Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PADA PEMBERI DELIK GRATIFIKASI
No full textLaura Uli, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan mengenai tindak pidana gratifikasi serta faktor – faktor apa saja yang menyebabkan Majelis Hakim dapat memutus bebas putusan pidana terhadap pelaku pemberi delik gratifikasi. Selain itu, penelitian ini membahas tentang konsep pengaturan tentang subjek hukum pemberi delik gratifikasi sebagai hukum positif di Indonesia. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis berangkat dari masalah yuridis kemudian dilakukan pendekatan secara normatif dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap masalah yuridis tersebut yakni peraturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana gratifikasi dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang terkait lainnya. Adanya kekaburan dalam tafsiran mengenai batasan tentang tindak pidana suap dengan tindak pidana gratifikasi membuat celah hukum yang menjadikan alasan dasar hakim dalam putusannya memutus bebas terdakwa selaku pelaku pemberi delik gratifikasi. Selain itu, politik hukum pidana atau dengan kata lain strafbaarfeit pemberi delik gratifikasi belum diatur dalam undang-undang yang bertolak belakang dengan asas legalitas dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum ada peraturan yang mengatur. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan konsep pengaturan baru yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perumusan suatu delik tindak pidana agar dapat dijadikan sebagai pedoman pembuatan undang-undang mengenai tindak pidana gratifikasi sehingga dapat menutup celah hukum bagi para subjek hukum dalam tindak pidana gratifikasi.
Kata kunci: Normatif Putusan Bebas, Korupsi, Gratifikasi
Abstract
This research aims to analyze the regulation regarding gratuity and factors encouraging the judges to acquit the defendant who gave gratuity and discusses the concept of the regulation concerning legal subjects giving gratuity within the scope of positive law in Indonesia. This research employed a normative-juridical method by analyzing relevant statutes concerning juridical issues, especially in terms of gratuity and corruption eradication, and other laws. The murky interpretation regarding the scope of the definition of bribery as a crime and gratuity left a legal loophole that set the fundamental basis for the judges to acquit the defendant who gave the gratuity. Moreover, the legal politics in criminal law—strafbaarfeit— regarding this gratuity is not regulated in a statute, contravening the principle of legality implying that conduct cannot be legally processed and sentenced if there is no regulation regulating this case. Thus, this research presents a new regulatory concept according to the provisions used in the formulation of criminal offenses to further serve as the guidance of lawmaking regarding gratuity. This is expected to fill the legal loophole for legal subjects in gratuity criminal cases.
Keywords: normative, acquittal, corruption, gratuit
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PESERTA PROGRAM MAGANG KAMPUS MERDEKA
No full textNadifa Juriezka Mutiarasari, Syahrul Sajidin, Zora Febriena Dwithia H.P
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum peserta program magang kampus merdeka. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan penelitian tersebut penulis memperoleh kedudukan hukum peserta program magang kampus merdeka saat ini berdasarkan pada hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian bukan berdasarkan hukum ketenagakerjaan, karena mahasiswa bukan termasuk kedalam subjek hokum ketenagakerjaan. Selanjutnya konsep yang ideal terhadap pemenuhan hak hukum terhadap peserta program magang kampus merdeka berdasarkan praktiknya di indonesia dan di negara lain seperti negara Prancis, Jerman, dan Amerika yang telah memiliki peraturan pemagangan mahasiswa. meliputi perlindungan hukum terhadap hak terkait jam kerja, hak terkait konversi sks, hak terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3), jaminan kecelakaan kerja, hak terkait uang saku, hak terkait beban kerja, hak untuk mendapatkan pembimbing dan sertifikat magang, perjanjian yang wajib dituangkan secara tertulis.
Kata Kunci: Hukum Ketenagakerjaan, Magang, Program Kampus Merdeka
Abstract
This research aims to analyze the legal standing of interns joining Kampus Merdeka Internship Program using a normative-juridical.The writing method used in this study is normative juridical with a statute approach, a conceptual approach, an analytical approach, and a comparative approach. With this research, the authors obtained that the legal standing of the participants in the independent campus internship program at this time based on the law of engagement that originates from the agreement. The interns work in the program under the law of obligations using an agreement, not under labor law. The ideal concept to meet the legal rights of the interns in the program based on practice in indonesia and the others country should guarantee their rights in terms of working hours, credit conversion, health and work safety (K3), insurance for work accident, allowance, workload, counseling, and internship certificate. The agreement concerned should be made in written form.
Keywords: labor law, internship, kampus merdeka progra
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JASA FITNESS CENTER DITINJAU DARI PASAL 4 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI UB SPORT CENTER KOTA MALANG)
No full textFarchan Sobirul Muttaqin, Djumikasih, Zora Febriena
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini, membahas pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen jasa fitness center ditinjau dari Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada (studi kasus di UB Sport Center kota Malang). Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekаtаn sosiologi hukum dan konseptual. Penelitian ini membahas terakit permasalahan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen jasa fitness center berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana hambatan serta upaya dalam pemenuhan pertanggungjawaban tersebut agar pihak pelaku usaha jasa fitness center bisa lebih memperhatikan hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan, sebab sebagai konsumen yang menggunakan alat gym tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan hak atas kenyamanan, keamanaan, dan keselamatan konsumen jasa fitness center berdasarkan regulasi yang mengatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha terkait pemenuhan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan belum optimal karena pihak UB Sport Center belum melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang ada dan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan-hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban UB Sport Center sebagai pelaku usaha terhadap konsumen jasa fitness center ditinjau dari Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta hambatan dan solusinya. Maka, perlu ada pertanggungjawaban serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap konsumen jasa fitness center ditinjau dari Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci: tanggungjawab, fitness center, perlindungan konsumen
Abstract
This research studies the responsibility of a fitness center owner for customers according to Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research took place at UB sport Center in Malang and employed an empirical method and socio-legal and conceptual approaches. The research result reveals that the responsibility of the fitness center should take into account aspects such as comfort, security, and safety which have not been given optimally. This lack of responsibility is due to some impeding factors. This research aims to analyze the responsibility of UB Sport Center as a business towards the consumers using the fitness facilities seen from the perspective of Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection as well as the problems and solutions. Responsibility is needed to help tackle the issues regarding the use of fitness center by consumers according to Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords: responsibility, fitness center, consumer protectio
PENERAPAN DIVERSI DI TINGKAT PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN ANTAR ANAK DI MALANG RAYA
No full textNatasya Aurora Ramadhani, Mufatikhatul Farikhah, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kekerasan antar anak yang terjadi di wilayah Malang Raya masih kerap terjadi. Oleh karena itu, diperlukan prosedur penyelesaian tindak pidana kekerasan antar anak yang bersifat kekeluargaan dan rehabilitatif, agar anak-anak lebih mudah mengakui kesalahan, memperbaiki perilaku, dan memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif, menjadi alasan pentingnya penerapan diversi yang berfokus pada pencegahan dan upaya rehabilitatif. Hal ini dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan angka kekerasan antar anak di kota/kabupaten tersebut. Hasil survei penelitian menunjukkan bahwa dari 39 kasus kekerasan antar anak yang terjadi di Malang Raya dalam periode tahun 2019-2022, hanya 14 kasus yang berhasil dilakukan diversi, sedangkan 25 kasus lainnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan, kendala, dan upaya diversi di Malang Raya. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Diversi di Polres wilayah Malang Raya telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, masih ada beberapa faktor yang belum memenuhi kebutuhan anak, sehingga kesepakatan diversi dapat gagal setelah terbentuk. Unit PPA di Polres Se-Malang Raya juga menghadapi beberapa kendala yang menghambat dan mengakibatkan kegagalan proses diversi. Meskipun demikian, pihak kepolisian di wilayah Malang Raya, khususnya penyidik Unit PPA, terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi, agar proses diversi dapat berjalan lebih baik.
Kata Kunci: diversi, anak, kekerasan
Abstract
Violence among children in Malang Raya often occurs, indicating that rehabilitative resolution and non-litigation approach are required to allow children concerned to admit their conduct, behave better, and have equal opportunities when they are released back to society without involving any stigma, and all these should serve as the basis for preventive and rehabilitative measures. This can also reduce the incidence of juvenile violence at the regency/municipal levels. The survey shows that of 39 cases of violence among children in Malang Raya within 2019-2022, only 14 cases took a diversion, while the other 25 cases were further processed to the Prosecutor’s Office. This research aims to find out the implementation, hindering factors, and measures of diversion in Malang Raya. This research shows that the implementation of diversion in the Sub-Regional Police Department of Malang Raya has followed the procedures stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Judiciary System of Juvenile Crime, but there are several factors not meeting the need of the children concerned. As a consequence, diversion will never work as expected. The Women and Children Protection Unit (PPA) in Sub-Regional Police Department in Malang Raya also faces several issues that hamper the diversion process. However, the police in the area, especially PPA, keep seeking solutions to tackle the problem to allow for more appropriate diversion.
Keywords: diversion, children, violenc
IMPLEMENTASI PASAL 8 AYAT (3) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMPANG)
No full textTamara Shabrina Addini, Lutfi Effendi, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Skripsi ini penulis mengangkat isu terkait hutan kota di Kabupaten Sampang yang belum memenuhi Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 1. Mengapa di Kabupaten Sampang Belum Memenuhi Hutan Kota yang Sesuai Dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota? 2. Apa Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang Untuk Memenuhi Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota?
Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum sosio legal, pendekatan dengan yuridis sosiologis, dan jenis data yang digunakan data primer yang diperoleh dengan melalui wawancara terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dan data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan.
Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah. Sampai saat ini Kabupaten Sampang belum dapat memenuhi dikarenakan untuk pembangunan hutan kota sendiri bukan menjadi tujuan utama pemerintah Kabupaten Sampang. Rencana strategis berbunyi tentang peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan hal tersebutlah yang saat ini menjadi target dari Dinas Lingkungan Hidup. Dihasilkan juga jawaban bahwa untuk saat ini pemerintah Kabupaten Sampang masih dalam tahap menjaga kualitas dan menjaga perawatan hutan kota yang sudah ada dan yang sudah ditetapkan sehingga fungsi dari hutan kota itu sendiri masih dapat dimaksimalkan. Pemerintah Kabupaten Sampang masih berupaya menjadikan wilayah-wilayah yang tidak terawat di Kabupaten Sampang menjadi hutan kota.
Kata Kunci: implementasi, Kabupaten Sampang, penyelenggaraan, hutan kota
Abstract
This research focuses on urban forest-related issues in the Regency of Sampang since this matter has not met the obligation outlined in Article 8 Paragraph (3) of Regional Regulation of the Regency of Sampang Number 11 of 2010 concerning the Administration of Urban Forest.
This research aims to investigate 1. The implementation of Article 8 Paragraph (3) of Regional Regulation of the Regency of Sampang Number 11 of 2010 and 2. The measures taken by Environment Agency in the Regency of Sampang to fulfill Article 8 Paragraph (3) of Regional Regulation of the Regency of Sampang Number 11 of 2010 concerning the Administration of Urban Forest.
This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. Research data consist of primary materials obtained from interviews with those in charge of the agency in Sampang Regency and the information from related legislation.
The above methods reveal that the local government of the Regency of Sampang has not fulfilled what is governed simply because the development of urban forest is not the main objective of the regency. The Strategic Plan does not mention urban forests but it mentions the increase in the index of quality of the environment which serves as the main objective. However, quality maintenance of the urban forest is underway in the regency, where this can help maximize the function of the urban forest. The local government of Sampang is working on the areas that have not been well taken care of in Sampang to turn it into an urban forest.
Keywords: implementation, Sampang Regency, maintenance, forest cit
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGURUS (KURATOR) ATAS PEMBYARAN IMBALAN JASA YANG BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR SETELAH PKPU BERAKHIR STUDI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 03/Pdt.Sus-PembatalanPerdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst)
No full textMuhammad Try Iqbal Alfian, Sihabudin, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian Ini Bertujuan Untuk menganalisis Putusan Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Penolakan Permohonan Pembatalan Perjanjian perdamaian yang diajukan oleh mantan Pengurus yang mengurus PKPU KSP Pracico Inti Sejahtera Karena belum dilunasinya sisa Pembayaran Biaya PKPU dan Imbalan Jasa. Didalam penelitian ini juga menganalisis perlindungan hukum bagi Pengurus apabila debitor PKPU belum memberikan Biaya PKPU dan imbalan jasa setelah PKPU berakhir. biaya PKPU dan imbalan jasa sudah diatur dalam pasal 234 UUKPKPU dan harus dibayarkan terlebih dahulu dari harta debitor, dengan tidak dibayarkannya sisa Biaya PKPU dan Imbalan jasa oleh debitor dapat mengancam perjanjian perdamaian yang telah di sepakati oeh para Pihak karena dalam pengesahan perjanjian perdamaian, Hasil penelitian menunjukan bahwa penolakan atas permohonan Pembatalan perjanjian perdamaian dikarenakan hakim berpendapat bahwa suatu perjanjian Baru tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perjanjian perdamaian, tidak diakuinya tagihan atas perjanjian tersebut juga tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan suatu prestasi Pengurus dapat melakukan guagatan perdata biasa atas tidak dibayarkannya Biaya PKPU dan imbalan Jasa yang seharusnya didapatkan. Putusan hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Berdasarkan fakta fakta yang terungkap pada persidangan , dalam pertimbangannya hakim juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak agar nantinya hak para pihak yang berperkara tetap dapat terpenuhi.
Kata Kunci : Pengurus, PKPU, Perjanjian Perdamaian
Abstract
This research aims to analyze the judicial decision of the Commercial Court of the District Court of Central Jakarta over the Rejection of the Request for Resolution filed by the former trustee dealing with the case of Suspension of Debt Payment Obligation (henceforth referred to as PKPU) of Saving and Loan Cooperative Pracico Inti Sejahtera because the remaining amount of payment of PKPU and service fee was not paid. This research also analyzes the legal protection of the trustee in the case where the debtor concerned has not made any payment of the fee of PKPU and service fee after the PKPU ends. The fees for PKPU and the service are outlined in Article 234 of PKPU Law and these fees should be paid in advance from the asset of the debtor. Unpaid the remaining amount of the fees could risk the resolution agreement agreed upon by the parties. This research reveals that rejection of the request for cancellation of the resolution agreement departed from the judges postulating that a new agreement cannot serve as the basis for submitting a resolution agreement. Unaccepted claims regarding the agreement will not revoke the rights and obligations of the parties involved in the responsibility set out in the contract. In this case, the trustee concerned could file an ordinary claim over unpaid PKPU and service fees. The decision made by the judges should take into account the principle of justice for both parties to ensure that the rights of the parties concerned are fulfilled.
Keywords: trustee, PKPU, resolution agreemen
AKIBAT HUKUM BAGI NEGARA PESERTA YANG TIDAK MEMPERBAHARUI NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (9) PARIS AGREEMENT TAHUN 2015
No full textAmmar Dary Umran Tiara, Adi Kusumaningrum, Agis Ardhiansyah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Bagi Negara Peserta Yang Tidak Memperbaharui Nationally Determined Contributions Berdasarkan Pasal 4 Ayat (9) Paris Agreement Tahun 2015. Karya tulis ini dibuat untuk menganalisis kekuatan hukum pasal 4 ayat (9) Paris Agreement bagi negara peserta terkait dengan kewajibannya untuk memperbaharui Nationally Determined Contribution dan menganalisis akibat hukum bagi negara peserta Paris Agreement yang tidak memperbaharui Nationally Determined Contribution. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan akan penulis analisis dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Akibat hukum yang timbul bagi peserta perjanjian yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan pasal 4 ayat (9) Paris Agreement adalah dapat menimbulkan sengketa bagi peserta yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 24 Paris Agreement yang meenggunakan ketentuan pasal 14 UNFCCC yang penyelesaian dapat sengketa dapat melalui ICJ, Arbitrase dan Konsiliasi yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.
Kata Kunci: paris agreement, nationally determined contrribution, hukum lingkungan internasional
Abstract
This research aims to analyze the legal force of Article 4 paragraph (9) of the Paris Agreement for member states failing to meet their obligation to renew Nationally Determined Contributions and analyze the legal consequences on member states of the Paris Agreement not renewing the Nationally Determined Contributions. This research employed normative-juridical methods and statutory, historical, and conceptual approaches. The legal materials were analyzed using descriptive qualitative techniques. Article 4 Paragraph (9) of the Paris Agreement holds a legal force affecting its participants, as in line with Article 24 governing dispute settlement. The legal consequence is that it could trigger disputes among participants failing to renew the contribution according to Article 24 of the Paris Agreement referring to Article 14 of UNFCC.
Keywords: paris agreement, nationally determined contribution, international environmental la
HARMONISASI KETENTUAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK PADA SAAT PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA
No full textMasfufah, Moch. Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Fenomena pandemi Covid-19 turut mendongkrak semakin berkembangnya inovasi teknologi sebagai upaya adaptasi dengan kondisi yang ada bahkan turut menjadi pemicu bergesernya tatanan kehidupan secara global. Digitalisasi berperan penting dalam dunia persaingan usaha. Platform digital yang terkenal dengan kecepatannya berperan penting dalam membangun kepemilikan atas merek. Namun, segala perkembangan yang ada akan seiring dengan risiko yang dihadapi sehingga hukum yang ada harus memadai dalam melakukan pengaturan. Terdapat disharmonisasi norma antara Pasal 41 ayat (8) terhadap Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam konteks pengalihan hak atas merek pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan prinsip first to file yang dianut oleh Indonesia dalam sistem perlindungan hukum terhadap hak atas merek, suatu merek terlebih dulu harus diajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hingga memperoleh sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan yang sah dan autentik agar dapat memperoleh perlindungan hukum dari negara. Bagaimana mungkin suatu merek dapat dialihkan kepemilikannya sedangkan status pendaftarannya masih belum terang. Hal tersebut tentu bertentangan dengan konsep kepemilikan hak atas merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengharmoniskan ketentuan dari norma yang berkonflik sehingga tercapai kepastian hukum. Hasil penelitian ini memperoleh temuan bahwa ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengandung contradictio in terminis sehingga perlu ditambahkan ketentuan berupa ayat baru agar tercipta kepastian hukum.
Kata Kunci: Merek, Hak atas Merek, Pengalihan Hak atas Merek
Abstract
The covid-19 pandemic has triggered the development of innovation in technology along with the adaptation to the condition that also serves as a contributing factor to the shifting trends of life at a global level. Digitization plays an essential role in business competition. Speed digital access alsoss plays a vital role in the ownership of trademarks. However, all the existing trends of development come with risks, thereby demanding laws to accommodate the issue through regulations. Article 41 Paragraph (8) and Article 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in terms of the transfer of right to trademarks during the process of requesting trademark registration are not in harmony. This is because according to the first-to-file principle that Indonesia follows in the system of legal protection of the right to trademark, the request for registration of a trademark must be filed to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to obtain a certificate as proof of lawful and authentic ownership to gain legal protection from the state. Trademark status transfer may not be transferred unless the registration has taken place. If any transfer takes place without any clear registration, it contravenes the concept of ownership of rights to trademarks. This research aims to synchronize the conflicting norms to allow for legal certainty. The research result reveals that the provision of Article 41 Paragraph (8) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications can only be done according to particular criteria since it carries contradictio in terminis. That is, a new paragraph of the regulation needs to be added to assure legal certainty.
Keywords: trademark, right to trademark, transfer of right to trademar
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MILITER OLEH CINA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF FILIPINA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL
No full textAmalia Farah Rosa Fadhilah, Dhiana Puspitawati, Agis Ardhiansyah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pembangunan infrastruktur militer asing di ZEE negara lain berdasarkan hukum laut internasional, serta upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh Filipina untuk menyelesaikan sengketa terkait pembangunan infrastruktur militer oleh Cina di Mischief Reef. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan historis. Bahan hukum primer adalah UNCLOS 1982, PCA Award 12 July 2016, dan Piagam PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan dalam isu legalitas aktivitas militer asing di ZEE negara lain, termasuk pembangunan infrastruktur militer. Pembangunan infrastruktur militer oleh Cina di ZEE Filipina termasuk ke dalam kategori aktivitas militer asing, yang ketentuan internasionalnya masih belum jelas sehingga menyebabkan beberapa negara membuat interpretasi yang beragam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Filipina dan Cina telah melalui suatu upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa antara mereka menggunakan arbitrase (PCA), akan tetapi putusan tersebut tidak diakui dan tidak dilaksanakan oleh Cina. Maka dari itu, upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh Filipina untuk menyelesaikan sengketa ini adalah melalui metode penyelesaian diplomatis berupa negosiasi, mediasi dan konsiliasi, serta membuat permohonan untuk menerima pendapat nasihat hukum kepada ITLOS. Metode penyelesaian sengketa diplomatis dipilih karena sistem hukum internasional tidak memiliki badan penegakan hukum yang dapat memaksa pelaksanaan hasil putusan pengadilan/arbitrase. Selain itu, berdasarkan prinsip ne bis in idem, perkara yang sama tidak boleh diajukan untuk diadili di peradilan. Sehingga membuat metode penyelesaian sengketa diplomatis sebagai pilihan metode penyelesaian sengketa lainnya yang tepat untuk sengketa ini.
Kata Kunci: zona ekonomi eksklusif, aktivitas militer asing, infrastruktur militer
Abstract
This research aims to analyze the legality of the development of foreign military infrastructure within the EEZ of another country according to the International Law of the Sea and legal remedies taken by the Philippines to settle the dispute following this military infrastructure development by China in Mischief Reef. This research employed a normative-juridical method and statutory and historical approaches. The primary data involved UNCLOS 1982, the PCA Award 12 July 2016, and the Charter of the United Nations. The research results show that there was a vagueness of norms regarding the legality issue of foreign military activities in the EEZ of another country, including the case of military infrastructure development. The development of military infrastructure by China within the EEZ of the Philippines is included in the category of foreign military activities with unclear international provisions, and this unclarity has led to multi-interpretations by other countries, sparking legal uncertainty. Both the Philippines and China have taken legal remedies to resolve the dispute through the board of arbitration (PCA), but the decision was denied and overlooked by China. When this is the case, another legal measure that can be taken by the Philippines is the diplomatic way involving negotiation, mediation, conciliation, and filing a request to take legal advice to ITLOS. The method of diplomatic dispute resolution was taken since the system of international law does not have any institution responsible to enforce the law that could force the implementation of the decision given by the board of arbitration. Moreover, according to the principle of ne bis in idem, a similar case cannot be filed to be judged in court. That is, a diplomatic measure mentioned above could be taken to resolve the dispute concerned.
Keywords: exclusive economic zone, foreign military activities, military infrastructur
URGENSI REFORMULASI BATASAN USIA PERWALIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
No full textFadilla Aulya Ardane, Afifah Kusumadara, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perbandingan batasan usia perwalian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam, serta merekomendasikan pengaturan yang tepat terkait batasan usia perwalian dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Metode dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelusuran melalui internet. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa adanya dualisme menyebabkan kerugian imateriil bagi anak yang berusia di atas 18 tahun, terdapat putusan yang mengabulkan dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam, namun ada juga putusan yang tidak dapat menerima permohonan dengan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan atau Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019. Bagi penetapan yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 akan berpotensi merugikan secara immateriil karena telah menyita waktu dalam prosesnya, namun permohonan tidak dapat diterima. Reformulasi yang tepat untuk menyudahi dualisme ini adalah perlu dibuatkan klausula pasal tambahan pada Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan untuk keperluan tertentu agar batas usia perwalian dapat dinaikkan menjadi 21 tahun, beserta penambahan penjelasan terkait Pasal 50 ayat (3) bahwa ketentuan khusus tersebut misalnya terkait militer, dan perundang-undangan lain.
Kata Kunci: reformulasi, batas usia perwalian, perwalian
Abstract
This research aims to study and analyze the comparison of the scope regulating the age allowed for guardianship seen from the perspective of Marriage Law, Child Protection Law, and Compilation of Islamic Law and to recommend the regulation regarding the scope set in the age allowed for guardianship from the perspective of these three laws. The research employed a normative method and statutory and case approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, obtained from library research and the internet and analyzed with a descriptive method. The research results reveal that this dualism has caused immaterial losses for children above 18. A decision was found granting under the Compilation of Islamic Law, while another rejected this decision under Marriage Law and the Government Regulation Number 29 of 2019. The latter, however, is likely to cause immaterial losses, considering that the process was time-consuming and the decision was rejected. There should be an additional clause added to Article 50 Paragraph (3) of Marriage Law in terms of a higher age limit for guardianship to 21 years old and the addition of elucidation to Article 50 Paragraph (3) of Law regarding military-related matters and other laws.
Keywords: reformulation, age limit in guardianship, guardianshi