Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: PUTUSAN BANDING NOMOR: 9/PID.TPK/2020/PT DKI)
No full textIhwanul Hakim, Prija Djatmika, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas ratio decidendi hakim dalam Putusan Banding Nomor: 9/PID.TPK/2020/PT DKI terkait pertanggungjawaban pidana Romahurmuziy dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim terhadap asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Analisis yuridis terhadap putusan hakim pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan a quo tidak memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga terdapat konflik norma. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana ratio decidendi hakim dalam Putusan Banding Nomor: 9/PID.TPK/2020/PT DKI terhadap pertanggungjawaban pidana? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Banding Nomor: 9/PID.TPK/2020/PT DKI sudah tepat jika di tinjau dari prespektif asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum?. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis yuridis terhadap ratio decidendi hakim dalam putusan a quo tersebut tidak menunjukkan kesesuaian terhadap pertanggungjawaban pidana dan pemenuhan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pertama, pada tingkat banding terdapat 4 poin pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman Romahurmuziy yang menjadi konflik hukum. Sebab pada pertimbangannya bertentangan dengan unsur Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan tidak sesuai jika di tinjau berdasarkan teori unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto. Kedua, terhadap pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 9/PID.TPK/2020/PT DKI tersebut tidak menunjukkan kesesuaian pertanggungjawaban pidana dan pemenuhan tujuan hukum berdasarkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Kata Kunci: korupsi, penyuapan, ratio decidendi, analisis yuridis
Abstract
This research discusses the ratio decidendi of judges regarding Appeal Court Decision Number 9/PID.TPK/2020/PT DKI relating to the criminal liability held by Romahurmuziy in a bribery case of selling and buying an official position that took place in a Religious Court. This research also analyzes the relevance between the consideration made by the judges and the principles of certainty, justice, and legal merit. The result of the juridical analysis of the court decision shows that the consideration made by the judges in the Decision concerned does not meet the three principles, sparking the conflict of the norm. Departing from this issue, this research investigates (1) the ratio decidendi of the judges in Appeal Decision Number 9/PID.TPK/2020/PT DKI regarding the criminal liability, and (2) whether the judicial consideration regarding the Decision mentioned is appropriate if it is seen from the perspective of certainty, justice, and legal merit principles. With a normative-juridical method and statutory and case approaches, the research reveals that the Appeal Decision concerned is not relevant to the liability and does not fulfill the three principles. First, at the appeal, the consideration made by the judges involved four points that refer to the alleviation of the sentencing given to Romahurmuziy, and this decision has led to a legal conflict; this consideration contravenes the provision of Article 11 of Law Number 20 of 2001 concerning Criminal Corruption and is not relevant to the theory of criminal liability viewed by Sudarto. Second, regarding the judicial consideration as in Decision Number 9/PID.TPK/2020/PT DKI, there is no relevance between criminal liability and the fulfillment of legal objectives according to the principles of certainty, justice, and legal merit.
Keywords: corruption, bribery, ratio decidendi, juridical analysi
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD (STUDI PUTUSAN NOMOR 1304/PDT.G/2018/PA.BL DAN PUTUSAN NOMOR 0260/PDT.G/2020/PA.BL)
No full textImam Samsudin, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui kepastian hukum Perbedaan penafsiran Hakim dalam konsep murtad sehingga memutus fasakh dan cerai. Dalam hal ini terdapat perbedaan penafsiran Hakim dalam memberikan pertimbangan murtadnya suami dalam Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2018/Pa.BL dan Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2020/Pa.BL). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah Putusan Nomor 1304/Pdt.G/2018/PA.BL Yang Memutus Cerai belum memenuhi asas kepastian hukum hal ini Hakim dalam pertimbangannya menerapkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tanpa mempertimbangkan murtadnya Tergugat sebagai dasar untuk memfasakh perkawinan dimana murtadnya Tergugat dilihat dengan maqashid syariah adalah fasakhnya perkawinan hal ini hak talak hanya dimiliki oleh suami yang beragama Islam meskipun talak ba’in sughra dan fasakh adalah sama-sama membatalkan perkawinan. dan Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2020/PA.BL yang memfasakh perkawinan telah memberikan kepastian hukum karena Hakim dalam memandang pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak hanya memandang pertengkaran tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Akan tetapi Hakim mempertimbangkan murtadnya Pemohon sebagai dasar untuk tidak dapat dikabulkannya talak satu raj’i yang dididasarkan pada metode maqashid syariah. Dengan demikian pertimbangan Hakim telah memberikan kepastian hukum karena mengutamakan kemaslahatan agama Islam.
Kata Kunci: talak, fasakh
Abstract
This research aims to investigate the legal certainty of dissenting interpretations made by judges within the context of apostasy followed by the decision of divorce or fasakh, as shown in Decision Number 1304/Pdt.G/2018/Pa.BL and Decision Number 0260/Pdt.G/2020/Pa.BL. This research employed a normative-juridical method and a case approach. The analysis was carried out based on legal comparison. The research result shows that Decision Number 1304/Pdt.G/2018/PA.BL granting the divorce did not fulfill the principle of legal certainty, where this consideration referred to Article 116 letter f of Islamic Law Compilation without considering the apostasy done by the defendant as the basis for delivering fasakh in the marriage. In this fasakh concerned, the apostasy was viewed from maqashid syariah where the right to declare talak only applies to the right of the husband adhering to the same religion—Islam despite the fact that both talak ba’in sughra and fasakh equally cancel divorce. Decision number 0260/Pdt.G/2020/PA.BL that declared fasakh holds legal certainty because the judges not only saw the issue in the marriage, as in line with Article 116 letter f of Islamic Law Compilation, but they also took into account the apostasy as the basis due to which the first talak raj’i was not granted according to maqashid syariah. That is, the judicial consideration has met legal certainty since it takes into account the merit of Muslims.
Keywords: talak, fasak
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA MALANG KOTA)
No full textFathinah Zhafirah Baskita, Abdul Madjid, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan serta hambatan dan upaya pemenuhan yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses penyidikan di UPPA Polresta Malang Kota. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan viktimologis. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada proses penyidikan yang telah dilakukan oleh UPPA Polresta Malang Kota di antaranya adalah: 1) hak pendampingan psikologis; 2) hak pelayanan medis; 3) hak kerahasiaan identitas; 4) hak akses informasi; dan 5) hak rasa aman. Sedangkan hak anak korban yang belum dipenuhi adalah hak bantuan hukum. Terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu: 1) kasus sudah lama baru lapor; 2) tidak adanya saksi; 3) korban dan keluarga korban menganggap hal tersebut adalah aib; 4) hambatan yuridis; dan 5) hambatan struktur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada, yaitu: 1) meningkatkan kerja sama dengan instansi lain; 2) melakukan pendekatan komunikasi kepada anak korban; 3) membentuk tim penyidikan khusus; 4) melakukan penyuluhan hukum; serta 5) upaya yuridis terkait hak bantuan hukum untuk anak korban dengan pembaharuan hukum.
Kata Kunci: hak-hak anak korban, tindak pidana kekerasan seksual, proses penyidikan
Abstract
This research aims to investigate the fulfillment of the rights of children as victims of sexual violence in an inquiry process, the impeding factors in the issue, and the measures taken to fulfill the rights of children as victims of sexual violence in the process of inquiry in Women and Children Service Center (UPPA) of Sub-Regional Police Department of Malang City. This research employs an empirical-juridical method and sociological and victimological approaches. Primary and secondary data were obtained from interviews and library research. The research results reveal that the fulfillment of the rights of children as victims of sexual violence in the inquiry involves: 1) the right to psychological outreach program; 2) the right to medical services; 3) the right to identity confidentiality; 4) the right to access to information; and 5) the right to safety. However, the right to legal aid for children is not fulfilled yet. There have been some impeding factors in the fulfillment of rights for children regarding sexual violence: 1) reporting obsolete cases; 2) absence of witnesses; 3) stigma seen by the victims and their families; 4) juridical hindrances; and 5) structural hindrances. The measures that can be taken to cope with these issues involve: 1) fostering more collaborations with other institutions; 2) taking into account a communicative approach to the young victims; 3) forming a special team for inquiry processes; 4) conducting legal counseling; and 5) taking a juridical measure to ensure that the right to legal aid for the victims concerned is fulfilled through law reform.
Keywords: the rights of children as victims, sexual violence as a criminal offense, inquiry proces
INDIKATOR INDEPENDENSI PENGURUS DAN/ATAU KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA DEBITOR DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM
No full textFarzha Wiradhika Muttaqin, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Problematika hukum pada penelitian ini yang kemudian diangkat oleh penulis beranjak dari kekaburan hukum yang terletak pada Pasal 15 (3) dan Pasal 234 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Secara khusus, kekaburan hukum dalam pasal-pasal a quo terletak pada frasa “harus independen” yang memiliki makna sangat luas dan cenderung multitafsir. Berdasarkan pemaparan diatas, skripsi ini mengerucutkan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa urgensi dari indikator yang tepat dalam hal independensi Pengurus dan/atau Kurator ditinjau dari asas kepastian hukum? dan (2) Bagaimana rekonstruksi pengaturan independensi Pengurus dan/atau Kurator yang tepat dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta Debitur? Adapun penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Setelah ditinjau berdasarkan teori kepastian hukum yang diprakarsai oleh Gustav Radbruch dan berbagai landasan seperti filosofis, yuridis, sosiologis, dan ekonomis, ketentuan ini terasa semakin penting untuk diperjelas pengaturannya agar memberikan kepastian hukum. Rekonstruksi pengaturan indikator independensi yang tepat bagi Pengurus dan/atau Kurator mengerucut kepada 3 pilar utama. Indikator-indikator a quo diantaranya adalah tidak ada hubungan hukum, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan ekonomis. Sebagai upaya untuk mewujudkannya, indikator independensi dan ketentuan terkait lampiran bukti-bukti yang dianjurkan untuk mendukung proses pembuktian begitu penting untuk dimanifestasikan pada peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: independensi, pengurus dan/atau kurator, kepastian hukum
Abstract
This research departed from the issue of the vagueness of law in Article 15 (3) and Article 234 (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation. Specifically, the vagueness of norms of the Articles concerned lies in the phrase “harus independen” (must be independent), which carries broad meaning and is prone to multi-interpretations. From this issue, this research focuses more on investigating the following problems: (1) What is the proper urgency of indicators in the independence of administrators and/or the trustee seen from the perspective of legal certainty? And (2) how is the regulation of the independence of the administrators and/or trustees properly constructed in the administration and/or the execution of the debtor’s asset? This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and case approaches. Analyzed based on the theory by Gustav Radbruch and philosophical, juridical, sociological, and economic bases, it is essential to set an elaborate regulation to guarantee legal certainty. The proper reconstruction of the regulation regarding the indicators of independence of administrators and/or trustees refers to three pillars. The indicators refer to the absence of legal connection, the absence of familial connection, and the absence of economic connection. The independence and provisions regarding the evidence suggested to support the process of presenting proof must be manifested in the legislation.
Keywords: independence, administrator and/or trustee, legal certaint
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2018/PN. BTG DAN PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2019/PN. WSB)
No full textDyah Retno Wulansari, Prija Djatmika, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis alasan yuridis pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual pada putusan nomor 135/Pid.Sus/2018/PN. Btg dan putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PN. Wsb (2) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas penjatuhan pidana pada putusan nomor 135/Pid.Sus/2018/PN. Btg dan putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah seorang penyandang disabilitas intelektual merupakan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, terutama dalam rumusan kalimat "pertumbuhan yang kurang sempurna". Dalam pembuktian apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan oleh ahli kejiwaan (psikiater/tenaga kesehatan lainnya) dengan ukuran penilaian menurut perilaku adaptif mengenai pemahaman konsep, normal sosial, atau aturan yang hidup dalam masyarakat. Hasil dari penilaian ahli kejiwaan tersebut nantinya akan menjadi bahan utama dalam hakim membuat dasar pertimbangan. Terdapat dua putusan yang dijadikan sebagai objek penelitian skripsi ini, namun hasil putusan pengadilan berbeda. Metode deskriptif digunakan dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN. Btg dan metode normatif digunakan dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN. Wsb. Sedangkan dalam menentukan kemampuan bertanggungjawab seorang penyandang disabilitas intelektual hakim harus menggunakan metode deskriptif-normatif.
Kata Kunci: pertimbangan hakim, disparitas, disabilitas intelektual, kemampuan bertanggung jawab
Abstract
This research aims at (1) finding out and analyzing the juridical grounds of the judges delivering different verdicts over obscenity committed by a person suffering from intellectual disability under Decision Number 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg and Decision Number 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb and (2) to find out and analyze the juridical implication of the judiciary consideration causing these diverging verdicts in the Court Decisions mentioned above. This research employed a qualitative method and statutory and case approaches, revealing that people with intellectual disabilities cannot be held liable for the crime committed as in line with Article 44 Paragraph (1) of the Penal Code, particularly in the phrase “pertumbuhan yang kurang sempurna” (impaired growth). Therefore, whether or not the person concerned can be held liable needs further mental observation performed by a psychiatrist/medic) according to the assessment standard of adaptive behavior regarding concept understanding, social norms, or regulations in society. The observation results of the patient concerned will serve as the main basis on which judges consider their decisions. A descriptive method was used to study Decision Number 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg and a normative method for the Decision Number 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, while descriptive-normative methods should be used to determine the ability of the person with an intellectual disability to be liable.
Keywords: judiciary consideration, disparity, intellectual disability, ability to be liabl
ANALISIS YURIDIS GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN UNI EROPA)
No full textDwima Vilandamargin, Sukarmi, Prawatya Ido Nurhayati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengkaji penerapan green economy dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pengaturan green economy di Uni Eropa termuat dalam pengaturan pengecualian Uni Eropa yang diatur dalam Pasal 101 (3) TFEU dan penjelasan yang dilakukan oleh Austria pada Amandemen UU Kartel, kemudian melihat implementasi atas perjanjian dan/atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha diketahui bahwa pengecualian tersebut sifatnya adalah tidak mutlak (case by case). Meskipun perjanjian telah memuat pengaturan green economy sayangnya keberlakuan pengecualian ini adalah sepanjang dapat dibuktikan bahwa perjanjian dan/atau kegiatan tersebut telah secara patut mempunyai kepentingan terhadap lingkungan dengan tetap mengindahkan persaingan yang sehat. Sedangkan dalam UU 5/1999 tidak tegas mencantumkan aspek green economy, terlepas dalam asasnya memuat adanya kepentingan umum. Analisis pasal demi pasal dilakukan untuk melihat apakah UU 5/1999 ini telah berbasis environmental approach. Hasil analisis menunjukan bahwa belum diaturnya aspek lingkungan, sehingga berpotensi menyebabkan tidak efisiennya penerapan persaingan usaha dalam mengakselerasi green economy di Indonesia.
Kata Kunci: green economy, kegiatan, persaingan usaha, perjanjian, pengecualian
Abstract
This research studies the implementation of the green economy in business competition law in Indonesia and the European Union with a normative-juridical method. The green economy in European Union is outlined in exclusionary rules of the European Union as in Article 101 (3) TFEU and elucidation given by Austria in the Amendment of Cartel Law. This research also sees the implementation of the agreement/activities made or carried out by business actors, revealing that the exclusionary rules are not absolute (case by case). Although the agreement sets forth the rules concerning the green economy, this exclusionary part applies as long as the agreement and/or the activities concerned appropriately have environmental interests by adhering to fair competition. Law Number 5 of 1999, however, does not strictly mention the aspect of the green economy, apart from the principle that includes public interests. The analysis of articles was conducted to see if Law 5/1999 referred to the environmental approach. The analysis results show that the absence of regulation concerning environmental aspects potentially ruins the efficiency of the implementation of business competition in accelerating the green economy in Indonesia.
Keywords: green economy, activity, business competition, agreement, exclusionar
IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF (A) PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 76 TAHUN 2019 TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENILAI TINGKAT KEDISIPLINAN JAM KERJA (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN,DAN PELATIHAN KABUPATEN PATI)
No full textSri Toti Fortunawati, Shinta Hadiyantina, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Di dalam Peraturan Nomor 94 Tahun 2021 Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan juga menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundan-Undangan di Indonesia. Disiplin Kerja ASN ini bermacam-macam jenisnya. Dalam kasus ini disiplin ASN ini terkait mengenai disiplin jam kerja pegawai yang bekerja sampingan menjadi seorang juru parkir. Pemerintahan Kabupaten Pati telah mengimplementasikan Peraturan ini sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf (a) mengenai disiplin ASN dalam menilai tingkat disiplin jam kerja pegawai di lingkungan Kabupaten Pati ini. Penelitian ini mengkaji beberapa aspek antara lain meliputi : -Penerapan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 Pasal 6 huruf (a) tentang disiplin ASN dalam menilai tingkat disiplin jam kerja pegawai. -Hambatan yang terjadi dalam penerapan disiplin kerja pegawai yang sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2019 Pasal 6 huruf (a), -Solusi-solusi dalam menghadapi hambatan-habatan. Penerapan disiplin ASN di Kabupaten Pati ini terdiri dari beberapa kendala,antara lain: -Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada oknum ASN yang melanggar disiplin pada saat jam kerja. -Kurang adanya sosialisasi terkait pentingnya sebuah disiplin kerja bagi seorang aparat negara yang memiliki sikap teladan yang diberikan kepada masyarakat. Upaya yang diambil oleh Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati ini meliputi : -Mempertegas sanksi yang telah tercantum di dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait disiplin ASN. -Memberikan sosialisasi terhadap setiap instansi di Kabupaten Pati terkait disiplin ASN.
Kata Kunci: implementasi, disiplin kerja, Kabupaten Pati
Abstract
Regulation Number 94 of 2021 asserts that the discipline among State Civil Apparatuses represents the capability of the apparatuses to comply with the rules outlined in the legislation in Indonesia. The discipline at a workplace for the apparatuses varies. The case studied in this research refers to punctuality at a workplace that should be obeyed by an office employee having another job as a parking guard. Regarding this case, the local government of Pati has implemented proper regulation complying with the Regent’s Regulation Number 76 of 2019 of Article 6 letter (a) concerning the Discipline of State Civil Apparatuses in terms of evaluating the punctuality at a workplace among employees in the area of the Regency of Pati. This research studies several aspects, including the implementation of Regent’s Regulation Number 76 of 2019 Article 6 letter (a) to assess punctuality at a workplace among employees. There are, however, some impeding factors in implementing the Regent’s Regulation Number 76 of 2019 of Article 6 letter (a), and this research offers some solutions to the problems such as lenient sanctions imposed on irresponsible employees failing to demonstrate punctuality at the workplace, poor information dissemination regarding the essence of discipline for civil state apparatuses that should set a good example for the members of the public. The measures taken by the Employment, Education, and Training Agency of the Regency of Pati are imposing strict sanctions as outlined in related laws, fostering the implementation of discipline in every office in the Regency of Pati regarding the discipline among state civil apparatuses, and conducting unannounced inspections once a month in every office in the Regency of Pati to curtail problems of punctuality at workplace.
Keywords: implementation, discipline at the workplace, the Regency of Pat
UPAYA PEMENUHAN TARGET RETRIBUSI PASAR SESUAI DENGAN PASAL 74 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI DI UNIT PENGELOLAAN PASAR DAERAH KARANGPLOSO, KABUPATEN MALANG)
No full textSatria, Tunggul Anshari Setia Negara, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Latar belakang penulisan skripsi ini bermula dari pandangan penulis, penulis tertarik untuk meneliti tugas akhir terkait retribusi pasar yang selama tahun 2018, 2019, 2020 tidak memenuhi target yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target retribusi pasar setiap Tahun sesuai pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Malang No 7 Tahun 2018?. 2. Bagaimana upaya Kepala UPPD Karangploso menghadapi tidak tercapainya target retribusi pasar sesuai dengan pasal 74 Ayat (1) Perda Kabupaten Malang No 7 Tahun 2018?. Adapun kesimpulan singkat dari penelitian ini adalah 1. Banyak faktor yang terjadi yang mempengaruhi tidak tercapainya target sesuai yang telah disebutkan dalam pasal 74 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum. Padahal dalam pasal tersebut sudah disebutkan jika tagrget tersebut termasuk terutang dan harus dibayarkan oleh setiap pasar yang telah ditentukan oleh SKRD. Namun pada kenyataannya selama 3 Tahun berturut-turut Pasar Karangploso tiak mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target dan realisasinya adalah sebagai berikut : a).Jumlah obyek retribusi pasar b. Masa Pandemi Covid-19. b).Tidak memperpanjang penyewaan kios. c). Perpindahan Kapala UUPD di pertengahan Tahun.
Kata Kunci : pasar, target retribusi, realisasi
Abstract
This research studies the levies in 2018, 2019, and 2020 failing to meet the expected amounts as set under Regional Regulation of the Regency of Malang Number 7 of 2018 concerning Levies Imposed on Public Services. Departing from the above issue, this research focuses on investigating the following problems: 1. Factors affecting the failure of fulfilling the expected annual amounts of levies imposed on markets according to Article 74 Paragraph (1) of Regional Regulation of Malang Regency Number 7 of 2018, 2. The measures taken by the Head of the Regional Market Management Unit of Karangploso regarding the failure to reach the expected amounts of levies concerned according to Article 74 Paragraph (1) of the Regional Regulation of the Regency of Malang Number 7 of 2018. The analysis results reveal that 1. Several factors affect the failure to meet the expected amounts of levies as mentioned above. However, Article 74 Paragraph (1) of Regional Regulation of Malang Number 7 of 2018 states that the expected amounts are payable and must be paid by every market as regulated under SKRD. Karangploso market has failed to reach the expected amounts of levies for three consecutive years due to several factors, including a). the amount of the market levies imposed on the objects, b. COVID-19 pandemic, b) discontinuation of kiosk rent, c) the shift of the official position of the head of the management unit of Karangploso midyear.
Keywords: market, charges target, realizatio
IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 3 (J) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR : 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010-2030 PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR DI KOTA MALANG (STUDI DI UPT TPA SUPIT URANG)
No full textMuhamad Fahmi Hadi, Iwan Permadi, Mohammad Hamidi Masykur
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu bahwa dalam implementasi sanitary landfill yang tercantum pada Pasal 14 Ayat 3 (J) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Pada Tempat Pembuangan Akhir Di Kota Malang (Studi Di UPT TPA Supit Urang) walaupun telah memiliki aturan teknis, hukum dan sanksi yang cukup jelas secara (law in the books) namun terdapat gap pada fakta di lapangan yaitu pada hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (law in action). Sehingga penerapan sistem sanitary landfill ini masih belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta dianalisis dengan teknik deskriptif analisis. Hasil penelitian ini, bahwa dalam pengimplementasian sistem sanitary landfill di TPA Supit Urang ini, ada beberapa hambatan internal mulai dari sumber daya manusia yang masih kurang, alat dalam pelaksanaan sistem sanitary landfill yang belum terpenuhi, infrastruktur pada TPA Supit Urang yang masih belum sempurna, kemudian hambatan eksternal berupa penegakan hukum yang kurang, kurangnya peran masyarakat serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat. Oleh karenanya upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan internal berupa peningkatan jumlah sumber daya manusia, pemenuhan alat-alat yang belum tersedia, perbaikan infrastruktur, dan upaya untuk mengatasi hambatan eksternal berupa peningkatan penegakan hukum, peningkatan peran masyarakat serta sosialisasi dan penyuluhan yang berjenjang.
Kata Kunci: sanitary landfill, implementasi, tempat pembuangan akhir
Abstract
This research investigates the application of sanitary landfill in Article 14 Paragraph 3 (J) of Regional Regulation of Malang City Number 4 of 2011 concerning Regional and Urban Planning in Malang City 2010-2030 in a landfill in the city (A study conducted in Supit Urang Landfill). However, obvious technical rules and sanctions (law in the books) are found incongruous with what happens in real life and how the law is developing in society (law in action), rendering the application of the sanitary landfill ineffective. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. The research data involved primary and secondary data analyzed using descriptive analysis. The research analysis reveals that there are internal issues of poor human resources, unfulfilled instruments required in the application of the sanitary landfill, and poor infrastructure needed in Supit Urang landfill, while the external impeding factors are poor law enforcement, public participation, information dissemination, and counselling. To cope with the internal factors, improvement of human resources, unavailable instruments, and infrastructure are encouraged, while the resolutions to the external problems may involve improvement of legal enforcement, public participation, information dissemination, and tiered counselling.
Keywords: sanitary landfill, implementation, landfil
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020
No full textRais Mara Chandra, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Memberikan Pelayanan Publik dengan baik adalah salah satu tugas penting sebagai pemerintah karena dalam hal terjadi suatu tidak keseimbangan maka sektor-sektor penting yang lain akan timpang, oleh sebab itu pemerintah dalam melaksanakan Pelayanan Publik harus memegang teguh prinsip-prinsip Pelayanan Publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Akan tetapi kondisi darurat Corona Virus Desease (Covid-19) memaksa pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tetang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan Covid-19, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut belum menjadi jawaban. Bagi sejumlah aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan komparasi.
Kata Kunci: layanan administrasi, pelayanan publik, sanksi administrasi
Abstract
Giving paramount public service is one of the essential tasks of the government to ensure that harmony among important sectors is maintained. In other words, the government has to adhere to the principles of public services as governed in Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. However, the state of emergency of Corona Virus Disease (Covid-19) forced the government to issue Presidential Regulation Number 14 of 2021 concerning the Amendment to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning the Procurement of Vaccines and Administration of Vaccines to tackle the Covid-19 pandemic. Efforts to provide vaccines by the government are considered one of the solutions so that people avoid transmission of Covid-19, but for some people this vaccine has not been the answer. For a number of activists in the field of Human Rights, it is clear that refusing vaccines is a human right of the people. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, historical, and comparative approaches.
Keywords: administrative service, public service, administrative sanctio