Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PENGATURAN MENGENAI KEWAJIBAN PENERAPAN PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL DAN GOVERNANCE (ESG) OLEH EMITEN DALAM SISTEM INVESTASI BERKELANJUTAN
No full textDewi Gita Cahyanti, Reka Dewantara, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang pentingnya pembuatan peraturan perundang-undangan secara tertulis dalam hal menerapkan kebijakan-kebijakan terkait standar ESG. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh karena saat ini terdapat beberapa ragam kriteria dalam pemenuhan ESG. Masing-masing standar disusun oleh lembaga, perusahaan atau organisasi yang berbeda dengan fokus penyajian informasi yang berbeda juga, walaupun masih dalam lingkup ESG. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan mengenai kewajiban penerapan prinsip Enviromental, Social dan Governance (ESG) oleh Emiten dalam sistem investasi berkelanjutan? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan Enviromental, Social dan Governance (ESG) mengenai kewajiban penerapan prinsip oleh emiten dalam sistem investasi berkelanjutan? Kemudian penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian akan dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ESG merupakan salah satu pengaturan yang sepatutnya sangat penting diterapkan namun masih terdapat kekosongan pengaturan terkait ESG di Indonesia. Dengan dibuatnya suatu pengaturan dalam bentuk pasal yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pasar Modal atau POJK terkait dengan prinsip Environmental, Social dan Governance bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan finansial dalam jangka panjang.
Kata Kunci: urgensi, pengaturan ESG, emiten, investasi berkelanjutan
Abstract
This research studies the essence of making legislation in a written form to implement related policies concerning ESG standards. This research topic departed from varying criteria for fulfilling the ESG. Each standard is constructed by institutions, companies, or organizations different from another different information presentation although it is still within the scope of ESG. Departing from the above issues, this research studies (1) the urgency of the regulation concerning the responsibility to implement environmental, social, and governance principles by issuers under the sustainable investment system (2) the conceptualization of environmental, social, and governance regulation regarding the responsibility to implement the principle by issuers under the sustainable investment system. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research concludes that ESG is deemed important to implement amidst the legal loophole of ESG in Indonesia. The related regulation in the Article added to Capital Market Law or the Regulation of Financial Services Authority regarding environmental, social, and governance principles is expected to support financial growth in the long term.
Keywords: urgency, ESG regulation, issuer, sustainable investmen
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ORANG DEWASA KEPADA ANAK
No full textMuhammad Endar Bongsu Pohan, Bambang Sugiri, Fachrizal Afandi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Mengingat perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat kini terdapat peningkatan jumlah LGBT yang semakin meningkat. Dari adanya peningkatan tersebut tidak menutup celah untuk semakin meningkatnya juga tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak sesama jenis. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini menggunakan 2 rumusan masalah: Mengapa terjadi disparitas pemidanaan dalam putusan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh dewasa terhadap anak dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Met, Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Tlg? dan bagaimanakah penggunaan yang ideal mengenai aturan penjatuhan hukuman pemidanaan kasus pencabulan sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus. Didapatkan hasil penelitian ini bahwa pada putusan pertama, yaitu Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.Met, Majelis Hakim telah menggunakan Pasal 76e jo. Pasal 82 ayat (1), karena berdasarkan fakta pengadilan para pihak tidak memiliki kesepakatan untuk berdamai sehingga Hakim lebih memilih pasal yang dapat memberatkan hukuman Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang tenaga pengajar sehingga pemilihan pasal yang memiliki tahun pemidanaan yang lebih berat lebih pantas agar Terdakwa memiliki efek jera. Sedangkan pada putusan kedua, yaitu Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Tlg hakim menggunakan dakwaan kedua, yaitu Pasal 292 KUHP. Pertimbangan dasar hakim dalam putusan kedua dikarenakan adanya keadaan yang meringankan seperti Terdakwa masih berusia remaja dan masih berstatus pelajar, Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah tercapainya perdamaian antara pihak Terdakwa dan pihak Korban. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua putusan telah memiliki dasar pertimbangan yang sudah benar walaupun terdapat disparitas dalam putusan.
Kata Kunci: pencabulan, sesama jenis, disparitas, dewasa terhadap anak
Abstract
The rising trend of LGBT in Indonesia may trigger an increasing incidence of sexual violence committed by adults to children of the same sex. Departing from this issue, this research aims to delve into the following problems: why does disparity of court verdicts arise over the case of same-sex molestation committed by an adult to a child between Court Decision Number 149/Pid.Sus/2016/PN.Met and Decision Number 14/Pid.Sus/2020/PN.Tlg? and how should sentencing be delivered over this case according to the Penal Code of Indonesia? this research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The research results reveal that in Decision Number 149/Pid.Sus/2016/PN.Met, the Panel of Judges referred to Article 76e in conjunction with Article 82 Paragraph (1) based on the fact implying that the parties concerned did not wish to reconcile, thereby triggering the judges to deliver an aggravating verdict to the defendant. Furthermore, this sentencing was also based on the consideration of the professional career of the defendant as a teacher, whereas longer sentencing was aimed at deterring the defendant. In Decision Number 14/Pid.Sus/2020/PN.Tlg, the judges referred to Article 292 of the Penal Code of Indonesia that tended to alleviate the punishment, considering that the defendant is still a child and the family of the victim decided to forgive the conduct and reconciliation ensued. This indicates that the decisions made have been based on appropriate consideration notwithstanding the disparity.
Keywords: molestation, same-sex, disparity, an adult to a chil
PELAKSANAAN USAHA PREVENTIF, REPRESIF, DAN REHABILITATIF BERDASARKAN PASAL 14 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN SOSIAL (STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN)
No full textAkhmad Royhan Fannani, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kesejahteraan Sosial merupakan aspek penting di Indonesia. Berkaitan keberadaan pengemis dan pengamen dapat dilakukan penanggulangan dengan cara usaha preventif, usaha represif, dan usaha rehabilitatif. Termasuk Kabupaten Pamekasan mengatasi hal tersebut dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial untuk mengatasi maraknya pengemis dan pengamen di sekitar masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial Serta mengetahui dan menganalisa Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara dan kuesioner, serta data sekunder yang bersumber dari arsip data dari lokasi penelitian, studi kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitatif Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial belum dilaksanakan sepenuhnya. Adapun faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor peraturan, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Adapun solusi yang dilakukan adalah mengajukan anggaran oleh Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, memberdayakan pengamen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan, dan melakukan edukasi melalui media massa dan pengeras suara di lampu lalu lintas.
Kata Kunci: kesejahteraan sosial, usaha preventif, usaha represif, usaha rehabilitatif, kabupaten pamekasan
Abstract
Social welfare is paramount in Indonesia. The presence of beggars and street buskers may need to be responded to with preventive, repressive, and rehabilitative measures. The Regency of Pamekasan has been dealing with this problem by passing Regional Government of the Regency of Pamekasan Number 1 of 2017 concerning Social Order to tackle beggar and busker issues in society. This research aims to find out the implementation of preventive, repressive, and rehabilitative measures according to Article 14 paragraph (1) of Regional Government of the Regency of Pamekasan Number 1 of 2017 concerning Social Order and to find out and analyze the impeding factors and solutions regarding these measures according to Article 14 paragraph (1) of the Regional Regulation concerned. This research employed socio-legal and socio-juridical methods. Primary data were obtained from interviews and questionnaires, while the secondary data were from the archive from the research site, library research, and related laws. The research results report that those measures have not been appropriately implemented due to several factors such as infrastructure and facilities, regulation, the members of the public, and culture. The solution that may be involved is submitting a funding proposal to the Social Agency of the Regency of Pamekasan, empowering street buskers through the Civil Service Police Unit and Fire Department of the Regency of Pamekasan, and giving education through mass media and loudspeakers at traffic lights.
Keywords: social welfare, preventive, repressive, and rehabilitative measures, Pamekasan Regenc
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG TIDAK MEMBAYAR DENDA KARENA MENGUNDURKAN DIRI
No full textMutiara Andini Putri, Agus Yulianto, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
email: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan hukum tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Yang Tidak Membayar Denda Karena Mengundurkan Diri. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh CPNS yang mengundurkan diri akan diberikan sanksi hukum administratif berupa denda, namun tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila CPNS yang mengundurkan diri tersebut tidak membayar denda. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan, sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tidak membayar denda karena mengundurkan diri; (2) Mengapa denda yang diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengundurkan diri berbeda-beda di setiap instansi pemerintah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang berupa jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dianalisis dengan teknik penelusuran bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum interpretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan metode penelitian diatas, penulis telah mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti, yaitu setiap instansi pemerintah seharusnya juga mengatur tentang sanksi hukum yang akan diberikan apabila CPNS yang mengundurkan diri tidak membayar denda karena denda umumnya dikategorikan dalam sanksi hukum administratif sedang. Faktor penyebab atau alasan dari setiap instansi pemerintah memberikan denda yang berbeda-beda kepada CPNS yang mengundurkan diri adalah karena sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh setiap instansi pemerintah.
Kata Kunci: sanksi hukum, CPNS, denda, mengundurkan diri
Abstract
This research studies the juridical review of sanctions imposed on civil servant candidates who do not pay fines after their resignation. Setting the fines seems to be troublesome, considering that no regulations were made to govern the sanctions imposed on those not paying the fines following their resignation. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the legal provisions concerning the case where civil servant candidates do not pay the fines following their resignation; (2) the reasons for different amounts of fines imposed on civil servant candidates across government institutions. This research employed a normative method and a statutory approach. Legal materials were obtained from library research and analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the sanctions imposed on civil servant candidates regarding the failure to pay fines should be governed under the provision concerning medium administrative sanctions. Moreover, the different amounts of fines imposed refer to the budget spent by every government institution.
Keywords: sanctions, civil servant, fines, resignatio
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF K UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PENDAFTARAN TANAH DI KOTA MALANG (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG)
No full textJaka Zulvatino, Lutfi Effendi, Ismail Navianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Lama pembuatan sertifikat tanah di BPN ini kurang lebih setengah hingga satu tahun lamanya. Kadangkala, pemilik tanah perlu memastikan kepada petugas BPN kapan sertifikat tanah akan jadi dan dapat diambil. Selain BPN, pemilik dapat membuat sertifikat melalui PPAT, namun bisa jadi harga untuk mengurusnya bisa berlipat-lipat. Berdasarkan pada hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1. Bagaimana Proses Pelayanan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Malang?, dan yang ke 2. Bagaimana Implementasi Pasal 4 huruf k Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Pertanahan Kota Malang?. Mengenai pengaturan terkait permasalahannya saat penerbitan sertifikat tanah yang didaftarkan. Problematika tersebut terkait salah satu asas yang dicermati Penulis dalam Pasal 4 huruf Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yakni kepastian hukum terhadap tanah tersebut, dimana ketepatan waktu dimana di BPN bukan rahasia umum bahwa pengurusan begitu lama. Penulis melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kota Malang yang merupakan tempat yang kaya akan lahan pertanian serta kondisi social masyarakat yang majemuk, dan pula merupakan tempat asal Penulis, sehingga menjadi tanggung jawab penulis pula untuk berupaya meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, dengan sumbangsih penelitian ini.
Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Publik, Pendaftararan, Tanah
Abstract
This research investigates the lengthy process of land title issuance in the Land Agency of Kota Lama, which may take six months up to a year to publish a title. Landowners often have to come to the office to find out when exactly land owners can receive the title. In addition, Land Deed Officials (PPAT) can also process title issuance but at a much higher price. Departing from this issue, this research aims to study the problems regarding 1. The process of land registration service in the Land Agency of Malang and 2. The implementation of Article 4 letter k of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in the Land Office of Malang. Lengthy delays in title issuance in BPN, however, are quite common, and there seems no legal certainty given as mentioned in Article 4 Letter K of Law Number 25 of 2009 concerning Public Service. This research took place in Land Agency sits in the city where agricultural lands lie and amidst heterogenous communities. The Land Agency is located in the city where the author comes from. Through this research, the author expects that the quality of public service can be improved.
Keywords: Implementation, Land, Public Service, Registratio
KEABSAHAN NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA
No full textTazkiah Wulan Ramadhani, Herlindah, Syahrul Sajidin.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Malang
e-mail : [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat isu terkait aset kripto Non-Fungible Token sebagai karya seni untuk objek jaminan fidusia. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) kedudukan hukum Non-Fungible Token sebagai asset kripto di Indonesia; 2) bagaimana keabsahan Non-Fungible Token sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia yang dianalisa menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dari analisa yang dilakukan, terdapat hasil penelitian bahwa Non-Fungible Token memiliki kedudukan hukum sebagai karya seni dan dapat dilindungi hak ciptanya di Indonesia hak tersebut tidak melindungi Non-Fungible Token sebagai aset kripto. Dari sudut peraturan perbankan, Bank Indonesia melarang bank dan lembaga sejenisnya untuk menggunakan NFT karena adanya larangan untuk mereka untuk menggunakan virtual currency sebagai alat pembayaran. Kemudian sudut pandang hak cipta dan peraturan perbankan untuk menentukan payung hukum dari sebuah Non-Fungible Token menjalankan kegiatannya di Indonesia. Selain itu, Non-Fungible Token tidak memiliki keabsahannya sebagai objek jaminan fidusia karena tidak memenuhi syarat benda yang dapat dibebankan jaminan fidusia, tidak sesuai dengan karakteristik objek jaminan fidusia serta bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Saran yang dari penelitian ini adalah agar ditambahkan peraturan perbankan yang membedakan fungsi aset kipto berdasarkan jenisnya dan lebih rinci mengenai objek perjanjian khususnya pada benda bergerak tidak berwujud.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Aset Kripto, Hak Cipta
ABSTRACT
This research studies non-fungible crypto assets as artwork of a fiduciary security object. The issues studied in this research involve 1) the legal standing of a non-fungible token as a crypto asset in Indonesia; 2) the validity of a non-fungible token as an object of fiduciary security in Indonesia analyzed based on juridical-normative methods. The analysis results reveal that non-fungible token has legal standing as artwork and its copyright can be created in Indonesia. However, this does not protect the non-fungible token as crypto assets. In terms of banking regulations, Bank Indonesia forbids banks and similar financial companies to use NFT since the use of virtual currency as an instrument of a transaction is proscribed. In terms of copyright and banking regulations, legal protection of a non-fungible token should be set in Indonesia to allow the activities to keep running. Moreover, a non-fungible token does not hold any validity as a fiduciary security object because it does not meet the requirement of an object that can be embedded in the fiduciary security, is not relevant to the characteristics of the fiduciary security object, and contravenes the Regulation of Bank Indonesia and Law Number 7 of 2011 concerning Currency. This research recommends that provisions be added to the banking regulation to highlight the difference in the functions of the crypto assets according to the types and in detail regarding the object of agreement, especially regarding intangible moveable objects.
Keywords: Fiduciary Collateral, Crypto Assets, Copyright
 
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT KEWARGANEGARAAN GANDA CALON BUPATI TERPILIH (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PHP.BUP-XIX/2021 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI SABU RAIJUA 2020)
No full textAchmad Yanuarsyach Putrahadi, Herlin Wijayati, Ibnu Samwidodo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 Menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dengan peraturan Undang – Undang No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dan Undang – Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif Putusan mengenai kasus ini sudah tepat atau tidak yang dapat menimbulkan permasalahan terkait hak – hak sipil politik warga negara. Permasalahan muncul diakibatkan status kewarganegaraan calon bupati dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Sabu Raijua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Sabu Raijua 2020 hanya menggunakan pertimbangan Undang – Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tanpa mempertimbangkan melalui Perspektif Hak Asasi Manusia terutama Hak Sipil dan Politiknya.
Kata kunci: Perspektif, Hak Asasi Manusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Status Kewarganegaraan
ABSTRACT
This research aims to find out Constitutional Court Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021 concerning the dispute over the regent and vice-regent election result in Sabu Raijua 2020 according to human rights perspective and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. This research employed normative juridical methods to investigate whether the decision is inappropriate since this issue can raise a problem that may violate the civil and political rights of individuals. The problem studied is the citizenship of the candidate for a regent in the regional head election of the Regency of Sabu Raijua as in the Constitutional Court Decision mentioned. The research has found that this issue is settled only by referring to Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship without considering the perspective of human rights, especially regarding civil and political rights.
Keywords: Perspective, Human rights, Constitutional Court Decision Number 135/PHP.BUP-XIX/2021, Citizenship Statu
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK BURUH/PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA DI PERUSAHAAN SWASTA (STUDI KASUS DI KOTA MALANG)
No full textDiinaar Fitria Haniifah, Rachmad Safa’at, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang “Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Buruh/Pekerja Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Perusahaan Swasta Studi Kasus di Kota Malang”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, untuk mendapatkan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha yang memandang sebelah mata penyandang disabilitas, karena dianggap kurang cakap dalam melakukan pekerjaan secara mandiri. Dilain sisi perusahaan juga belum mampu memberikan fasilitas yang cukup bagi buruh/pekerja penyandang disabilitas, sehingga hal ini akan menghambat perlindungan hukum serta hak- hak pekerja penyandang disabilitas yang seharusnya diberikan oleh perusahaan. Pihak pemerintah dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Malang untuk melakukan upaya dalam mensejahterahkan kaum penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Salah satunya bahwa pemerintah telah melakukan sosialisai Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Hambatan yang dialami oleh pihak pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yaitu belum ada sanksi yang mengasakan Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Hak-Hak Pekerja
ABSTRACT
This research employed an empirical method and collected data from interviews. The research results show that employers are still found to underestimate workers with disabilities since they are considered incapable of performing tasks independently. Moreover, companies have not accommodated people with disabilities adequately, and this lack hampers the protection and the rights of employees with disabilities that are supposed to be supported by the companies concerned. The authorities of the Labor and Transmigration Agency in Malang city in collaboration with the Social Agency have made some efforts to assure the welfare of the people with disabilities and to get their needs fulfilled. Article 53 paragraph (2) of Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities requires companies to employ people with disabilities at least 1% of the total number of employees. The problem is that there have not been any sanctions highlighting Article 53 paragraph (2) of Law Number 8 of 2016 concerning People with Disabilities.
Keywords: Legal protection, people with disabilities, employees’ rights
 
KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
No full textLuluah, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan ketidaklengkapan norma mengenai pembatalan pengangkatan anak sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian hukum adanya pembatalan pengangkatan anak. Berdasarkan uraian diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan pembatalan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007? Dan (2) Bagaimana kepastian hukum pembatalan pengangkatan anak pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pembatalan, Pengangkatan Anak
ABSTRACT
This research studies the issue regarding incomplete norms over the case of child adoption, triggering a legal problem that affects legal certainty in the cancellation of child adoption. Departing from this problem, this research investigates (1) the regulation of the cancellation of child adoption in Government Regulation Number 54 of 2007 and (2) the legal certainty of child adoption in Government Regulation Number 54 of 2007.
Keywords: legal certainty, cancellation, child adoptio
EFEKTIVITAS PASAL 106 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP PENERAPAN IZIN EDAR KOSMETIK DI BANDAR LAMPUNG (Studi di BBPOM di Bandar Lampung)
No full textHana Septialyza, Lutfi Effendi, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT.HaryonoNo.169Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai efektivitas hukum dari pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dikaitkan dengan tingkat keberhasilan penerapan izin edar kosmetik. Berdasarkan fakta, bahwa produsen/pelaku usaha kosmetik belum sepenuhnya mematuhi peraturan hukum mengenai izin edar kosmetik, peredaran kosmetik tanpa izin edar masih sering terjadi dan mengakibatkan penerapan hukum mengenai izin edar kosmetik belum dapat terimplementasi dengan efektif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur mengenai kewajiban izin edar belum terealisasikan dengan baik dalam lingkungan masyarakat dikarenakan peningkatan peredaran produk kosmetik tanpa izin edar yang menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan produsen/pelaku usaha kosmetik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: efektivitas, kosmetik, izin edar
ABSTRACT
This research aims to analyze the effectiveness of Article 106 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding the success of the implementation of a permit for cosmetic product distribution. The producers of cosmetic products do not fully comply with the law regarding the permit allowing for cosmetic product distribution since some are found to have no permit supporting their businesses and, thus, the implementation is not effective. This research employed an empirical method with socio-juridical approaches. The research results reveal that Article 106 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health regulating the requirement of a permit allowing for cosmetic product distribution is not effectively implemented in society due to a lack of awareness of people and cosmetic business owners regarding the current law.
Keywords: effectiveness, cosmetic, distribution permi