Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN LABEL PERINGATAN “BERPOTENSI MENGANDUNG BISPHENOL-A” PADA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK)
No full textAzzareza Noer Khalifah, Djumikasih, Zora Febriana Dwithia H.P
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait ketidaklengkapan norma pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Pemilihan isu hukum tersebut dilatarbelakangi oleh terdapat kemasan Air Minum dalam Kemasan (selanjutnya disingkat AMDK) yang menggunakan kemasan plastik polikarbonat mengandung senyawa Bisphenol-A (BPA) dapat memberikan efek jangka panjang kesehatan konsumen. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas air minum dalam kemasan yang tidak mencantumkan label peringatan “Berpotensi Mengandung BPA” berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana urgensi pembentukan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label peringatan “berpotensi mengandung BPA” sebagai bentuk perlindungan konsumen dikomparasikan dengan California’s Proposition 65 law?. Penulis memperoleh jawaban (1) Bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen atas AMDK yang tidak mencantumkan label peringatan “Berpotensi Mengandung Bisphenol-A (BPA)” maka perlu pengaturan pelaku usaha untuk pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA”. sedangkan secara represif, diberikan sanksi administratif kepada pelakusa berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan pangan bahkan pencabutan izin usaha. (2) Urgensi pembentukan peraturan mengenai kewajiban pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA” dikarenakan berdasarkan hasil uji BPOM pada periode 2021 – 2022 ditemukan paparan BPA pada AMDK berbahan plastik polikarbonat melebihi ambang batas, pada enam daerah di Indonesia sehingga pemerintah dapat menerapkan California’s Proposition 65 yang telah mewajibkan pencantuman label peringatan “Berpotensi mengandung BPA” pada plastik polikarbonat dengan pertimbangan memiliki sistem hukum yang sama dengan Negara Bagian California.
Kata Kunci: AMDK, BPA, Perlindungan Konsumen
Abstract
This research aims to investigate the incompleteness of a norm in Article 4 of Government Regulation Number 69 of 1999 concerning Food Labels and advertisements. This research topic departs from the issue of bottled water using polycarbonate plastic packaging that contains Bisphenol-A (BPA) which can leave a long-term side effect to consumers. With this concern, this research aims to investigate: (1) the legal protection for consumers concerning bottled water that is not labelled with information “containing BPA” according to the legislation in Indonesia and (2) the urgency of forming the regulation regarding the obligation to label the product with the information concerned as part of consumer protection compared to California’s Proposition 65 Law. Based on the research analysis, in terms of preventive legal protection, it is essential for manufacturers concerned to label such products informing customers about the BPA content. In terms of repressive protection, a fine as an administrative sanction, cease of manufacturing operation or distribution, product recall, or even license revocation can be imposed. The essence of regulating this issue departed from the test result of the Food and Drug Administration of Indonesia 2021-2022 which discovered BPA contamination in water bottled with polycarbonate plastic material that exceeds safe levels in six areas in Indonesia. For this issue, the government can apply California’s Proposition 65 which requires manufacturers to label the food with “containing BPA” on polycarbonate plastic packaging materials.
Keywords: bottled water, plastic packaging, BPA, consumer protectio
PENGENAAN BPHTB PADA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PAJAK DAERAH YANG TIDAK SESUAI NPOP (STUDI DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG)
No full textBhaskara Cahya Sampurna, Iwan Permadi, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
BPHTB adalah biaya yang dibayarkan oleh individu atau organisasi yang memperoleh kepemilikan atas tanah dan bangunan. Jumlahnya dihitung dengan menggunakan NPOP. NPOP bervariasi tergantung pada jenis transaksinya. Dalam kasus penjualan tanah dan/atau bangunan, harga transaksi digunakan untuk menentukan BPHTB. Pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung telah mengimplementasikan peraturan ini sesuai dengan Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek, antara lain: - Penerapan BPHTB dalam transaksi jual beli tanah di Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, - Hambatan yang terjadi saat penerapan pemungutan BPHTB jika terjadi ketidaksesuaian dengan NPOP, - Usulan solusi untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam proses pemungutan BPHTB pada saat transaksi dalam proses jual beli di Bapenda Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal. Penerapan BPHTB dalam transaksi jual beli tanah di Kabupaten Tulungagung belum sesuai dengan Perda Tulungagung No. 7 Tahun 2019. Beberapa kendala yang dihadapi adalah: - kurangnya sosialisasi tentang E-BPHTB, - kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak, - ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan nilai transaksi jual beli pada akta jual beli, - website yang tidak selalu dapat diakses atau mengalami keterlambatan. Upaya Bapenda Tulungagung untuk mengatasi kendala tersebut antara lain: - sosialisasi E-BPHTB melalui media sosial, - meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar BPHTB tepat waktu dan sesuai dengan aturan, - melakukan perawatan sistem E-BPHTB secara teratur.
Kata Kunci: BPHTB, jual beli, nilai perolehan objek pajak, peraturan daerah, badan pendapatan daerah
Abstract
Land and Building Title Acquisition Fee (henceforth referred to as BPHTB) is paid by a person or an organization acquiring the ownership of land and building. This acquisition value is calculated based on the Acquisition Value of Taxable Object (henceforth referred to as NPOP). This NPOP varies, depending on the type of transaction. The price resulting from the transaction serves as the basis for calculating the BPHTB. The Regional Government of the Regency of Tulungagung has implemented this regulation according to the Regional Regulation of Tulungagung Number 7 of 2019, Regulation of the Regent of Tulungagung Number 10 of 2020, and Regulation of the Regent of Tulungagung Number 11 of 2021. This research studies the following aspects: the application of BPHTB in the sale and purchase transaction of land and building in the Regency of Tulungagung according to Regional Regulation of Tulungagung Number 7 of 2019 concerning Regional Regulation, the impeding issues arising in the application of the collection of BPHTB in case of its irrelevance to NPOP, recommendation of solution to tackle problems arising in the process of the collection of BPHTB during sale and purchase transaction process in Regional Revenue Agency in the area. This research employed a socio-legal method, revealing that the application of BPHTB in the transaction concerned is not according to the Regional Regulation of Tulungagung Number 7 of 2019 due to several hampering issues, including a lack of proper introduction of E-BPHTB, Poor awareness among people of taxpaying, dishonesty of taxpayers in reporting the value of sale and purchase transactions on sale deed, problematic access to the website or delay. The Regional Revenue Agency has taken some measures, such as giving an introduction to E-BPHTB on social media, improving awareness of the people to pay BPHTB on time and according to the rules, and conducting regular maintenance of E-BPHTB systems.
Keywords: land and building acquisition tax (BPHTB), sale and purchase, acquisition value of tax object (NPOP), regional regulation, regional revenue agency (Bapenda
PENEGAKAN HAK KONSUMEN MELALUI PEMBERIAN ULASAN DI MEDIA SOSIAL TERHADAP REAKSI PELAKU USAHA KLINIK KECANTIKAN DI KOTA SURABAYA
No full textMayosevin Bernadetta Sihotang, Yenny Eta Widyanti, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas terkait penegakan hak konsumen untuk didengar melalui pemberian ulasan di media sosial yang dalam pelaksanaannya masih terdapat celah untuk dilanggar oleh pelaku usaha klinik kecantikan di Kota Surabaya dengan penerapan Pasal 23 UU ITE yang tidak tepat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan kasus pelanggaran hak konsumen untuk didengar di Kota Surabaya dimana pelaku usaha melaporkan konsumen atas dugaan pencemaran nama baik atas ulasan yang diunggah di Media sosial pribadinya. Oleh karena itu perlu dianalisis bagaimana penegakan hak konsumen untuk didengar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan melihat apa yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan hak konsumen untuk didengar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian yaitu Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sampel yang ada dalam penelitian ini mencakup BPSK Kota Surabaya dan BPKN RI. Penelitian ini mengambil sampel dengan teknik purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Kata Kunci: hak konsumen untuk didengar, perlindungan konsumen, pemberian ulasan, klinik kecantikan
Abstract
This research discusses the fulfilment of the consumer right to be heard through reviews posted on social media, where beauty clinic business owners in Surabaya were still found violating the rules. Departing from the violation of the consumer right to be heard, the consumer concerned posted a review on social media criticizing the defamation during the treatment, which is against the provision of the Consumer Protection Law, where consumers have the right to be heard when they raise grievances about the goods and/or services received. Therefore, this research further analyzes the fulfilment of the consumer right to be heard according to the provision in the Consumer Protection Law by considering existing hindering factors in the measures taken to fulfil the consumer right to be heard. This research employs an empirical-juridical method and a socio-juridical approach. The research took place in Surabaya and the research data were obtained from the results of interviews, documentation, and library research. The samples studied involved BPSK of Surabaya City and BPKN RI and were obtained from a purposive sampling technique. The collected data were analyzed based on a descriptive-qualitative technique.
Keywords: consumer right to be heard, consumer protection, post a review, beauty clini
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG TIDAK DILAPORKAN OLEH PENGUSAHA KEPADA DINAS KETENAGAKERJAAN (KAJIAN YURIDIS PASAL 38 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA)
No full textShalomita Lisara, Budi Santoso, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum yang timbul akibat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Tertentu, dan Pemutusan Hubungan Kerja. PP Nomor 35 tahun 2021 tidak mengatur mengenai implikasi hukum serta ketentuan sanksi bagi pengusaha yang tidak melaporkan PHK kepada Disnaker. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apa implikasi hukum dari pemutusan hubungan kerja yang tidak dilaporkan oleh pengusaha kepada Disnaker, (2) Apa sanksi yang tepat terhadap Pengusaha yang tidak melaporkan pemutusan hubungan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Untuk menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekaan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan terseier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet. Bahan hukum yang digunaan dianalisis dengan teknik intepretasi gramatikal dan sistematis. Berdasarkan pembahasan, diketahui pemutusan hubungan kerja yang tidak dilaporkan oleh pengusaha kepada Dinas Ketenagakerjaan adalah tetap sah. Implikasi hukum dari tidak dilaporkannya PHK kepada Disnaker adalah pekerja/buruh tidak dapat melakukan klaim atas manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Alasan pemutusan hubungan kerja yang wajib untuk dilaporkan oleh Pengusaha kepada Dinas Ketenagakerjaan adalah PHK atas inisiatif pengusaha. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pengusaha yang tidak melaporkan PHK adalah sanksi administratif dan sanksi denda yang dikenakan oleh Disnaker.
Kata Kunci: pemutusan hubungan kerja, implikasi hukum, sanksi
Abstract
This research analyzes the legal loophole arising from the condition where employers do not report layoffs to employment agencies, while this matter is governed by Article 38 of Government Regulation Number 35 concerning Temporary Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Break Time, and Layoffs. Departing from this issue, this research aims to investigate the following problems: (1) the legal implication arising from the condition where layoffs are not reported by employers to employment agencies, and (2) proper sanctions imposed on the employers not reporting layoffs to employment agencies. This research employed a normative method and statutory, comparative, and conceptual approaches. The research data consisted of primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. All these data were further analyzed using a grammatical analysis requiring the author to look up words written in the legislation, and they were further interpreted systematically. This systematic interpretation interpreted the regulation concerned where articles of the same law or different laws were compared to one another. The research results reveal that unreported layoffs in this case are deemed acceptable so long as the grounds for dismissal are justified. However, in this condition, the employees concerned cannot claim the benefits of JKP. Layoffs initiated by employers still need to be reported, or sanctions may be imposed when this case goes unreported.
Keywords: lay off, legal implication, sanctio
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PONZI DI INDONESIA
No full textPatrick Romero, Faizin Sulistio, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan yang terjadi akibat dari penipuan yang disebabkan dengan modus skema ponzi di Indonesia. Seiring berkembangnya dunia investasi secara global, kemudian terdapat beberapa metode-metode investasi yang ditawarkan, mulai dari investasi yang legal sampai modus skema investasi yang ilegal. Salah satu investasi ilegal yang sudah diakui di dunia adalah skema ponzi, skema ini di dalam kasusnya selalu mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap para korbannya, namun nyatanya regulasi di Indonesia terkait perlindungan kepada korban masih belum mengatur mengenai larangan investasi dengan skema ponzi ini secara jelas. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Dengan Modus Skema Ponzi”, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat kita yang tidak memahami dan sadar terkait modus penipuan dengan skema ponzi ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan statue approach, comparative approach dan conseptual approach. Penulis juga memberikan contoh yaitu didalam kasus First Travel yang menggunakan modus dengan skema ponzi yang belum menunjukan adanya keadlian yang berlaku bagi para korban yang mana pengembalian kerugian kepada korban tidak dilaksanakan dan dirampas oleh negara. Penelitan ini membahas mengenai upaya hukum apa yang sudah diberikan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan hukum kepada para investor yang dirugikan akibat modus skema ponzi dan memberikan upaya hukum alternatif terkait skema ponzi.
Kata Kunci: perlindungan hukum, penipuan, skema ponzi
Abstract
This research studies the legal protection for victims of the Ponzi scheme as fraud in Indonesia. Global investment development has brought in some investment methods, ranging from legal investment to those involving illicit schemes. The Ponzi scheme is one of the illicit investment methods, causing significant financial losses. However, regulations in Indonesia in terms of protection for the victims of this scheme have not banned the investment under this scheme and most people are not aware of it. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. This research takes the case of First Travel as an example of fraud involving a Ponzi scheme. In this case, victims have not seen justice coming up following the financial losses that the victims have to bear. It seems that the state has grabbed what should be the rights of the victims concerned. This research specifically discusses what legal measures have been taken by the government to guarantee the legal protection of the investors affected by this scheme and aims to offer alternative legal measures in this case.
Keywords: legal protection, fraud, Ponzi schem
KEWENANGAN DAN PERAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA PT PG KREBET BARU KABUPATEN MALANG
No full textYolanda Ivania Bachtian, Muktiono, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pelaksaaan dalam pemberian kesejahteraan terhadap pekerja memiliki tujuan meningkatkan kulitas hidup setiap individu. Pemberian kesejahteraan merupakan kewajiban yang harus di lakukan dan di patuhi guna menciptakan kehidupan yang sehat dan layak. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Menganalisis Peran dan Kewenangan pemerintah dalam peningkataan kesejahteraan pekerja di PT PG Krebet Baru. Di dalam Undang-Undang Pemerintah wajib pemerintah melaksanakaan Perannya dalam mengayomi dan melindungi hak seseorang individu dan melaksanakaan kewajibannya dalam peningkatan kesejahteran untuk pekerja atau pekerja. Dalam Analisis data penulis memfokuskan dalam mengidentifikasi Peran dan Kewenangan pemerintah yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Meneteri, dan Peraturan Daerah dalam kenyataan yang ada di lapangan. Kewenangan dan Peran Pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja merupakan kunci utama berkembangnya suatu individu maupun kelompok yang beranggotakan individu-individu lainnya. Selaras dengan peningktan kesejahteraan pemberian gaji yang sepadan, dan penggunaan Alat Pelidung Diri murupakan suatu cara guna untuk mencegah terjadinya hilang keselamatan seseorang dan hilangnya nyawa seseorang guna menciptakan kesejahteraan pekerja. Pemberian jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja merupakakn bentuk peduli pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga sebagain maupun seluruh tubuh demi menciptakan kehidupan yang sejahtera.
Kata Kunci: kewenangan pemerintah, peran pemerintah, kesejahteraan pekerja
Abstract
Assuring the well-being of the workforce is essential, and it has to be followed to ensure that healthy and decent life ensues. This research aims to 1) analyze the role and the authority of the government in improving the well-being of the workforce of Sugar Factory Krebet Baru. The statute concerned implies protecting the rights of individuals is important to help assure and improve the prosperity of the workforce. This research focuses more on identifying the role and the authority of the government outlined in a statute concerned, Presidential Regulation, Ministerial Regulation, and related-regional regulations, as compared to what takes place in real life. The government\u27s authority and role in this matter is the primary key to the growth of every individual or community consisting of individuals. Similarly, the provision of a decent salary and the application of protective outfits are some of the measures taken to protect the life of individuals to assure the well-being of each individual. The provision of health and accident insurance represents the involvement of the government in ensuring that people live a welfare life.
Keywords: government authority, government role, the well-being of the workforc
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENGEDARAN OBAT SIRUP PENYEBAB GAGAL GINJAL
No full textChika Joy Ema Sirait, Abdul Madjid, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peristiwa hukum yang mengakibatkan kematian yaitu beredarnya obat sirup yang mengandung senyawa berbahaya yaitu EG dan DEG yang diduga menjadi penyebab anak-anak yang mengonsumsi obat tersebut menderita gagal ginjal akut sampai menyebabkan kematian. Sejauh ini korban dari peristiwa tersebut hanya dapat melakukan gugatan perdata, meskipun sudah ada korban yang meninggal tapi tidak ada tuntutan pidana pada para pelaku dalam hal ini adalah korporasi selaku produsen obat-obatan tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kasus pengedaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi terhadap pengedaran obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat senyawa berbahaya dalam obat sirup yang diedarkan dan hal tersebut melanggar beberapa pasal yaitu Pasal 386 KUHP, Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana merupakan perbuatan pidana. Dan korporasi sebagai pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu kepada Korporasi, pengurus atau Korporasi dan Pengurus.
Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, korporasi, pengedaran obat sirup, perbuatan pidana
Abstract
This research departed from a legal event causing death following the distribution of syrup medicine that contains EG and DEG as harmful substances alleged to have caused acute kidney failure and death. So far, the victims have been restricted to only filing civil claims despite the death caused. This research aims to analyze the case of the distribution of syrup medicine causing acute kidney failure in children and corporate liability for this distribution. With normative-juridical methods and a statutory approach, this research reveals that the medicine contains hazardous substances, violating Article 386 of the Penal Code, Article 196 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and this case is deemed to be criminal conduct. The distributing company must be held liable and this liability involves the corporation, the officials in charge, or the corporation and the officials in charge.
Keywords: liability, corporate, syrup medicine distribution, criminal offence
 
STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL ORANG DEWASA SESAMA JENIS DALAM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA
No full textRamadhan Santoso, Masruchin Ruba’i, Faizin Sulistio
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas komparasi pengaturan tindak pidana perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis dalam hukum Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia, perbuatan cabul sesama jenis hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum. Akan tetapi, tidak mencantumkan unsur pemidanaan perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan dalam ranah privat. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan pengaturan hukum di Malaysia. Malaysia mengatur terkait tindakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis di dalam Laws Of Malaysia Act 574. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis di hukum Indonesia dan Malaysia? (2) Bagaimana urgensi kriminalisasi terhadap perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis di Indonesia? dan (3) Bagaimana formulasi pemidanaan terhadap perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis dalam Hukum Pidana di Indonesia? Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KUHP belum mengatur mengenai unsur privat dalam perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis. Urgensi kriminalisasi perbuatan cabul orang dewasa sesama jenis di KUHP ditinjau berdasar aspek Pancasila, sosiologis, dan kesehatan. Formulasi pemidanaan dalam hukum Indonesia mendatang adalah menambahkan unsur dilakukan dalam ranah privat; ada paksaan atau tanpa paksaan; tanpa ada kekerasan , atau ancaman kekerasan; tanpa dipublikasikan; dan penambahan ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Kata Kunci: perbuatan cabul, sesama jenis, LGBT
Abstract
This research compares the laws regulating obscenity between two same-sex adults in Indonesia and Malaysia. In Indonesia, something can be seen as obscenity of same-sex adults when it is done in public places, but it does not include any aspects of criminalization over obscenity between two same-sex adults in a private scope. This is certainly contrary to the law in Malaysia that regulates this case under the Laws of Malaysia Act 574. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the comparison of the laws regulating obscenity between same-sex adults in Indonesia and Malaysia and (2) the urgency of criminalization of obscenity between same-sex adults in Indonesia, and (3) the formulation of criminalization against same-sex adults involved in obscenity under Criminal Law of Indonesia. This research employed a normative method and conceptual, statutory, and comparative approaches. The research results reveal that the Penal Code of Indonesia does not regulate the private aspects of obscenity done by same-sex adults. The urgency of this conduct should be viewed from the aspects of Pancasila, sociology, and health. The formulation of criminalization in Indonesia can be done by adding the aspect of private element; the aspect of force and without force; the presence of violence or threat of violence; without publication; and the provision of medical and social rehabilitations.
Keywords: obscenity, same-sex, LGB
URGENSI PENGATURAN MENGENAI BATASAN KEWENANGAN PENGENDALI TERHADAP PERUSAHAAN GO PRIVATE
No full textSaskia Awanis, Reka Dewantara, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga faktor pembentuk peraturan untuk menunjukkan urgensi pengaturan batasan kewenangan pengendali pada perusahaan go private dan menemukan ketentuan yang sesuai untuk diimplementasikan berdasarkan urgensi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa terdapat urgensi untuk mengatur batasan kewenangan pengendali karena pertama, harus terdapat kesesuaian secara filosofis dengan UU Pasar Modal. Kedua, berdasarkan aspek yuridis ketentuan saat ini di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat melengkapi dan menyempurnakan UU Pasar Modal dan UU Perseroan Terbatas. Ketiga, berdasarkan aspek sosiologis, terdapat permasalahan hukum yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dipecahkan. Maka, analisis kedua menemukan model pengaturan yang tepat untuk membatasi kewenangan pengendali. Beberapa ketentuan yang berlaku di Singapura dapat digunakan untuk membentuk peraturan yang lebih baik di Indonesia. Terlebih lagi, penelitian ini menemukan bahwa rumusan pengaturan pengendali harus dibentuk secara ex ante, yakni berdasarkan asumsi yang telah diperhitungkan konsekuensinya.
Kata Kunci: batasan, pengendali, go private
Abstract
This research aims to describe and analyze three factors to form the regulation as the urgency to set a regulation governing the limitations on controller’s authority in going private companies and discover a relevant provision to be further implemented according to this urging necessity. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis result reveals that this urging necessity is important to consider because, first, there should be a philosophical relevance to Capital Market Law. Second, according to the juridical aspect, the current provision of the Regulation of Financial Services Authority does not complete and perfect Capital market law and Limited Liability Companies Law. Third, from the perspective of a sociological aspect, a legal issue is left to be solved. The second analysis found a relevant regulatory model to restrict the controlling authority. Some regulations in place in Singapore can be considered for better regulation in Indonesia. This research has found that the formulation of controlling regulation has to be made in ex ante—according to the assumption whose consequence has been taken into consideration.
Keywords: authority, controller, go privat
BATASAN JUDICIAL ACTIVISM DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
No full textNibraska Aslam, Riana Susmayanti, Ria Casmi Arrsa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk menguji norma dalam undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi pada faktanya dalam beberapa putusan telah menciptakan hukum baru (judge-made-law), ultra petita, retroaktif, hingga putusan yang bertentangan dengan putusan sebelumnya. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai penerapan prinsip Judicial Activism. Namun kewenangan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi seolah menjadi lembaga superpower sehingga berpotensi untuk terjadi kesewenang-wenangan oleh hakim. Dengan demikian berangkat dari permasalahan tersebut menunjukkan adanya kekosongan terkait sejauh mana batasan Judicial Activism dapat diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep batasan dari fenomena Judicial Activism oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapat jawaban bahwa konsep kebebasan memutus perkara yang dimiliki hakim dalam Judicial Activism serupa dengan Diskresi sehingga konsep batasan dalam Diskresi dapat digunakan secara terbatas untuk Judicial Activism.
Kata Kunci: judicial activism, mahkamah konstitusi, batasan
Abstract
The Constitutional Court is one of the institutions with judicial power and is authorized under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to review the norms in a statute under the Constitution. As an institution with judicial power, the Constitutional Court has created new laws, commonly called as judge-made-law, ultra petita (beyond the request), retroactive, and verdicts contravening earlier verdicts. The active attitude demonstrated by the Constitutional Court represents the principle of Judicial Activism. However, this authority seems to have put the Constitutional Court as a superpower institution, and this situation may lead to arbitrary conduct by the judges. This research aims to analyze the concept of the scope of the phenomenon of judicial activism by the Constitutional Court. With normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, this research reveals that the concept of free authority in judicial activism is equal to discretion. That is, the concept of the scope of discretion can be referred to in a limited scope of judicial activism.
Keywords: judicial activism, constitutional court, scop