapan Kesehatan Kerja kafe-kafe hewan piaraan di Malang berfokus kepada peningkatan derajat kesehatan hewan piaraan. Upaya pelindungan Kesehatan Kerja perlu memprioritaskan kesehatan para pekerja, terutama pekerja berisiko tinggi. Upaya Kesehatan Kerja wajib didasarkan oleh pedoman tertulis agar mencegah hambatan-hambatan di kelanjutan.
Kata Kunci: Kesehatan Kerja, Kafe Hewan Piaraan, Zoonosis
Abstract
All workers are entitled to the right to a safe and healthy working environment. Occupational health protects workers from diseases caused at work, which is governed in Government Regulation Number 88 of 2019. Pet café is where pets are around. Workers at this café generally implement the occupational health principle to get protected from diseases transmitted by customers and/or other workers. In a pet café, workers are required to protect themselves from zoonoses. Departing from this issue, this research aims to delve into (1) how are the guidelines for the protection of workers at pet café implemented in Malang city to protect them from zoonoses? (2) what measures are to be taken to assure occupational health for workers working at pet café in Malang city to protect them from zoonoses? This research was conducted based on socio-legal methods and socio-juridical approaches. The primary data were obtained from interviews with an expert in veterinary health science and observation at a pet café in Malang city. The secondary data were obtained from relevant documents such as studies and legislation. The research results discover that (1) the guidelines for the protection of occupational health for those working at a pet café in Malang city were not made in writing but the instructions are given in utterances by the person in charge and/or business people. Training is conducted every week/once in two weeks. To optimize the improvement of health levels among workers, pet cafes must set guidelines for the planning of occupational health for workers, evaluate the performance of this program, and record and report the matter in case of accident or diseases happening and transmitted at work, (2) the measures to protect the health of the workers must be taken pursuant to job standards in terms of prevention of diseases caused at work. The implementation of occupational health in pet cafes in Malang is more focused on the improvement of the health levels of pets. The measures taken must focus on the health of workers, especially those as high-risk employees, and be according to the written guidelines ensuring that further issues will not take place.
Keywords: occupational health, pet café, zoonose
IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN KEBIJAKAN MANAJEMEN BORDER FENCE CONTROL YUNANI DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DITINJAU DARI KONVENSI PENGUNGSI 1951
No full textNadya Shafira Salsabiil, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya S
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis meneliti mengenai kebijakan Border Fence Control (BFC) yaitu kebijakan kontrol perbatasan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh Yunani mulai dari 2011 dan berlangsung sampai tahun 2021. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi Yunani sebagai negara garda terdepan daerah Uni Eropa yang mengakibatkan banyaknya angka pencari suaka dan pengungsi yang naik dengan tujuan mengklaim haknya ke salah satu negara Uni Eropa. Kebijakan BFC ditetapkan oleh Yunani guna mentekan angka pencari suaka dan pengungsi yang tinggi khususnya pada tahun 2014. Namun, kebijakan ini menimbulkan argumen mengenai apakah implementasinya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengikat Yunani dan bagaimana hak-hak pencari suaka dan pengungsi dilindungi. Dengan tujuan menganalisis apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan Konvensi dan menganalisis bagaimana implikasi yuridis yang timbul terhadap pengungsi, Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan Border Fence Control tidak dapat dibenarkan oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan hukum lain yang mengikat negara anggota Uni Eropa. Implikasi yuridis yang ditimbulkan yakni tidak di prosesnya permohonan status pengungsi oleh pemerintah Yunani terhadap pencari suaka.
Kata kunci: Pengungsi, Kebijakan Manajemen Border Fence Control, Uni Eropa
Abstract
This research studies the policy of Border Fence Control (BFC) issued and executed by Greece from 2011 to 2021 to control the border. This research topic departed from the position of Greece as the forefront of the European Union that attracts more asylum seekers and refugees since they think they have to claim their rights from one of the countries in the European Union. This policy was stipulated by Greece to reduce the number of asylum seekers and refugees whose case was high back in 2014. However, this policy has raised arguments over whether the implementation complies with the regulatory provisions binding for Greece and how the rights of asylum seekers are protected. This research intends to analyze whether this policy is in line with the convention and analyzes how the juridical implication emerges with regard to the refugees. With A normative-juridical method and statutory, case, and conceptual approaches, this research explains that BFC policy cannot be legitimated by the 1951 Convention and other laws binding for the member states of the European Union. The Juridical implications may involve the canceled process of requests for the status of the refugees by the Greek Government regarding asylum seekers.
Keywords: Refugee, Border Fence Control Management Policy, European Unio
IMPLEMENTASI PRINSIP FIRST TO FILE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ATAS SENGKETA MEREK OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI KASUS PT. TERBIT FINANCIAL TECHNOLOGY DENGAN GOJEK TOKOPEDIA)
No full textCindy Putri Nursanthyasto, Yenny Eta Widyanti, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini menganalisis prinsip first-to-file dalam kasus sengketa terkait merek dagang dengan kemiripan dasar dan kemiripan dalam klasifikasi barang dan/atau jasa. Penelitian ini difokuskan pada sengketa terkait merek dagang antara PT. Terbit Financial Technology (GOTO) dan perusahaan hasil penggabungan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT. Tokopedia (Tokopedia)/goto. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan prinsip first to file dalam kasus GOTO diimplikasikan dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemberian merek goto kepada Gojek Tokopedia, terutama dalam hal perbedaan klasifikasi barang. Direktorat lebih menekankan pada pertimbangan kelas barang serupa dalam sengketa terkait merek dagang, dan merek berbeda diterima setelah dilakukan penilaian substansial. Namun, kuesioner menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terbatas mengenai prosedur pendaftaran merek dagang, perpanjangan, perlindungan, dan hukum terkait perlindungan merek dagang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar perubahan dalam prosedur, implementasi, dan regulasi dipertimbangkan untuk memperbaiki masalah ini. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berperan sebagai lembaga hukum yang bertanggung jawab melindungi merek dagang, dan diharapkan lembaga ini bekerja secara optimal untuk membantu menegakkan hukum terkait merek. Selain itu, diharapkan masyarakat juga memahami dan melaksanakan tanggung jawab terkait merek sesuai dengan aturan saat ini. Upaya diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat.
Kata Kunci: merek, prinsip first-to-file, perlindungan merek, sengketa merek, direktorat jenderal kekayaan intelektual
Abstract
This research analyzes the first-to-file principle in the case of trademark-related disputes with basic resemblance and the resemblance in the classification of goods and/or services. This research focuses on trademark-related disputes between PT. Terbit Financial Technology (GOTO) and a merged company PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) and PT. Tokopedia (Tokopedia)/goto. The research results reveal that the implementation of the first-to-file principle in the case of GOTO is implied in Articles 20 and 21 of the Law concerning Trademarks and Geographical Indications. The Directorate General of Intellectual Property has a diverging view regarding goto given as a trademark to Gojek Tokopedia, particularly in terms of the difference in the classification of goods. The Directorate emphasizes more on the consideration of the class of similar items in trademark-related disputes, and different trademark was received after substantive assessment took place. However, the questionnaires indicate that there is limited awareness of the public regarding the procedures of trademark registration, extension, protection, and law concerning trademark protection. Thus, this research recommends that alterations in procedures, implementation, and regulation be considered to fix the issue. The Directorate General of Intellectual Property serves as a legal institution responsible to protect trademarks, and this institution is expected to work optimally to help enforce the law concerning marks. Moreover, the members of the public are also expected to understand and execute responsibility related to marks according to the current rules. Attempts to increase understanding and knowledge of the people.
Keywords: trademark, first-to-file principle, trademark protection, trademark-related disputes, directorate general of intellectual propert
PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF BAGI NASABAH BANK DIGITAL DALAM HAL SIMPANAN TIDAK DIJAMIN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
No full textMahesa Maura, Reka Dewantara, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang tidak adanya aturan bagaimana Tanggung Jawab Bank Digital dalam hal Jumlah Simpanan Nasabah Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Beberapa bank digital menawarkan bunga lebih tinggi daripada tingkat bunga yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan, dimana tanggung jawab tersebut merupakan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, juga menggunakan pendekatan peraturan perundang–undangan dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bank digital terkait simpanan nasabah tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan terbatas pada kesalahan yang dilakukan, dan merupakan tanggung jawab yang berbasis pada liability based on fault. sebab bank yang tidak menerapkan bunga ketetapan LPS telah melanggar UU Perbankan dan Peraturan LPS. Maka bank harus bertanggungjawab secara penuh atas dana nasabah. Ditambah bahwa bank tidak menerapkan manajemen risiko berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 sehingga risiko yang berdampak fatal dapat dihindari. Perlindungan preventif yang dapat dilakukan adalah Bank yang menerapkan bunga diatas ketetapan LPS harus menginformasikan dan memberikan kepastian dalam kontrak; Menurunkan bunga penjaminan hingga sesuai bunga penjaminan ketetapan LPS; atau Merevisi Undang-Undang Perbankan dengan menambahkan pasal terkait pembatasan dan larangan memberikan bunga diluar ketetapan LPS. Dengan pembatasan tersebut, maka LPS maupun OJK dapat mengambil tindakan tegas dalam mencegah adanya dana nasabah yang tidak dijamin berdasarkan bunga penjaminan
Kata Kunci: bank digital, perlindungan hukum, nasabah, lembaga penjamin simpanan
Abstract
This research discussed the absence of regulation regarding the liability of digital banks in the case of a deposit without any guarantee from Indonesia Deposit Insurance. Some digital banks offer higher interest rates than what has been set by the deposit insurance, while this is the liability of the deposit insurance. This research employed a normative-juridical method and statutory and analytical approaches. The research results reveal that the liability of digital banks regarding deposits not guaranteed by deposit insurance is only restricted to a fault. Setting the interest rate at the rate not set by the deposit insurance is considered to violate Banking Law and the Regulation of Indonesia Deposit Insurance. Therefore, banks in this case are fully responsible for clients’ deposits. Moreover, the banks concerned do not apply any risk management according to the Regulation of Financial Services Authority Number 18/POJK.03/2016 to avert any potential risks. For preventive protection, banks should give information and guarantee certainty on the contract before raising the interest rate, should reduce the interest rate to the rate agreed upon by the deposit insurance, or should revise Banking Law by adding a new article concerning limitation and prohibition of setting interest rate exceeding the rate set by the deposit insurance. With this limit, the deposit insurance or Financial Services Authority can take strict measures to avert any possibility of a deposit saved without any guarantee from the deposit insurance.
Keywords: Digital Banks, Legal Protection, Bank client, Indonesia Deposit Insuranc
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP BERDASARKAN PERSPEKTIF KEADILAN
No full textAldiva Nurrizki Azhar, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP berdasar perspektif keadilan yang salah satunya membahas terkait Tindak Pidana Korupsi dan kemudian menuai banyak kritik dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sudah memenuhi prinsip keadilan? (2) Bagaimana sistem pemidanaan yang sesuai perspektif keadilan dan seharusnya diberlakukan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan KUHP baru dalam korupsi dan menemukan sistem pemidanaan yang seharusnya diberlakukan bagi pelaku korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penelusuran bahan hukumnya yakni melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh bahwasannya keberadaan KUHP baru yang membahas tindak pidana korupsi belum memenuhi prinsip keadilan. Pemerintah seharusnya perlu membenahi pelaksanaan transparansi bagi penyelenggara negara di Indonesia dan menambahkan aturan baru yang lebih efektif seperti pemiskinan harta pelaku korupsi yang didapatkan dari perbuatan tindak pidana tersebut.
Kata Kunci: tindak pidana korupsi, sanksi pemidanaan, keadilan
Abstract
This research studies the existence of Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code according to the perspective of justice, related to corruption as a crime but it sparks criticism in society. Departing from this issue, this research investigates: (1) Does the sentencing against the corruption in Law Number 1 of 2023 concerning the Penal Code fulfill the principle of justice? (2) How is the system of sentencing relevant to the perspective of justice and how should it be applied in Indonesia? This research aims to analyze the existence of the New Penal Code regarding Corruption and to find the system of sentencing that should be imposed on corruptors. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The Legal materials consisted of primary and secondary data involving library research. The research results reveal that the new Penal Code governing corruption as a crime has not met the principle of justice since some sentencing has been degraded in some articles. The government, in this case, should maintain transparency for the state administrators in Indonesia by imposing administrative sanctions on state administrators manipulating their assets. The government should also add new and more effective rules, such as making the corruptors poor due to the crime committed.
Keywords: corruption as crime, criminal sanctions, justic
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DENGAN VICTIM IMPACT STATEMENTS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
No full textImera Azzahra Alivia, I Nyoman Nurjaya, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh negara yang melalui sistem hukumnya cenderung gagal mewujudkan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang berakibat pada korban tak dapat mencapai keadilan. Hal ini disebabkan oleh aparat penegak hukum yang masih belum berperspektif korban, juga pengaturan terkait hak serta peran korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum komprehensif, sehingga korban juga tidak terintegrasi dalam sistem yang seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan mengkaji undang-undang serta konsep yang saling berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan perbandingan juga dilakukan demi mendukung pemecahan masalah dalam penelitian ini yakni membandingkan sistem hukum antara Indonesia dengan Australia Selatan yang juga bertujuan untuk mengetahui rekomendasi pengaturan Victim Impact Statements dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah urgensi Victim Impact Statements dalam sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Victim Impact Statements diharapkan dapat menjadi terobosan dalam proses peradilan pidana yang berpihak pada korban dengan memberikan korban penghargaan lebih melalui hak bersuara atas dampak dari tindak pidana yang menimpanya khususnya kekerasan seksual. Sehingga, menjadi penting untuk dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan RUU KUHAP agar Victim Impact Statements diterapkan di Indonesia.
Kata Kunci: perlindungan hukum, victim impact statements, sistem peradilan pidana Indonesia
Abstract
This research departed from the issue where a state, under its legal system, tends to fail to bring about legal protection for the victims of sexual violence, hampering the victims from reaching justice. This is because law enforcers do not share the same perspective as the victims. Moreover, the role of the victims in the criminal judiciary system in Indonesia is not comprehensive, thereby making the victims fail to be integrated into the system that is supposed to provide them with legal protection. This research employed normative-juridical methods and studied related laws and concepts and compared the legal systems in Indonesia and South Australia to find out more about the regulatory provisions concerning the Victim Impact Statements in the criminal judiciary system in Indonesia. The research results reveal that the urgency of Victim Impact Statements in the criminal judiciary system in Indonesia is based on philosophical, juridical, and sociological fundamentals. The victim impact statements are expected to serve as a breakthrough in the criminal judiciary system that is pro-victims by rewarding the victims the right to express opinions following the impact that the victims have to bear. Therefore, amendments to Law Number 31 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and the Bill of Criminal Code Procedure are essential to allow for the application of victim impact statements in Indonesia.
Keywords: legal protection, victim impact statements, criminal judiciary system in Indonesi
URGENSI PENGATURAN PASAL MENGENAI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textNadya Charisty Wijanarko, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono no 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini merupakan penlitian perkawinan beda agama yang menggunakan metode yuridis normatif. Didalam sebuah negara pastinya terdapat sebuah kelompok masyarakat. Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya pastinya membutuhkan orang lain. Begitu juga di negara Indonesia, dimana mana mempunyai banyak suku, ras, agama dan kebudayaan. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Di Indonesia orang yang melakukan perkawinan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana di dalamnya terdapat dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan perwakilan. Di undang-undang tersebut perkawinan beda agama tidak diatur, sedangkan Negara Indonesia mempunyai beragama agama, suku dan budaya. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila dalam hidup bermasyarakat, seseorang akan melakukan perkawinan beda agama. Dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama maka terjadi kekosongan norma. Pengertian dari kekosongan norma menurut Gamal Abdul Nasir, yaitu “kekosongan norma adalah suatu ketiadaan peraturan perundang-undangan hukum yang mengatur tata tertib dalam masyarakat”. Dengan adanya kekosongan norma, apabila dalam pengadilan terdapat kasus mengenai perkawinan beda agama maka putusan antara hakim yang satu dengan yang lainnya tidak sama yang disebabkan mempunyai sumber dasar pertimbangan ataupun dasar hukum yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya putusan yang ditolak dan yang dikabulkan permohonannya.
Kata Kunci : perkawinan beda agama, kekosongan hukum, undang-undang perkawinan
Abstract
This research employed normative-juridical methods. A state commonly has multicultural societies. Indonesia, with its multicultural characteristics, is a state of law that has several regulatory aspects that force and impose strict sanctions. Marriage in Indonesia is governed by Law Number 1 of 1974. This law has several aspects regarding marriage fundamentals, the rights and obligations of husband and wife, marriage assets, marriage decisions and their consequences, the position of the child, the rights and obligations of parents and the child, and representatives. However, interfaith marriage is not regulated therein. This is contrary to the fact that Indonesia is a multicultural country with its people coming from different religions, tribes, and cultures. With it, there is a great likelihood that people will marry others of different religions. In other words, there is still a legal loophole in this matter. Regarding the absence of interfaith marriage regulation, Gamal Abdul Nasir opines that “the loophole in the norm is defined as the absence of a regulatory law that governs social order in a society”. This loophole will probably lead to dissenting opinions between two different judges in the court decisions concerned, recalling that the judicial decisions made may refer to different sources. That is, the request for interfaith marriage may be granted or even turned down.
Keywords: interfaith marriage, legal loophole, marriage la
MAKNA PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA PUTUSAN NOMOR 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel
No full textEvelyn Natasya Hotasi, Lucky Endrawati, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Terlepas dari kewajiban hakim untuk memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya, masih ditemukan putusan yang dinilai kurang tepat seperti penjatuhan putusan lepas terhadap anggota polisi yang melakukan penembakan kepada anggota FPI karena dianggap merupakan tindakan dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces). Putusan lepas tersebut dinilai kurang tepat karena tindakan penembakan yang dilakukan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menunjukan adanya kekaburan hukum mengenai pembuktian dalam unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces). Penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual ini menggali dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel yang mana tidak sesuai dengan seluruh fakta hukum yang ada. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh terdakwa juga tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur dari pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, peneliti dalam penelitian ini juga mendeskripsikan dan merumuskan pemutusan perkara yang seharusnya pada Putusan Nomor 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel, yaitu hakim sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Kata Kunci: pembelaan terpaksa melampaui batas, pembunuhan, putusan lepas
Abstract
Although court decisions are to be made as just as possible, there have been several decisions seen as unjust like in the case of a shooting committed by a policeman against a member of FPI, while this was seen as an excessive necessary defense. The decision that set the defendant free from all charges is deemed unjust simply because the shooting violates human rights and is not relevant to the current regulation. This indicates that there is a vagueness of law in terms of the provision of evidence in the aspects of excessive necessary defence (noodweer exces). This research employed statutory, case, and conceptual approaches to discover and analyze the consideration made by the judge to declare Decision Number 867/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel that is considered irrelevant to all the present legal facts. It was also discovered that the shooting did not meet all the aspects of noodweer exces, and, therefore, it can be categorized as a criminal offence. This research also describes that, regarding the Decision concerned, the Judge should have referred to the positive law in Indonesia to judge this case.
Keywords: excessive necessary defence, murder, acquitta