Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ASAS ULTIMUM REMIDIUM DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI TINDAK PIDANA MAYANTARA
No full textSiti Nurohma, Prija Djatmika, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penggunaan asas ultimum remidium dalam kasus pencemaran nama baik di tindak pidana mayantara yang menjadi kontroversi dalam penerapan pemidanaannya. Padahal hukum pidana harus dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain hukum pidana yaitu harus mengedepankan keadilan restoratif. Tujuan pembahasan ini ialah untuk lebih mengedepankan keadilan restoratif dan aturan hukum pidana dijadikan upaya terakhir (asas ultimum remidium), karena untuk melindungi kehormatan seseorang dari pencemaran nama baik dan mencegah kriminalisasi perlu diselaraskan dan dilakukan dengan implementasi asas ultimum remidium yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai jalan yang dapat ditempuh.
Menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, risalah, artikel, komentar, pernyataan dan pendapat para ahli. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas ultimum remidium dalam kasus pencemaran nama baik di tindak pidana mayantara harus memenuhi syarat materiil dan formil. syarat materiil meliputi syarat-syarat yang mengacu pada penerimaan oleh masyarakat dan para pihak yang berperkara. Di sisi lain syarat formil mengacu pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan keadilan restoratif. Salah satu syarat yang patut dicermati adalah syarat materiil, salah satunya syarat prinsip pembatas pada pelaku. Dalam ketentuan tersebut, keadilan restoratif dapat diajukan apabila tingkat kesalahan pelaku bukanlah suatu kesalahan yang berat. Selama kedua belah pihak yang berperkara memiliki niat untuk saling melakukan perdamaian, pelaku telah memenuhi persyaratan sebagai bukan residivis serta tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, serta dilakukan dengan sukarela. Dengan demikian pencemaran nama baik dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
Kata Kunci: Asas Ultimum Remidium, pencemaran nama baik ditindak mayantara, keadilan restoratif
ABSTRACT
The application of ultimum remidium principle in a defamation case in cybercrime has been controversial in terms of sentencing. However, criminal law should be referred to as the last resort of enforcement and there has been an alternative of restorative justice to settling the case. This research is more focused on restorative justice and the rules of criminal law as the last resort (ultimum remidium). Protecting the dignity and the name of a person and warding off criminalization take harmony and the implementation of ultimum remidium principle using restorative justice.
This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. The primary data was obtained from legislation, while the secondary data was from text, journals, minutes, articles, commentary notes, statements, and experts’ notions. The tertiary data were obtained from the law dictionary and Kamus Besar Bahasa Indonesia.
The research results show that the principle of ultimum remidium over such a case should meet the requirement of both substantial and procedural requirements, where the former refers to the acceptance in society and of all parties concerned. On the other hand, the procedural requirements consisted of the documents needed in restorative justice. The procedural requirements also involve limiting the perpetrator, in which restorative justice is recommended if the action is not a serious crime. As long as both parties involved in the case tend to come to reconciliation, the perpetrators are not categorized as reoffenders, and they accept the liabilities, reparation, and these requirements are done voluntarily, then the defamation case can be settled in restorative justice.
Keywords: ultimum remidium principle, defamation in cybercrime, restorative justic
URGENSI PENGATURAN DOKTRIN PROMISSORY OF ESTOPPEL DI INDONESIA
No full textMuhammad Al Ghiffary, Budi Santoso, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kepastian hukum dari perjanjian pra kontrak dengan menggunakan sebuah doktrin dari negara common law yakni doktrin promissory of estoppel. Perjanjian Pra kontrak merupakan sebuah janji yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam perundingan (preliminary negotiation) dengan harapan pihak lain menerima janji tersebut dan kontrak di antara para pihak yang berunding dapat terwujud. Penting halnya nya bagi mahasiswa hukum melakukan suatu penelitian atau riset secara komprehensif mengenai seusatu yang memiliki kemungkinan reliance loss karena tidak adanya kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai: Apa urgensi pengaturan doktrin promissory estoppel di Indonesia? Dan Bagaimana pengaturan doktrin promissory estoppel yang berkepastian hukum?
Perundingan atau negosiasi prakontrak merupakan tahapan dalam pembentukan suatu kontrak (formation of a contract). Kedudukan prakontrak dalam sistem hukum kontrak Indonesia belum diakui, hal ini ditandai dengan Indonesia masih menganut teori klasik hukum kontrak dimana asas itikad baik tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu serta tidak adanya pengaturan khusus mengenai prakontrak sebagai tahapan pembentukan suatu kontrak (formation of a contract), padahal di negaranegara maju, prakontrak telah diatur sedemikian rupa baik melalui legislasi maupun penerapan doktrin hukum yang relevan. dengan adanya doktrin promissory of estoppel, perjanjian belum memenuhi syarat hal atau objek tertentu dalam hal ini pra perjanjian, dapat melindungi pihak yang telah menaruh suatu kepercayaan terhadap pihak lain dalam proses pelaksanaan negosiasi yang menyebabkan dia melakukan perbuatan hukum tertentu (rechtshandeling) dan menyebabkan lahirnya reliance loss.
Kata Kunci : Urgensi, Doktrin, Promissory of Estoppel
ABSTRACT
This research investigates the issue regarding the legal certainty of a pre-contract agreement referring to the doctrine that common law countries adhere to, the promissory of estoppel. A precontract agreement represents a promise given by a party to another party in preliminary negotiation with the expectation that the other party concerned accepts the promise and the contract between the two parties takes place. It is essential for law students to conduct comprehensive research on matters regarding the reliance loss probability due to the absence of legal certainty. Departing from this issue, this research aims to investigate: what is the urgency in the regulation of the doctrine of promissory estoppel in Indonesia? And how is this doctrine regulated without ruling out the need for legal certainty?
Negotiation over a pre-contract agreement serves as a stage in the formation of a contract. The position of pre-contract-related matters in the legal system in Indonesia is not recognized, recalling that Indonesia still refers to the classic theories of contract law, where the principle of good faith does not protect aggrieved parties at the pre-contract level because a contract has not fulfilled certain requirements and there is no specific regulation concerning contracts as part of the stage of the formation of a contract. However, in developed countries, a pre-contract is appropriately governed by legislation or the application of relevant legal doctrines. The presence of the doctrine of promissory of estoppel, regarding an agreement that does not fulfill a particular object or matter called a pre-contract, can protect the party that has trust in another party in the process of a negotiation that triggers the party to take a legal action (rechtshandeling) causing reliance loss.
Keywords: Urgency, Doctrine, Promissory of Estoppe
ANALISIS PASAL 50 HURUF B UU NO. 5 TAHUN 1999 TERKAIT PRAKTEK MONOPOLI OLEH PELAKU USAHA SELAKU PEMEGANG HAK EKSKLUSIF TANPA PERJANJIAN LISENSI
No full textKlarissia Beatriss Andiraputri, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah praktek monopoli yang dilakukan oleh pemegang hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi dikecualikan dari Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, serta untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana pengaturan yang tepat tentang batasan dari penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak anti persaingan / praktek monopoli yang merupakan penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi tidak termasuk sebagai hal yang dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, serta belum diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999. Sehingga berdasarkan hasil studi penulis menyusun pengaturan yang dirasa tepat sebagai batasan dari penerapan hak eksklusif tanpa melalui perjanjian lisensi.
Kata Kunci: Monopoli, Hak Eksklusif, Perjanjian Lisensi
ABSTRACT
This research aims to find out and analyze whether a monopolistic practice performed by a business with an exclusive right without any license agreement can be excluded from Article 50 letter b of Law Number 5 of 1999 and what regulation is appropriate regarding the restriction and implementation of the exclusive right without the license agreement involved. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches, discovering that anti-monopolistic practice tendency as part of an exclusive right not under a license agreement is not the matter that should be excluded from Article 50 letter b of Law Number 5 of 1999, and this matter is not yet regulated in Law Number 5 of 1999. This study, thus, offers a regulation that is deemed appropriate regarding the implementation of the executive right without any license agreement.
Keywords: monopolistic, exclusive right, license agreemen
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM MITRA PENERIMA WARALABA ATAS RESIKO KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBERI KEMITRAAN
No full textMuhammad Lutfi Pratama, Moch. Zairul Alam, Ranintya Ghaninda
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Waralaba (Franchise) pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen, dimana usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan franchisor dan franchisor memberikan bantuan (assistance) terhadap franchise. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum franchise atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pewaralaba (franchisor). Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi perlindungan penerima waralaba / franchisee sesuai dengan mekanisme perlindungan yang terdapat dalam Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007 jo PS 5 Permendag No. 71 tahun 2019? (2) Bagaimana hambatan dan upaya perlindungan penerima waralaba / franchisee sesuai dengan mekanisme perlindungan yang terdapat dalam Pasal 7 PP No. 42 Tahun 2007 jo PS 5 Permendag No. 71 Tahun 2019, ditinjau melalui pengamatan pewaralaba.
Jenis penelitian ini yuridis empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) dengan populasi adalah seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan atas risiko kerugian dalam perjanjian waralaba (franchise) dengan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian dapat diuraikan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum franchise atas resiko kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan pewaralaba (franchisor) menunjukkan bahwa perjanjian waralaba merupakan landasan legal yang berlaku sebagai undang-undang dalam mengoperasionalkan hubungan yang telah disepakati dan merupakan landasan untuk menjaga kepentingan Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba. Adanya perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Hambatan dan upaya perlindungan yaitu anggapan penerima waralaba dilarang mengalihkan know how yang diterimanya kepada pihak lain menjadi kurang tepat, sebab Pasal 3 Permendag tersebut membolehkan perjanjian waralaba disertai pemberian hak untuk membuat perjanjian waralaba lanjutan. Hambatan non yuridis yaitu pihak yang dianggap kuat kedudukannya dalam perjanjian waralaba ini ialah franchisor atau pemberi waralaba, pihak franchisee hanya mengikuti sesuai format dan prosedur dari franchisor dan otomatis pihak franchisee telah sepakat, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian waralaba tersebut. Perjanjian baku sepihak ini berupa secara tertulis yang didalamnya memuat hak dan kewajiban, tugas dan sebagainya.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Resiko Kerugian, Waralaba
ABSTRACT
A franchise is represented by an agreement regarding the distribution of goods and services to consumers according to the procedures set by a franchiser who assists a franchisee. This research focuses on the legal protection of franchisees from the loss risk arising from the negligence of franchisers. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the implementation of the protection of franchisees according to the mechanism of protection outlined in Article 7 of Government Regulation Number 42 of 2007 in conjunction with Article 5 of the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 and the impeding factors and measures taken in the protection as intended in Article 7 of Government Regulation Number 42 of 2007 in conjunction with Article 5 of the Regulation of the Minister of Trade Number 71 of 2019 seen from the perspective of the franchise.
This research employed empirical juridical methods, obtaining the data from current regulations linked to reality. The data collection was based on interviews involving all parties dealing with the protection of loss risk in the franchise agreement concerned, followed by a data analysis based on a descriptive technique.
The research results discover that, regarding the protection of the franchise from the loss risk arising from the negligence of the franchisor concerned, the franchise agreement serves as law as a legal basis for operating the relationship that has been agreed upon, and it is the fundament aiming to maintain the interest of a franchiser and franchisor. This agreement also sets both preventive and repressive protections. The impeding factors and measures taken in the protection imply that the notion believing that the franchisee is not allowed to transfer the know-how to another party is not acceptable since Article 3 of the Regulation of the Minister of Trade allows the agreement made to come with the provision of right for a further franchise agreement. The non-juridical impeding factor implies a franchiser is a party holding a powerful position in the agreement, while a franchisee complies with the format and procedures set by a franchisor, and this mode activates the agreement of the franchisee with all the provisions set therein. This standard and unilateral agreement contains rights, obligations, tasks, and many more.
Keywords: Legal Protection, Loss Risk, Franchis
PEMBUKTIAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 25/PUU-XIV/2016 OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR)
No full textTasya Anggraini, Prija Djatmika, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menjadikan perbuatan korupsi yang semula delik formil menjadi delik materiil artinya nilai kerugian keuangan negara harus dibuktikan secara riil bukan berupa potensi saja, putusan tersebut membawa beberapa problematika dalam penegakan hukum khususnya terkait pengaruh putusan ini terhadap proses pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”, dan kendala jaksa penuntut umum dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” pasca diundangkannya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian empiris yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 berpengaruh terhadap pembuktian unsur “merugikan keuangan negara”. Pengaruh tersebut diantaranya jaksa penuntut umum haruslah dapat membuktikan unsur “merugikan keuangan negara” yang nilainya adalah pasti (bukan berupa potensi atau perkiraan), proses pembuktian menjadi lebih lama, dan banyaknya lembaga yang terlibat dalam pembuktian unsur merugikan keuangan negara. 2) Kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yakni proses pembuktian satu unsur tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga sedikit menghambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum
ABSTRACT
Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, turning procedural delict to formal delict, carries meaning implying that the value of the state finance should be proven in a real condition not only in terms of the potential aspect or estimate. This decision also carries several issues in legal enforcement regarding the influence of the decision on proving the aspect of “harming state finance” and hampers the proving of this aspect by the general prosecutors following the issuance of the Constitutional Court Decision above.
This is an empirical study using descriptive data. The sources of the data consist of secondary and primary data, obtained from interviews and library studies. The research results show that 1) the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016 affects the proving of the aspect “harming state finance”, in which the general prosecutors must be able to prove this aspect with a fixed value (not as merely potential or estimate). Moreover, this process may be time consuming and there may be a large number of institutions involved in this proving. 2) The process of proving this only one aspect will probably take a lengthy process, thereby hampering the process of law enforcement regarding corruption in Indonesia.
Keywords: constitutional court decision number 25/PUU-XIV/2016, proving, criminal corruption, general prosecutor
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU TENGGER DENGAN SUKU JAWA (STUDI KASUS DI DESA NGADISARI KECAMATAN SUKAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO)
No full textNada Hasnadewi, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Perkawinan pada masyarakat suku tengger mengalami perkembangan. Mulanya sistem perkawinan pada masyarakat tengger merupakan sistem endogami. Namun seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sistem perkawinan Menjadi system perkawinan eksogami. Desa Ngadisari adalah salah satu desa yang terletak pada wilayah Gunung Bromo. Desa ini merupakan desa dengan mayoritas penduduk merupakan masyarakat asli suku tengger dan beragama Hindu Tengger. Dengan jenis penelitian Hukum empiris untuk mengamati serta menganalisis secara langsung dalam masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta yang ada di masyarakat terkait Pembagian Harta Bersama. Dengan pendekatan sosiologi hukum. Oleh karena itu, berdasarkan hasil yang peneliti dapat Harta benda perkawinan pada masyarakat suku tengger pada masyarakat Desa Ngadisari terdapat 2 yaitu sebagai berikut Harta Asal atau Harta bawaan dan Harta Bersama. Berdasarkan data yang peneliti dapat dalam pembagiannya maka terlebih dahulu dimusyawarhakan di dalam keluarga lalu bila dirasa masih tidak adil maka di selesaikan dengan pemerintah desa dan tokoh adat dengan Pengukuran besaran jumlah pembagian harta didasarkan diimbangkan dari hartanya Dengan jumlah pembagian½kepada suami dan½kepada istri. Namun terkait dengan Tanah tersebut dijualkan kepada orang yang masih merupakan keturunan asli suku tengger.
Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan Eksogami, Suku Tengger, Suku Jawa, Desa, Ngadisari, Pembagian Harta Bersama
Abstract
The marriage in the tribal community of Tengger has changed. Initially, the marriage was of a system of endogamy, shifting to exogamy marriage. Ngadisari village is located in the area of Mount Bromo with the majority of its people being native people of Tengger and Hindu of Tengger. This research employed an empirical legal method to directly observe and analyze the community members to find the facts living in the community regarding the division of shared assets. With socio-legal approaches, this research has found that the marriage assets of the people of Tengger consist of original and shared assets. Assets are brought to deliberation within the scope of the family. When the outcomes are deemed unfair, further deliberation may involve the village government and senior figures of the community by splitting the asset for both husband and wife with ½ proportion each. Regarding the land, it can only be sold to any native persons of Tengger.
Keywords : marriage, exogamy marriage, Tengger tribe, Javanese tribe, Ngadisari village, shared asset spli
PENAFSIRAN BENTUK TANGGUNG JAWAB BAPAK DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PASAL 41 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textRochmattullah, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran bentuk tanggung jawab bapak dalam pemberian nafkah anak pasca perceraian pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai multitafsir terhadap penafsiran bentuk tanggung jawab bapak terhadap anak tersebut dalam dalam hal pemberian nafkah selama anak tersebut belum mencapai usia dewasa dengan menuntut bekas suami atau bapak untuk memenuhi kewajibannya dengan berdasar pada perhitungan kemampuan dalam pemberian nafkah sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan metode pendekatan komparatif atau perbandingan (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode tersebut, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak akan memutus hubungan dengan anaknya terutama tanggung jawab dalam hal pemberian nafkah. Seorang anak yang belum dewasa masih tetap menjadi tanggung jawab orang tua terutama bapaknya meskipun keadaan perkawinan kedua orang tuanya telah terputus karena perceraian. Tanggung jawab bapak terhadap anak tersebut berupa pembiayaan kehidupan maupun pendidikan. Pelaksanaan putusan berupa akibat perceraian sering tidak dapat terealisasi dengan baik disebabkan kurangnya kekuatan memaksa (daya paksa) dan kekuatan mengatur pada aturan hukum yang berlaku saat ini terkait pemberian nafkah pada anak pasca perceraian.
Kata Kunci: anak, nafkah, perceraian, tanggung jawab bapak
Abstract
This research aims to ascertain the interpretation of the meaning of responsibility to provide financial support for the child held by a father following the divorce as in Article 41 letter b of law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This departs from the multi-interpretation of the form of the responsibility mentioned above with the father as the ex-husband who is held responsible to keep providing financial support for the child as outlined in the court decision until the child reaches adulthood. This research employed normative-juridical methods, and comparative and statutory approaches, indicating that divorce will not affect the connection between the father and his child, especially in terms of his responsibility to support the child financially. The child who has not reached adulthood should be under the responsibility of his/her father notwithstanding the divorce. This responsibility comprises financial support for education and daily needs. However, the decisions concerning this matter often fail to appropriately apply due to the lack of binding force and ruling force.
Keywords: child, livelihood, father’s responsibilit
ANALISIS PENANGANAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 (STUDI DI BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
No full textEva Lidia Sidabutar, Lutfi Effendi, Amalia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penulisan skripsi ini, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis penanganan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi D.I.Yogyakarta pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunungkidul tahun 2020. Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa masih ditemukannya pelanggaran netralitas yang dilakukan secara sadar dan terang-terangan oleh Aparatur Sipil Negara sebelum, pada saat dan sesudah pelaksaan pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya hal serupa pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang akan datang, dan juga untuk meningkatkan kesadararan Aparatur Sipil Negara akan pentingnya bersikap Netral demi terselenggaranya kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demi tercapainya tujuan tersebut, maka penulis menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini yaitu metode penelitian empiris atau sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis dan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diambil atau dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukan bahwa masih ditemukannya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu mentalitas birokrasi yang jauh dari semangat reformasi, adanya kepentingan politik partisan Aparatur Sipil Negara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan calon, adanya intimidasi atau tekanan dari berbagai pihak dan penegakan hukum yang masih birokratis serta adanya politisasi birokrasi yang dilakukan oleh calon peserta pemilihan Kepala Daerah.
Kata Kunci: netralitas, aparatur sipil negara, pemilihan kepala daerah
Abstract
This research aims to analyze the settlement of the violations of the neutrality of State Civil Apparatuses conducted by the General Election Supervisory Body (henceforth referred to as Bawaslu) in the Province of Yogyakarta for Regional Head election in the Regency of Gunungkidul 2020. This research topic departed from the fact that neutrality violations were blatantly committed by state civil apparatuses during and after regional head elections. From this issue, this research aims to prevent such unfair acts and to emphasize how important it is to be neutral to support the policy and the management of state civil apparatuses according to the current legislation. This research employed empirical and socio-legal methods and socio-juridical and statutory approaches. The research was conducted based on a normative-juridical scheme. Primary and secondary data were garnered from library research and a field study. The research results indicate that violations of neutrality were quite common in such electoral events in the Regency of Gunungkidul in 2020. This could happen because the bureaucratic mentality was not even close to the reform spirit. Moreover, there had been some political interests of partisans from state civil apparatuses having a kinship connection to candidates. Other contributing factors also involve intimidation or force coming from other parties, bureaucratic law enforcement, and bureaucratic politicization done by candidates of the elections.
Keywords: neutrality, state civil apparatuses, regional head electio
PENERAPAN DENDA ADMINISTRASI BAGI WAJIB PAJAK RESTORAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN
No full textStella Octavianny Simbolon, Agus Yulianto, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Meskipun secara normatif Kepala Daerah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Kepala Daerah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan denda kepada wajib Pajak tersebut. Dikarenakan masih ada wajib pajak restoran yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak dan denda administrasi yang mereka dapatkan, terkhususnya di Kota Medan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administtasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan. Penelitian ini dilakukakan di Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah Kota Medan. Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh baik itu data primer ataupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis data. Kemudian data dianilisis dengan menggunakan metode kualitatif yang hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak pada pemerintah Kota Medan sudah berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi administrasi bagi wajib pajak restoran pada pemerintah Kota Medan adalah faktor kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dengan membayar pajak tepat waktu, faktor kurangnya pemahaman wajib pajak atas sanksi yang akan diberikan bila terlambat membayar pajak.
Kata kunci: sanksi administrasi, wajib pajak, pajak restoran
Abstract
Tax is compulsory for all the citizens of Indonesia fulfilling both subjective and objective requirements of tax payment. The obligation to pay taxes is outlined in Article 23 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, implying that taxes and other levies naturally pose force for the sake of the state as governed by the law. Although normatively, the Regional Head issued a legal provision governing taxpayers who fail to fulfill the requirement or fail to pay taxes on time by imposing fine, it seems that this regulation is not strictly enforced recalling that many restaurant businesses have not paid their taxes in Medan city, let alone the fine that comes as the consequence of this payment delay.This research aims to ascertain and understand the imposition of administrative sanction on restaurant business owners as taxpayers within the scope of the local government of Medan City and to understand the factors hampering the imposition of the administrative sanction for the taxpayers concerned. This research was conducted in the Regional Tax Office of Medan City and employed socio-juridical methods supported by interview and library research results. The research data were garnered from both primary and secondary sources, which were analyzed using a qualitative method to be further presented in a descriptive technique. The research results show that the administrative sanction imposed on the taxpayers concerned has been appropriately implemented notwithstanding the impeding factors such as lack of awareness among taxpayers to pay taxes on time, and lack of knowledge of taxpayers about the sanctions as the consequence of delayed payment.
Keywords: administrative sanctions, taxpayer, tax imposed on restaurant
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENGGUNA LAYANAN AKSES PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
No full textAnggarda Giri Rajati, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
OSS merupakan sebuah awal upaya pemerintah dalam melakukan sinkronisasi dan penyederhanaan layanan perizinan dalam berusaha, yakni dengan melakukan pemangkasan birokrasi sektor pengurusan perizinan yang ditandai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi terobosan kebijakan karena dalam pelaksanaannya akan banyak menggunakan teknologi seperti layanan sistem elektronik yang terintegrasi atau Online Single Submission (OSS). Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna dalam Layanan Akses Perizinan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS) Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dimana dalam pelaksanaan layanan pada sistem OSS terdapat potensi pelanggaranhukum keamanan dalam penggunaan data pribadi pengguna. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekаtаn Perundаng-undаngаn (stаtue аpproаch). Kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwa dalam penyelenggaraan layanan akses perizinan berbasis sistem elektronik seperti OSS, dari segi keamanan perlindungan data pribadi masih memiliki ketidaklengkapan pengaturan hukum perlindungan data pribadi terhadap penggunanya. Adapun hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi Pengguna layanan OSS juga memperbaiki kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem OSS.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Online Single Submission
Abstract
Online Single Submission (henceforth referred to as OSS) is an initial step taken by the government to synchronize and simplify permit issuance services for companies by simplifying the protracted bureaucratic process of permit issuance marked by the enactment of Presidential Regulation Number 91 of 2017 concerning Business Setup Acceleration. Moreover, Regulation Number 24 of 2018 concerning Integrated Electronic Business Permit Issuance services has been a breakthrough for the policy concerned simply because the related activities will often utilize technology such as integrated electronic system services or OSS. This research aims to study the legal protection of personal data used in OSS electronic-based permit access services according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The OSS practice, however, is prone to security infringement regarding the use of the personal data of users. This research employed normative-juridical methods, conceptual, and statutory approaches, discovering that, in terms of the security of personal data protection, electronic system-based permit service access has incompleteness of regulations in the personal data of users. It is, thus, necessary to provide legal certainty for users of this OSS service to fill the legal loophole concerning the protection of personal data in an OSS system.
Keywords: legal protection, personal data, online single submissio