Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KOMPARASI INDONESIA DENGAN UNI EROPA)
No full textAnnisa Gema Taqqiya, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kenaikan penggunaan teknologi membawa ancaman kriminal, terutama dalam hal keamanan data pribadi. Isu perlindungan data menjadi penting karena potensi pencurian dan penyebaran data dengan cepat melalui teknologi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan pada 17 Oktober 2022. Meskipun UU PDP telah berlaku, namun hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang lembaga pelindungan data pribadi. Keberadaan lembaga ini sangat relevan mengingat tugasnya dalam pengawasan dan penegakan UU PDP. Berdasarkan permasalahan tersebut, skripsi ini mengangkat permasalahan (1) Bagaimana urgensi pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sebagai wujud penyelenggaraan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi? (2) Bagaimana rekomendasi pembentukan kelembagaan berdasarkan studi perbandingan dengan kelembagaan pada General Data Protection Regulation (GDPR) di UNI Eropa? Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan dilakukan analisis menggunakan metode interpretasi sistematis dan metode interpretasi komparatif. Berdasarkan hasil analisis penulis, pembentukan lembaga pelindungan data pribadi sangat dibutuhkan dalam penerapan UU PDP, karena peran krusial yang dipegang adalah fungsi pengawasan dan memfasilitasi penyampaian pengaduan terkait dugaan pelanggaran UU PDP. Sehingga, hasil studi komparasi dengan GDPR menunjukkan bahwa harus menambahkan pasal pada UU PDP yang menyatakan independensi lembaga pelindungan data pribadi serta menambahkan ketentuan mengenai prasyarat independensi sebagaimana GDPR.
Kata Kunci: lembaga, penyelenggaraan, perlindungan data pribadi
Abstract
The growing frequency of technology utilization has triggered personal data-related criminal offenses. Issues of data protection are increasingly important since data theft and dissemination have been massive in technology. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (henceforth referred to as UU PDP) was passed on 17 October 2022. Although the UU PDP is in place, there are no delegated regulations governing personal data protection agencies, and the existence of such an agency is considered essential since it controls and enforces the UU PDP. Departing from this issue, this research aims to study: (1) the urgency of the establishment of a personal data protection agency to protect personal data according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, (2) the recommendation of the establishment of the agency according to the comparison to the General Data Protection Regulation (GDPR) in European Union. This research employed a normative method and conceptual, statutory, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and comparative interpretations, revealing that the presence of this agency is crucial in the implementation of UU PDP, considering that it holds its role in supervising and facilitating grievances over violations of UU PDP. The comparative study that took place implies that an article should be added to UU PDP, mentioning the independence of a personal data protection agency. Another provision stating the requirements of the independence as in GDPR should also be added.
Keywords: agency, administration, personal data protectio
PENGATURAN AMICUS CURIAE DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA UNTUK MENCAPAI KEADILAN
No full textSalsabila Riszki Anindita, Bambang Sugiri, Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pengaturan amicus curiae dalam persidangan perkara pidana di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh tidak adanya peraturan yang mengatur secara jelas atau eksplisit mengenai penggunaan amicus curiae di Indonesia meskipun dalam peradilan sudah banyak digunakan dalam beberapa perkara, bahkan dalam suatu perkara hakim menjadikan amicus curiae sebagai alat bukti padahal dasar hukumnya belum jelas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan peran amicus curiae saat ini sebagai pemberi informasi tambahan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh hakim baik pendapatnya disebut dan dijadikan pertimbangan maupun pendapatnya tidak disebutkan tetapi menjadi pertimbangan hakim. Penggunaannya masih diakui secara informal, penting untuk mengatur amicus curiae dalam Peraturan perundang – undangan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Pengaturan amicus curiae di masa yang akan datang hendaknya dapat mengakomodir pengakuan secara formal baik itu persyaratan, maupun mekanisme bagi pihak – pihak yang ingin mengajukan amicus curiae yang dapat menjamin keadilan bagi semua pihak.
Kata Kunci: amicus curiae, Indonesia, keadilan, pengaturan, sistem peradilan pidana
Abstract
This research studies the rule of amicus curiae in trials in Indonesia. This research topic departed from the absence of a regulation clearly governing a case on the basis of amicus curiae in Indonesia despite its frequent use in several cases. Even once a judge referred to amicus curiae as proof despite murky legal basis. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. The results reveal that amicus curiae serves as an additional information provider to complete the information needed by judges in the context of either the mentioned opinion as the basis for consideration or the unmentioned opinion that serves as the basis for consideration. The use of amicus curiae is formally recognized. It is imperative to regulate amicus curiae in the legislation, including in the Supreme Court Regulation. The regulation of amicus curiae should be able to accommodate formal recognition in terms of requirements or mechanisms for parties wishing to request amicus curiae for the sake of justice for all parties in the future.
Keywords: amicus curiae, criminal judicial system, Indonesia, justice, regulatio
PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA SIBER PORNOGRAFI (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA)
No full textArief Rahman Setyawan, Nurini Aprilianda, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pornografi terhadap anak di ruang siber menempati posisi ketiga teratas kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia sehingga menjadi isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak pada tingkat daerah, terutama di Kota Yogyakarta yang menyandang ikon sebagai Kota Layak Anak dan Kota Pelajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengindentifikasi, dan menganalisis peranan UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Korban tindak pidana siber Pornografi, bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada Anak Korban, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan beserta upaya untuk mengatasinya. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta berperan menjadi unsur tertier yang mendukung kelembagaan penegak hukum dalam menyelenggarakan layanan terpadu melalui penanganan, perlindungan, dan pemulihan Anak Korban sekaligus merealisasikan program perlindungan khusus anak untuk memenuhi indikator KLA. Bentuk perlindungan khusus yang diberikan terdiri dari fasilitasi preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif berupa pemerataan jangkauan pelayanan; peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat; pembagunan jejaring kemitraan; pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, dan pengelolaan kasus; pendampingan hukum dan psikologis; serta penampungan sementara. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan yakni secara internal belum tersedianya rumah lindung sedangkan secara eksternal meliputi keluarga atau Anak Korban yang tertutup; alat bukti; dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga untuk mengatasinya dilakukan upaya dengan menyediakan ruangan Drop-in sebagai sarana penampungan sementara; melakukan pendekatan komunikasi melalui konseling; serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, terdapat upaya pendukung seperti inovasi pojok gender, inisiasi Polsek Ramah Anak, dan layanan SIGRAK BerSIKAP.
Kata Kunci: siber pornografi, anak korban, UPT PPA DP3AP2KB
Abstract
Cyber pornography among children is in the top third position of gender-based sexual violence in Indonesia, thereby positioning it as a strategic issue faced by the government in the program of child protection at a regional level, particularly in Yogyakarta city as a child-friendly and student city. This research aims to investigate, identify, and analyze the role of UPT PPA DP3AP2KB of Yogyakarta city in providing special protection for children as victims of cyber pornography, the form of the protection given to the victims, impeding factors, and measures taken. This research employed an empirical-juridical method and socio-juridical approach, and the data were elaborated in descriptive-qualitative techniques. The research results reveal that UPT PPA DP3AP2KB of Yogyakarta city serves as a tertiary element supporting the institutionalization of law enforcers to provide integrated services through handling, protection, and recovery of children as victims to realize protection program for children concerned in order to meet KLA indicators. Particular protection given consists of preventive, promotive, curative, and rehabilitative facilities by implementing fair distribution of service networks; improvement of public capacity and participation; partnership network establishment; public complaint service, coverage, and case management; legal and psychological aid; and temporary shelter. The internal problem is that there are no permanent shelters, while the external one is related to introverted victims and their families; evidence; and lack of legal awareness among people. To tackle this issue, drop-in rooms usually function as temporary shelters. Communication is also held through counseling and information dissemination in public. Other supporting measures are also obvious such as gender corner, initiation taken by the Child-Friendly Sector Police Department, and other services including SIGRAK BerSIKAP.
Keywords: cyber pornography, child victims, UPT PPA DP3AP2K
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCARI SUAKA YANG MASUK TERITORI POLANDIA DALAM KRISIS DI PERBATASAN ANTARA BELARUSIA DAN POLANDIA
No full textAlariq Pasha Dewangga, Rika Kurniaty, Fransiska Ayulistya
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, Penulis mengangkat isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum para pencari suaka yang masuk ke teritori Polandia dalam krisis di perbatasan antara Belarusia dengan Polandia. Hal ini dikarenakan para pencari suaka saat meminta perlindungan pada negara Polandia di perbatasannya ditolak tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada permintaan perlindungannya tersebut. Tindakan tersebut melanggar beragam peraturan-peraturan internasional seperti pasal 3 ECHR dan Pasal 4 protokol tambahan ke-empat ECHR sehingga tindakan pemerintah Polandia tersebut telah melanggar hukum dan para pencari suaka tersebut berhak mendapatkan bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah Polandia. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis menggunakan metode gramatikal dan metode teleologis. Hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa perlindungan hukum para pencari suaka terjamin dengan adanya ECHR yang ditegakkan dengan dibentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa (ECtHR). Setiap Individu baik mereka itu warga Uni Eropa ataupun bukan dapat menyampaikan aduan pada pengadilan tersebut apabila telah terjadi pelanggaran pada ECHR oleh negara Uni Eropa. Bentuk pertanggungjawaban yang bisa dilakukan oleh negara Polandia kepada para pencari suaka adalah dengan memberikan kompensasi berupa kerusakan non uang dan mengamandemen Undang-undang orang asingnya.
Kata Kunci: pencari suaka, pertanggungjawaban negara, Uni Eropa
Abstract
This research studies the issue regarding the legal protection of asylum seekers entering the territory of Poland amidst the crisis at the border between Belarus and Poland. The request for protection made by asylum seekers has been rejected by Poland without further investigation of this request. This rejection violates international laws, such as Article 3 of ECHR and Article 4 of the fourth additional protocol to ECHR. In other words, Poland has violated the laws, and the asylum seekers concerned are entitled to the responsibility of the government of Poland. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and teleological methods. The research results reveal that the legal protection of asylum seekers is guaranteed under ECHR. European and non-European citizens can express their grievances to the European Court of Human Rights following the violation committed by the states of the European Union. Poland in this case can be held responsible for providing compensation other than money for the parties concerned due to the loss and amending the law concerning foreigners.
Keywords: asylum seeker, state’s responsibility, European Unio
Analisis Yuridis Tentang Tindakan Indonesia Membatasi Impor Produk Baja Bukan Paduan Dari Taiwan dan Vietnam Berdasarkan Prinsip Safeguard: Juridical Analysis of Indonesia Restricting Non-Alloy Steel Imports from China, Taipei, and Vietnam According to Safeguard Principle
No full textAbstract
This research investigates whether the measures taken by Indonesia to implement the security of steel imports from Taiwan and Vietnam comply with the provisions of international economic law—Safeguard on Certain Iron or Steel Products (DS496). This dispute began when Indonesia put security in place against Galvalume. The Regulation of Finance Minister of the Republic of Indonesia Number 137.1/PMK.001/2014 put in place on 22 July 2014 in 2015 implies that Taiwan and Vietnam raised a claim against Indonesia according to Articles 1 and 4 concerning Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), Article XXII of GATT 1994 and Article 14 of Safeguards Agreement concerning policies in Indonesia regarding Galvalume. This research employed normative-juridical methods supported by case and statutory approaches, revealing that Indonesia is deemed to have violated the regulatory provisions of WTO and was declared guilty. In this case, Vietnam requested retaliation from an Arbitral Board of WTO demanding that Indonesia pay the compensation for the losses caused in galvalume trade from Vietnam. Indonesia and Vietnam agreed to settle the dispute through a bilateral agreement following the recommendation from the panels of WTO.
Keywords: Galvalume, Safeguard Measures, Settlement of International Economic Disputes
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang apakah upaya Indonesia menerapkan tindak pengamanan impor produk baja dari Taiwan dan Vietnam sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi internasional terkait Indonesia – Safeguard on Certain Iron or Steel Product (DS496).Sengketa ini bermula ketika Indonesia melakukan tindakan pengamanan terhadap impor Baja Alumunium Lapis Seng (atau sering dikenal dengan galvalum) yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 137.1/PMK.011/2014 yang diberlakukan pada 22 Juli 2014 Pada 2015, Taiwan dan Vietnam mengajukan tuntutan kepada Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan 4 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), pasal XXII dari GATT 1994, serta pasal 14 dari Perjanjian tentang Safeguards, mengenai kebijakan yang diambil Indonesia terhadap impor BjLAS. Jenis penelitian adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Indonesia dianggap melangar aturan-aturan yang sudah dibuat dalam ketentuan perdagangan WTO dan dinyatakan bersalah, sehingga Vietnam mengajukan retaliasi pada badan arbitrase WTO agar Indonesia membayar kerugian perdagangan glavalum dari Vietnam. Pada akhirnya Vietnam-Indonesia sepakat menyelesaikan kasus sengketa dagang tersebut melalui perjanjian bilateral atas rekomendasi dari panel WTO.
Kata Kunci: Galvalum, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Internasional, Tindakan Pengamana
Jaminan Hak Atas Upah Lembur Akibat Work From Home Selama Pandemi Covid-19 Pada PT. Langgeng Aman Mandiri dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk: The Guarantee of Right to Overtime Pay Received by Those Working from Home during COVID-19 in PT Langgeng Aman Mandiri and PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
No full textMuhammad Farhan Al-Rafly, Budi Santoso, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract This research studies the implementation of overtime work and work-from-home schemes in two companies following the outbreak of COVID-19 in Indonesia and the social restrictions and work- from-home policies required by the WHO for the government to implement with an empirical method. The research results reveal that the guarantee of the right to overtime pay for those working from home during the pandemic is not generally outlined in Job Creation Law and the Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Temporary Work Agreements, Outsourcing, Work Time, Break Time, and Layoffs. However, the conditions where a company implements either work-from-home or work-from-office schemes should not abolish the inherent rights of employees to receive decent wages as referred to in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This clause was followed by the enactment of Law Number 13 of 2013 concerning Labor (as amended to Job Creation Law). Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) does the Job Creation Law guarantee the right to overtime pay for workers working from home during the COVID-19 pandemic? (2) what legal protection is given to ensure that those working from home receive overtime pay? This research employed empirical juridical and socio-juridical methods and used primary and secondary data. The primary data were obtained from interviews with PT. Langgeng Aman Mandiri and PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Guaranteed Right to Wages, Work from Home
AbstrakTulisanan ini mengangkat permasalan ketika Wabah covid-19 menyebar ke seluruh Indonesia sehingga WHO menyatakan bahwa fenomena ini sebagai sebuah pandemi yang menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan (PSBB) dan WFH. Penelitian ini membahas lebih lanjut mengenai penerapan kerja lembur dalam pola kerja work from home pada dua perusahaan dengan metode penelitan empiris hasil penelitian menunjukkan Jaminan Hak atas Upah Lembur Pekerja yang Work From Home selama pandemi Covid-19 secara umum telah belum ditegaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja. Namun, perkembangan model kerja bagaimanapun seperti Work From Home atau Work From Office tidak dapat menghapus hak-hak yang melekat pada buruh salah satunya adalah Upah yang layak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945. Klausul ini yang kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang ketenagakerjaan (Sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Cipta kerja). Berdasarkan hal ini rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjamin hak atas upah lembur Pekerja yang Work From Home selama pandemi Covid-19. (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum berupa jaminan bagi Pekerja yang melakukan Work From Home agar memperoleh Upah lembur. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis, data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Data primer didapat dengan wawancara di dua perusahaan PT. Langgeng Aman Mandiri dan PT. Charoen Pokpand Indonesia Tbk.
Kata Kunci: Jaminan Hak Atas Upah, Kerja Dirumah, Pandemi Covid-1
Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Penyelesaian Restrukturisasi Pembiayaan Oleh Bank Syariah Dengan Penyertaan Modal Sementara
No full textMuhammad Haikal, Siti Hamidah, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini penulis mengangkat isu hukum mengenai ketidaklengkapan pengaturan tentang Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayaan oleh bank syariah dengan penyertaan modal sementara. Dalam hal ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 tahun 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 tahun 2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah belum mengatur secara lengkap dan spesifik terkait konversi pembiayaan menjadi saham. Padahal di zaman perkembangan ekonomi yang sangat dinamis dan juga sebagai negara dengan Muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya mempunyai aturan, mekanisme serta landasan yang kuat dan jelas dalam aktifitas perekonomian seperti ini. Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana hubungan hukum Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayaan oleh Bank Syariah dengan penyertaan modal sementara? Dan (2) Bagaimana perlindungan hukum Perseroan Terbatas yang menyelesaikan restrukturisasi pembiayan oleh Bank Syariah dengan penyertaan modal sementara? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Penulis juga menganalisis permasalahan dengan menggunakan Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal.
Kata Kunci: Bank Umum Syariah, Perseroan Terbatas, Restrukturisasi
Abstract
This research seeks to investigate the incompleteness in the regulation concerning limited liability companies regarding the resolution to the restructuring of lending provided by a Sharia-based bank with temporary equity participation. The Regulation of Financial Services Authority Number 36 of 2017 concerning Prudential Principles in Equity Participation and the Regulation of Financial Services Authority Number 2 of 2022 concerning Appraisal of the Asset Quality of Sharia Public Banks and Sharia Business Units do not comprehensively regulate the conversion from lending to shares. Amidst the dynamic economic development and as one of the countries with the biggest Muslim population in the world, Indonesia should have strong regulations, mechanisms, and fundamentals. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the legal connection between the limited liability company resolving the restructuring of lending by the Sharia bank with temporary equity participation; and (2) the legal protection of the limited liability company resolving the restructuring of lending provided by the Sharia Bank with temporary equity participation. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed using a grammatical interpretation method.
Keywords: Limited Liability Company, Restructuring, Sharia Public Ban
Daya Ikat Montreux Document Dalam Mengatur Pertanggungjawaban Wagner Group PMC Dalam Invasi Rusia Ke Ukraina 2022: Binding Force of Montreux Document in Regulating the Accountability Held by Wagner Group PMC in Case of Russia’s Invasion of Ukraine 2022
No full textNicolas Samuel Juanito, Ikaningtyas, Fransiska Ayulistya Susanto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penulisan ini penulis mengkaji kekuatan mengikat dari The Montreux Document dalam mengatur pertanggungjawaban perilaku negatif Wagner Group PMC dalam upaya memenuhi kepentingan internal Rusia dalam peristiwa invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Penulis mengangkat rumusan masalah, yakni: (1) Apakah The Montreux Document mempunyai peran untuk menahan perilaku negatif PMC? dan (2) Apakah perilaku negatif PMC Wagner Group pada Invasi Rusia ke Ukraina 2022 dapat dipertanggungjawabkan oleh negara penyewa sesuai dengan The Montreux Document? Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa The Montreux Document berpengaruh atas tumbuhnya kesadaran masyarakat internasional mengenai konsep good practices, khususnya dalam aktivitas PMC. Implikasi hukum secara tidak langsung muncul melalui suatu pembentukan hukum kebiasaan baru dalam bentuk gentleman’s agreement. Sebagai sebuah entitas bisnis yang menawarkan jasa tenaga militer, Wagner Group PMC telah memenuhi persyaratan dari The Montreux Document. Atas perihal ini, posisi Rusia yang menolak menjadi anggota The Montreux Document menjadi penghalang untuk penerapan The Montreux Document. Karena itu, komunitas internasional harus bekerja sama untuk mencipatkan suatu kebiasaan internasional yang dapat menumbuhkan keanggotaan The Montreux Document menjadi umum. Dengan didukung oleh pengawasan aktif organisasi antar pemerintah, PMC Wagner Group melalui keikutsertaan aktif Rusia dapat dipertanggungjawabkan tindakan negatifnya.
Kata Kunci: Daya Ikat, Pertanggungjawabanm The Montreux Document, Wagner Group PMC, Invasi Rusia ke Ukraina
Abstract
This research seeks to investigate the binding force of the Montreux Document in the regulation concerning the accountability of the negative act taken by Wagner Group PMC in satisfying Russian internal interest in Russia’s invasion of Ukraine in 2022. This research aims to investigate the following problems: (1) does the Montreux Document play a role in holding the negative act committed by PMC; (2) can the state as the lessee be held accountable for this negative act by PMC Wagner Group according to the Montreux Document? This research employed a normative method and statutory and case approaches. The research results reveal that the Montreux Document affects the awareness among international members of the public in the concept of good practices, particularly regarding the activities of PMC. It leaves legal implications for the formulation of new norms in the form of gentleman’s agreement. In terms of the business entity offering military services, Wagner Group PMC has fulfilled the requirements set by the Montreux Document. Concerning this matter, the Russian position refusing to be a member of the Montreux Document presents an obstacle to the implementation of the Montreux Document. It is, therefore, pivotal that international communities cooperate to create international norms that carry the capability of transforming the membership of the Montreux Document into being general. With the support of active supervision of inter-government organisations, the PMC Wagner Group can take responsibility for the negative act through the active participation of Russia.
Keywords: Binding Force, The Accountability Of The Montreux Document, Wagner Group PMC, Russia’s Invasion Of Ukrain
Tindakan Main Hakim Sendiri Yang Dilakukan Bersama-Sama dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Polres Kabupaten Malang): Unauthorized Persecution Done Jointly and Causing Death (A Case Study in Sub-Regional Police Department of the Regency of Malang)
No full textAbstract
This research studies the case of unauthorized persecution done jointly and causing the death of a person in the Regency of Malang, Tumpukrenteng village, Turen. This research topic departed from the highest cases of unauthorized persecution in the area. The proscription of unauthorized persecution, however, is specified in Article 170 of the Criminal Code, while the case causing the death of a person is in Article 170 paragraph 2 of the Criminal Code. Furthermore, police have introduced the stages of the report and the report-making in case of criminal conduct or violations. This indicates that some articles governing violations of social orders and the incidence of criminal cases are irrelevant in the case of unauthorized persecution collectively done by people and causing death. This research employed empirical-juridical methods and criminological-juridical approaches. Data involved primary and secondary materials, garnered from interviews and library research, and analyzed based on descriptive-qualitative methods explaining that the data were analyzed based on the contextual theory.
Keywords: Death, Jointly, Unauthorized Persecution
Abstrak
Pada penelitian ini penulis akan mengangkat permasalahan terkait tindakan main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di daerah Kabupaten Malang. Penelitian ini berfokus pada kasus main hakim sendiri yang dilakukan bersama-sama dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di desa Tumpukrenteng, Turen, Kabupaten Malang. Pilihan tema tersebut dilandasi oleh Kabupaten Malang dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah tertinggi atas tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diantara Provinsi Malang Raya lainnya. Aturan tentang larangan Tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung telah diejawantahkan dalam pasal 170 KUHP, dan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang diatur dalam pasal 170 ayat 2 KUHP. Terlepas dari itu kepolisian sendiri telah melakukan sosialisasi mengenai tahap-tahap pelaporan serta pembuatan laporan apabila terjadi kejatan atau penggaran. Maka dari itu terdapat ketimpangan pasal yang sudah mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dengan tingginya angka kejahatan terhadap ketertiban umum yakni tindakan main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama- sama dan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis kriminologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didukung oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data melalui deskriptif kualitatif dengan menjelaskaskan data primer yang didapat serta dianalis menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
Kata Kunci: Bersama-sama, Hilangnya Nyawa Seseorang, Main Hakim Sendir
Tinjauan Yuridis Pasal 5 Uu Sppa Keadilan Restoratif Terhadap Anak Kurir Narkotika (Analisis Putusan Nomor 36/Pid.Sus - Anak/2017/Pn Dps): Juridical Review of Article 5 of Law concerning Judicial System of Juvenile Crime Related to Restorative Justice for Child Narcotics Couriers: Analysis of Decision Number 36/PID.SUS-ANAK/2017/PN
No full textAlodia Salsabila, Yuliati, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract
This thesis addresses the issue of restorative justice for children who conflict with the law in cases involving children as drug couriers. Based on the facts presented at trial, the defendant is a 14-year-old child, known under the Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime as a Child in Conflict with the Law (CCL). A CCL is a child between the ages of 12 and under 18 suspected of committing a criminal act. Given that the defendant is a CCL, the provisions of the Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime require that the case be processed using the criminal justice system with a mandatory emphasis on a restorative justice approach. The issues examined in this thesis are: (1) What is the juridical review of Article 5 of the Law concerning the Judicial System of Juvenile Crime regarding restorative justice for child narcotics couriers, analysed through Decision Number 36/Pid.Sus - Child/2017/PN Dps? (2) What are the rights of the child to receive diversion as analysed through Decision Number 36/Pid.Sus - Child/2017/PN Dps? The researcher employed a normative-juridical approach with statutory and analytical approaches. The findings indicate that the best interests of the child were not prioritised, considering that a prison sentence of two years and six months is a lengthy and severe punishment for a child. Ideally, diversion should have been pursued for the child who acted as a drug courier in this case, especially since the criminal penalties referenced in the Narcotics Law stipulate a minimum of four to five years in prison. Additionally, facts presented at trial showed that the defendant was not a repeat offender and had a future that needed to be safeguarded.
Keywords: Restorative, Children, Narcotics
Abstrak
Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus anak sebagai kurir narkoba. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa merupakan seorang anak yang berumur 14 tahun. Menurut UU SPPA dikenal dengan istilah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (selanjutnya disebut ABH). ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Mengingat Terdakwa merupakan seorang ABH, maka berdasarkan ketentuan UU SPPA, terdakwa harus diproses dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana dan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan yuridis Pasal 5 UU SPPA keadilan restoratif terhadap anak kurir narkotika analisis putusan Nomor 36/Pid.Sus - Anak/2017/PN Dps? (2) Bagaimana hak anak dalam mendapatkan diversi analisis putusan Nomor 36/Pid.Sus - Anak/2017/PN Dps? Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Hasil penelitian tersebut adalah belum mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak, mengingat pidana penjara 2 tahun 6 bulan merupakan waktu yang cukup lama dan sangat berat untuk dijalani anak. Seyogyanya anak yang menjadi kurir narkotika dalam putusan ini dapat di upayakan diversi, mengingat ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan mengacu pada UU Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun. Selain itu fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa bukan seorang residivis, bahkan terdakwa memiliki masa depan yang harus diselamatkan.
Kata Kunci: Restoratif, Anak, Narkotik