Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PENGATURAN STANDAR AKSESIBILITAS DIGITAL PADA PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT BAGI PENYANDANG DISABILITAS GUNA MEWUJUDKAN INCLUSIVE GOVERNANCE
No full textFebrina Putri, Muktiono, Muhammad Dahlan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidaklengkapan hukum pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atas pedoman dalam penyelenggaraan e-government sehingga menimbulkan hambatan akses bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut berimplikasi pada keterbatasan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi di masyarakat, termasuk mendapatkan pelayanan publik sehingga berpotensi menyebabkan inclusive governance tidak tercapai. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana keterpaduan antara standar aksesibilitas digital pada penyelenggaraan e-government bagi penyandang disabilitas dengan pelaksanaan inclusive governance? (2) Bagaimana urgensi dan upaya pengaturan standar aksesibilitas digital pada penyelenggaraan e-government bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan inclusive governance? Penelitian ini bermetode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik penafsiran sistematis dan gramatikal. Setelah dilaksanakan penelitian, diperoleh jawaban bahwa pengaturan aksesibilitas digital pada e-government masih diatur secara umum dan tidak terdapat pedoman atau SOP yang berimplikasi pada hambatan aksesibilitas penyandang disabilitas. Dengan tingkat digital inklusi yang rendah, masih banyaknya kesulitan dalam mengakses e-government, dan belum terdapat standar aksesibilitas digital penyandang disabilitas, maka berdampak pada penyelenggaraan e-government yang belum inklusif. Aksesibilitas digital terjadi ketika media digital seperti website, aplikasi, atau alat elektronik dapat dipahami oleh penyandang disabilitas. Ekosistem digital yang inklusif mampu memberdayakan masyarakat melalui kemudahan mengakses layanan yang dibutuhkan, terlibat aktif di masyarakat, dan mengejar ketertinggalan. Dengan demikian, perlu kerangka peraturan dan strategi yang tegas untuk aksesibilitas e-government. Kewajiban perancangan dan pengembangan platform e-government dapat disesuaikan dengan pedoman yang diadopsi melalui WCAG sebagaimana dilaksanakan oleh Uni Eropa serta mengatur keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan e-government.
Kata kunci: aksesibilitas digital, sistem pemerintahan berbasis elektronik, penyandang disabilitas, tata kelola pemerintahan inklusif
Abstract
This research departed from the incompleteness of law in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Governmental System regarding the guidelines of e-government administration that raises hindrances to accessibility for people with disabilities. This issue certainly restricts people with disabilities from participating in society and accessing public services, making inclusive governance impossible to reach. From this issue, this research aims to investigate: (1) how should digital accessibility standards and e-government be integrated for people with disabilities to realize inclusive governance? (2) what urgency exists for people with disabilities to realize inclusive governance? This research was based on normative law with statutory, conceptual, and comparative approaches. Research materials were analyzed using systematic and grammatical interpretation. The results discovered that digital accessibility on e-government is generally regulated without any guidelines or SOP available, giving rise to the impeding issues in the accessibility for people with disabilities. This also affects the administration of e-government which is not inclusive. Digital accessibility may take place when digital media such as websites, applications, or electronic devices can be comprehended by people with disabilities. Inclusive digital ecosystems allow people to access services as they need, actively participate in society, and be at the forefront. To achieve all these expectations, strict regulatory frameworks and strategies are required to allow for accessibility to e-government. The obligation of both designers and developers of e-government platforms can be adjusted to the guidelines adopted from WCAG as applied in the European Union regulating the participation of people with disabilities in each process of e-government administration.
Keywords: digital accessibility, electronic-based governmental system, people with disabilities, inclusive governanc
PEMBERIAN ASIMILASI DI RUMAH DALAM MENANGANI KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA MEMUTUS RANTAI PENYEBARAN COVID-19 (PASAL 2 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 32 TAHUN 2020)
No full textMukti Diah Agustia, Setiawan Nurdayasakti, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Pemberian asimilasi di rumah dalam menangani kelebihan kapasitas Lembaga pemasyarakatan sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Penelitan ini dilatar belakangi oleh permasalahan kelebihan kapasitas dan kekaburan konsep norma hukum dalam peraturan asimilasi. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penenelitian ini baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang didapat akan diolah dan dianalisa menggunakan metode teknik intepretasi sistematis yaitu teknik menganalisi dengan cara menafsirkan dan menghubungan konsep-konsep hukum yang menjadi dasar peraturan asimilasi di rumah. Dari penelitian dengan metode diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa peraturan pemberian asimilasi di rumah merupakan kebijakan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menghadapi pandemi Covid-19, perubahan konsep asimilasi hanya sampai keadaan darurat ditetapkan masih berlaku, sehingga faktor kedaruratan hukum mempengaruhi konsep penormaan hukum. Melihat aspek kemanfaatan hukum terhadap penanganan kelebihan kapasitas peraturan asimilasi di rumah tidak memberikan kemanfaatan dalam menangani kelebihan kapasitas, vsehingga pemberian asimilasi terhadap narapidana segera dikembalikan dalam konsep awal.
Kata Kunci: asimilasi, di rumah, kelebihan kapasitas, lembaga pemasyarakatan
Abstract
This research studies the exercise of house arrest given as a solution to overloaded correctional departments to cut the spread of Covid-19. In addition, the norm governing this issue has been murky. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, processed and analyzed using a systematic interpretation by connecting legal concepts as the bases referred to regarding house arrest. The research results reveal that the exercise of house arrest has been the policy of the Ministry of Law and Human Rights in dealing with the Covid-19 pandemic. The change in the application of house arrest only takes place when the state of emergency remains. Thus, the state of emergency affects the concept of legal norm formulation. However, the application of house arrest has not given any significant contribution to this problem, causing this measure to be reconsidered.
Keywords: house arrest, at home, overloaded capacity, correctional departmen
PELAKSANAAN BENTUK DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH DALAM TERJADINYA KESALAHAN SISTEM BANK PADA LAYANAN MOBILE BANKING (STUDI KASUS DI BANK XXX KABUPATEN GRESIK)
No full textMichella Viriolan Sorongan, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum terkait tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yaitu bank dalam terjadinya kesalahan sistem bank pada layanan mobile banking studi kasus Bank XXX Kabupaten Gresik. Pilihan tema dilatar belakangi adanya tindakan yang dilakukan pihak bank yang tidak dapat memastikan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian dimiliki oleh nasabah. Berdasarkan tersebut terdapat rumusan masalah:(1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab dari pihak Bank XXX Kantor Cabang Gresik terhadap kesalahan sistem pada layanan mobile banking? (2) Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh nasabah pada layanan mobile banking Bank XXX Kantor Cabang Gresik yang mengalami kerugian atas kesalahan sistem pada layanan mobile banking?. Skripsi menggunakan metode yuridis empiris menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penulis menganalisis data primer dan data sekunder menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif karena penulis mengkaji, mengolah informasi yang didapat dari penelitian secara ilmiah. Hasil penelitian dengan metode diatas, bentuk tanggung jawab dilakukan oleh bank untuk setiap permasalahan mengenai layanan mobile banking pengguna dapat melakukan pengaduan ke Bank. Selain pengaduan terdapat penyelesaian internal dan eksternal yang dilakukan bank. Adanya hambatan tidak dimilikinya kemampuan bagi konsumen untuk membuktikan bahwa timbulnya kerugian atas penggunaan mobile banking. Pihak bank sendiri memiliki catatan pribadi yang sudah tercatat otomatis jika terdapat suatu transaksi pada mobile banking. Upaya yang dapat dilakukan adalah evaluasi para pihak bank yaitu customer service, perlu adanya prinsip strict liability. Melakukan pembaruan sistem, sosialisasi resiko mbanking. Perlunya kesadaran hukum nasabah dan aktif dalam memperjuangkan haknya kepada pihak bank.
Kata kunci: Mobile Banking, Bank, Nasabah, Tanggung Jawab
Abstract
This research aims to delve into the liability of a bank regarding errors in mobile banking systems in the case of Bank XXX the Regency of Gresik. This research topic departed from the case where the bank concerned failed to ensure the liability of providing redress to clients. This research studies (1) the liability of Bank XXX of the branch office in Gresik regarding mobile banking system errors and (2) impeding factors and measures taken to settle the disputes regarding these errors in Bank XXX of the branch office of Gresik following the losses caused by the errors. This research employs socio-legal and socio-juridical methods. Primary and secondary data were analyzed based on descriptive-qualitative methods, where the data were studied and information was obtained. The research reveals that bank clients can express their grievances to the bank following the errors. Moreover, internal and external measures can be taken into account. The bank in this case does not have any capability of proving the losses resulting from mobile banking errors. The bank concerned has its record automatically generated from mobile banking transactions. The bank should evaluate customer service, and a strict liability principle needs to be considered. The system needs to be renewed and an introduction to m-banking risks needs to be given. The awareness of bank clients of actively having access to their rights regarding this bank issue is also necessary.
Keywords: mobile banking, bank, bank client, liabilit
ANALISIS YURIDIS KRITERIA MEREK TIGA DIMENSI BERSIFAT FUNGSIONAL YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK (STUDI PERBANDINGAN HUKUM AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA)
No full textNatalia Desiana Fransisca, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pasal 20 huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis serta dalam pasal 16 ayat (1) huruf g PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sudah mengatur mengenai syarat pendaftaran tanda berbentuk tiga dimensi sebagai merek yakni tidak boleh hanya terdiri dari bentuk yang mengandung sifat fungsional, akan tetapi belum terdapat penjelasan pasal yang menjelaskan terkait penafsiran serta kriteria yang jelas terhadap suatu bentuk seperti apa yang dinyatakan mengandung sifat fungsional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran dan kriteria pada syarat nonfungsional serta perbandingannya dengan aturan di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Indonesia dapat mempertimbangkan model pengaturan yang tepat mengenai penafsiran dan kriteria bentuk yang mengandung sifat fungsional berdasarkan studi perbandingan hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa dan perlu dilakukan pertimbangan penambahan terhadap penjelasan pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta PERMENKUMHAM Nomor 12 Tahun 2021 dengan tujuan tercapainya kepastian hukum terkait pendaftaran merek tiga dimensi.
Kata kunci: merek tiga dimensi, sifat fungsional, pendaftaran merek tiga dimensi
Abstract
The provision in Article 108 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation Law has changed the provision in Article 20 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications regulating the additional requirements of the registration of trademarks in Article 20 letter g of Law Number 20 of 2016 and in Article 16 paragraph (1) letter g of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 12 of 2021 concerning Trademark Registration govern the requirements of the registration of 3D marks that should cover more than the functional nature of the mark. However, to what extent it should be functional is not elaborated further. This research aims to find out and analyze the interpretations and criteria of non-functional requirements in the registration of three-dimensional marks as compared to those in the US and European Union. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical, systematic, and comparative interpretations. The research results reveal that Indonesia can consider a more appropriate regulatory model regarding the interpretation of criteria of functional forms by looking at trademark laws in the US and European Union. Moreover, it is essential to add some elucidation to Article 108 of Law Number 11 of 2020 and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 12 of 2021 to achieve legal certainty in the registration of three-dimensional marks.
Keywords: three-dimensional mark, functional characteristics, three-dimensional mark registratio
ANALISIS KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI MANDAT PRESIDEN DALAM PASAL 174 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
No full textAfkar Nadhif Nawwafi, Ngesti Dwi Prasetyo, Muhammad Dahlan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Salah satu keterkaitan Undang-Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan Kewenangan Daerah adalah Pasal 174 dalam hal ini salah satu kewenangan yang diatur di dalam tersebut adalah kewenangan daerah dalam menjalankan dan membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai dengan mandat presiden. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Isu Hukum penelitian kali ini dianalisis berdasarkan beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diatur penegasan pembagian urusan pemerintahan, yang secara terperincinya diatur di Pasal 10 – 25 UU Pemda. Ada beberapa urusan pemerintahan yang dibagi antara kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah, Sedangkan Pasal 174 UU Cipta Kerja terdapat interpretasi yang bermacam-macam dalam klausul Pelaksanaan Kewenangan Presiden pada Kewenangan Daerah, selain arti umum yang mengatur secara keseluruhan urusan pemerintahan, juga bermakna masih belum jelas kewenangan yang diatur menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berimplikasi pada sentralistik yang bertentangan dengan konstitusi sehingga perlu adanya optimalisasi pada pengawasan antara pusat dan daerah.
Kata kunci: Cipta Kerja, Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah
Abstract
Article 174 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation governs regional authority to execute and form the legislation, and it is taken as a presidential mandate. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The analyses required data consisting of several articles from Law Number 23 of 2014 concerning Regional Governments and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation regarding the authority of the Central and Regional Governments, elaborating on the delegation of governmental agenda in Articles 10 to 25 of Regional Government Law. Some activities are distributed to both the regional and central governments, while Article 174 of Law concerning Job Creation implies that there are varied interpretations in the clauses of the execution of the authorities of the president and the regional governments. In addition to the general definition of the regulation governing the entire government agenda, it does not give a clear picture of what authority is to be governed, raising legal uncertainty. This leaves an implication on the center, which contravenes the constitution. From this issue, optimization of control in central and regional areas is required.
Keywords: job creation, regional government, regional autonom
PELAKSANAAN PASAL 12 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10 TAHUN 2013 TERKAIT TERTIB SOSIAL
No full textFina Tabriza Laksono, Sudarsono, Haru Permadi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial. Penelitian ini dilakukan karena masih terjadi pelanggaran yang dilakukan penyelengggara pengumpul sumbangan untuk korban bencana alam terkait larangan meminta sumbangan tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Mengapa masih terjadi pelanggaran terhadap Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial? Serta 2. Apa faktor penghambat dan solusi dalam Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode sosio legal, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukan bahwa Pelaksanaan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 Terkait Tertib Sosial belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan pihak pengumpulan sumbangan untuk korban bencana alam yang tidak berizin ke Dinas Sosial. Sekaligus belum pernah ada penegakan hukum baik penegakan preventif maupun penegakan represif dari Satpol PP dan Dinas Sosial. Ketidakefektifan peraturan tersebut juga terjadi karena faktor penghambat dari masyarakat yang tidak mengetahui bahwa seharusnya para pihak pengumpul sumbangan untuk bencana mengurus perizinan ke Dinas Sosial terlebih dahulu sebelum aksi kegiatan dilakukan. Lalu belum ada solusi yang dilakukan oleh Satpol PP maupun Dinas Sosial terkait pelanggaran tersebut.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Izin, Sumbangan, Tertib Sosial
Abstract
This research delves into an issue regarding the implementation of Article 12 Paragraph (1) of the Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 10 of 2013 concerning Social Order. This topic departs from frequent violations committed by fundraisers collecting money for disaster victims, where fundraising in any form is prohibited, including the activities of collecting funds on the street in a group or individually, on public transport, and in other public places, unless these activities come with a written permit issued by a Regent or authority according to a statute. Departing from this issue, this research aims to investigate 1. Why do these violations of the implementation of Article 12 Paragraph (1) of Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 10 of 2013 concerning Social Order frequently happen? And 2. What are the impeding factors of and solutions to the issue regarding the implementation of Article 12 Paragraph (1) of Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 10 of 2013 concerning Social Order? This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches, revealing that the Regional Regulation of the Regency of Sidoarjo Number 10 of 2013 regarding fundraising activities elaborated above has not been effectively implemented simply because several fundraisers do not hold any permits from Social Agency. Moreover, there have not been any preventive and repressive legal measures taken by Civil Service Police Unit and Social Agency. This ineffectiveness is also caused by factors coming from people who are not aware that fundraising should hold a permit from Social Agency. The Civil Service Police Unit and Social Agency have not given any solutions to the problem.
Keywords: law enforcement, permit, fund, social orde
EFEKTIVITAS PASAL 7 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN INFORMASI HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
No full textMaria Angel Utami, Djumikasih, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 mengatur ketentuan baru terkait pemberian informasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat. Dengan demikian ketentuan penjualan obat ke masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi dari Pemerintah. Namun kenyataannya masih sering terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah (1) Apa hambatan pelaksanaan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat terkait harga jual yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, (2) Bagaimana efektivitas Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat terhadap perlindungan Konsumen di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan (3) Apa upaya yang dilakukan BPOM dan BPSK di Kota Malang untuk menegakkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat? Berdasarkan hasil penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terlaksana secara efektif. Terdapat beberapa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut salah satunya yang paling penting dari segi substansi Pemerintah dapat meninjau kembali peraturan yang ada sehingga ketentuan Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah.
Kata Kunci: Efektivitas, Harga Eceran Tertinggi, Apotek, Obat
Abstract
Article 7 paragraph (1) of the Regulation of Health Minister Number 98 of 2015 sets forth a new provision regarding the notification of the maximum retail price of drugs (henceforth referred to as drug MRP). Despite this MRP as the standard set by the government, the gap between the law and what takes place in real life seems inevitable. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the impeding factors of the implementation of Article 7 paragraph (1) of the Regulation of the Health Minister Number 98 of 2015 concerning Notification of Drug MRP regarding the price exceeding the MRP in the District of Lowokwaru, Malang City, (2) the effectiveness of Article 7 paragraph (1) of the Regulation of Health Minister Number 98 of 2015 concerning Notification of Drug MRP relating to Consumer Protection in the District of Lowokwaru of Malang City, and (3) Measures taken by National Agency of Drug and Food Control and Consumer Dispute Resolution Agency in Malang City to enforce Article 7 paragraph (1) of the Regulation of Health Minister Number 98 of 2015. The research results reveal that the legislation is not effectively implemented. In terms of the resolutions to the dispute, it is essential for the government to conduct a judicial review of the regulation concerned to allow for the adjustment of the drug MRP to the current legislation set by the government.
Keywords: effectiveness, maximum retail price, pharmacy, dru
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA METRO TERKAIT PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA OLAHRAGA LAPANGAN SEPAKBOLA DI KOTA METRO
No full textGalang Chandra Wibowo, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Implementasi Tanggung Jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro Terkait Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Olahraga Lapangan Sepakbola di Kota Metro. Penulis menemukan adanya beberapa masalah terkait implementasi yang tidak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan di Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terkait pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga lapangan sepakbola di Kota Metro, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dan menganalisis bagaimana upaya dalam melaksanakan Implementasi tanggung jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terkait pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana olahraga Lapangan Sepakbola di Kota Metro. Pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana lapangan sepakbola merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat ini sesuai dengan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Metode penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian sosio legal, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder, serta teknik pengambilan data dengan wawancara, observasi langsung dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Implementasi Tanggung Jawab Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro terkait Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana Olahraga lapangan sepakbola di Kota Metro belum efektif dikarenakan ditemui beberapa hambatan dalam mengimplementasikan pasal 73 ayat (1) UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Kata Kunci: Implementasi, Tanggung Jawab, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Prasarana Olahraga
Abstract
This research studies the implementation of the responsibility of the Youth, Sports, and Tourism Agency in Metro City with regard to the use and maintenance of a football field as a sports infrastructure in Metro City. Several problems were identified regarding the implementation contravening Article 73 paragraph (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports in Metro City. This research aims to find out the implementation of the responsibility of Youth, Sports, and Tourism in Metro City regarding the use and maintenance of the football field in the city and the impeding factors, and analyze the measures taken. The use and maintenance of a football field as infrastructure is the responsibility of the central government, regional governments, and the members of the public according to Article 73 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports. This research employed a socio-legal method and socio-juridical approach with primary and secondary data obtained from interviews, direct observation, and library research. The research result reveals that the responsibility of the agency concerned has not been effectively implemented due to several hindrances in the implementation of Article 73 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports.
Keywords: Implementation, responsibility, use, maintenance, sports infrastructure
KRIMINALISASI PERBUATAN KEALPAAN DALAM MENGIKUTI PELATIHAN MILITER, PELATIHAN PARAMILITER, ATAU PELATIHAN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA
No full textSeptiana Eka Rahmaning Tyas, Alfons Zakaria, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Adanya kekosongan pengaturan perbuatan kealpaan dalam mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk merumuskan alternatif pengaturan terkait perbuatan tersebut guna menutup kekosongan hukum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pentingnya krimininalisasi perbuatan kealpaan dalam mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme merupakan upaya memberikan kepastian hukum atas kekosongan pengaturan tersebut di Indonesia. Kriminalisasi ini diperlukan dalam rangka memberikan keadilan terhadap pelaku perbuatan tersebut berdasarkan derajat kesalahannya. Hal ini karena antara kesengajaan dan kealpaan merupakan 2 (dua) bentuk kesalahan yang berbeda sehingga harus ada pembedaan sanksi yang dijatuhkan guna melaksanakan prinsip proportionality in sentencing. Baik dilakukan atas dasar kesengajaan atau kealpaan, keduanya perlu dikriminalisasikan sebagai upaya penanggulangan terorisme lebih dini melalui penal policy dan mencegah terjadinya aksi terorisme di masa mendatang. 2) Konsep alternatif pengaturan yang dirumuskan ialah bahwa: Setiap orang yang mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang seharusnya patut diduga bahwa pelatihan tersebut untuk merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
Kata Kunci: kriminalisasi, kealpaan, pelatihan, paramiliter, terorisme
Abstract
Legal loopholes in the regulation concerning negligence in military and pre-military training and other forms of training prepared for terrorism in Indonesia have led to legal uncertainty. This research aims to formulate an alternative regulation, which is intended to fill the legal loopholes. With a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches, this research aims to investigate 1) the essence of criminalization of negligence in military and pre-military training and other training activities prepared for terrorism in Indonesia as a measure to assure legal certainty or fill the legal loopholes of the regulation concerned in Indonesia. This criminalization is required to guarantee justice for the violators concerned according to the level of wrongdoing because intentional conduct and negligence are two different wrongdoings that should be imposed with different sanctions to meet the principle of proportionality in sentencing. These two wrongdoings should be imposed with sanctions to ensure that early prevention of terrorism is performed through penal policy, and terrorism can be further prevented in the time to come; 2) the alternative concept of the regulation formulated involves the condition where every person must attend military and pre-military training or other training activities that take place nationally or overseas. If these training activities are suspected of the preparation of terrorism, the persons involved in the training are subject to a maximum two-and-six months’ imprisonment.
Keywords: criminalization, negligence, training, pre-military, terroris
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELANGGARAN PRINSIP TRANSPARANSI UNTUK MEWUJUDKAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (STUDI TERHADAP PENERAPAN PASAL 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI)
No full textAyudita Supriyanto Putri, Moh. Fadli, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sanksi administratif dalam rangka penegakan hukum terhadap prinsip transparansi GUG pada Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi yang masih belum ditegakkan secara tegas. Hal demikian kemudian menimbulkan terjadinya permasalahan hukum dikemudian hari. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, terkait dengan pengelolaan anggaran dalam perguruan tinggi tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran prinsip transparansi Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan GUG; dan (2) untuk memahami dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pengaturan mengenai prinsip transparansi berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi ditinjau dari segi pengelolaan anggaran suatu perguruan tinggi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan UU Pendidikan Tinggi tidak menyelesaikan problematika mengenai isu dalam perguruan tinggi. Penerapan sanksi administratif terkait Pasal 63 UU Pendidikan Tinggi telah diatur pada UU KIP. Namun, penerapan sanksi administratif yang belum efektif ini membuat jaminan yang dijanjikan prinsip GUG yaitu pengelolaan manajemen yang berkualitas dan peningkatan pertanggungjawab pengelolaan tidak berjalan semestinya.
Kata Kunci: sanksi administratif, transparansi, GUG
Abstract
This research departs from the issue regarding administrative sanctions imposed to enforce the law concerning the transparency principle in Good University Governance (henceforth referred to as GUG) in Article 63 of the Law concerning Higher Education that is not elaborated, which may leave a legal problem in the time to come. This problem happens in several universities in Indonesia, particularly regarding budget management in universities.
This research aims to (1) understand and analyze the implementation of administrative sanctions in the violation of the transparency principle, Article 63 of the Law concerning Higher Education to bring about GUG, and (2) understand and analyze the impacts arising from the regulation of this principle according to the provision of Article 63 of Law concerning Higher Education seen from the perspective of budget management in a university.
This research shows that the validity of Higher Education Law does not serve as a resolution to the problem regarding the issue. The imposition of administrative sanctions is outlined in Article 63 of Higher Education Law and also in the Law concerning Public Information Transparency, but its implementation has not been effective, leading to inappropriate quality and accountability management.
Keywords: administrative sanction, transparency, Good University Governance, higher educatio