Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PENGATURAN MANAJEMEN KESELAMATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENDALIAN KERAMAIAN UMUM DI INDONESIA
No full textFernanda Rafid Kholifudin, Bahrul Ulum Annafi, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai urgensi pengaturan keselamatan dalam menjamin dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi tidak adanya aturan yang mengatur mengenai manajemen keselamatan dalam pengendalian keramaian umum di negara republik Indonesia sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang akan dianalisis menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teologis. Dari penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kegiatan keramaian umum seringkali diterpa permasalahan-permasalahan seperti isu kericuhan, anarkis maupun permasalahan berdesak-desakan akibat gagalnya pihak penyelenggara dan pihak yang berwenang untuk berkoordinasi dan melakukan pengawasan dalam kegiatan keramaian umum. Hal ini terjadi karena tidak adanya pedoman Standard operating procedur (SOP) dalam menjalankan kegiatan keramaian umum seperti dalam hal bagaimana tindakan medis, standarisasi ticketing, standarisasi bangunan dan pedoman jalur evakuasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu maka dibutuhkannya suatu regulasi mengenai manajemen keselamatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas.
Kata Kunci: izin, pengendalian, keramaian
Abstract
This research discusses the urgency of the regulation regarding safety in terms of guaranteeing and giving protection to the people of Indonesia. This research departed from the absence of regulation governing safety management and control over crowds in public places in Indonesia, leaving a legal loophole. This research employed a normative-juridical method and statutory and historical approaches. The legal materials involve primary, secondary, and tertiary data analyzed using systematic and theological interpretations. The research results have found that activities that involve crowds in public places often end up with riots or violence, creating more uncontrollable crowds due to the failure of activities that lead to disputes between event organizers and authorities due to poor coordination in supervising activities that involve the crowd in public places. This issue is also triggered by the absence of standard operating procedure (SOP) in terms of medical measures, ticketing standardization, building standardization, and evacuation pathways. Therefore, regulations concerning safety management are required to guarantee protection for people in general.
Keywords: regulation, management, crow
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN FINTECH YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI PADA SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TERKAIT KEGAGALAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN
No full textMuchamad Rizky Caesar, Diah Pawestri Maharani, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
email: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara syarat dan ketentuan umum sebagai perjanjian baku yang terdapat pada berbagai perusahaan fintech berbasis P2P Lending di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perjanjian baku tersebut memuat klausula eksonerasi yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis karateristik klausula eksonerasi pada perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia dan tanggung jawab perusahaan fintech yang memuat klausual eksonerasi terkait kegagalan perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Hasil penelitian ialah bahwa terdapat 10 (sepuluh) Perusahaan Fintech yang menerapkan klausula eksonerasi. Karateristik dari klausula eksonerasi pada perusahaan-perusahaan tersebut ialah: berupa perjanjian baku, Pelaku usaha mewajibkan konsumen untuk membebaskan tanggung jawab dan ganti rugi akibat segala kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan Adanya peristiwa mengenai kejadian atau perbuatan yang dianggap sebagai force majeure oleh pelaku usaha. Syarat dan Ketentuan Umum tersebut telah melanggar ketentuan 5 peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, bentuk tanggung jawab berbagai perusahaan fintech P2P Lending yang memuat klausula eksonerasi tersebut ialah melakukan ganti rugi terhadap para konsumennya. wajib memberitahukan secara tertulis kegagalan perlindungan data pribadi tersebut dan menerima sanksi administratif.
Kata Kunci: klausul eksonerasi, perlindungan konsumen, teknologi finansial
Abstract
This research departed from the norm regarding general requirements and provisions as the standard agreement set by several P2P lending-based fintech companies in Indonesia conflicting with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This standard agreement bears the clause of exoneration that restricts or even revokes the responsibility held by companies. This research aims to delineate and analyze the characteristics of the clause of exoneration in fintech companies in Indonesia and the responsibilities held by fintech companies regarding the clause of exoneration concerning the failure of protection of consumers’ data. This research employed a normative-juridical method, revealing that ten fintech companies implement the exoneration clause. The characteristics of the exoneration in those companies consist of the following: standard clause, companies requiring consumers to ignore all the responsibilities and redress that may result from the negligence committed by companies, and events considered as force majeure conducted by the companies. General requirements and provisions have violated the provisions of five laws in Indonesia. In this case, the fintech companies concerned are responsible for paying redress to their consumers and they are required to inform the failure in a written form to protect personal data. Therefore, the companies are subject to administrative sanctions.
Keywords: exoneration clause, consumer protection, financial technolog
PERTANGGUNGJAWABAN YURIDIS DAN EKONOMIS KEJAKSAAN TERHADAP KERUSAKAN BARANG BUKTI (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)
No full textAnanda Kukuh Wicaksono, Prija Djatmika, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169 Malang
email: [email protected]
Abstrak
Permasalahan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset pada karena dianggap terjadi kekosongan hukum pada bentuk pertanggungjawaban kerusakan barang bukti sitaan yang dikelola oleh Kejaksaan. Sedangkan pada KUHAP tertulis bahwa pengelolaan barang bukti sitaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mengingat barang bukti sitaan yang harus dikembalikan kepada pemilik atas putusan hakim.
Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian empiris yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) memang benar adanya kekosongan hukum pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset dalam hal bentuk pertanggungjawaban kerusakan barang bukti sitaan yang di kelola oleh Kejaksaan yang pada pengaturannya hanya menjelaskan terkait dengan mekanisme pengelolaan barang bukti sitaan saja.
Kata Kunci: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, Barang Bukti, Pertanggungjawaban, Jaksa Penuntut Umum
Abstract
Regulation of the Prosecutors of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Attorney General Number Per 027/A/JA/10/2014 concerning the Guidelines of Asset Recovery leaves a legal loophole regarding the responsibilities over the damaged seized properties managed by the Prosecutors’ office. On the contrary, the Criminal Code Procedure asserts that the management of confiscated properties should be well taken care of until they are returned to the owners under court decisions issued by judges.
This research employed empirical and descriptive methods. The secondary data were supported by primary data garnered from interviews and library research. The research discovers that there is a legal loophole in the Regulation of Prosecutors of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Attorney General Number Per 027/A/JA/10/2014 concerning the Guidelines of Asset Recovery regarding the responsibilities over damaged confiscated items managed by the prosecutors’ office. The regulation regarding this matter only highlights the mechanism of the management of the confiscated properties.
Keywords: Regulation of the Prosecutors of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Attorney General Number Per 027/A/JA/10/2014 concerning the Guidelines of Asset Recovery, evidentiary items, responsibility, general prosecutor
PEMENUHAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KESEIMBANGAN TERHADAP UPAYA HUKUM KASASI DALAM PKPU
No full textMazhar Andrian, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono. No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Ditinjau dari historis berdasarkan Pasal 218 Staatblaad (1905-217 Jo 1906-348) bahwasannya terhadap upaya hukum putusan PKPU yang diperbolehkan pengajuan upaya hukum kasasi. Kemudian dikarenakan gejolak ekonomi di Indonesia yang semakin memburuk peraturan tersebut diganti menajdi perpu tahun 1998 dan berlanjut hingga sekarang yang menjadi UU KPKPU yang mana pada dalam inti pokok peraturan terkait diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU dihapus karena menimbulkan banyak permasalahan. Berlanjut pada tahun 2021 terdapat Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memperbolehkan upaya hukum kasasasi pada putusan PKPU. Hal ini akan menjadi permasalahan baru di Lembaga PKPU. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan asas keseimbangan dan asas keadilan terhadap upaya hukum kasasi pada putsuan PKPU. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan menganalisis pertimbangan putusan hakim dikaitkan dengan putusan. Dalam penelitian ini, terdapat putusan Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yang memiliki disparitas dengan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021) dikarenakan terhadap diperbolehkannya upaya hukum kasasi pada putusan PKPU akan menimbulkan persoalan baru dikarenakan apabila putusan PKPU sebelumnya dibatalkan melalui putusan kasasi maka kreditor tidak akan mendapatkan hak piutangnya dan pengurus juga tidak akan mendapatkan feenya dalam menjalankan profesinya, sehingga penulis berkesimpulan dengan adanya putusan kasasi pada putusan PKPU tidak memenuhi asas keadilan yang tertuang dalam pasal 28 G ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU dan asas keseimbangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 D ayat 1 UUD NRI dan penjelasan umum UUK-PKPU.
Kata Kunci: upaya hukum kasasi, asas keadilan, asas keseimbangan
Abstract
Seen from the historical perspective, Article 218 Staatblaad (1905-217 in conjunction with 1906- 348) allows for legal remedy in the decision in the case of Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to as PKPU), where the case might be brought to a cassation level. As the economic condition is dwindling, this regulation has been amended to the Government Regulation in Lieu of Law of 1998, and it was further amended to Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to KPKPU), no longer allowing the cassation process because it has raised some issues. In 2021, Decision Number 23/PUU-XIX/2021 allowed the cases concerned to be brought to cassation level regarding the decision of PKPU. This, however, will spark a new problem in the PKPU institution. This research employed a normative-juridical method, analyzing the consideration made by the judges regarding the decision. Decision Number 17/PUU-XVIII/2020 differs from Decision Number 23/PUU-XIX/2021 in terms of whether cassation level is allowed. In the case where the Decision of PKPU was canceled by the Decision at the cassation level, the creditor would not get the right to accounts receivable and would not earn money in performing his /her job. From this issue, this research concludes that the decision issued at the cassation level fails to meet the principle of justice as mandated under Article 28 G paragraph 1 of the 1945 Constitution of Indonesia and General Provisions of UUK-PKPU and proportionality principle outlined in Article 28 D paragraph 1 of the Constitution.
Keywords: legal remedy at cassation, justice principle, the proportionality principl
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NEGARA DALAM PEMANFAATAN KARYA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ATAS PENGGUNAAN KOMERSIAL DITINJAU DARI PASAL 38 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
No full textAudra Rizky, Yuliati , Yenny Eta Widyanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Brawijaya
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tidak adanya penjelasan kedudukan negara dalam pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional atas penggunaan komersial dalam pasal 38 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kedudukan negara sebagai pemegang hak cipta atas pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional untuk penggunaan komersial berdasarkan ketentuan hak cipta di Indonesia, Ghana, Gabon dan Nigeria? (2) Bagaimana pengaturan terbaik atas izin akses dan pembagian keuntungan dalam pemanfaatan karya ekspresi budaya tradisional atas penggunaan komersial dalam hukum nasional Indonesia?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa atas permasalahan pertama, adalah kabur secara hukum. Pemerintah dapat mempertimbangkan Pemerintah daerah yaitu Gubernur untuk dapat mempresentasikan negara dalam hal ini. Hasil perbandingan menunjukkan, penetapan kedudukan “Negara” oleh negara Gabon cocok diterapkan di Indonesia yaitu menggunakan lembaga negara yang sudah ada. Atas permasalahan kedua, adalah belum terbentuk. Gagasan tersebut dapat dicontoh dari pasal 37 udang-undang pemajuan kebudayaan dan peraturan hak cipta negara Gabon serta pasal 5 dan 7 Protocol Nagoya. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu dilakukan perbaikan yang memuat solusi atas permasalahan dari penelitian ini.
Kata Kunci: negara, ekspresi budaya tradisional, komersial, hak cipta
Abstract
This research discusses the absence of further explanation regarding the standing of a state in the use of expressions of folklore for commercial use as referred to in Article 38 Paragraph 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the standing of a state as a copyright holder in the use of expressions of folklore for commercial use according to the provision of copyright in Indonesia, Ghana, Gabon, and Nigeria, and (2) the best regulation concerning access permit and profit share in the use of expressions of folklore for commercial use within the purview of the national law in Indonesia. This research employs normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The research results reveal that the vagueness of the law remains the main issue. In this case, the central government may assign the Governor as the regional government to present the state. The comparative study shows that determining the standing of a state as exercised in Gabon could be adopted by Indonesia by still using the existing body. The second problem lies in the form. This idea can be adopted from the combination of Article 37 of the Law concerning cultural development and copyright regulation and Articles 5 and 7 of the Nagoya Protocol. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright needs to be amended to ensure that this law involves the solutions to the problems investigated.
Keywords: state, expressions of folklore, commercial, copyrigh
TANGGUNG JAWAB PRESIDEN DAN DPR TERKAIT TINDAKAN CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE DALAM PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
No full textZamzabila Abdillah Syakur, Indah Dwi Qurbani, Ria Casmi Arrsa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Terdapat dugaan tindakan pembangkangan konstitusi (constitutional disobedience) yang dilakukan oleh Presiden dan DPR terhadap Pasal 22 UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yaitu terkait penambahan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), pemenuhan kriteria kegentingan yang memaksa, serta penetapan oleh DPR yang tidak sesuai ketentuan konstitusi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu: (1) Apakah penetapan Perppu Cipta Kerja memenuhi kriteria tindakan constitutional disobedience yang mengimplikasi tanggung jawab Presiden dan DPR? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Presiden dan DPR terkait dengan tindakan constitutional disobedience dalam penetapan Perppu Cipta Kerja? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan teknik interpretasi dan interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penetapan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi unsur meaningful participation sebagaimana diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagai kriteria penetapan perppu, serta tidak disetujui pada masa sidang berikut oleh DPR sebagaimana ketentuan Pasal 22 UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut, Presiden dan DPR harus melakukan pertanggungjawaban atas dampak dari pembangkangan yang telah dilakukan dengan melakukan pencabutan Perppu Cipta Kerja melalui mekanisme legislative review atau executive review.
Kata Kunci: tanggung jawab, constitutional disobedience, Perppu Cipta Kerja
Abstract
There has been allegedly constitutional disobedience by the President and the DPR (The House of Representatives) against Article 22 of the 1945 Constitution of Indonesia and Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning Job Creation (Government Regulation in Lieu of Law concerning Job Creation), specifically regarding the addition of meaningful participation, the fulfillment of forcing critical situation criteria, and the stipulation by the DPR contravening the provision of the constitution. Departing from this problem, this research aims to investigate (1) whether the stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law concerning Job Creation meets the criteria of the conduct of constitutional disobedience that implies the responsibility of the President and the DPR and (2) what responsibility is held by the President and the DPR following the constitutional disobedience in the stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law concerning Job Creation. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. All the legal materials were analyzed using systematic interpretation. The research results reveal that the stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law fails to fulfill the principle of meaningful participation as mandated by the Decision of Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020, fails to fulfill the aspect of forcing critical situation criteria as the basis of the stipulation of the Government Regulation concerned, and disapproval given at the session by the DPR as in the provision of Article 22 of the 1945 Constitution. Thus, both the President and the DPR are held responsible for the effects of the disobedience, requiring the Government Regulation in Lieu of Law concerning Job Creation to be scrapped under the legislative review or executive review mechanisms.
Keywords: responsibility, constitutional disobedience, Government Regulation in Lieu of Law concerning Job Creatio
PENGGUNAAN TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1566K/PID.SUS/2014)
No full textAlbab Qorthobi, Prija Djatmika, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau KUHAP adalah salah satu warisan dari kolonial belanda yang masih digunakan sampai sekarang terkhususnya dalam peradilan pidana di Indonesia, walaupun telah diperbarui, namun masih merasa ada kekurangan dalam Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hal ini mengisyaratkan bahwa selama ini pembaharuan KUHAP hanyalah tambal sulam. Esensi lahirnya KUHAP adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan merupakan era baru dari dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satu masalah yang masih hangat diperbincangkan adalah penggunaan keterangan saksi Testimonium De Auditu sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dalam peradilan pidana Indonesia. Pengertian Testimonium De Auditu sendiri adalah saksi yang mendengar dari ucapan orang lain, tidak mendengar atau melihat sendiri fakta tersebut tetapi hanya mendengar dari orang-orang yang mengucapkannya. Eksistensi Testimonium De Auditu di Indonesia secara perlahan mulai diakui adanya putusan hakim yang menggunakan testimonium de auditu untuk dijadikan suatu alat bukti dalam mengungkap suatu peristiwa tindak pidana dengan berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tujuannya di dalam putusan hakim tersebut adalah memberikan hasil keadilan yang hendak dicapai bagi korban dan terdakwa.
Kata Kunci: keadilan, putusan, testimonium de auditu
Abstract
Law Number 8 of 1981 or Criminal Code Procedure is the legacy from the Dutch colonial that is in use to date within the scope of the criminal judicial system in Indonesia. Notwithstanding the reform, there seems to be incompleteness in the Criminal Code Procedure. It indicates that the reform seems to be for the sake of formality. The essence of this Criminal Code Procedure is to protect human rights and marks a new era in the judicial system in Indonesia. Testimonium De Auditu, in this context, is presented as proof at court in Indonesia, while the Testimonium De Auditu is defined as a witness that heard words spoken by another person but he/she did not directly witness or see the fact. The Supreme Court Decision carries dissenting opinions in judging the defendant, recalling that Testimonium De Auditu was used. The existence of Testimonium De Auditu in Indonesia has been gradually accepted as proof to reveal a criminal case according to the requirements outlined in Supreme Court Decision Number 65/PUU-V000/2010. This decision aims to assure justice for both the victim and the defendant. However, in the decision studied, the judge considered using testimonium de auditu as proof of indication to support the decision despite the dissenting opinions in the decision concerned.
Keywords: justice, proof, testimonium de audit
PEMAKAIAN KATA “PENGGUNA” DALAM PENJELASAN PASAL 1 ANGKA 2 MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI “PENGGUNA” PRODUK SAMPEL KOSMETIK SEBAGAI KONSUMEN AKHIR PADA KEGIATAN PROMOSI
No full textLathifa Ailia Putri, Djumikasih, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Latar belakang penelitian, adanya kasus ketidak higenisan sampel kosmetik yang terjadi kepada Elena Davoyan yang memasuki pengadilan pada tahun 2017. Dalam tuntutannya Elena Davoyan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha yaitu Sephora sebesar 25.000 atau jika di rupiahkan sejumlah RP. 338.000.000. Di Kota Malang sendiri telah terjadi kasus serupa yang mengakibatkan pengguna produk sampelnya mengalami ruam kemerahan di kulit, dimana kasus ini selesai di tahap mediasi antar kedua belah pihak. Dalam hal ini apa yang terjadi oleh Elena serta pengguna produk sampel di Malang adalah bentuk kerugian yang diukur secara materiil, yang seharusnya merasa aman dan terlindungi saat mencoba produk sampel. Tujuan penelitian, untuk mengetahui pengertian kata “pengguna” pada penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna produk sampel kosmetik dalam kegiatan promosi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis gramatikal serta sistematis. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum yang ada saat ini hanya melindungi dari segi represif saja, tetapi tidak melindungi dari segi preventif.
Kata Kunci: konsumen, kosmetik, perlindungan hukum, perlindungan konsumen
Abstract
This research departs from the case of an unhygienic sample of a cosmetic product harming Elena Davoyan as a customer, and this case was filed in court in 2017. Elena Davoyan, in her lawsuit, demanded redress of as much as 25,000, equal to Rp. 338,000,000, and this request was addressed to Sephora. A similar case also took place in Malang, in which the user concerned developed a skin rash after using a cosmetic product. This case took the mediation between two parties. What happened to Elena, the user of the product in Malang, is another example of loss in material scope, where the sample customer should have been more protected and felt secure when she tried the sample product. This research aims to find out the definition of ‘pengguna’ (translated as ‘user’) as in Article 1 point 2 of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection and analyze the form of legal protection for users of sample cosmetic products in a promotion program as in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches were employed. The research data were analyzed based on grammatical and systematic analysis, showing that the current legal protection only protects consumers within repressive scope, not the preventive one.
Keywords: consumer, cosmetic, legal protection, consumer protectio
AKIBAT HUKUM ATAS FRAUD TERHADAP PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) OLEH PERUSAHAAN PERASURANSIAN
No full textGhina Khansa Muthiah, Reka Dewantara, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan salah satunya di bidang asuransi. Sebagai upaya memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan, OJK mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pada bagian kesepuluh tentang penilaian sendiri, bahwa PUJK wajib melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Namun, tidak ada pengaturan dalam POJK tersebut yang mengatur sanksi atas tindakan Fraud terhadap laporan penilaian sendiri. Berdasarkan hal tersebut mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana akibat hukum atas Fraud terhadap laporan penilaian sendiri (self assessment) oleh perusahaan perasuransian berdasarkan POJK No.6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan? (2) Apakah urgensi pengaturan sanksi atas Fraud terhadap laporan penilaian sendiri (self assessment) oleh perusahaan perasuransian berdasarkan POJK No.6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari analisis tersebut, tidak ada pengaturan terkait sanksi atas Fraud terhadap Laporan Penilaian Sendiri yang diwajibkan oleh OJK bagi perusahaan perasuransian. Tindakan fraud termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata karena tidak terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar. Perusahaan perasuransian wajib memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian kepada Pemegang Polis selaku konsumen apabila dapat dibuktikan terjadi kerugian yang diakibatkan oleh fraud atas Laporan Penilaian Sendiri tersebut. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk mengatasi kekosongan hukum atas tindakan fraud terhadap Laporan Penilaian Sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
Kata Kunci: Fraud, Penilaian Sendiri, Perusahaan Asuransi
Abstract
The existence of the Financial Services Authority (henceforth referred to as OJK) as a supervisory agency in the financial sector in Indonesia is essential, particularly in insurance. To protect consumers in financial services, the OJK passed the Regulation of OJK Number 6/POJK.07/2022 concerning the Protection of Consumers and the Public in the Financial Services Sector. Point 10 concerning Self-Assessment implies that PUJK must perform self-assessment in the fulfilment of the provision of consumer and public needs. However, there is no regulatory provision in POJK governing sanctions in the case of fraud in self-assessment. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the legal consequence of fraud in self-assessment by an insurance company according to POJK Number 6 of 2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector and (2) the urgency of the regulation concerning the sanctions in the case of fraud in self-assessment by an insurance company according to POJK Number 6 of 2022. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. The analysis reveals that there is no regulation concerning sanctions in the case of fraud in self-assessment reports as required by the OJK for insurance companies. Fraud is considered a tort according to Article 1365 of the Civil Code since consumers’ rights to get proper information are not fulfilled. When this is the case, an insurance company has to provide compensation or redress to policyholders as consumers only when loss due to fraud in self-assessment reports can be proven. Further regulations are necessary to fill the legal loopholes regarding fraud in self-assessment reports for the sake of consumer protection.
Keywords: Fraud, Insurance Company, Self-Assessmen
PERTANGGUNGJAWABAN APLIKATOR DALAM TRANSAKSI SEWA MENYEWA KAMAR HOTEL MELALUI APLIKASI BOOKING ONLINE
No full textRenata Dian Firmadani, Hanif Nur Widhiyanti, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat permasalahan pertanggungjawaban pihak aplikator dalam transaksi sewa menyewa kamar hotel melalui aplikasi booking online. Penulis memilih tema tersebut dilatar belakangi tentang apakah jika terjadi masalah yang muncul akibat dari kemudahan melakukan transaksi melalui aplikasi booking online ini pihak ketiga yaitu, pihak aplikator dapat dimintai pertanggungjawabannya. Mengenai pertanggungjawabannya dari pihak aplikator ini apakah dapat didasarkan pada wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana kedudukan hukum aplikator dalam transaksi sewa menyewa kamar hotel melalui aplikasi booking online? (2) Bagaimana pertanggungjawaban aplikator dalam transaksi sewa menyewa kamar hotel melalui aplikasi booking online? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal yaitu, cara menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum. Hasil penelitian dengan metode diatas, Penulis memperoleh jawaban bahwa kedudukan hukum aplikator dalam transaksi sewa menyewa kamar hotel melalui aplikasi booking online ini adalah memiliki kedudukan sebagai pihak penengah atau pihak mediator yang memiliki dua cabang kaki. Maksudnya adalah aplikator memiliki kedudukan hukum sebagai penyedia layanan jasa dan sebagai payment gateway. Selain itu, pertanggungjawaban aplikator dalam transaksi sewa menyewa kamar hotel melalui aplikasi booking online dapat diselesaikan berdasarkan pada isi klausa perjanjian antara pihak aplikator, pihak pelaku usaha dalam hal ini adalah pelaku usaha perhotelan, dan pihak konsumen; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kata Kunci: pertanggungjawaban,aplikator,sewa menyewa,aplikasi booking online
Abstract
This research investigates the responsibility held by an applicator in hotel room transactions on an online booking app. This research topic departed from the issue arising from the ease of transaction offered by an online booking app, especially related to the third party. In this case, the applicator can be held responsible according to the breach of contract committed. Departing from this issue, this research investigates (1) the standing of the application in hotel room transactions on an online booking app and (2) the responsibility of the applicator concerned in the transaction performed on the app. This research employed a normative-juridical method and a case approach. Legal data were analyzed using grammatical interpretation; the terms in related laws were interpreted according to the standard of legal terms. The research result reveals that the applicator serves as a mediator that holds two standing as a service provider and payment gateway. Furthermore, the responsibility held by the applicator concerned regarding hotel room transactions on an online booking app can be settled according to the agreement clause between applicators, hotel business actors, and consumers. The Materials studied involve Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Keywords: responsibility,applicator,rent,booking online applicatio