Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PENGATURAN NASIONAL KEGIATAN MILITER ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
No full textSurya Bagus Pambudi, Adi Kusumaningrum, Agis Ardiansyah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Zona ekonomi Eksklusif Merupakan sebuah daerah di luar dan bersebelahan dengan laut teritorial yang kawasannya meliputi 200 mil ditarik dari garis pangkal laut teritorial. Kawasan ini muncul setelah adanya United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang kemudian menjadi pedoman bersama dalam hukum laut internasional. Aktivitas militer asing kerap kali dilakukan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain oleh beberapa negara maritim besar menggunakan kapal perang maupun pesawat terbang yang melintas di ZEE dan terbang di atas nya. Seiring berkembangnya teknologi Militer dan zaman yang begitu pesat, banyak Kegiatan Militer Asing yang dilakukan di wilayah perairan khusus nya di ZEE Negara Pantai yang berpotensi menjadi ancaman keamanan aset sumber daya alam di ZEE dan kedaulatan bangsa sebuah Negara Pantai. Disamping itu, Belum ada nya peraturan yang mengatur secara rinci terkait Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia selaku Negara Pantai. sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat legalitas Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia, serta bagaimana urgensi pengaturan Nasional terkait Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional. Peneliti menggunakan metode hukum Normatif dengan pendekatan konsep, pendekeatan perundang-uandangan dan pendekatan perbandingan Hukum. Teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah teori sea power, good order at sea, dan konsep keamanan maritim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka ditemukan bahwa Legalitas Kegiatan Militer Asing di ZEE Indonesia merupakan hal yang legal dengan batasan Peraturan Hukum Nasional yang berlaku di Negara Pantai. Hal ini menjadi urgensi bersama untuk membuat peraturan Nasional dalam rangka menjaga keamanan perairan dan penegakkan hukum di ZEE Indonesia.
Kata Kunci: Urgensi pengaturan nasional, Zona Ekonomi Eksklusif, Kegiatan Militer Asing
ABSTRACT
The exclusive economic zone is the outside area adjacent to the territorial sea, 200 miles from the straight baseline of the territorial sea. This territory emerges following the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), which sets a guideline that applies to all in the scope of the international sea. Foreign military activities often take place within the exclusive economic zone (EEZ) of another state by several big maritime states using warships or airplanes flying across EEZ. In line with the advancement of military technology and current development, foreign military activities are commonly found in the area of waters, especially within the EEZ of coastal states, and this potentially threatens the security of the asset of natural resources in EEZ and the sovereignty of a coastal state. Moreover, there have not been any regulations specifically regulating foreign military activities in EEZ Indonesia as a coastal state. Departing from this issue, this research is intended to study the legality of foreign military activities in the EEZ of Indonesia according to the international law of the sea. This research employed a normative method and conceptual, statutory, and comparative approaches. The theories and concepts used are sea power, good order at sea, and maritime security. The research results discover that the foreign military activities taking place in the area of EEZ of Indonesia are legally limited, meaning that the legality of the foreign military activities within EEZ must comply with the current regulations according to the national law of coastal states as in Article 58 paragraph (3) of UNCLOS 1982. The urgency regarding this matter could be proven with benchmark, philosophical, political, and juridical fundamentals. Thus, specific juridical fundamental according to Article 58 paragraph (3) of UNCLOS is required to give protection for all assets of biodiversity and non-biodiversity within EEZ in Indonesia. Moreover, the state must also consider the anticipation of the state against military threats or military violations happening in EEZ in Indonesia.
Keywords: Exclusive Economic Zone, foreign Military activities, the urgency of national regulatio
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI PRINSIP USE IN COMMERCE (Studi Kasus Merek JAGUAR Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg)
No full textNabila Aulia Putri, Afifah Kusumadara, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Di Indonesia, Merek dilindungi berdasarkan pendaftaran sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, terdapat Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg mengenai kasus Merek JAGUAR dengan pertimbangan hakim memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan sehingga membatalkan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sedangkan di Amerika Serikat, merek tidak terdaftar dilindungi berdasarkan Prinsip Use In Commerce (penggunaan). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg terkait Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam perlindungan Merek JAGUAR yang tidak terdaftar dan perlindungan hukum Merek JAGUAR yang tidak terdaftar apabila ditinjau dari Prinsip Use In Commerce. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa permasalahan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg yang tidak sesuai dengan perlindungan merek di Indonesia disebabkan karena Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang kabur mengenai itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek, sehingga Pasal tersebut dapat dimanfaatkan pemilik Merek tidak terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan Merek terdaftar. Putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum perlindungan merek. Apabila ditinjau dari Prinsip Use In Commerce, Merek JAGUAR belum memenuhi persyaratan perlindungan merek dengan pembuktian Zone of Actual Goodwill. Indonesia dapat mempertimbangkan penambahan perlindungan Merek tidak terdaftar yang digunakan dengan itikad baik dengan mencontoh hukum Merek Amerika Serikat melalui Prinsip Use In Commerce.
Kata Kunci: merek tidak terdaftar, pendaftar pertama, pengguna pertama, penggunaan dalam perdagangan
ABSTRACT
In Indonesia, trademarks are protected in Article 1 point 5 and Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Court Decision Number 7/Pdt.Sus.Haki/2021/PN Niaga Smg regarding the case of JAGUAR as a trademark indicates that the judges gave protection according to the use, revoking the registration of the trademark as intended in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016. In the US, unregistered trademarks are protected under the principle of Use in Commerce. This research aims to investigate and analyze the consideration of the judges as in Decision Number 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg as in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 concerning the protection of the unregistered trademark, JAGUAR, and the legal protection of JAGUAR as an unregistered trademark seen from the perspective of the principle of use in commerce. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical, systematic, and comparative approaches. This research discovers that the issue of the Decision Number 7/Pdt.Sus.HAKI/2021/PN Niaga Smg is not relevant to the principle of the protection of trademarks in Indonesia simply because Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 regarding good faith in trademark registration is deemed murky. Certain parties see this weakness as a chance to revoke the registered trademark. This decision has led to legal uncertainty regarding trademark protection. Seen from the principle of use in commerce, the trademark JAGUAR does not meet the requirement of trademark protection via Zone of Actual Goodwill to bring it as evidence. Indonesia can consider the addition of the protection of unregistered trademarks used with good faith by learning from the law of trademarks in the US according to the principle of use in commerce.
Keywords: unregistered trademarks, first registration, first user, use in commerc
BATASAN FRASA PENILAIAN “KELAYAKAN DAN KEMAMPUAN” DALAM PASAL 19 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI
No full textAjeng Sekar Yunitasari, Herman Suryokumoro, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAKDalam pemberian pinjaman tersebut koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatiakan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, diaturan dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pnjam. Pasal tersebut tidak memberikan arti dan batasan yang jelas mengenai frasa kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, sehingga terjadi adanya suatu kekaburan norma hukum terhadap frasa kelayakan dan kemampuan tersebut. Sehingga rumusan masalah yang diangkat penulis adalah Apa Batasan Frasa “Kelayakan dan Kemampuan” Pada Pasal 19 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995 dalam pemberian pinjaman yang sehat? Untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai batasan dari frasa “kelayakan dan kemampuan” padal pasal 19 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1995, dapat diartikan bahwa analisis untuk menilai sejauh mana kepantasan dan kesanggupan calon peminjam untuk diberikan pinjaman oleh koperasi. Dengan demikian batas untuk menentukan kelayakan dan kemampuan dalam hal pemberian pinjaman kepada calon peminjam memuat analisis terhadap watak, kemampuan, jaminan. Dan juga dititikberatkan terhadap hasil usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal ini bertujuan untuk menghindari pimjaman yang tidak sehat.
Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Pemberian Pinjaman, Kelayakan, Kemampuan
ABSTRACT
To provide loans, a cooperative must strongly adhere to the principle of fair loan provision by taking into account the worthiness and capability of loan applicants as governed in the provisions of Article 19 paragraph (2) of the Government Regulation Number 9 of 1995 concerning Saving and Loan Cooperative Businesses. This article does not set forth a clear definition and scope of the phrase “kelayakan dan kemampuan” (worthiness and capability) of the applicants, and this condition has led to the vagueness of the norm regarding the phrase. Departing from this issue, this research aims to discover the scope of the phrase “kelayakan dan kemampuan” in Article 19 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1995 in fair loan provision. This research employed normative-juridical methods and grammatical and systematic interpretations. The analysis results reveal that this phrase is used to find out whether an applicant deserves the loan provided by a cooperative. Thus, to find out further the worthiness and capability of an applicant, the traits, capability, and security an applicant can demonstrate need to be taken into account. Last but not least, the business an applicant runs should also be investigated. All these approaches are intended to prevent any likelihood of non-performing loans.
Keywords: saving and loan cooperative, loan provision, worthiness, capabilit
PENGATURAN PENGGOLONGAN ZAT TURUNAN TANAMAN GANJA UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEMANFAATAN HUKUM
No full textCarissa Tita Zhafirah, Faizin Sulistio, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini membahas terkait pengaturan penggolongan zat turunan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan. Indonesia mengatur segala kegiatan tanaman ganja melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam lampiran undang-undang tersebut, tanaman ganja digolongkan ke dalam Golongan I sehingga tidak dapat digunakan untuk pengobatan. Faktanya, zat turunan tanaman ganja THC dan CBD dapat digunakan untuk pengobatan beberapa penyakit tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana urgensi pengaturan penggolongan zat turunan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan dalam hukum Indonesia berdasarkan konsep kemanfaatan hukum? dan (2) Bagaimana pengaturan mengenai penggolongan zat turunan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan dalam sistem hukum Indonesia mendatang? Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian, jawaban rumusan masalah pertama bahwa terdapat empat urgensi pengaturan penggolongan zat turunan tanaman ganja untuk kepentingan pengobatan dalam hukum Indonesia, yaitu berdasar penelitian manfaat zat turunan untuk pengobatan, kasus-kasus korban keterbatasan penggunaan ganja untuk pengobatan, kasus-kasus penyalahgunaan ganja untuk pengobatan, dan hak atas kesehatan. Sedangkan, jawaban rumusan masalah kedua adalah pengecualian produk ekstraksi Cannabis Sativa L. dari daftar narkotika, zat turunan THC dan CBD dikategorikan ke Golongan II, Peraturan Menteri mengenai penyediaan THC dan CBD untuk pengobatan, adaptasi KOEDC, dan adaptasi prosedur konsumsi obat zat turunan tanaman ganja untuk pasien dengan penyakit tertentu.
Kata Kunci: Zat Turunan Tanaman Ganja, Urgensi, Perbandingan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narcotics Control Act Korea Selatan
ABSTRACT
This research discusses the regulation of categorizing cannabis derivatives for medication. Indonesia governs cannabis in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This law categorizes cannabis as class I, meaning that it cannot be used for medication. On the contrary, the fact implies that cannabis from THC and CBD have healing substances for certain diseases. Departing from this issue, this research aims to investigate two problems: (1) the urgency of the regulation of the categorization of cannabis derivatives for medication according to the law in Indonesia and the concept of legal benefit and (2) the regulation governing this categorization for the sake of medication in the time to come. This is normative legal research using statutory, comparative, and conceptual approaches. The research results discover that there are four urgencies of the regulation concerning the categorization of cannabis derivatives from the perspective of the law in Indonesia: the studies on the benefits of the derivatives for medication, previous cases of using the substance for medication, cases of the abuse of cannabis for medication, and health rights. Moreover, there should be five provisions to regulate this case in the future: first, the exclusion of the ecstasy class of Cannabis Sativa L. from the list of narcotics, derivatives of THC and CBD categorized as class II, ministerial regulation concerning the provision of THC and CBD for medication, the adaptation of KOEDC, and adaptation of the procedure of consumption of cannabis derivatives for patients developing particular diseases.
Keywords: cannabis derivatives, urgency, comparison, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Narcotics, Control Act South Kore
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN LARANGAN PENGGUNAAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM MEREK PADA PASAL 72 AYAT (7) UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
No full textFarah Chandra Puspita, Yenny Eta Widyanti, M. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan hukum yang terdapat pada Undang – Undang Merek Indonesia, tepatnya pada pasal pasal 72 ayat (7) huruf c. Dalam pasal tersebut diatur mengenai penghapusan merek atas prakarsa Menteri hanya atas dasar persamaan secara keseluruhan dengan Ekspresi Budaya Tradisional. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis mengangkat 2 rumusan masalah; (1) Bagaimana Analisis Refusal Grounds dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait larangan persamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional? (2) Bagaimana Analisis Pasal 72 ayat (7) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Penghapusan Merek yang memiliki persamaan dengan Ekspresi Budaya Tradisional? Penelitian ini menggunakan metode yuridis - normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan komparatif. Analisa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier yang telah diperoleh dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa larangan persamaan dengan EBT sudah seharusnya diatur pula dalam refusal grounds tepatnya sebagai alasan absolut penolakan permohonan merek. Hal ini dikarenakan larangan persamaan dengan EBT adalah kepentingan publik sehingga tidak terdapat pihak yang ditetapkan sebagai yang berhak untuk mengajukan keberatan ketika terjadi pelanggaran. Hal ini juga berkaitan dengan ketidakmampuan merek untuk menjadi tanda pembeda ketika mendaftarkan frasa milik umum. Selain itu setelah ditelaah, penulis dapat menyimpulkan Undang – Undang Merek tidak dibentuk demi melindungi EBT semata melainkan hanya sebagai konsekuensi tidak langsung. Oleh sebab itu beralasan bagi pembentuk Undang – Undang merek untuk tidak melindungi EBT hingga ke ranah persamaan pada pokoknya bahwa. Namun dapat dipertimbangkan untuk mengadopsi sistem pengaturan di Australia dengan sistem perizinan dan konsultasi oleh pemangku kepentingan atau masyarakat adat terkait dalam hal terdapat sanggahan atau tanggapan dalam permohonan merek atas EBT.
Kata Kunci: Merek, Ekspresi Budaya Tradisional, Refusal Grounds
ABSTRACT
This research studies the legal loophole of Mark Law in Indonesia, specifically in Article 72 paragraph (7) letter c, leading to the exploitation of the expressions of folklore by irresponsible parties by adopting them as marks. Article 20 and Article 21 also highlight the refusal grounds regarding the revocation of a mark. This research focuses on the analysis of Article 72 paragraph (7) of Mark Law and Refusal Grounds in Mark Law. Normative-juridical methods and statutory, analytical, and comparative approaches were employed to discover that the prohibition of resemblance between marks and the expressions of folklore, which should be regulated in refusal grounds, is an absolute reason for refusing the request for a mark because this prohibition of resemblance represents the public interest, so there is no party rightful to file an objection in case of infringement. Moreover, Mark Law is not formulated to protect the expressions of folklore but it serves as an indirect consequence. Adapting to the legal system applying in Australia can be taken into account for the permit issuance system and consultation by stakeholders or adat people regarding disclaimers or responses in the request for a mark in connection to the expression of folklores.
Keywords: mark, refusal grounds, expressions of folklor
REFORMULASI PENGATURAN TERHADAP PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI KALANGAN APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI PANCASILA
No full textAveros Aulia Ananta Nur, Tunggul Anshari, Ria Casmi Arrsa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Sejak disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2015, Indonesia menyelenggarakan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Implikasinya adalah daerah yang telah habis masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya tidak dapat langsung melaksanakan Pilkada sehingga mengalami kekosongan jabatan kepala daerah sampai dengan pelantikan kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada. UU Pilkada memberikan solusi dengan mengangkat seorang Penjabat Kepala Daerah dari kalangan ASN. Namun, hingga sampai saat ini pemerintah belum menerbitkan peraturan pelaksana untuk melengkapi aturan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. MK dalam Putusan Nomor 167/PUU-XIX/2021 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 15/PUU-XX/2022 telah memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana supaya pengangkatan Penjabat Kepala Daerah tidak mengabaikan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, peraturan pelaksana yang berbentuk peraturan pemerintah dan mengatur dari tahap pengusulan, penyeleksian, pengangkatan, hingga pertanggungjawaban dengan berdasar pada prinsip demokrasi pancasila adalah sangat diperlukan untuk melengkapi landasan yuridis dalam pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.
Kata Kunci: reformulasi pengaturan, Penjabat Kepala Daerah, demokrasi pancasila
ABSTRACT
Following the promulgation of Law Number 1 of 2015, Indonesia conducts regional head elections (Pilkada) concurrently all across Indonesia. The regional areas led by regional heads and vice-heads with expired tenure will not be able to immediately conduct another election, leading to idle seats of official positions until the inauguration of the elected regional heads takes place. The Law concerning Regional Head Elections offers a solution where the member of state civil apparatuses could be appointed as an official. On the contrary, the government has not issued any delegated regulation supplementary to the rule governing the appointment of a regional head. The Constitutional Court with its Decision Number 167/PUU-XIX/2021, re-declared in Decision Number 15/PUU-XX/2022, has urged the government to issue a delegated regulation to ensure that the appointment of a regional head does not overlook the principles of democracy and sovereignty. Therefore, a government regulation serving as a delegated regulation should govern the matter, ranging from recommendation, selection, and appointment, to responsibilities according to the principle of the democracy of Pancasila. This principle is considered essential to complete the juridical foundation in the appointment of a regional head.
Keywords: regulation reformulation, regional head as an official, democracy of Pancasil
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARIAH DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO: 1/JN.ANAK/2022/MS.BPD DAN PUTUSAN NO: 1/JN.ANAK/2022/MS.BNA)
No full textDiana Nur Alisa, Fachrizal Afandi, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
Email: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat masalah adanya perbedaan putusan pemerkosaan terhadap anak di Aceh. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya kasus serupa namun dengan putusan yang berbeda juga adanya kekhususan hukum pidana di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah ada pertentangan pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Aceh dengan peraturan yang lebih tinggi. Serta menganalisa dasar pertimbangan hakim dan faktor yang menjadi pembeda penjatuhan putusan pada perkara permerkosaan terhadap anak dalam Putusan Nomor : 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd dan Putusan Nomor No : 1/JN.Anak/2022/MS.Bna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan Kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal dan sistematis.Dari penelitian dengan metode diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 60 P/Hum/2015 Qanun jinayat bersifat lex specialis sehingga Pengaturan jarimah pemerkosaan di Aceh tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu dalam pertimbangan, hakim pada Putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bpd mengabaikan alat bukti sehingga memutus bebas tedakwa sedangkan pada Putusan Nomor : 1/JN.anak/2022/MS.Bna hakim tidak mengabaikan satupun alat bukti sehingga dapat memutus bersalah terdakwa. Faktor penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana pada kedua putusan tersebut adalah adanya perbedaan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti petunjuk dan alat bukti visum et repertum.
Kata kunci: pemerkosaan, anak, aceh
Abstract
This research studies the court decision over the case of rape against a child in Aceh. This research topic departed from a similar case but under two different decisions and specifications of the criminal law in Aceh. This research aims to study and analyze the conflict probably arising between a regulation and a higher law regarding rape against a child in Aceh and the considerations made by the judge and the factors giving rise to these two dissenting decisions of 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd and 1/JN.Anak/2022/MS.Bna. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic techniques. The research results discover that Supreme Court Decision Number 60/P/Hum/2015 of Qanun Jinayat is lex specialis, indicating that the regulation of rape as a jarimah in Aceh contravenes the higher law. Furthermore, Decision Number 1/JN.anak/2022/MS.Bpd overlooked existing proof, leading to the acquittal of the defendant. Decision Number 1/JN.anak/2022/MS.Bna, on the contrary, took into account all proof as the basis of declaring the defendant guilty. These two dissenting decisions resulted from different attitudes toward considering evidence and proof of visum et repertum.
Keywords: rape, child, Ace
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KREDIT PEMILIKAN RUMAH DARI KERUGIAN AKIBAT TINGKAT SUKU BUNGA YANG DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
No full textEvantius Panjaitan, Sihabudin, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penelitian ini, penulis membahas terkait bentuk perlindungan hukum bagi para debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari kerugian akibat tingkat suku bunga yang dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini disebabkan karena di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, klausula-klausula perjanjian hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak perbankan. Nasabah dengan kedudukan yang tidak seimbang dengan pihak perbankan terpaksa menyetujui klausula yang ada di dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan suatu perjanjian baku dimana sebuah perjanjian hanya disusun oleh salah satu pihak dan pihak lainnya terpaksa menyetujuinya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: (1) Apa urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah Kredit Pemilikan Rumah yang menerima perubahan bunga tanpa persetujuan terlebih dahulu? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Kredit Pemilikan Rumah yang menerima perubahan bunga tanpa persetujuan terlebih dahulu? Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Bahan Hukum yang digunakan berupa primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh dan dianalisis melalui metode interpretasi sistematis.
Kata kunci: Contract, Banking, Agreement
Abstract
This research discusses the legal protection of debtors in the housing loans program (KPR) from potential loss caused by fluctuating interest rates. This issue emerges from the condition where the agreement clauses are set only by the bank and the client seems to have no choice but to abide by the clauses set in the agreement. This situation certainly contravenes the principle of the freedom of contract that should serve as a standard contract implying that one party sets the clauses and the other should comply with them. Departing from this issue, this research investigates: (1) what is the urgency in the regulation regarding the legal protection given to the customer affected by fluctuating interest rates? (2) what legal protection can be given to the KPR customer affected by the fluctuating interest rates without his/her consent? This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. Research data consisted of primary, secondary, and tertiary data obtained and analyzed from a systematic interpretation technique.
Keywords: Contract, Banking, Agreemen
ANALISIS YURDIS TINDAK PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/Pid.sus-Anak/2022/PN MLG)
No full textAlfina Indira Qamaril Zahrah, Abdul Madjid, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait penggunaan Pasal 351 (3) KUHP dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN MLG yaitu kasus tindak penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak dan akibat hukum ketika penggunaan Pasal 351 (3) KUHP dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN MLG tidak tepat. Dalam penulisannya karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (undang-undang dan putusan pengadilan) dan sumber bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literatur, komentar terhadap putusan pengadilan) serta melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Dari hasil penelitian dengan metode yang telah disebutkan di atas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang timbul bahwa penggunaan Pasal 351 (3) KUHP dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN MLG adalah tidak tepat. Dikarenakan penggunaan pisau oleh pelaku anak dan bagian yang diserang merupakan bagian leher dan perut yang mana bagian tersebut merupakan bagian vital yang berkemungkinan besar mengakibatkan kematian. Kemudian, akibat hukum dari penggunaan Pasal 351 (3) KUHP dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN MLG tidak tepat yakni terdakwa pelaku anak dijatuhi pidana lebih ringan daripada yang seharusnya yang mana lebih berkesesuaian dengan tindak pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
Kata kunci : Putusan Hakim, Anak, Pembunuhan, Penganiayaan Mengakibatkan Mati
Abstract
This research delves into the problem regarding the reference to Article 351 (3) of the Penal Code as in Decision Number 3/pid.Sus-Anak/2022/PN MLG over persecution causing death committed by a child and the legal consequence of inappropriate reference to Article 351 (3) of the Penal Code as in the Decision above. This research employed normative-juridical methods, and statutory and case approaches. legal materials were garnered from primary resources (laws and court decisions) and secondary sources (books, journals, literature, and commentaries to court decisions). The research results ascertain that the reference to Article 351 (3) of the Penal Code as in the Decision concerned is considered inappropriate, recalling that knife was involved and used as a weapon by the defendant to attack the neck and the abdomen of the victim, likely causing death. The legal consequence of this reference gave rise to an inappropriate decision imposing lenient punishment on the defendant incongruent with the standard punishment that is relevant to the act of murder as in Article 338 of the Penal Code.
Keywords: court verdict, child, murder, persecution causing deat
BLACKOUT PERIOD SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK INSIDER TRADING DALAM KEGIATAN JUAL-BELI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
No full textI Gusti Bagus Dwi Widyadnyana, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada tulisan ini, Penulis mengangkat permasalahan terkait Blackout Period Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Insider Trading. Pemilihan tema yang diangkat oleh Penulis dilatarbelakangi oleh Rekomendasi 7.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menyebutkan Perusahaan Terbuka wajib memiliki kebijakan pencegahan insider trading. Namun, secara normatif SEOJK 32/2015 memiliki beberapa kelemahan yang berimplikasi memberi celah hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan kebijakan blackout period sebagai salah satu upaya pencegahan praktik insider trading dalam Prinsip 7 SEOJK 32/2015?; (2) Bagaimana analisis kesesuaian kebijakan blackout period Perusahaan Terbuka terhadap indikator upaya pencegahan praktik insider trading?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kebijakan blackout period didasari pada lemahnya pengaturan pencegahan insider trading di Indonesia. Sebagai salah satu best practice dalam pencegahan insider trading, blackout period memiliki beberapa keunggulan sehingga telah diterapkan di beberapa Perusahaan Terbuka, seperti PT XL Axiata Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kebijakan blackout period di ketiga Perusahaan Terbuka tersebut telah sesuai dengan indikator pencegahan insider trading.
Kata Kunci: Upaya Pencegahan, Insider Trading, Blackout Period, Perusahaan Terbuka
Abstract
This research topic departed from recommendation 7.1 of the Circular Letter issued by the Financial Services Authority (henceforth referred to as SEOJK) Number 32/SEOJK.04/2015 concerning the Guidelines of Public Corporate Governance, requiring them to adhere to insider trading prevention. However, normatively, SEOJK 32/2015 has some weaknesses, possibly leaving some legal loopholes. From this issue, this research aims to investigate: (1) the urgency of the regulation concerning the blackout period as one of the measures to prevent insider trading as in Principle 7 of SEOJK 32/2015 and the appropriateness of the blackout period policy in public companies linked to the indicators of measures taken to prevent insider trading. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results show that the urgency of the regulation of the blackout period must be based on a weak regulation intended to prevent insider trading in Indonesia. As one of the best practices to prevent insider trading, blackout period has some excellent features applied in several public companies such as PT XL Axiata Tbk, PT Lippo Karawaci Tbk, and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. The policy of the blackout period in these three companies complies with the indicators of insider trading prevention.
Keywords: Prevention Efforts, Insider Trading, Blackout Period, Public Compan