Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT TINDAKAN ANTI PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 468/PDT.P/2020/PN JAKARTA SELATAN)
No full textAbstrak
Permasalahan mengenai Putusan pengdilan nomor: Nomor: 468/PDT.P/2020/PN tentang integrasi vertikal Dalam perkara ini PT.Grab Teknologi Indonesia (GRAB) dan PT. TPI yang memiliki substansi perkara dalam putusan KPPU tersebut memiliki dua sisi, yaitu dari sisi persaingan usaha dan sisi perlindungan konsumen. Putusan KPPU yang sudah ada selama ini masih menyimpan berbagai permasalahan. Dari sisi perlindungan terhadap konsumen, KPPU menyatakan berbagai praktik persaingan tidak sehat tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Namun tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana penanganan atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh persaingan usaha tidak sehat. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kriteria merugikan masyarakat dapat mempunyai peranan penting bagi komisi, berkaitan dengan kewenangannya untuk mengintervensi atau melakukan penyelidikan. Kepentingan pengawasan komisi dinyatakan tidak ada apabila masyarakat Indonesia sama sekali tidak dirugikan; dan (2) mengefektifkan penggunaan “dan atau” menjadi “dan” sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah konsumen agar kerugian yang dialami akibat pelanggaran integrasi vertikal dapat dipertanggung jawabkan.
Kata Kunci: Integrasi Vertikal, Kerugian Konsumen, KPPU, Persaingan Tidak Sehat
Abstract
There have been issues left in the scope of the Business Competition Supervisory Commission. In terms of consumer protection, the commission has confirmed that the practices of unfair business competition have raised losses for consumers, but it remains unclear how this loss affecting consumers may have been caused by unfair business competition, as in Court Decision Number 468/PDT.P/2020/PN South Jakarta concerning the violation of Article 14. Specifically, this decision dealt with the case of PT. Grab Teknologi Indonesia (GRAB). Departing from this issue, this research aims to investigate the following two problems: (1) the type of consumer protection following the loss affecting consumers due to the violation of Article 14 of Law Number 5 of 1999 regarding the ban on vertical integration according to the Court Decision mentioned above and (2) the analysis of appropriate regulation to protect consumers as in Article 14 of Law Number 5 of 1999. The research results reveal that the disadvantaging criterion affecting the people is used following the use of unfair business competition, and this criterion does not have to be fulfilled cumulatively. Law Number 5 of 1999 does not specify the definition of law regarding what factors are seen as disadvantaging people. The disadvantaging criterion may hold an essential role for the commission in terms of the authority to intervene with or conduct an investigation. The authority of supervision of the commission may be deemed non-existent if Indonesia is not at all disadvantaged.
Keywords: Consumer Loss, Vertical Integration, Unfair Business Competitio
URGENSI LEGALISASI GANJA MEDIS SEBAGAI OBAT BAGI PENDERITA EPILEPSI
No full textAngela Josephine, Nurini Aprilianda, Milda Istiqomah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis urgensi dari legalisasi ganja medis sebagai obat bagi penderita epilepsi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis pengaturan hukum di masa yang akan datang terkait penggunaan ganja sebagai obat bagi penderita epilepsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah ganja medis urgen atau penting untuk dilegalkan sebagai obat bagi penderita epilepsi sebab cannabidiol (CBD) yang terkandung dalam ganja dapat mengobati penyakit epilepsi. Cannabidiol (CBD) bermanfaat untuk dijadikan sebagai pilihan pengobatan bagi penderita epilepsi yang mengalami kegagalan pengobatan dan mengurangi efek samping yang ditimbulkan akibat hasil konsumsi obat epilepsi konvensional. Di samping itu, ganja medis penting untuk dilegalkan sebagai obat bagi penderita epilepsi agar hak atas kesehatan penderita epilepsi menjadi terpenuhi. Hak atas kesehatan yang dimaksud adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan obat-obatan epilepsi yang mengandung ganja. Untuk mengisi kekosongan hukum terkait penggunaan ganja bagi penderita epilepsi, perlu adanya pengaturan hukum di masa yang akan datang terkait penggunaan ganja. Pengaturan tersebut dilakukan dengan cara mengubah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan rumusan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali ganja untuk pengobatan epilepsi,” Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan rumusan “penggunaan sediaan farmasi berupa ganja yang tergolong dalam narkotika golongan I untuk pengobatan epilepsi hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter dan dokter dari pasien yang bersangkutan memiliki otorisasi ganja medis” serta mengubah definisi tanaman ganja yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan rumusan “semua tanaman genus genus cannabis, turunan ganja berupa cannabidiol (CBD) dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar dan hasis.”
Kata kunci: urgensi, legalisasi, ganja medis, obat, epilepsy
ABSTRACT
This research aims to find out, understand, and analyze the urgency in legalizing cannabis used to cure people suffering from epilepsy and the laws governing cannabis as medicine for epilepsy in the future. This research employed statutory, comparative, and conceptual approaches. The results reveal that cannabis for medical purposes needs to be legalized for epilepsy sufferers, considering that cannabidiol (CBD) has a healing quality for those with the disease. Cannabidiol (CBD) is deemed to be useful for those failing to get healed by conventional drugs, and this may also help reduce the side effects the conventional drug may give. Allowing the sufferers to be cured with cannabis is also intended to get their rights fulfilled, in this case, the right to health by using cannabis for medication. To fill the legal loophole regarding the use of cannabis for people developing epilepsy, a particular law governing the use of cannabis as a medicine for epilepsy is required. This can be done by adding this new provision to Article 8 paragraph (1) of Law Number 35 of 20
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KEGAGALAN PERLINDUNGAN DATA KEUANGAN NASABAH BANK DIGITAL DI INDONESIA
No full textNazaruddin Insyroh, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. M.T. Haryono No. 169, Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Era globalisasi yang berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi dan informasi khususnya di sektor jasa perbankan, turut mempengaruhi kehadiran bank digital di Indonesia disertai dengan potensi kejahatan siber yang utamanya mengenai keamanan data yang belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan tentang perlindungan data pribadi. Keamanan data menjadi hal yang penting dikarenakan dengan menjadi bank digital maka keseluruhan transaksi nasabahnya akan dilakukan secara daring. Mengingat telah banyak kasus mengenai kebocoran data nasabah bank di Indonesia, penulis menganalisis upaya penyelesaian sengketa kegagalan perlindungan data keuangan nasabah bank digital di Indonesia, kemudian penulis menganalisis perlindungan hukum data keuangan nasabah bank digital di Indonesia. Penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut, bahwa upaya penyelesaian sengketa kegagalan perlindungan data keuangan nasabah bank digital di Indonesia dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan dan melalui jalur non litigasi dengan alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan, perlindungan hukum data keuangan nasabah bank digital di Indonesia masih diatur secara umum sebagai perlindungan terhadap data nasabah yang merupakan implementasi prinsip kerahasiaan bank yakni berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Adapun dalam pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan studi kepustakaan.
Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, perlindungan hukum, data keuangan, nasabah, bank digital.
ABSTRACT
The globalization era affecting the vast development of technology of information in the banking sector also leaves impacts on the presence of digital banks in Indonesia along with the potential cybercrime in terms of data security that has not been specifically governed under the scope of personal data protection. Data security has become vital because all transactions are done online. Considering that there have been several cases of data leaks disadvantaging several bank customers in Indonesia, this research focuses more on analyzing the measures taken to settle the dispute of failure of the protection of financial data of digital bank customers in Indonesia and analyzing the legal protection of the financial data of the digital bank customers. The research results indicate that this case can be settled through a litigation process at court or non-litigation with the alternative of resolving the dispute. Meanwhile, the legal protection of financial data of digital bank customers in Indonesia is generally governed as the preventive and repressive protection of customer data as the implementation of the secrecy principle of the bank. Normative-juridical methods, statutory, and analytical approaches were used, and research data were collected from library research.
Keywords: Dispute resolution, legal protection, financial data, customers, digital bank
PENERAPAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH MELALUI MEDIASI DI LUAR PENGADILAN (Studi Kasus Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Malang)
No full textNi Luh Putu Sekar Ayu Rian Putri, Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jln. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penanganan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Mediasi non litigasi sebagai upaya penyelamatan kredit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Malang merupakan salah satu bank yang memilih mediasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah. Namun pada praktiknya, implementasi penyelamatan kredit bermasalah melalui mediasi di luar pengadilan tidak berjalan secara maksimal dan efektif karena adanya berbagai hambatan khususnya dari pihak debitur. Oleh karenanya perlu penelitian lebih lanjut dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Apa faktor penghambat dominan mediasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Malang, dan (2) Bagaimana upaya untuk optimalisasi mediasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dapat dilakukan pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis, serta penggunaan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun faktor penghambat mediasi sebagai upaya Penyelamatan kredit bermasalah di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Malang secara umum meliputi karakter dan itikad tidak baik debitur, kondisi keuangan atau usaha debitur yang tidak mengalami perubahan, tindakan debitur yang menjual objek jaminan tanpa sepengetahuan bank, dan kurangnya pemahaman Tim Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit terkait prosedur dan metode pendekatan yang dilakukan dalam mediasi. Dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam mediasi, upaya optimalisasi yang dilakukan pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Malang yaitu dengan melakukan pendekatan dan penagihan secara intens kepada debitur, restrukturisasi kredit, mensyaratkan adanya asuransi kredit di beberapa jenis krediit, melakukan eksekusi agunan, serta mengevaluasi kebijakan internal bank secara berkala. Pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Malang enggan memilih jalur pengadilan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Komunikasi dan pendekatan yang intens secara kekeluargaan dengan nasabah dirasa merupakan jalan terbaik bagi pihak bank dalam penyelamatan kredit bermasalah.
Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Mediasi, dan Penyelamatan Kredit.
ABSTRACT
Handling non-performing loans can take two measures, namely securing and resolving credit. Mediation as a non-litigation measure is intended to secure the credit as governed in law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Resolution Alternatives. Bank Pembangunan Daerah in Malang city, East Java is one of the banks that offers mediation in an attempt to secure non-performing loans. However, the implementation of securing credits through non-litigation is often inefficient and ineffective due to several impeding factors coming from the debtors. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) impeding factors that are dominant in the mediation done as an attempt to secure non-performing loans in Bank Pembangunan Daerah of East Java in Malang City, and (2) measures taken to optimize the mediation of securing non-performing loans by Bank Pembangunan Daerah in Malang, East Java. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that the factors impeding the mediation involved bad faith and poor financial conditions of the debtors that remained the same, unfairly selling the collateral object without notifying the bank, and lack of awareness of the procedures and the approaches in mediation among the team established to secure and resolve the debts. The solution may involve frequent debt collection from the debtors, credit reconstruction, credit insurance in some credit types, execution of the object set as a security, and evaluations of internal policies set by the bank periodically. Bank Pembangunan Daerah was reluctant to resolve non-performing loan issues by litigation, while intensive and peaceful deliberation with the clients was deemed to be the best way to settle the problem.
Keywords: non-performing loans, mediation, securing credi
PENGHAPUSAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT PEROLEHAN HAK REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2021)
No full textVina Ananda Fadlillah, Prija Djatmika, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terkait pelaksanaan tata cara dan syarat perolehan remisi serta pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Warga Binaan kasus korupsi yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Klas I-A Sukamiskin Bandung mengalami kerugian terhadap Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012. Dalam Peraturan tersebut, mengatur bahwa pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan hak remisi maupun pembebasan bersyarat harus memenuhi persyarat menjadi saksi pelaku yang bekerjasama serta membayar lunas denda dan uang pengganti. Metode yang digunakan penulis ialah metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan kasus (case approach). Menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif analitis. Berdasarkan metode tersebut, hasil analisis adanya kendala yang dihadapi oleh warga binaan kasus korupsi yakni tidak diaturnya lembaga penegak hukum yang mengeluarkan rekomendasi surat keterangan saksi pelaku yang bekerjsama dalam undang-undang serta adanya diskriminasi dalam perolehan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Dihapuskannya syarat saksi pelaku yang bekerjsama menimbulkan berbagai implikasi ketidakadilan serta pelemahan terhadap upaya penanggulangan korupsi di Indonesia.
Kata Kunci: Korupsi, Remisi, Pembebasan Bersyarat, Saksi Pelaku yang Bekerjasama
ABSTRACT
This research studies Supreme Court Decision Number 28 P/HUM/2021 regarding the procedures and requirements needed to get remission and parole for inmates in corruption cases. These inmates serving their sentence in correctional department Class I-A Sukamiskin, Bandung are unfairly affected by Government Regulation Number 99 of 2012. Specifically, criminals of corruption cases cannot get their right to remission or parole unless they serve as justice collaborators and pay off all the fines and substituting money. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The data consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using descriptive-analytical techniques. The research results reveal that the issues faced by the inmates in the correctional department are related to the absence of the regulation governing the law enforcement institution that gives recommendations of the statement on the testimonies given by justice collaborators as in the Law concerned and the discrimination in obtaining the right to remission and parole. The abolishment of the requirement of serving as a justice collaborator has led to a sense of unfairness, and it weakens the prevention of corruption in Indonesia.
Keywords: corruption, remission, parole, justice collaborato
ANALISIS YURIDIS FRASA “TINDAKAN LAIN” DALAM KAITANNYA DENGAN PASAR MODAL (Studi Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)
No full textLulus Purna Malintang, Setiawan Wicaksono, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana makna Frasa “Tindakan Lain” dikaitkan dengan Pasar Modal? serta Bagaimana konsep pengaturan “Tindakan Lain” yang Berkepastian Hukum?, Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptuan (Conceptual Approach). Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis.
Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa makna frasa tindakan lain adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menindaklanjuti tindakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, serta tindakan-tindakan tersebut dilakukan agar pihak-pihak yang diawasi oleh OJK dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara efektif dan efisien, serta tindakan tersebut dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, Dimana output yang dikeluarkan adalah untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya lembaga OJK.
Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9, Tindakan Lain, Kekaburan Norma
ABSTRACT
The problem investigated in this research departed from the murky phrase “another action” that is not elucidated in Law Number 21 of 2011. From the above problem, this research investigates the meaning of the phrase “another action” regarding the capital market and the concept of regulating “another action” that assures legal certainty. With a normative method, this research employed statutory and conceptual approaches. Both primary and secondary data were analyzed using systematic interpretation. The research results reveal that the phrase “another action” can be referred to as a follow-up of supervision, investigation, inquiry, and consumer protection. This action is to ensure that the parties under the supervision of the Financial Services Authority could perform their responsibility effectively and efficiently. This action is intended to reduce the likelihood of inappropriate conduct committed by parties running businesses in financial sectors and to realize the objectives set by the Financial Services Authority.
Keywords: Financial Services Authority, Article 9, another action, the vagueness of nor
EFEKTIVITAS PENGGABUNGAN DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG
No full textVito Steven Batarnas Sinaga, Riana Susmayanti, Dhia Al Uyun
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pemerintah Kota Malang menggabungkan beberapa dinas menjadi satu sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu Kota Malang pada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Peraturan Walikota Malang No 67 Tahun 2019 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Berdasarkan hal terserbut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan dan menilai efektivitas tugas dan fungsi penggabungan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan fungsi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang, terjadi penyesuaian dimana tugas dan fungsi dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Malang yang terdiri dari 5 poin dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang terdiri dari 24 poin berubah menjadi 27 poin. Sistem pelayanan juga berubah dari 27 poin SOP Dinas Ketenagakerjaan menjadi 14 poin SOP Bidang Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja,Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Efektivitas dari penggabungan dapat dikatakan efektif dengan pemahaman mengenai optimasi tujuan, efektivitas dapat dinilai dengan melihat seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai yang dalam penelitian ini tertuang dalam IKU dan Prosedur Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kota Malang kemudian Prespektif sistematika, yaitu dapat mengikuti suatu siklus dalam organisasi yang dalam penelitian ini tertuang dalam penjelasan perubahan bentuk struktur organisasi, fungsi dan pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang serta tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi, tentang bagaimana tingkah laku individu dan kelompok dalam membantu atau menghambat tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri yang dalam penelitian ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Dalam aspek hukum, seseorang maupun lembaga dalam bersikap atau berperilaku sesuai dengan tujuan dari pembentuk undang-undang bahwa pengaruh hukum terhadap sikap atau perilaku dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance) terhadap hukum.
Kata Kunci: Efektivitas Organisasi, Penggabungan Dinas, Dinas TKPMPTSP Kota Malang
ABSTRACT
The local government of Malang merged One-Stop and Integrated labor and service agency as one to improve the quality of services in Malang according to the Mayor Regulation of Malang Number 67 of 2019 concerning the Position, Organizational Structure, Tasks, Function, and Work Scheme of One-Stop and Integrated Labor Agency, Capital Investment, and service agency in Malang City. Departing from this condition, this research aims to analyze the implementation and assessment of the effectiveness of tasks and functions of the merger of the Labor Agency, Capital Investment Agency, and Service Agency as an integrated agency in Malang city according to Article 18 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses. Research results show that the tasks and functions of the labor agency of Malang city consist of five points and the 24 points of functions of capital investment and one-stop integrated services have changed to 27 points. The 27 points of service system have also changed to 14 points of SOP of Labor Affairs in Labor, Capital Investment, and One-Stop Integrated Service of Malang city. The effectiveness of this merger is deemed to be effective in terms of the optimization of objectives. The effectiveness can be seen by figuring out to what extent an organization manages to achieve objectives as outlined in the Performance Indicator and Performance Assessment Procedure of One-Stop and Integrated Labor, Capital Investment, and Service Agency in Malang city. The systematic perspective deals with a cycle in an organization as outlined in the elucidation of the changed organizational structure, functions, and services of the integrated agencies concerned and the pressure of human behavior in the organizational structure regarding the attitude of individuals and groups in supporting or hindering the objectives of the organization concerned, as set forth in performance agreement 2020 of One-Stop and Integrated Labor, Capital Investment, and Service Agency of Malang city. In terms of legal perspective, both individuals or institutions behave according to the objectives of the formation of law, implying that legal influences on behavior can be classified as compliance with the law.
Keywords: organizational effectiveness, merger of agencies, one-stop and integrated labor, capital investment, and service agency of Malang cit
KEABSAHAN SMART CONTRACT BERDASARKAN UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE (Studi Komparatif Ketentuan Hukum di Indonesia dan Singapura)
No full textAfina Azzahra, Patricia Audrey, Hikmatul Ula
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan penggunaan smart contract dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) yang mana peneliti mengangkat UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce sebagai sumber hukum utama penelitian dan acuan isu hukum kekaburan validitas karakteristik self-executing dalam Article 11. Akan tetapi, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce sebagai soft law memberikan kebebasan bagi negara untuk memberlakukan undang-undang sendiri mengenai keabsahan smart contract. Mengambil dari dua contoh negara, yaitu Indonesia dan Singapura, peneliti melakukan studi komparatif mengenai ketentuan kontrak elektronik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan membandingkannya dengan Electronic Transactions Act 2010. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan perbandingan norma, perundang-undangan, dan konseptual, penulis mengumpulkan data yang kemudian menggunakan Teknik penafsiran interpretasi gramatikal dan sistematis untuk memecahkan isu hukum. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban yaitu solusi identifikasi ketidakjelasan pengakuan validitas karakteristik self-executing smart contract dalam Article 11 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dapat terjawab apabila adanya paragraf baru yang mengakui validitasnya. Akan tetapi, para pihak yang menggunakan smart contract dalam transaksi e-commerce dapat merujuk kepada hukum nasional apabila para pihak menggunakannya dalam cakupan nasional. Sedangkan, apabila smart contract digunakan dalam transaksi lintas batas, maka suatu klausula choice of law dan choice of jurisdiction wajib dibubuhkan bersama dengan smart contract.
Kata Kunci: Smart Contract, E-commerce, Blockchain, UU ITE, PP PMSE, Electronic Transactions Act 2010, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Singapura, Indonesia
ABSTRACT
This research studies the validity of the use of a smart contract in an electronic commerce transaction (e-commerce) based on UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce as the main legal source of the research to find out more about the vagueness of validity of a self-executing characteristic in Article 11. However, UNCITRAL Model Law on e-commerce as a soft law gives the authority to states to set their own laws concerning smart contracts.
With the comparison between Indonesia and Singapore, this research compared the provisions regarding e-contracts as in Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Electronic System-based Trade and Electronic Transactions Act 2010. With normative juridical methods, and normative, statutory, and conceptual approaches, this research collected data based on grammatical and systematic interpretations to solve the issue.
The research results have found that there should be a new paragraph in Article 11 of the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce to recognize the validity of self-executing characteristics in a smart contract. Those using a smart contract, however, can refer to national laws within a national scope, while the use at the international level requires the parties concerned to refer to the choice of law and choice of jurisdiction for a smart contract.
Keywords: Smart Contract, E-commerce, Blockchain, UU ITE, PP PMSE, Electronic Transactions Act 2010, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, Singapore, Indonesi
PENERAPAN PASAL 5 AYAT 4 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-005/A/JA/03/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN TERKAIT TAHANAN YANG DIBORGOL (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)
No full textKurniawati Hakim, Prija Djamaika, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Kurniawati Hakim, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, PENERAPAN PASAL 5 AYAT 4 PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-005/A/JA/03/2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN TERKAIT TAHANAN YANG DIBORGOL (Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang), Dr. Prija Djatmika S.H.,M.Si dan Fines Fatimah, S.H.,M.H
Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penerapan pasal 5 ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan di Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang
Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimanakah penerapan pasal 5 ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan di Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang ? dan Bagaimanakah pertanggungjawaban Pengawal Tahanan Kejaksaan Negeri Kota Malang apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-005/A/Ja/03/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawalan Dan Pengamanan Tahanan ?
Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis penelitian sosiolegal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh penulis dengan menggunakan teknik in-depth interview kepada responden dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penulisan diatas, Pengawal tahanan adalah sumber daya manusia (SDM) dari Kejaksaan yang memiliki tugas yang khas, oleh karena itu pemilihan sumber daya manusia (SDM) sangat perlu disesuaikan dengan lingkup dan situasi kerjanaya. Dalam pengamatan lapangan bahwasannya penerapan pasal 5 ayat 4 belum sepenuhnya diterapkan dikejaksaan negeri kota malang. Upaya yang dilakukan untuk mencehanya adalah yang pertama upaya Preventif seperti melakukan pembinaan, meningkatkan ketertiban dan keamanan, melakukan penyluhan, kedua upaya Reprensif seperti memberikan sanksi pidana kepada pengawal tahanan apabila melanggar peraturan yang ada.
Kata Kunci : Pengawal dan Pengamanan Tahanan, Standar Oprasional Prosedur (SOP), Tahanan yang diborgol
ABSTRACT
Kurniawati Hakim, Criminal Law, Faculty of Law University Brawijaya, IMPLEMENTATION OF ARTICLE 5 PARAGRAPH 4 OF THE REGULATION OF ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER PER-005/A/JA/03/2013 CONCERNING STANDARD OPERANTING PROCEDURE (SOP) OF GUARDING AND WATCHING HANDCUFFED PRISONERS (A study in District Prosecutor General Office in Malang), Dr. Prija Djatmika SH, M.Si and Fines Fatimah, SH, MH.
This research studies the issue regarding Implementation of Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation Of Attorney General Of The Republic Of Indonesia Number Per-005/A/Ja/03/2013 Concerning Standard Operanting Procedure (SOP) Of Guarding And Watching prisoners in the Detention House of District Prosecutor General Office in Malang.
Departing from the above issue, this research aims to investigate: how is a Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation of Attorney General of Republic Number Per-005/A/Ja/03/2013 Concerning Standard Operanting Procedure (SOP) Of Guarding And Watching Handcuffed Prisoners as mentioned above is a applied in case of irrelevance between the tasks executed and a Article 5 Paragraph 4 Of The Regulation of Attorney General of Republic Number Per-005/A/Ja/03/2013 ?
This reserch employed a field abservation method, socio-legal and socio-juridical methods. Both primary and secondary materials were obtained from in-depth interviews involving relevant respondents and library reserch. The reserch was obtained prom the purposive sampling technique, and data were analyzed based on descrptive-qualitative methods.
The reserch result reveal that guarding and watching the prisoners are performed by human resources in the prosecutor general office. Considering that they from unique task, staff selection must take into account the working scopes and situation. Article 5 Paragraph 4 has not been fully implemented by the district Prosecutor General office in Malang. The measures taken as solutions conist of praventive action such as choching, order and security, and workshops, while repressive action involves sanction imposed on the person in charge of guarding and watching prisoners following any violations of current regulations.
Keywords: Guarding And Watching Prisoners, Standar Opranting Procedure (SOP), Handcuffed Prisoners
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DI INDONESIA
No full textBagas Wahyu Jati, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada penelitian ini meneliti mengenai tidak adanya perlindungan hukum kepada pekerja di dalam hubungan kerja non-standar di Indonesia. Permasalahan ini dilatar belakangi dengan kurang sempurnanya pengaturan mengenai perlindungan hukum pekerja sehingga dikhawatirkan dapat menjadi kesempatan bagi pemberi kerja dalam menghindari hak dan kewajiban hukum tertentu. UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia hanya mengatur beberapa jenis hubungan kerja non-standar. Sedangkan masih terdapat hubungan kerja yang tidak mempunyai regulasi di beberapa jenis pekerjaan tertentu yang menjadikan pekerja dalam jenis pekerjaan tersebut rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terhadap hubungan kerja non-standar di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier yang ketiga bahan tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan serta internet. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa teknik yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan argumentum per analogiam untuk mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, diketahui terdapat 2 jenis hubungan kerja non-standar yang sudah diregulasi di Indonesia yaitu Temporary Employment dan Multy-Party Employment. Sedangkan jenis Part-time and on-call work dan Disguised/Dependent self-employment tidak terdapat regulasi yang mengaturnya. Penulis selanjutnya merumuskan konstruksi pengaturan mengenai perlindungan pekerja pada 2 jenis hubungan kerja non-standar tersebut, dimana penulis menggunakan pendekatan studi komparatif dengan pengaturan yang ada di negara Vietnam dan Jepang. Sehingga pemerintah dapat mengkaji peraturan yang ada di kedua negara tersebut mengenai pekerja paruh waktu dan pekerja tanpa hubungan kerja.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hubungan kerja non-standar, pekerja paruh waktu, pekerja tanpa hubungan kerja
ABSTRACT
This research aims to find out the absence of legal protection for workers in terms of non-standard labor relations in Indonesia. The existing regulation does not sufficiently accommodate the legal protection of workers, and this may leave a gap where workers avoid certain rights and obligations. Law Number 13 of 2003 concerning Labor in Indonesia only regulates several kinds of non-standard labor relations, while other matters related to labor relations are not yet regulated especially in several types of jobs. This research aims to analyze the regulations of non-standard labor relations in Indonesia by using a normative method, and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials involve primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. All the research data were analyzed using grammatical, systematic, and argumentum per analogiam techniques. The research results discover that labor relations in Indonesia refer to temporary employment and multi-party employment. However, part-time and on-call and disguised/dependent self-employment are not regulated. This research also aims to formulate the construction of the regulation regarding the protection of workers in two types of non-standard labor relations by comparing Vietnam and Japan in terms of part-time work and workers without labor relations.
Keywords: legal protection, non-standard labor relation, part-time job, workers without labor relation