Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
KEDUDUKAN BAGI PEMEGANG POLIS PADA ASURANSI JIWA ATAS PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENGALAMI PAILIT
No full textMuhammad Ghanif, Sihabudin, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Perasuransian terdapat kekaburan norma yang dapat berimplikasi pada suatu ketidakpastian hukum. Boedel pailit akan dibayarkan terlebih dahulu pembayarannya kepada pihak yang mana, hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai nasabah perusahaan asuransi tersebut. Akan tetapi perlu kejelasan dari kedudukan kreditor asuransi jiwa, dikarenakan asuransi jiwa memiliki evenement yang tidak dapat ditentukan Sehingga sangat dibutuhkan penjelasan kedudukan dari kreditor tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1)Bagaimana kedudukan Hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa yang dipailitkan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundan-undangan. Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari Hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh hasil bahwa pemegang polis yang pembayaran preminya telah jatuh tempo seperti di dalam Asuransi Jiwa misalnya maka berhak atas pembayaran klaim asuransi atas Perusahaan yang dinyatakan pailit dimana Tertanggung mempunyai keduduan sebagai Kreditor yang diutamakan atau disebut kreditor preferen, sedangkan apabila pembayaran klaim asuransinya masih belum jatuh tempo atau evenemennya belum terjadi maka kedudukannya tertanggung atau pemegang polis disini adalah Kreditor biasa atau kreditor konkuren.
Kata Kunci: asuransi, pailit, kedudukan pemegang polis, kreditor, evenement
Abstract
Insurance is laden with vague norms that may lead to legal uncertainty. The bankruptcy estate is paid to policyholders, the insured, or the insurance company’s clients. However, it should be made clear regarding the position of the creditors in an insurance company, considering that life insurance is related to uncertain events. That is, the clear standing of creditors is required. Departing from this issue, this research aims to study: 1) the legal standing of policyholders of a bankrupt insurance company. This research employed a normative-juridical method and a statutory approach. The legal materials were obtained from library research and analyzed based on a descriptive-qualitative method. The research results reveal that the policyholders in a bankrupt insurance company whose premium payment is due are still entitled to the right to receive the payment of insurance claims. In this case, the insured serves as a preferential creditor. On the other hand, if the claim payment is not due yet or the event has not taken place, the insured or a policyholder is positioned as a concurrent creditor.
Keywords: insurance, bankrupt, the position of the policyholder, creditor, even
FAKTOR PENYEBAB DAN IMPLIKASI HUKUM GAGALNYA DIVERSI ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG)
No full textNuraini Zalma Mutia, Abdul Madjid, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Perlindungan anak sangat penting di Indonesia, terutama untuk mencegah anak-anak terlibat dalam kegiatan berbahaya dengan konsekuensi berat. Polresta Malang Kota telah menangani berbagai kasus yang melibatkan anak-anak, seperti kekerasan, pelecehan seksual, dan penyerangan. Terlepas dari upaya untuk menggunakan pengalihan sebagai cara untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan, banyak pengalihan terbukti tidak berhasil. Penelitian yang dilakukan di Polresta Malang Kota bertujuan untuk mengungkap alasan di balik kegagalan tersebut dan memahami perspektif pihak-pihak yang terlibat, yakni korban, pelaku, dan penegak hukum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas prosedur pengalihan. Beberapa faktor berkontribusi terhadap kegagalan pengalihan di Polresta Malang Kota. Salah satu faktor utama adalah keengganan korban untuk berpartisipasi dalam pengalihan karena keinginan mereka untuk tindakan hukuman terhadap pelaku. Selain itu, tuntutan korban untuk restitusi yang berlebihan, seringkali di luar kemampuan pelaku, juga menghambat keberhasilan perjanjian diversi. Selain itu, ketidaksiapan emosional korban untuk memaafkan pelaku mengakibatkan penolakan terhadap pengalihan. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggar dengan riwayat perilaku berbahaya terhadap masyarakat dianggap tidak cocok untuk dialihkan. Selain itu, kasus-kasus dengan potensi hukuman lebih dari tujuh tahun tidak memenuhi syarat untuk diversi. Penelitian ini menyoroti bahwa pengalihan yang gagal terutama dipengaruhi oleh penolakan korban untuk berpartisipasi atau tuntutan di luar kapasitas pelaku. Sementara pengalihan tetap menjadi alat penting dalam melindungi tersangka anak, itu mungkin tidak sesuai untuk pelanggaran serius atau kasus dengan implikasi masyarakat. Meskipun demikian, penegak hukum terus mengeksplorasi diversi sebagai sarana untuk mempromosikan keadilan restoratif bagi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal, menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman di antara semua pihak yang terlibat.
Kata Kunci: diversi, perlindungan anak, faktor gagal, implikasi hukum
Abstract
Child protection is paramount in Indonesia, especially to prevent children from doing anything dangerous with serious consequences. The Sub-Regional Police in Malang City has dealt with varied cases of children, including violence, sexual harassment, and assaults. Apart from the diversion intended to protect the rights of the children and their future, most diversion has failed. This research aims to reveal the causal factors of this failure and understand the perspectives of victims, offenders, and law enforcers. This research primarily aims to improve the effectiveness of the diversion, while several factors have contributed to the failure of the diversion concerned. The main factor is the reluctance of the victims to participate in the diversion to allow for a legal measure, followed by the request from the victims for restitution exceeding the capacity of the victims and hampering the agreement of the diversion, and unwillingness to forgive offenders, which leads to disagreement of the diversion. Some insist that the cases involving acts that harm people do not deserve diversion. This research learns that the failure of diversion stems from the refusal of the victims to allow for diversion or the request that exceeds the capacity of the offenders. While the diversion per se is an important instrument to protect the children as suspects, it may be seen as inappropriate for serious offenses or cases with implications affecting the members of the public. However, law enforcers keep exploring diversion as an instrument to promote restorative justice for children involved in criminal offenses, highlighting the essence of communication and understanding among the parties involved.
Keywords: diversion, child protection, causal factors to failure, legal implicatio
IMPLIKASI YURIDIS SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TERHADAP KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PERUBAHAN STATUS HUKUM KEPEGAWAIAN
No full textDedi Syah, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implikasi surat edaran Menteri Dalam Negeri terhadap kewenangan Penjabat Kepala Daerah khususnya pada kewenangan dalam perubahan status hukum kepegawaian. Isu ini diangkat karena terdapat kekaburan hukum akibat surat edaran tersebut memberikan kewenangan baru kepada Penjabat kepala daerah dan mendistorsi peraturan yang mengatur. Surat edaran tersebut menimbulkan standar ganda terhadap kewenangan penjabat kepala daerah yang berakibat adanya ketidakjelasan wewenang penjabat kepala daerah dalam melakukan tugasnya sebagai alat kelengkapan pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Keabsahan Hukum Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Perubahan Status Hukum Kepegawaian yang didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ ? Dan Bagaimana implikasi yuridis surat edaran menteri dalam negeri nomor 821/5492/SJ terhadap kewenangan penjabat kepala daerah dalam perubahan status hukum kepegawaian ? Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdaoat pergeseran norma terkait kewenangan penjabat kepala daerah dalam mengubah status hukum kepegawaian. Kemudian kewenangan yang bersumber dari surat edaran tersebut, ditinjau berdasarkan konsep teori kewenangan, surat edaran tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam konsep kewenangan tersebut, sehingga kewenangan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Adapun implikasi dari surat edaran tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang karena kewenangan yang tidak sah, dan dapat menyebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Daerah menjadi tidak sah karena berasal dari pejabat yang tidak berwenang.
Kata Kunci: penjabat kepala daerah, surat edaran, kewenangan, implikasi hukum
Abstract
This research studies the implication of a Circular Letter issued by the Minister of Home Affairs regarding the authority of a regional head as an official, especially the authority in the shift of a legal standing in employment. This issue departed from a circular letter that gives new authority to the official, distorting the regulation concerned. This Circular Letter has resulted in double standards of the authority held by the official, and this problem has raised the unclear authority of the regional head to execute his tasks as the instruments of the government. Departing from the above overview, this research aims to investigate the following problems: 1. The validity of law in the authority held by the Regional Head in the shift of the legal standing of employment according to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 821/5492/SJ; 2. The juridical implication of ministerial circular letter Number 821/5492/SJ regarding the authority held by a regional head in the shift of the legal standing of employment. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were obtained from library research and sources from the Internet. The research results have found a shift in the norms regarding the authority held by the regional head in terms of changing the legal standing of employment. The authority from this circular letter was then reviewed from the perspective of the theory of authority, revealing that this circular letter fails to meet the elements set out in the concept of the authority concerned, which leaves the authority invalid. This invalid authority may lead to arbitrariness, and the decree issued by the regional head may be invalid, considering that this decree is issued by an unauthorized official.
Keywords: regional head as an official, circular letter, authority, implication of la
PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LAUT BEBAS
No full textSarah Savira, Dhiana Puspitawati, Rika Kurniaty
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, peneliti mengangkat permasalahan tentang Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Laut Bebas, baik yang ada pada instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional dengan meninjau kekurangan masing-masing peraturan yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat rumusan masalah, yaitu : 1.Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas secara internasional? 2. Bagaimana hukum nasional indonesia mengatur tentang perlindungan keanekaragam hayati di laut bebas?. Penelitian ini merupakan penilitan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual. Dengan menggunakan metode penelitian di atas, peneliti memperoleh jawaban, yakni: 1. Perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas belum diatur di dalam hukum internasional. Instrumen hukum internasional yang relevan, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Convention on Biological Diversity hanya mengatur secara umum. Meskipun demikian sudah ada draft yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas yaitu Agreement Under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Namun draft ini masih belum bersifat final. 2. Hukum nasional Indonesia mengakui perlunya perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas, namun belum ada aturan pelaksana dalam mengimplementasikan hal tersebut. Undang-Undang Kelautan sendiri belum mengatur mengenai perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas serta belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati di laut bebas.
Kata Kunci: keanekaragaman hayati, laut bebas, hukum internasional, hukum nasional
Abstract
This research discusses the issue of the protection of biodiversity in the open ocean within both the instruments of national law and international law by delving into the shortcomings of each regulation governing the protection of biodiversity in the open ocean. Departing this issue, this research investigates the following problems: 1. The regulation regarding the protection of biodiversity in the open ocean at an international level, and 2. The national law of Indonesia governing the protection of biodiversity in the open ocean. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The research results reveal that: 1) the protection of biodiversity in the open ocean is not regulated by international law. The relevant instruments of international law are the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and the Convention on Biological Diversity but they only govern the matter in a general scope. However, the Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction regulates the protection of biodiversity in the open ocean although they are not yet final; 2) the national law in Indonesia should govern the protection of biodiversity in the open ocean but there is no regulatory provision implementing this issue. The Marine Law of Indonesia has not yet covered the protection of biodiversity in the open ocean.
Keywords: biodiversity, open ocean, international law, national la
ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBERIAN SUAP OLEH NARAPIDANA KEPADA KALAPAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TIPIKOR
No full textLuciano Adyadma Nala, Masruchin Ruba’I, Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kejahatan korupsi di Indonesia telah ditentukan oleh undang-undang sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa yang membutuhkan penanganan yang luar biasa. Pemberantasan kejahatan korupsi bukanlah tanggungjawab satu lembaga saja, melainkan adalah semua lembaga yang terkait dalam sistem peradilan pidana termasuk lembaga pemasyarakatan. Namun tidak jarang ditemukan bahwa dalam lapas pun terpidana korupsi juga menyuap para aparat yang bertugas tidak terkecuali kepala lapas sebagaimana dua putusan yang dianalisis dalam penelitian ini. Fahmi Darmawansyah adalah narapidana korupsi yang terbukti secara sah melakukan suap kepada Wahid Husein yang menjabat sebagai kepala Lapas Sukamiskin Bandung senilai kurang lebih 460 juta rupiah. Ia pun dipidana berdasarkan putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg dengan pidana 3,5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Namun dalam putusan peninjauan kembali pidana penjara tersebut dipotong menjadi 1,5 tahun penjara berdasarkan Putusan Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 karena Fahmi Darmawansyah dipandang tidak melalukan suatu pemberian yang didasari oleh niat jahat melainkan karena sikap kedermawanan. Tentu putusan Mahkamah Agung ini perlu untuk dicermati dengan kritis karena Putusan hakim sebagai sumber hukum memiliki daya keberlakuan yang mengikat dan memaksa sejak palu diketuk. Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder ditunjang dengan penafsiran gramatikal terhadap norma hukum yang digunakan. Hasil penelitian ini adalah bahwa putusan Mahkamah Agung tidak rasional serta tidak berdasarkan bukti-bukti yang mucul dipersidangan disamping alasan peninjauan kembali yang diajukan tidak sesuai dengan pasal 263 KUHAP.
Kata Kunci: Suap, Peninjauan Kembali, Putusan Hakim
Abstract
Corruption in Indonesia is categorized as an extraordinary crime which takes the responsibilities of several related organizations within the criminal judiciary system, including correctional departments. However, bribery inside correctional departments is often found, involving bribing the chiefs of correctional departments as declared in the decision discussed in this research. Fahmi Darmawansyah was proven guilty of committing corruption by bribing Chief Wahid Husein in charge of the Correctional Department of Sukamiskin Bandung with the value of about 460 million rupiahs. His sentencing was declared in Decision Number 110/Pid-Sus-TPK/2018/PN Bdg with three and a half years of imprisonment and 100-million-rupiah fines. However, the judicial review shortened the sentencing period to 1.5 years of imprisonment according to Decision Number 237 PK/pid.Sus/2020 simply because the money to the chief indicated no cruel intention but genuine generosity. This court decision in the Supreme Court certainly needs thorough consideration, considering that the decision was binding from the time it was declared. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The Legal materials included primary and secondary data supported by grammatical interpretation for the legal norm used. The research results reveal that this Supreme Court Decision is considered irrational because it was not according to the evidence presented in the court. Moreover, the judicial review did not comply with Article 263 of the Criminal Code Procedure.
Keywords: Bribery, Court Decision, Judicial Revie
ANTI-SLAPP SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK DAN PERGERAKAN AKTIVIS LINGKUNGAN di INDONESIA
No full textRaymond Sam Antonius Lumban Tobing, Bambang Sugiri, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Fenomena SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) khususnya dalam wujud tuntutan pidana atau dikenal sebagai kriminalisasi kerap terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan hidup ini, disebabkan belum terjaminnya perlindungan hukum yang komprehensif terhadap kebebasan mengemukakan pendapat dan partisipasi publik bermakna. Celah ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengkriminalisasi pejuang lingkungan hidup. Melalui penelitian ini penulis berupaya untuk menjawab permasalahan terkait apa urgensi pengaturan Anti-SLAPP sebagai perlindungan hukum terhadap partisipasi publik dan pergerakan aktivis lingkungan di Indonesia dan bagaimana konsep pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap partisipasi publik dan pergerakan aktivis lingkungan di masa yang akan datang. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa bahwa terdapat urgensi pengaturan Undang-undang Anti-SLAPP di Indonesia. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menawarkan konsep pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia, antara lain: menyempurnakan Rapermen KLHK, mereformulasi pasal 66 Undang-undang PPLH, dan mendorong Rancangan Undang-undang Anti-SLAPP masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).
Kata Kunci: Anti-SLAPP, Aktivis Lingkungan, Kebebasan Berpendapat
Abstract
The SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) phenomenon often known as a criminalization frequently happens every year. The criminalization of environmental activists may be caused by the absence of comprehensive legal protection of the freedom to express opinions and meaningful public participation. This loophole is then used by the parties concerned to criminalize environmental activists. This research is expected to answer the issue of the urgency of regulating Anti-SLAPP as a legal protection of public participation and environmental activist movement in Indonesia and the concept of the regulation concerning Anti-SLAPP in Indonesia as the legal protection of public participation and the movement of environmental activists in the time to come. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that there is urgency in the regulation of Law concerning Anti-SLAPP in Indonesia. This research also offers the regulatory concepts of Anti-SLAPP in Indonesia such as perfecting the Draft Regulation of the Minister of Environment and Forestry, formulating Article 66 of the Law concerning the Environmental Research Center, and including Anti-SLAPP Law into the National Legislative program.
Keywords: Anti-SLAPP, Environmental Activists, Freedom To Express Opinion
URGENSI PENGATURAN TATA RUANG DESA BERBASIS PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
No full textNuriyatin Fiqhiyah, Imam Koeswahyono, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Indonesia merupakan negara agraris yang menetapkan bahwa wilayah pertanian pangan berkelanjutan merupakan wilayah yang harus dilindungi oleh Undang-undang. . Perlindungan lahan pertanian pangan pangan berkelanjutan merupakan suatu upaya dalam memenuhi swasembada pangan nasional. Desa sebagai wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah utama lahan pertanian maka perlu adanya pengaturan tata ruang. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi pengaturan tata ruang desa berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan untuk mengetahui konsep pengaturan tata ruang desa berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 5 ayat (3) hanya mencakup wilayah administratif nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota, sehingga bersifat Top Down dan belum mencakup wilayah desa. Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian kerap dialami oleh masyarakat desa, yang menjadikan kawasan lahan pertanian pangan sebagai wilayah khusus untuk pertanian. Namun, hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pengakuan kembali terhadap wewenang desa dalam mengatur urusan masyarakat lokal berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas, terutama dalam pengaturan tata ruang desa. Dalam pendekatan pembentukan pengaturan tata ruang desa berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan penulis memberikan pendekatan asas keberlanjutan agar dalam pengaturan penataan ruang memperhatikan keberlanjutan ketersediaan lahan pertanian pangan dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.
Kata Kunci: Desa, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Tata Ruang
Abstract
Indonesia is an agrarian country declaring that the areas for sustainable agricultural production must be protected under the law. The protection of such agricultural land is a measure taken to achieve national food self-sufficiency. Spatial planning is required in villages, considering that rural areas are designated as primary agricultural areas. This research aims to investigate the urgency of the regulation regarding rural spatial planning based on the protection of agricultural land for sustainable agricultural production and its concept. This research employed a normative-juridical method, revealing that Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning Article 5 paragraph (3) only covers national administrative areas, provinces, and regencies/municipalities, meaning that it is a top-down implementation not reaching rural areas yet. The shift from agricultural to non-agricultural land has affected the members of rural communities, causing the land for agricultural production to become a special area for agriculture. However, the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has given back the recognition of the village’s authority to deal with local affairs according to the principles of recognition and subsidiarity, particularly in the matter of rural spatial planning. In the context of the approach to making the regulation of rural spatial planning in this study, the author seeks to offer an approach to sustainable principles to ensure that the regulation of rural spatial planning considers the sustainability of agricultural land availability for agricultural production at present and in the time to come.
Keywords: Spatial Planning, Sustainable Food Agricultural Land Protection, Villag
ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN PENGATURAN KARAKTER INDIVIDU (INDIVIDUAL CHARACTER) SEBAGAI SYARAT PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
No full textEunike Priskila, Hanif Nur Widhiyanti, Cyndiarnis
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan multitafsir pada kebaruan sebagai syarat perlindungan desain industri yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sehingga banyak desain yang meskipun memenuhi kriteria kebaruan, masih tetap rentan terhadap peniruan karena memiliki karakteristik yang mirip dengan desain yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penambahan pengaturan karakter individu sebagai syarat perlindungan desain industri telah diusulkan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis indikator dalam menentukan adanya karakter individu dalam suatu desain industri, serta untuk menganalisis urgensi penambahan pengaturan karakter individu sebagai syarat perlindungan desain industri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dan akan dianalisis dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas ditemukan ada dua indikator untuk menentukan karakter individu pada desain industri, yaitu kesan keseluruhan yang berbeda dari desain sebelumnya, dan tingkat kebebasan desainer berdasarkan perbandingan hukum dengan Uni Eropa. Penambahan karakter individu ke dalam syarat perlindungan desain industri dapat menjadi penting karena Undang-Undang Desain Industri yang berlaku sekarang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang jelas terkait perlindungan desain industri. Penambahan karakter individu dapat menyesuaikan kebutuhan perkembangan desain industri ke depan dan mengatasi masalah hukum terkait pendaftaran, penegakan serta perlindungan hak desain industri.
Kata Kunci: syarat perlindungan desain industri, karakter individu, multitafsir kebaruan
Abstract
This research studies multi-interpretations and novelty as aspects needed as requirements of industrial design protection as governed in Article 2 of Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs. Some designs meet the aspect of novelty but remain prone to being copied due to similar characteristics resembling an existing design. Therefore, this research recommends adding a new regulation concerning individual characteristics as the requirement of industrial design protection. This research aims to investigate and analyze the indicators of individual characteristics in an industrial design and analyze the urgency of adding a new character regarding an individual character as the requirement of the protection of industrial design to Law Number 31 of 2001 concerning Industrial Design. This research employed a normative-juridical method and statutory, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed grammatically, systematically, and comparatively. The research results reveal that there are two indicators to find an individual character in industrial design, involving an aspect that is completely different from a previous design and the freedom held by a designer according to the comparison between the laws in Indonesia and the European Union. Adding a new character is considered essential if substantive scrutiny applies to all requests for registration of industrial designs unless there are objections or disputes because the current Industrial Design Law fails to duly accommodate the needs of society and fails to give legal certainty regarding industrial design protection. Adding an individual character can adapt to the needs and current development of industrial designs in the future and overcome the legal issues of registration, implementation, and protection of industrial design rights.
Keywords: requirement of industrial design protection, individual character, novelty multi-interpretation
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP KESALAHAN DIAGNOSIS DALAM LAYANAN E-HEALTH DI INDONESIA
No full textAninda Rehani Prasistanti, Yuliati, Yenny Eta
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan pada ketidaklengkapan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pasien layanan e-health atas kerugian akibat kesalahan diagnosis. Hingga saat ini belum terdapat aturan yang rigid dan komprehensif yang secara khusus mengatur penyelenggaraan e-health. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Layanan E-health ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban hukum terhadap pasien yang mengalami kesalahan diagnosis dalam layanan E- health? penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penulis analisis dengan metode penafsiran gramatikal dan penulisan sistematis. Hasil penelitian adalah belum adanya aturan mengenai e-health secara khusus mengenai perlindungan apabila pasien mengalami kerugian akibat kesalahan diagnosis saat menggunakan layanan e-health. Berdasarkan hubungan hukum yang terjadi diketahui bentuk pertangungjawaban dokter terhadap pasien apabila mengalami kesalahan diagnosis dalam layanan e-health dapat berupa pertanggungjawaban hukum perdata dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan platform penyelenggara seharusnya turut dibebankan pertanggungjawaban secara privat. Penyelesaian sengketa pasien dapat diselesiakan melalui Lembaga Profesi kedokteran dan penyelesaian litigasi maupun non litigasi.
Kata Kunci: diagnosis, e-health, konsumen, perlindungan hukum
Abstract
This research studies the incompleteness of the regulation concerning legal protection for patients receiving e-health service over the loss caused by misdiagnosis. To date, there has not been any rigid and comprehensive regulation governing e-health administration. Departing from this background, this research tries to investigate: (1) the legal protection for patients receiving e-health seen from the perspective of positive law in Indonesia, (2) the liability for patients misdiagnosed in e-health service. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research has found that there is no regulation protecting patients affected by misdiagnosis when using e-health service. The doctor misdiagnosing patients is subject to liability in either civil or criminal scope. The platform should also be subject to private responsibility. The dispute involved may be resolved through the Medical Doctor Association, litigation, and non-litigation.
Keywords: consumer, diagnosis, e-health, legal protectio
ANALISIS BATASAN PEMANFAATAN CIPTAAN DALAM PENGEMBANGAN DAN PENELITIAN MELALUI KECERDASAN BUATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
No full textKhairunnisa, Yenni Eta Widyanti, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta tersebut mengatur bahwa penggunaan wajar terhadap program komputer hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) salinan, akan tetapi perlu dipahami bahwa satu institusi pengembangan kecerdasan buatan memerlukan banyak sampel pelatihan sehingga dengan dibatasinya jumlah salinan yang dapat digunakan maka dapat mempersulit pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis batasan pemanfaatan ciptaan dalam pengembangan dan penelitian melalui kecerdasan buatan berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta bagaimana pengaturan yang tepat terkait pemanfaatan atas ciptaan yang digunakan dengan tujuan pengembangan dan penelitian melalui kecerdasan buatan dengan studi perbandingan hukum negara Jepang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komperatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa bahwa perkembangan kecerdasan buatan memiliki korelasi yang besar dengan pengunaan wajar karena pengumpulan data ke dalam pembelajaran mesin sangatlah terbatas, sehingga undang-undang hak cipta harus disesuaikan agar dapat menghasilkan banyak manfaat bagi penelitian kecerdasan buatan dan Indonesia dapat berkaca dengan peraturan perundang-undangan di Jepang yang telah mengatur secara jelas mengenai eksploitasi karya yang berkaitan dengan eksploitasi karya di komputer serta eksploitasi minor insidentil pada pemrosesan data terkomputerisasi dan penyediaan hasilnya. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia saat ini tidak dapat mendorong perkembangan kecerdasan buatan karena batasan hak cipta dalam undang-undang tersebut kurang lengkap mengatur hal tersebut. Penyesuaian ini diharapkan dapat mengembangkan teknologi untuk mendorong kemajuan perekonomian nasional.
Kata Kunci: hak cipta, batasan hak cipta, penggunaan wajar, penelitian, kecerdasan buatan
Abstract
Article 45 Paragraph (1) of Copyright Law governs the fair use of computer programs that can only be made in one copy. However, it is essential to understand that the institution of the development of artificial intelligence needs multiple training samples. In other words, limiting the number of copies may hamper the development of artificial intelligence. This research aims to investigate and analyze the scope of the use of the creation of the research and development of artificial intelligence according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the proper regulation regarding the use of the creation for the sake of research and development through artificial intelligence by taking into account Japan to compare with. This research employed normative juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed with grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results conclude that the development of artificial intelligence is significantly correlated to fair use, considering that data collection in machine learning is limited. As a consequence, the Copyright Law should be adjusted to give more benefits to the researchers of artificial intelligence. For this matter, Indonesia can consider the law in Japan that regulates the exploitation of creation on computers and minor exploitation incidental to computerized data processing and the provision of the outcomes. Copyright Law in Indonesia does not have any capacity to trigger the development of artificial intelligence because the limitation of copyright in the law concerned does not comprehensively govern this matter. This adjustment is expected to help develop technology to advance the national economy.
Keywords: copyright, the scope of copyright, fair use, research, artificial intelligenc