Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
Karakteristik Pengaturan Trademark Dilution Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia
No full textMohammad Eka Saputra, Yenny Eta W. ,Shinta Puspitasari.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail : [email protected]
ABSTRAK
Mohammad Eka Saputra, Hukum Ekonomi Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2022, Karakteristik Pengaturan Trademark Dilution Terhadap Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia, Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M. Hum., Shinta Puspita sari, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai kekosongan hukum pengaturan tentang pelanggaran dilusi terhadap Merek Terkenal, baik berupa pengaburan dan pencemaran di Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana unsur dan kriteria dari Trademark Dilution yang melanngar perlindungan hukum merek terkenal,
Apakah pengaturan terbaik Trademark Dilution untuk perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan
Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis berkesimpulan merujuk pada pengaturan dilusi Amerika Serikat yaitu dalam TDRA 2006, terdapat tiga kriteria utama dari dilusi yang menyebabkan pelanggaran terhadap merek terkenal, yaitu kemasyhuran, keunikan, dan kesamaan substansial, dan ketiganya merupakan satu kesatuan sebagai bukti kuat telah terjadi dilusi dari merek terkenal milik penggugat yang dilakukan oleh pihak tergugat. Selain itu dapat dipahami juga peraturan dilusi di Amerika Serikat (TDRA 2006) merupakan salah satu contoh pengaturan dilusi terbaik yang bisa menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia di masa yang akan datang. Karena apabila dibandingkan dengan hukum merek yang ada di Indonesia (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016), Singapura (Singapore Trade Marks Act), hukum dilusi merek di Amerika Serikat mempunyai lebih banyak kelebihan, diantaranya terkait bukti untuk menunjukkan keterkenalan atau reputasi suatu merek, beban pembuktian di pengadilan, dan ciri atau karakteristik terjadinya dilusi.
Kata Kunci : Merek Terkenal, Dilusi
ABSTRACT
This research aims to study the legal loophole in the regulation governing the dilution violation regarding well-known marks either due to blurring or tarnishment in Indonesia.
Departing from the above issue, this research investigates the following problems: (1) what elements and criteria of trademark dilution are deemed to violate the legal protection of well-known marks, and (2) what is the best regulation regarding Trademark Dilution to legally protect well-known marks in Indonesia. Normative-juridical methods were employed along with statutory, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations.
The research results conclude that, according to the regulatory provisions in the US in TDRA 2006, there are three main criteria of dilution that may lead to a violation of well-known trademarks, such as popularity, uniqueness, and substantial similarities, all of which should be taken as a unity presented as strong evidence indicating that dilution of a well-known mark owned by a plaintiff has taken place. Moreover, the dilution regulation in the US as in TDRA 2006 is the best example of a regulation that can serve as a reference for Indonesia in the time to come. Compared to Law Number 20 of 2016 of the Republic of Indonesia and Singapore Trade Marks Act, the law that applies in the US has some excellent features showing the popularity or reputation of a mark, the burden of proof brought to court, and the characteristics describing dilution.
Keywords: well-known mark, dilutio
ANALISIS KASUS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIDAHULUI KAWIN SIRRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textFajar Kusuma Ramadhani, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang didahului kawin sirri apakah dapat mengesampingkan syarat alternatif poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., dengan metode penelitian yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim tidak dapat menyimpangi syarat alternatif poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. karena untuk dapat melakukan poligami itu harus memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif poligami sedangkan kasus ini tidak ditemukan alasan yang sesuai dengan syarat alternatif poligami dan jika dalam hal ini hakim tetap menyimpangi pasal tersebut dan mengizinkan poligaminya maka akan berakibat hukum menjadikan preseden yang buruk bagi kedepannya dan hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang yang mau meminta permohonan izin poligami ke pengadilan tetapi syarat alternatifnya tak terpenuhi maka ia akan menggunakan taktik dengan menikah sirri terlebih dahulu lalu meminta permohonan poligami ke pengadilan agar permohonan poligaminya diterima karena ada kasus yang sama sebelumnya diputus dikabulkan.
Kata Kunci: Poligami, Sirri, Permohonan izin poligami
ABSTRACT
This research aims to analyze whether the consideration made by the judges in deciding a case of the proposal for polygyny preceded by unregistered marriage could rule out alternative requirements of polygyny outlined in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. With normative-juridical methods, this research has found that the alternative requirements cannot be overlooked, recalling that the proposal for polygyny should be based on the alternative and cumulative reasons for polygyny marriage, while there are no such reasons found in this case. If, in such a case, the judges dealing with this case grant the proposal of polygyny without fulfilling the requirements, this is considered a violation of the law, and this case may leave a legal loophole for similar cases. That is, the failure to fulfil the requirements will probably widen the chance of not registering the marriage before the proposal for polygyny is filed to the court. Unfairly granted polygyny proposal will certainly set an example for the following cases that come after it.
Keywords: polygyny, unregistered marriage, polygyny proposa
KEBERLAKUAN PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI JUS COGENS DALAM HUKUM NASIONAL INDIA BERKAITAN DENGAN KEWAJIBAN NEGARA INDIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI NEGARANYA
No full textIntan Nur Aini, A.A.A. Nanda Saraswati, Fransiska Ayulistya Susanto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pengungsi yang merupakan salah satu pergerakan manusia lintas batas negara seharusnya tidak diputus oleh pengadilan nasional suatu negara tanpa mengaplikasikan refugee law sebagai bahan pertimbangannya, utamanya bagi negara-negara yang belum memiliki instrumen hukum nasional khusus tentang pengungsi. Absennya prinsip non-refoulement yang merupakan prinsip terpenting refugee law dalam putusan Supreme Court India atas kasus Mohammad Salimullah & ANR. v Union of India & ORS. mengakibatkan 150 – 170 pengungsi Rohingya di Jammu terancam mengalami deportasi ke negara asal mereka, yakni Myanmar. Dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan menelaah putusan-putusan pengadilan yang ada sebelumnya, Peneliti menganalisis keberlakuan prinsip non-refoulement sebagai bagian dari jus cogens dalam hukum nasional Indonesia berkaitan dengan kewajiban negara India terhadap pengungsi Rohingya di negaranya. Sebagai bagian dari jus cogens, prinsip non-refoulement berlaku secara universal bagi seluruh negara di dunia, termasuk India, tanpa memandang apakah negara tersebut merupakan negara peserta konvensi internasional yang mengandung prinsip non-refoulement atau tidak. Selain itu, prinsip non-refoulement juga telah diakui sebagai custom sebelum mendapatkan status sebagai jus cogens dan ditinjau dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya, prinsip non-refoulement terbukti diakui dan diterapkan dalam hukum nasional India. Hal ini semakin memperkuat kewajiban India untuk mematuhi prinsip tersebut dan Supreme Court dapat langsung mengaplikasikannya sebagai bahan pertimbangan tanpa memerlukan adanya inkorporasi atau transformasi. Oleh karena itu, putusan Supreme Court India atas kasus Mohammad Salimullah dinilai tidak sesuai dengan kewajiban negara India terhadap prinsip non-refoulement sebagai jus cogens maupun kewajiban internasional India yang lain terhadap pengungsi Rohingya di negaranya.
Kata Kunci: Prinsip Non-Refoulement, Jus Cogens, Kewajiban Negara, India, Pengungsi Rohingya
ABSTRACT
The cross-boundary crimes should not be judged within the scope of a national court without applying refugee law as the consideration, especially for countries with no instrument of national law concerning refugees. The absence of the non-refoulement principle as the vital principle of refugee law in the Supreme Court Decision of India over the case of Mohammad Salimullah & ANR. V Union of India & ORS has caused 150 to 170 Rohingya refugees in Jammu to face refoulement deporting them to Myanmar. With conceptual and statutory approaches and the technique of analyzing the previous court decisions, this research analyzes the non-refoulement principle as part of just cogens in the national law of Indonesia regarding the responsibility of India for Rohingya refugees in the country. As part of jus cogens, the non-refoulement principle applies universally to all countries worldwide, including India without questioning whether the state concerned is a member of an international convention that takes into account the refoulement principle. Moreover, this principle started to be recognized as custom before it gained its status as just cogens. As seen from earlier court decisions, the non-refoulement principle is recognized and applicable in national law in India. This condition strengthens the responsibility of India to comply with this principle, and Supreme Court could directly apply this as a matter of consideration without any transformation. Therefore, the Supreme Court Decision of India over the case of Mohammad Salimullah is deemed not relevant to the responsibility of India regarding the refoulement concept as jus cogens or as the international responsibility held by India for Rohingya refugees in the country.
Keywords: non-refoulement principle, Jus Cogens, state responsibility, India, Rohingya refuge
URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR DOMINAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS POSISI TAWAR DOMINAN PLATFORM DIGITAL TERHADAP PERUSAHAAN PERS)
No full textKemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2022, URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR DOMINAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS POSISI TAWAR DOMINAN PLATFORM DIGITAL TERHADAP PERUSAHAAN PERS), Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang potensi terjadinya penyalahgunaan persaingan usaha tidak sehat di dalam bisnis berita digital yang dilatarbelakangi oleh platform digital dengan posisi tawar dominan ketika berhadapan dengan perusahaan pers di dalam perjanjian mengenai bisnis berita. Perbedaan posisi tawar inilah yang menyebabkan platform digital dengan posisi tawar lebih tinggi dapat berpotensi untuk menetapkan klausa perjanjian yang menguntungkan secara sepihak terhadap perusahaan pers yang tidak memiliki pilihan lain selain menerima perjanjian tersebut karena memiliki posisi tawar lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah keterkaitan potensi penyalahgunaan posisi tawar dominan oleh platform digital terhadap perusahaan pers ditinjau menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? (2)“Apa urgensi pengaturan mengenai posisi tawar dominan platform digital terhadap pers di dalam hukum persaingan usaha di indonesia?” Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode metode interpretasi sistematis dan komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia masih memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan penyalahgunaan posisi tawar dominan dikarenakan adanya kekosongan norma mengenai posisi tawar dominan. Sehingga perlu dilakukan pengesahan terhadap pengaturan mengenai penyalahgunaan posisi tawar dominan di dalam hukum persaingan usaha sebagai salah satu bentuk praktik anti persaingan atau tindakan persaingan usaha tidak sehat, serta perlu dibentuk juga peraturan turunan yang secara khusus mengatur mengenai posisi tawar dominan yang dimiliki oleh pihak platform digital terhadap perusahaan pers sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan posisi tawar dominan oleh platform digital terhadap perusahaan pers serta dapat menyeimbangkan perbedaan posisi tawar yang terjadi diantara kedua belah pihak untuk melindungi perusahaan pers dengan posisi tawar yang lebih rendah ketika melakukan perjanjian di dalam bisnis berita digital dengan platform digital.
Kata Kunci: Penyalahgunaan Posisi Tawar Dominan, Hukum Persaingan Usaha, Bisnis Berita Digital
ABSTRACT
Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Economic and Business Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, September 2022, the Urgency in the Regulation of Abuse of Dominant Bargaining Positions in Business Competition Law in Indonesia (Analysis of Dominant Bargaining Position in Digital Platform towards a Printing Press), Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
This research studies the problem that leads to the likelihood of the abuse of unfair business competition in the digital news publication business. This research topic departs from the existence of a digital platform with a dominant bargaining position facing a printing press in an agreement regarding news publication-related business. The differences in bargaining positions indicate that the digital platform holds a higher bargaining position, meaning that this situation tends to set a clause of an agreement that only benefits one party. That is, it gives no more options to the printing press concerned but to take the agreement as it is simply because it holds a lower bargaining position.
Departing from the above issue, this research investigates: (1) the connectedness of the potential of the abuse of dominant bargaining position by a digital platform against a printing press according to Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and (2) the urgency in the regulation concerning dominant bargaining position of a digital platform towards a printing press according to business competition law in Indonesia.
This research employed normative-juridical methods and conceptual and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and comparative interpretations.
The research has found that the law governing business competition in Indonesia is not quite extensive when it comes to the case of the abuse of the dominant bargaining position due to the legal loophole in the dominant bargaining position. Thus, the validation of the regulation regarding the abuse of dominant bargaining positions must be taken into account to assure that anti-competition and unfair business competition will not happen. Moreover, successor regulations also need to be considered to regulate the dominant bargaining position that comes with a digital platform related to the printing press. This measure is intended to balance two different bargaining positions between the two parties concerned in order to protect the printing press with a lower bargaining position when it is involved in an agreement in the digital news business with a digital platform.
Keywords: Abuse of Superior Bargaining Position, Competition Law, Digital News Busines
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DALAM HAL TAGIHAN PIUTANGNYA TERTOLAK PADA TAHAP VERIFIKASI PIUTANG DALAM PROSES PKPU
No full textEdo Adithama, Shihabudin, Ranitya Ghaninda
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Risiko terbesar bagi kreditor pada saat proses verifikasi piutang yang dilakukan oleh pengurus debitor PKPU adalah hanya diakuinya separuh kecil dari seluruh jumlah klaim piutang yang dimiliki kreditor. Penyelesaian mengenai cara yang dapat ditempuh apabila tagihan kreditor tertolak pada tahap verifikasi piutang tidak diatur secara khusus didalam peraturan ataupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Berdasarkan adanya penjelasan tersebut, penelitian ini akan mengangkat rumusan masalah antara lain adalah: (1) Apa Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Tagihan Piutangnya yang Tertolak Pada Tahap Verifikasi Piutang Dalam Proses PKPU? dan (2) Bagaimana Analisis Terhadap Adanya Putusan Kasasi 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015?
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Bahan-bahan hukum yang didapatkan penulis kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu berupa metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Kepailitan dan PKPU atau segala pendapat ahli mengenai isu yang akan penulis angkat pada penulisan skripsi ini.
Hasil penelitian dengan menggunakan metodelogi diatas penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum terhadap tagihan kreditor yang tertolak pada tahap verifikasi piutang secara spesifik tidak diatur didalam Undang-Undang No.37 Tahun 2008 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengacu kepada teori perlindungan hukum maka bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara prefentif dan perlindungan secara represif. Seharusnya dalam proses PKPU khususnya pada tahap pencocokan/verifikasi piutang terdapat sebuah bentuk perlindungan hukum baik itu melalui perlindungan preventif maupun represif. Tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang deberikan menyebabkan kreditor akan menjadi pihak yang rentan akan adanya kecurangan ataupun tindakan yang dapat merugikan kreditor itu sendiri. Kerugian yang dialami kreditor dapat berupa berkurangnya nilai tagihan piutang kreditor ataupun berkurangnya kekuatan suara kreditor pada saat pelaksanaan voting perdamaian dalam PKPU.
Kata Kunci: Perlindugan, Tagihan Kreditor, PKPU
ABSTRACT
This research studies the legal protection of creditors in the case of a rejected receivables bill at the stage of receivables verification in the process of suspension of debt payment obligations (henceforth referred to as the suspension). This research topic departed from the risk arising in the process of the suspension before reconciliation that affects the creditors. The biggest risk for the creditors at the receivables verification stage is that the recognition only goes to a small part of the number of claims or the receivables bill proposed by creditors. However, the case of this rejected bill is not further regulated in any regulations or the Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.
Based on the above elaboration, this research aims to find out: (1) what legal protection can be given to the creditors regarding the rejected bill of receivables at the st
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SMART CONTRACT DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN MODAL MELALUI EQUITY CROWDFUNDING
No full textSabilla Salsabilla, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan smart contract dalam kegiatan penghimpunan modal melalui equity crowdfunding di Indonesia. Meskipun secara terminologi smart contract dapat diartikan sebagai “kontrak pintar”, namun kedudukannya dalam transaksi jual-beli efek pada platform equity crowdfunding bukan benar-benar berfungsi sebagai “kontrak”. Adapun hingga saat ini, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur penggunaan Smart Contract, baik secara umum maupun bagi kegiatan jasa keuangan di Indonesia. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang di analisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Adapun didapatkan hasil penelitian yaitu, bahwa kedudukan hukum smart contract dalam kegiatan penghimpunan modal melaui equity crowdfunding lebih merujuk kepada definisinya sebagai suatu kode, karena dalam penyelenggaraannya smart contract telah dikodekan terlebih dahulu untuk menjalankan perintah atau transaksi jual-beli efek pada platform secara otomatis. Kedudukan hukum smart contract dalam penyelenggaraan equity crowdfunding ini sendiri dapat mengacu kepada definisi Agen Elektronik yang diatur dalam UU ITE. Selanjutnya, penggunaan smart contract untuk penyelenggaraan equity crowdfunding yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 hanya diatur sedikit yaitu sebagai “penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi”, adapun pengaturan tersebut memberikan implikasi atau akibat hukum penggunaan Smart Contract yang tunduk pada ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE serta peraturan pelaksananya.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Smart Contract, Penghimpunan Modal, Equity Crowdfunding
ABSTRACT
This research aims to juridically analyze the use of smart a contract in crowdfunding through equity crowdfunding in Indonesia. Although a smart contract is so-called, its position in a stock transaction in an equity crowdfunding platform does not serve as a contract. To date, there have not been any provisions regulating the use of smart contracts in a general scope and smaller scope restricted to financial service activities in Indonesia. This research employed normative juridical methods and statutory, analytical, and conceptual approaches. The materials involve primary, secondary, and tertiary data analyzed according to grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that smart contract in equity crowdfunding is more identified as a code, considering that smart contract is decoded to do a command or stock transaction in an automated platform. The legal standing of a smart contract in equity crowdfunding can refer to the definition of an electronic agent as regulated in Electronic Information and Transactions. Furthermore, smart contract in equity crowdfunding outlined in the Regulation of Financial Services Authority Number 57/POJK.04/2020 is not proportionately regulated as “the administrator of technology and information-based supplementary services. This regulation leaves an implication or a legal consequence regarding the use of smart contract that complies with the provision governing the administration of electronic systems outlined in Law concerning Electronic Information and Transactions and delegated laws.
Keywords: legal standing, smart contract, capital funding, equity crowdfundin
PELAKSANAAN PASAL 8 AYAT (3) PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI TUBAN (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban)
No full textHadafi Saifan Abrar, Tunggul Anshari Setia Negara, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Kabupaten Tuban melakukan beberapa upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting dengan memberikan payung hukum terkait penanggulangan dan pencegahan stunting dengan dikeluarkanya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting. Salah satu ruang lingkup dalam penanganan tersebut adalah pelaksanaan aksi konvergensi yang tercantum dalam Pasal 8 Perbup tersebut. Dimana aksi konvergensi tersebut dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Kabupaten Tuban di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan telah membentuk tim percepatan penanggulangan stunting (tim TPPS). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (3) dalam Perbup tersebut. Namun kenyataanya dari total 311 Desa di Tuban baru terbentuk 17 tim TPPS tersebut. Hal ini tentu menghambat percepatan penanggulangan penurunan stunting di tuban. Padahal dewasa ini program percepatan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabuoaten Tuban? dan Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Percepatan Penanggulangan Stunting di kabuaten Tuban. Jenis penelitian ini menggunakan social legal studi dengan mewawancarai Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Hasil yang didapatkan adalah, pertama bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban harus membentuk tim TPPS tingkat Kabupaten yang ditandatangain oleh Bupati. Kemudian tim TPPS ini melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan untuk membentuk tim TPPS di tingkat kecamatan. Setelah itu Camat membentuk tim TPPS tingkat kecamatan dan melakukan sosialisasi kepada setiap Desa atau Kelurahan untuk segera membentuk tim TPPS tingkat Desa atau Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah. Kedua bahwa ada beberapa faktor yang menghambat dalam implementasi Pasal 8 ayat (3) Perbup Nomor 49 Tahun 2019. Diantaranya adalah: (i) keterbatasan tenaga kesehatan; (ii) lemahnya monitoring dan evaluasi; (iii) keterbatasan anggaran.
Kata Kunci: Penanggulangan Stunting, Dinas Kesehatan, Tim TPPS
ABSTRACT
The Regency of Tuban has taken some measures to prevent and as countermeasures against stunting preceded by the issuance of Regent Regulation Number 49 of 2019 concerning the Acceleration of Stunting Prevention. One of the measures is the convergence as intended in Article 8 of the Regent Regulation. This convergence can be performed as long as the local governments of Tuban at the regency, district, and village levels form a team in charge of the acceleration of stunting prevention (TPPS team). This is in line with the mandate outlined in Article 8 paragraph (3) of the Regent Regulation. However, of the total 311 villages in Tuban, there have been only 17 TPPS teams. This situation certainly hampers the measures taken to accelerate stunting prevention in Tuban, while this program should be the national priority to optimally assure the health of the people. Departing from this issue, this research aims to find out how Article 8 paragraph (3) of Regent Regulation Number 49 of 2019 is implemented to accelerate stunting prevention in Tuban Regency. What factors hamper the implementation of Article 8 paragraph (3) of Regent Regulation Number 49 of 2019 regarding stunting prevention in Tuban? This research employed socio-legal studies involving interviews with the staff of the Health Agency in the Regency of Tuban. The research results reveal that the local government of the Regency of Tuban should form a TPPS team at the Regency level, and the document for this team formation must be signed by the Regent. The TPPS team should then disseminate the information concerned at the district level to form the team at the district level. This step is followed by the formation of a TPPS team and the dissemination of information in the village or sub-district to encourage the formation of a TPPS team in the village and sub-district, and this approach requires the signature of the village head or lurah (urban village leader). Several factors such as (i) a shortage of health workers; (ii) a lack of proper monitoring and evaluation; and (iii) a limited budget seem to hamper the acceleration.
Keywords: stunting prevention, health agency, TPPS tea
ANALISIS YURIDIS UPAYA PENGGAGALAN PENGAMBILALIHAN OLEH PERUSAHAAN SASARAN DALAM HAL AKUISISI MELALUI PENAWARAN TENDER SUKARELA OLEH PENGAMBILALIH
No full textQiyamullail Nuzhul Islam, Sihabudin, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Upaya penggagalan pengambilalihan perusahaan atau Takeover Defense di Indonesia belum diatur secara jelas. Pengaturan yang ada yaitu pada POJK 54/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela belum dapat menciptakan kepastian hukum. Berdasarkan aturan yang berlaku, Perusahaan Sasaran dilarang melakukan upaya penggagalan pengambilalihan secara sepenuhnya, namun perumusan pasal yang kurang jelas dapat menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah menganalisis upaya penggagalan pengambilalihan perusahaan di Indonesia secara mendalam dan komprehensif, serta menganalisis perumusan pasal yang dapat digunakan untuk menciptakan kepastian hukum mengenai upaya penggagalan pengambilalihan perusahaan.
Kata Kunci: Penggagalan Pengambilalihan, Hukum Perusahaan, Takeover Defense, Penawaran Tender Sukarela
ABSTRACT
An effort of takeover defense in Indonesia is not clearly regulated in the Regulation of Financial Services Authority concerning Voluntary Tender, which does not give any legal certainty. According to the current regulation, the company as an acquiree is not allowed to entirely defend the takeover of the company, while the unclear formulation of a regulatory provision may lead to multi-interpretations and legal uncertainty. this research employed the normative-legal method, aiming to comprehensively analyze the effort to defend the takeover of a company in Indonesia and the formulation of the article used to assure legal certainty regarding the effort to defend the takeover.
Keywords: takeover defense, corporate law, voluntary tende
ANALISA HUKUM PEROLEHAN HAK ATAS TANAH TERKAIT BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
No full textTeuku Ahmad Sunan Nasa, Lutfie Effendi, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Hak atas Tanah adalah hak yang di peroleh dari hubungan antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang diatas tanah, ruang bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah dan atau ruang dibawah tanah. Dalam setiap peralihan hak atas tanah, maka tanah tersebut dikenakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan atau biasa disebut dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini akan menganalisis terkait dengan kekaburan hukum mengenai penafsiran perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan BPHTB, dimana dalam KUHPerdata menyebutkan perolehan hak atas tanah tersebut ketika terjadi nya balik nama, sedangkan menurut pajak terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut ketika terjadinya jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat yuridis-normatif dengan harapan nantinya dapat dijadikan bahan rujukan terkait Penafsiran Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut.
Kata Kunci: Bea Perolehan Hak atas Tanah, Hak atas tanah, KUHPerdata
ABSTRACT
Right to land arises from the connection between a right holder and the land, including a room above it or under it. This right allows the person to whom it is attached to control, own, use, utilize, and take care of the land, the room aboveground and underground. Transfer of land right will incur a fee for the right transfer together with its building on or under it. This research analyzes the vagueness of the law regarding the interpretation of obtaining land and building right charged with this fee. The Civil Code implies that the right to land is obtained after the title transfer takes place. On the contrary, the provision of taxation states that the right is obtained following sale and purchase. This research employed normative-juridical methods.
Keywords: land and building title acquisition fee, right to land, civil cod
PENJATUHAN PIDANA DENDA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA PENAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN OLEH KORPORASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 927 K/PID.SUS-LH/2021)
No full textDemas Arjuna Akbar Dwiansyach, Abdul Madjid, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan tentang penjatuhan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan oleh korporasi (studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/2021). Adanya putusan yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan tanpa izin oleh korporasi melatarbelakangi penulis dalam menyusun skripsi ini. Besarnya keinginan untuk menanggulangi perusakan hutan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang adil bagi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis implikasi yuridis putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada putusan nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 (2) Menganalisis apakah putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus telah sesuai dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan. Penulisan karya ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis memperoleh bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus menimbulkan implikasi yuridis. Pertama, Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/LH/2021 tetap sah dan berkekuatan hukum tetap. Kedua, Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun kesesuaian putusan Hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan adalah tidak sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di samping itu Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip substansi hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab II Huruf A Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang terdiri atas: a) pencegahan bahaya lingkungan; b) prinsip kehati-hatian; c) prinsip pencemar membayar); dan d) prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kata kunci: minimum khusus, tindak pidana penambangan, korporasi
Abstract
This research studies the issue of imposing a fine under a specific minimum limit over a criminal case of mining activities taking place in forest areas by corporates (A study of Decision Number 927 K/Pid.Sus/2021). The will to tackle the issue of forest damage seems to be unparallel to just law enforcement for the environment. Departing from this problem, this research aims to (1) analyze the juridical implication of the judge’s decision imposing a fine under a specific minimum limit as in Decision Number 927 K/Pid.sus-LH/2021 (2) analyze if this decision is relevant to the objectives of the mitigation of forest destruction. This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches, discovering that imposing a fine under the limit concerned leads to a juridical implication. First, Decision Number 927/K/Pid.Sus/LH/2021 is considered lawful; it holds permanent legal force and executorial power. However, the Decision concerned is not relevant to the legal objectives: justice, benefit, and legal certainty. Moreover, this Decision also contravenes the principle of the substance of environmental law governed in Chapter II Letter A of the Decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 36/KMA/SK/II2013, consisting of a) mitigation of environmental hazards; b) precautionary principle; c) polluter pays; and d) sustainable development
Keywords: special minimum, mining as a acriminal act, corporat