Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS DUALISME PENGATURAN SYARAT PENGISIAN DIREKSI BANK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DALAM PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2018 DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 55/POJK.03/2016
No full textMuhammad Bayu Tondy Matogu Inuman, Ngesti Dwi P, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dalam syarat pengisian dan mekanisme pemilihan Direksi BUMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 atau POJK 55/POJK.03/2016. Penelitian ini didasari oleh adanya dua peraturan yang saling tumpang tindih atau menimbulkan kontradiksi norma yang saling bertolak belakang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dijelaskan bahwa syarat untuk dapat diangkat menjadi Direksi BUMD yaitu harus memiliki usia minimal 35 tahun dan maksimal berusia 55 tahun pada saat pendaftaran (Pasal 35 H Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2018), namun disisi lain didalam peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 yang dapat dilihat di Pasal 4 dimana tidak mewajibkan adanya persyaratan mengenai usia direksi pada saat pendaftaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kewenangan dalam syarat pengisian dan mekanisme pemilihan Direksi BUMD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 atau POJK 55/POJK.03/2016 dan bagaimana implikasi hukum atas pengisian direksi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanannya. Metode penelitian ini adalah yuridis normаtif atau penelitian hukum doktriner atau disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dengan pendekatan perundаng-undаngаn, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PP BUMD dan Peraturan Daerah juga mengatur tentang kewajiban kepada seluruh BUMD tanpa terkecuali dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat dilakukan 2 langkah yaitu pertama, Gubernur sebagai pejabat berwenang untuk melantik dan mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Direksi terdahulu, dapat mencabut atau menganulir dengan Surat Keputusan baru yang menyatakan Surat Keputusan pengangkatan direksi terdahulu tidak berlaku.
Kata Kunci: direksi, BUMD, regulasi
Abstract
This research studies the authority in the requirement and mechanism of the selection of the Director to fill the position in a Regional-Owned Enterprise (BUMD) that refers to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 of 2018 or the Regulation of Financial Services Authority (POJK) Number 55/POJK 55.03/2016. This research is based on two overlapping regulations, which sparks conflicting norms. The Regulation of the Minister of Home Affairs implies that the position of director of BUMD should at least be 35 years old and not be older than 55 during the time of registration (Article 35 H of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 of 2018). On the other hand, the POJK Number 33 of 2014 in Article 4 does not require a certain age to fulfill the position of director. This research aims to study the authority in the requirement of the fulfillment and the mechanism of a position as a director in BUMD that refers to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 37 of 2018 or POJK 55/POJK.03/2016 and the implication of law regarding the matter that may violate regional regulations and the delegated regulations. This research employed normative-juridical methods and doctrines/library research or the study of documents. It employed statutory, conceptual, and case approaches. The research results show that the Government Regulation of BUMD and Regional Regulation also govern the obligation carried out by all BUMD to tackle the issues. This obligation involves the following conditions: the Governor is authorized to hold an inauguration or issue a decree of the appointment of a director, revoke or annul a new decree declaring a decree of an appointment of a director that is no longer effective.
Keywords: directors, BUMD, regulation
KONSISTENSI PRESIDENTIAL DECREE NO. 299 RUSIA TERHADAP PASAL 73 TRIPS AGREEMENT
No full textFirman Dandi Setiawan, Sukarmi, Hikmatul Ula
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Sebagai bentuk reaksi terhadap invasi Rusia terhadap Ukraina, sejumlah negara memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia yang akhirnya menimbulkan efek cukup besar terhadap sektor perekonomiannya. Sebagai tindakan balasan atau retaliasi, Rusia kemudian mengeluarkan Presidential Decree No. 299 yang mengizinkan warga negara Rusia untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tanpa harus membayar kompensasi kepada pemiliknya. Namun dalam Pasal 73 TRIPs Agreement sendiri terdapat ketentuan security exception yang memungkinkan Rusia untuk menjustifikasi tindakannya tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah Presidential Decree No. 299 yang dikeluarkan oleh Rusia telah sesuai dengan Pasal 73 TRIPs Agreement dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak kekayaan intelektual dari negara yang dirugikan oleh kebijakan Rusia berdasarkan TRIPs Agreement. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presidential Decree No. 299 yang dikeluarkan oleh Rusia tidak sesuai atau inkosisten dengan ketentuan Security Exceptions yang terdapat dalam Pasal 73 TRIPs Agreement. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pada negara yang dirugikan dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Kata Kunci: security exceptions, retaliasi, hak kekayaan intelektual
Abstract
As part of Russia’s invasion of Ukraine, some states have imposed economic sanctions on Russia, leaving considerable impacts on its economic sectors. As a retaliation, Russia issued Presidential Decree Number 299 allowing Russian citizens to use intellectual property rights without having to pay compensation to the owners. On the contrary, Article 73 of the TRIPs Agreement regulates security exceptions that enable Russia to justify this act. This research aims to analyze whether Presidential Decree Number 299 issued by Russia is in conformity with Article 73 of the TRIPs Agreement and how legal protection is given to the owners of international property rights of the states affected by Russian policy according to the TRIPs Agreement. This research employs a normative method and statutory and case approaches. The research results show that Presidential Decree Number 299 issued by Russia is not consistent with the provision of security exceptions outlined in Article 73 of the TRIPs Agreement. The legal protection concerned may cover both preventive and repressive protection.
Keywords: security exceptions, retaliation, intellectual property right
JAMINAN PERLINDUNGAN PEKERJA GANGGUAN JIWA KAMBUHAN SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
No full textUmmu Sulaem Syamsudin, Budi Santoso, Zora Febriena Dwithia H. P.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Negara bertanggungjawab untuk memberikan pekerjaan yang layak dan juga memberikan jaminan atas pemberian perlakuan yang adil dalam Pekerjaan, termasuk pada pekerja yang menderita gangguan jiwa kambuhan. Namun pekerja dengan gangguan jiwa kambuhan memiliki durasi waktu tidak menentu yang membuat produktivitas usaha terganggu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadaan gangguan jiwa kambuhan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, menganalisis prosedur pemutusan hubungan kerja yang berkeadilan bagi pekerja gangguan jiwa kambuhan serta menganalisis hak pekerja yang diputus hubungan kerjanya atas alasan gangguan jiwa kambuhan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini pengusaha dapat melakukan PHK apabila pekerja tidak dapat menjalankan tugasnya setelah 12 bulan berturut-turut. Prosedur berkeadilan apabila PHK tidak dapat dihindari yaitu dengan melakukan observasi untuk memastikan pengaruh penyakitnya terhadap produktivitas kerja, rehabilitasi medik psikososial dengan memberikan perawatan sesuai kebutuhan penyakitnya, serta negosiasi dengan dokter dan serikat pekerja apabila telah ada pemberitahuan terkait PHK. Hak yang diterima pekerja yang terdampak PHK akibat gangguan jiwa yaitu dengan mendapatkan jaminan perlindungan secara sosial, jaminan perlindungan secara prosedural, serta jaminan perlindungan secara ekonomis.
Kata Kunci: gangguan jiwa, pemutusan hubungan kerja, ketenagakerjaan
Abstract
The state is responsible for providing decent jobs and guarantee of fair treatment at work for all, including those with recurrent mental health problems. However, people with such mental health issues may not sustain longer working hours, thereby affecting business productivity. Departing from this issue, this research aims to analyze the recurrent mental health problems as the grounds for dismissing workers, the procedure of fair dismissal for the workers concerned, and the rights of the workers following the dismissal. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, comparative, and case approaches. This research reveals that dismissal takes place when workers with such health issues fail to perform their tasks for 12 consecutive months. The fair procedure to be considered is conducting observations of the workers’ health conditions to find out if these conditions affect productivity. Psycho-social medical rehabilitation can also be given by providing care as needed and the negotiation between the doctor in charge and a labor union needs to take place following the notification of dismissal. The dismissed workers should, however, be entitled to social, procedural, and economic protection.
Keywords: mental health issues, dismissal, labo
ANALISIS YURIDIS HAK MEMANFAATKAN TANAH NEGARA DALAM IMTN PADA PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan legalitas kepada masyarakat daerah Kota Samarinda dalam hal ini menggarap dan memiliki tanah negara melalui IMTN di sandingkan dengan Undang-Undang Pokok Agraria, dimana kedudukan IMTN dalam Undang-Undang pokok dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana pokok kajiannya adalah kajian hukum yang di konsepkan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut temuan kajian, hak membuka tanah tercakup dalam pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria, artinya agar kedudukan pemakai hasil tanah negara atau IMTN menjadi milik perseorangan, maka harus ditingkatkan menjadi sebuah sertifikat. Selain itu, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Bab VI Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa IMTN berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang izin pembukaan tanah negara. Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang kewenangan mengakses tanah negara, IMTN berhak mendapatkan keuntungan tertentu. kedudukan pemanfaatan tanah negara IMTN masuk dalam Undang-Undang pokok Agraria, yaitu pada rumusan Pasal 16 tentang hak membuka tanah. IMTN masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang lagi 1 kali.
Kata Kunci: Analisis, Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Peraturan Wali Kota Samarinda
Abstract
This research departed from the issue of legality arising in Samarinda city regarding the use of land under the ownership of the state on the Permit to Open the Land Under the Ownership of the State (henceforth referred to as IMTN) seen from the perspective of Basic Agrarian Law in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This research employed a normative method with a legal study linked to the current norm in society, and this norm should be the reference for all people. The study of opening land under the ownership of the state is set forth in Article 16 of Basic Agrarian Law. That is, to allow for the use of land under the state’s ownership requires the transfer of the status of land to title. This matter also complies with Regional Regulation Number 2 of 2019 Chapter VI of Article 9 Paragraph 1 implying that the use of the land concerned only lasts for 3 years and may extend once according to Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Permit to Open Land Under the Ownership of the State. The Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning the authority to access the state’s land, the IMTN may be entitled to certain benefits. The standing to use land of the state under IMTN is included in Basic Agrarian Law, particularly in Article 16 regarding the right to open land. IMTN lasts for 3 years and can be extended once.
Keywords: Analysis, Permit To Open The Land Under The Ownership Of The State, The Mayor’s Regulation Of Samarind
PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DALAM PRAPERADILAN PADA PERKARA TERPIDANA YANG TELAH MENJALANI MASA PENAHANAN MELEBIHI MASA PUTUSAN PIDANA PENJARA MELALUI GUGATAN PERDATA
No full textAbdul Hakim, Nurini Aprilianda, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada tulisan ini, penulis membahas isu hukum mekanisme ganti kerugian terhadap terpidana yang telah menjalani masa penahanan melebihi masa putusan pidana penjara dalam hukum pidana dan perdata, dimana dalam beberapa kasus penulis menemukan persoalan bahwa terpidana menjalani masa penahanan melebihi masa putusan pidana penjara sehingga, penulis mencoba menggali serta menganalisis lebih jauh tentang pasal yang mendasari persoalan tersebut yang ada di pasal 95 KUHAP dan 1365 KUH Perdata. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa, terdapat dua mekanisme untuk melakukan gugatan ganti kerugian yaitu gugatan pidana yang didasari pasal 95 KUHAP dan juga dapat dilakukan gugatan perdata yaitu pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi dalam gugatan perdata yaitu didasari pasal 1365 yang membahas tentang perbuatan melawan hukum dapat disangkut pautkan dengan objek praperadilan yaitu kesalahan penahanan ataupun tidak sahnya penahanan sehingga gugatan perdata dapat dilakukan melalui praperadilan tersebut.
Kata Kunci: Ganti Kerugian, Masa Penahanan, Praperadilan, Gugatan Perdata
ABSTRACT
This research discusses the mechanisms of redress given to the defendant serving a jail sentence more than the period declared on the court decision in either criminal or civil cases. The research has found some issues regarding defendants serving jail a sentence more than what was outlined in the court decision by delving into Article 95 of the Criminal Code Procedure and Article 1365 of the Civil Code. The analysis results reveal that there are two mechanisms to file a lawsuit for redress according to Article 95 of the Criminal Code Procedure and according to Article 1365 of the Civil Code. However, the lawsuit studied in this research only referred to Article 1365 concerning tort that can be related to a pre-trial object in terms of sentencing errors or the invalidity of the sentence given so that a civil lawsuit can take place in this pre-trial.
Keywords: redress, detention period, pre-trial, a civil lawsui
URGENSI PENGATURAN BATASAN KEWENANGAN LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PENETAPAN KONDISI INSOLVEN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
No full textNaufal Fauzi, Reka Dewantara, Amelia Sri Kusuma Dewi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) memiliki kewenangan yang dengannya memungkinkan lembaga tersebut dipailitkan. Walau demikian, LPI memiliki mekanisme khusus yang harus terpenuhi sebelum pada akhirnya permohonan kepailitan dapat diajukan. Mekanisme khusus tersebut adalah tes insolvensi yang dilaksanakan guna menetapkan kondisi insolven LPI oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Menteri keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis urgensi pengaturan atas batasan kewenangan lembaga independen dalam melaksanakan tes insolvensi serta menemukan formulasi pengaturan batas kewenangan lembaga independen dalam menetapkan status kondisi insolven lembaga pengelola investasi yang berkepastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, serta pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi pengaturan atas batasan kewenangan lembaga independen terbagi atas beberapa aspek, diantaranya urgensi filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomi. Selanjutnya formulasi pengaturan batasan kewenangan lembaga independen yang berkepastian hukum dilakukan dengan mengakomondasi ketentuan mengenai kedudukan, struktur, kualifikasi profesional yang dibutuhkan, mekanisme penunjukan oleh Menteri keuangan serta batasan kewenangan lembaga independen.
Kata Kunci: lembaga independen, kondisi insolven, lembaga pengelola investasi
Abstract
An investment agency is authorized to be declared bankrupt. However, this agency adheres to a special mechanism that has to be fulfilled before a request for bankruptcy is submitted. This mechanism refers to the insolvency test to declare an insolvent condition of the investment agency by the independent body appointed by Finance Minister. This research aims to describe and analyze the urgency of regulating the scope of authority of an independent body in testing insolvency and find the formulation of the regulation of the scope of authority of the independent body in declaring insolvent conditions in an investment agency with legal certainty. This research employed a normative-juridical method and statutory, analytical, and comparative approaches, revealing that an independent body covers philosophical, sociological, juridical, and economic aspects. The formulation of the regulation in the scope of the authority held by the independent body with legal certainty is done by accommodating the provision regarding position, structure, and professional qualifications, the appointment mechanism set by the finance minister, and the scope of authority held by the independent body.
Keywords: independent body, insolvent condition, investment management agenc
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK YANG MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks)
No full textGilang Sulung Dermawan, Nurini Aprilianda, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Indonesia merupakan negara hukum yang di dalam sendi kehidupannya terdapat anak yang merupakan bagian dari keberlangsungan hidup masyarakat dan keberlangsungan hidup bangsa. Di masa sekarang salah satu kenakalan anak ialah tawuran dengan melibatkan senjata tajam atau yang dalam bahasa hukum disebut sebagai perkelahian beramai-ramai. Terdapat salah satu asas penting dalam peradilan anak yaitu Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Asas ini berarti bahwa setiap pengambilan keputusan harus memperhatikan tumbuh kembang anak. Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan dengan wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak melalui dasar pertimbangannya (ratio decidendi). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi pidana, yang berorientasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sanksi tindakan, yang bertujuan untuk memberi pertolongan agar pelaku berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks terdapat konflik hukum antara Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena masih terdapat hak-hak anak yang dilanggar seperti tidak ada upaya diversi dan Hakim kurang memperhatikan prinsip ultimum remedium dengan tidak menempatkan pidana penjara sebagai last resort sehingga dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
Kata Kunci: ratio decidendi hakim, pemidanaan anak, senjata tajam
Abstract
In Indonesia as a state of law, the existence of a child represents the sustainability of the life of the society and the state. Brawls involving children carrying sharp weapons have often happened. In terms of the principle of the best interest of the child, every decision made must take into account the growth of the child concerned. In this case, judges play an important role in delivering verdicts without overlooking the principle of the best interest of the child with ratio decidendi (the basis of consideration). Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime mentions two sanctions: a criminal sanction intended to deter offenders and a correctional sanction intended to ensure that an offender will not repeat the conduct. However, a conflict arises between Decision Number 52/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bks and Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime because some rights of the child are violated, where no diversion measures are taken and the judges do not consider the ultimum remedium principle by not giving imprisonment as the last resort. Thus, it is seen as inappropriate with the objective of sentencing the child and the principle of the best interest of the child.
Keywords: judges’ ratio decidendi, child sentencing, sharp weapon
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI PASAL 54 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI DESA BEJI KABUPATEN PASURUAN DIKAITKAN DENGAN MENURUNNYA PEREKONOMIAN PETANI)
No full textSiti Aisyah, Muktiono, Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Adanya pencemaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan industri pelapisan logam PT. SAA menjadikan warga desa beji mengalami dampak berupa penurunan hasil panen yang berpengaruh pada perekonomian warga. Perbuatan pencemaran ini yang semula telah diberikan penegakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum memperbaiki pembuangan limbah perusahaan. Hal tersebut membawa beberapa problematika dalam penegakan hukum khususnya terkait sanksi administrasi ini. Proses penegakan ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, kondisi serta budaya masyarakat.
Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni penelitian empiris yang menggunakan data deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Baku mutu air limbah yang dibuang oleh PT. SAA terbukti melebihi aturan baku mutu yang telah ditentukan sesuai hasil uji laboratorium yang dilakukan. Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin lingkungan masih belum dilaksanakan. 2) Adanya dampak pada penurunan perekonomian petani akibat pencemaran limbah PT. SAA yang mencemari lahan beberapa petani dan ditinjau dari penurunan hasil panen dari tahun ke tahun.
Kata Kunci: penegakan, sanksi administrasi, pencemaran lingkungan
Abstract
The pollution caused by PT. SAA as one of the local coating industries has raised public outcries in Beji village following declining agricultural products and the local economy. Notwithstanding the warning given as an administrative sanction by Environmental Agency following the pollution caused, the company concerned has not shown any sign of taking measures to fix this polluting waste issue. This situation certainly sparks some other issues in the imposition of the sanction simply because it is also affected by factors like law, law enforcers, infrastructure and facilities, public conditions, and cultures. This is empirical research using descriptive data to analyze. The secondary data were obtained and the primary data are supplementary to the secondary ones. The data were collected from interviews and library research. The research result reveals that 1) the quality standard of waste disposal in PT. SAA exceeds the indicator set through the laboratory test. Article 54 of Regional Regulation Number 8 of 2016 regarding administrative sanctions including governmental force, license freeze, and license revocation has not been appropriately performed. This waste pollution has also caused 2) declining agricultural products happening every year due to polluted agricultural lands.
Keywords: enforcement, administrative sanction, environmental pollutio
RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA
No full textTasya Nabilah Faressa, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tindak pidana penelantaran merupakan salah satu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang disebut UU PKDRT. Dimana tindak pidana tersebut menyebabkan kerugian finansial bagi korban sehingga korban memerlukan adanya ganti rugi dari pelaku, akan tetapi hal tersebut tidak diatur dalam undang – undang tersebut sehingga terdapat kekosongan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Urgensi Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga ? (2) Bagaimana Konsep Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga ?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Dari hasil tersebut, penulis memperoleh jawaban bahwa penelantaran rumah tangga merupakan kekerasan ekonomi disebabkan terdapat adanya kerugian materiil sehingga perlu ganti rugi atau restitusi bagi korban. Dikarenakan hal tersebut belum diatur, maka perlu adanya konsep restitusi yang diatur langsung dalam pasal 49 UU PKDRT yang sebelumnya restitusi khusus diatur pada Undang – undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengenaan restitusi juga harus memperhatikan kemampuan pelaku, kerugian korban dan Upah Minimum Regional wilayah setempat agar restitusi dapat dipenuhi dengan jelas.
Kata Kunci: penelantaran rumah tangga, restitusi, kekerasan dalam rumah tangga
Abstract
Domestic negligence is part of domestic violence governed in Law Number 23 of 2004 concerning Abolishment of Domestic Violence. This crime has caused financial losses affecting the victims, where restitution paid by offenders is required. However, this restitution-related matter is not governed by the law concerned, thereby leaving a legal loophole. Departing from this issue, this research aims to delve into (1) the urgency of the restitution for the victims of domestic violence and (2) the concept of the restitution paid to the victim of domestic violence. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and case approaches. The research result reveals that domestic violence is categorized as economic violence that may lead to financial losses the victims have to bear. Thus, this consequence needs restitution provided for the victims. Since this matter is left unregulated, there must be a restitution concept directly governed in Article 49 of this law, while restitution was previously regulated in the Witness and Victim Protection Law. Setting restitution should also consider the capability of the offenders, the losses caused, and the minimum regional wage of the area concerned to ensure that the amount of restitution is proportionately set.
Keywords: domestic negligence, restitution, domestic violenc
IMPLIKASI YURIDIS PELANGGARAN MALAYSIA TERHADAP MOU PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI SEKTOR DOMESTIK
No full textSilva Hasanah Agustin, Ikaningtyas, Hikmatul Ula
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini menganalisis bagaimana implikasi yuridis tindakan pelanggaran Malaysia terhadap MoU Penempatan dan Pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi yuridis pelanggaran Malaysia terhadap MoU Penempatan dan Pelindungan PMI. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara pengirim telah banyak melakukan upaya untuk penempatan dan pelindungan PMI di Malaysia. Namun, Malaysia tidak memiliki I’tikad baik untuk melindungi dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Negara penerima dengan melanggar ketentuan MoU. Dilihat dari substansinya MoU Penempatan dan Pelindungan PMI antara Indonesia dengan Malaysia merupakan MoU sebagai Agreement is agreement yang mempunyai daya ikat layaknya perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, Tindakan pelanggaran Malaysia terhadap MoU menghasilkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 29, pasal 30, dan pasal 31 Draft Aricles on Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts 2001.
Kata Kunci: implikasi yuridis, Memorandum of Understanding, Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Abstract
This research employs the juridical implication of the violation committed by Malaysia of the MoU regarding the placement and protection of Indonesian migrant workers in the domestic sector in Malaysia. With a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches, this research shows that Indonesia as the sending state has made some attempts regarding the placement and protection of Indonesian migrant workers in Malaysia. However, Malaysia does not show any sign of good faith to protect the workers and carry out its responsibility as a receiving state by violating the MoU. In terms of the substance, the MoU regarding the placement and protection of Indonesian migrant workers between Malaysia and Indonesia serves as an agreement with binding force like in other types of agreements. Thus, the infringement, in this case, has led to a legal consequence as stipulated in the provision of Article 29, Article 30, and Article 31 of Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.
Keywords: juridical implication, Memorandum of Understanding, Indonesian migrant worker