Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
POLITIK HUKUM STATUS KEKHUSUSAN DALAM PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA
No full textLuna Dezeana Ticoalu, Muhammad Dahlan, Ibnu Sam Widodo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) mengatur kekhususan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dengan memanfaatkan peluang dari Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dan pendapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan bahwa pemberian kekhususan kepada suatu daerah bersifat fleksibel sepanjang hal tersebut merupakan kebutuhan nyata dan kebutuhan politik. Namun, IKN Nusantara menganut konsep kewilayahan dan struktur pemerintahan yang berbeda dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD NRI 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis politik hukum status kekhususan dalam Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara serta implikasi hukum UU IKN terhadap desentralisasi asimetris di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa politik hukum pemberian status kekhususan kepada suatu daerah dapat merujuk pada Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan kriteria dan indikator status kekhususan atau keistimewaan. Selain itu, politik hukum status kekhususan IKN juga ditelaah dari rencana pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan UU IKN untuk dapat menjawab urgensi diberikannya kekhususan pada IKN. Diaturnya kekhususan dalam UU IKN berimplikasi pada desentralisasi asimetris di Indonesia sebab hal tersebut akan menimbulkan tantangan dalam menerapkan desentralisasi asimetris di Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan adanya penyesuaian kembali terhadap ketentuan yang termaktub dalam UUD NRI 1945.
Kata Kunci: politik hukum, status kekhususan, pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara
Abstract
Law Number 3 of 2022 concerning the Capital City of the State (henceforth referred to as UU IKN) governs the specialty that belongs to the capital city of Nusantara by referring to the chance implied in Article 18B Paragraph (1) of the 1945 Constitution of Indonesia and the Decision of Constitutional Court considering that labeling a region a specialty is flexible so long as it is for political and genuine purposes. However, the capital city of Nusantara follows the concept of region and government structure different from what is set forth in the 1945 Constitution. This research aims to identify, describe, and analyze the legal politics of the status of specialty in the government of the capital city of Nusantara and the legal implication of the UU IKN towards asymmetric decentralization in Indonesia. The research employed a normative-juridical method and statutory, case, and historical approaches. The research results reveal that the legal politics of the status of a specialty labeled to a region can refer to Article 18B Paragraph (1) of the 1945 Constitution and the Constitutional Court’s Decision that set both criteria and indicators of the status of the specialty. Moreover, the legal politics regarding the specialty in this context is also seen from the perspective of the development plan and the transfer of the capital city and the philosophical, juridical, and sociological bases of the formulation of the UU IKN to respond to the urgency arising from this specialty. The regulation of the specialty concerned in the UU IKN may affect the asymmetric decentralization in Indonesia since it will bring some challenges in the implementation of asymmetric decentralization in the state. Therefore, readjustment to the provisions outlined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is needed.
Keywords: legal politics, specialty status, the regional government of the capital city of Nusantar
IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DALAM HUBUNGAN ANTARA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA (STUDI DI PT PETROKIMIA GRESIK)
No full textWahyu Firmansyah Maarif, Budi Santoso, Zora Febriena Dwithia H.P
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Badan usaha milik negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Proses implementasi tata kelola perusahaan yang baik tersebut tidak lepas dari peran pekerja. Pekerja tidak hanya berperan sebagai pelaksana perintah perusahaan, namun juga memiliki peran sebagai pemangku kepentingan yang kedudukannya setara dengan perusahaan yang harus dipenuhi segala macam haknya utamanya terkait remunerasi dan kesejahteraan. Hubungan setara antara perusahaan dan pekerja tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan perusahaan badan usaha milik negara berdasarkan Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam hubungan antara perusahaan dengan pekerja di PT Petrokimia Gresik terdiri atas kebijakan skema remunerasi bagi pekerja serta pemenuhan hak-hak kesejahteraan pekerja yang telah disesuaikan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan/kewajaran. Hambatan berupa 5 hambatan strategis dan 98 hambatan teknis. Upaya mencegah hambatan didasarkan atas upaya preventif melalui LKS Bipartit dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan berdasarkan upaya represif melalui penyediaan aplikasi Petrostar, Mekanisme Keluh Kesah serta penerapan Peraturan Disiplin Karyawan.
Kata Kunci: tata kelola perusahaan yang baik, hubungan kerja, hubungan industrial
Abstract
A State-Owned Enterprise is obliged to implement the principles of good corporate governance in the domain of a company of the enterprise of the state pursuant to the provision of the Regulation of the Ministry of State-Owned Enterprises (henceforth referred to as the Regulation of BUMN Minister) Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in a State-Owned Enterprise (henceforth referred to as BUMN). The process of the implementation of good corporate governance is inseparable from the role of employees. Workers not only do instructions of the company they work at but they also serve as stakeholders that receive remuneration and welfare on equal footing with those of the company. The connection between the company and its employees also serves as the indicator in the implementation of the principles of good corporate governance in the domain of BUMN according to the Decree of the Secretary of BUMN Minister Number SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation in the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN. The research results reveal that the implementation of the principles of good corporate governance in this corporate relation between the company and its employees in the case of PT Petrokimia Gresik involves the policy of remuneration scheme for workers and the fulfillment of welfare rights for workers that have been adjusted to the principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and equality/fairness. Furthermore, there are also five hindrances in the strategies and 98 technical hindrances. Preventive measures are taken through LKS Bipartite and the implementation of the Anti-Bribery Management System, while preventive measures take into account Petrostar application, grievance mechanism, and the implementation of Discipline for employees.
Keywords: good corporate governance, work relations, industrial relation
PEMBENTUKAN IMPERATIVE ENFORCEMENT TREATY UNTUK MENANGANI SAMPAH PLASTIK DI LAUT ASIA PASIFIK
No full textIda Bagus Ayodya Maheswara, Adi Kusumaningrum, Agis Ardhiansyah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bermaksud untuk menguraikan urgensi pembentukan imperative enforcement treaty untuk menangani sampah plastik di laut pada regional Asia Pasifik dengan meninjau aspek kepentingan ekonomi politik negara-negara di kawasan tersebut. Topik ini diambil karena Asia Pasifik merupakan regional penghasil sampah plastik di laut terbesar di dunia, di samping itu masih belum adanya hukum internasional dengan skala regional yang mengatur permasalahan ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan metode dekriptif analitis dan penafsiran sistematis. Hasil riset menunjukkan bahwa negara-negara yang berada pada regional Asia Pasifik memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut baik pada sektor pendapatan negara, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Terkait dengan penanganan sampah plastik di laut melalui sudut pandang basis legal, Negara-negara di Asia Pasifik telah berpartisipasi aktif pada politik internasional dengan meratifikasi beberapa aturan internasional dan telah membentuk hukum nasional terkait pelestarian lingkungan laut, namun belum berjalan efektif karena secara fakta empiris, jumlah sampah plastik di laut yang tersebar di Asia Pasifik terus menunjukkan peningkatan. Oleh sebab itu pembentukan imperative enforcement treaty diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum pada lingkup Asia Pasifik dalam menangani permasalahan sampah plastik di laut.
Kata Kunci: imperative enforcement treaty, kepentingan ekonomi politik, Regional Asia Pasifik
Abstract
This research aims to elaborate on the urgency of forming an imperative enforcement treaty to deal with plastic waste in the sea in the regional Asia Pacific by looking at the economic and political aspects of the states within this area. This topic departed from the fact that the Asia Pacific is the biggest contributor of waste worldwide and from the absence of international law at a regional level governing this problem. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using a descriptive analysis and systematic interpretation. Research results show that the states in the Regional Asia Pacific heavily rely on marine resources in terms of the sector of state revenue, workforce, and food security. Regarding plastic waste handling as seen from the perspective of the legal basis, the states in the Asia Pacific have actively participated in international politics by ratifying several international rules and have formed the national law regarding the conservation of marine environment. However, it has not been effectively implemented since, empirically, the amount of plastic waste in the sea scattered across Asia Pacific keeps increasing and there has not been any international law governing the management of plastic waste polluting the sea. Therefore, the formulation of an imperative enforcement treaty is required to fill the legal loophole within the scope of Asia Pacific in dealing with plastic waste problems.
Keywords: imperative enforcement treaty, political-economic interest, Regional Asia Pacifi
EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK JALANAN KORBAN EKSPLOITASI DEMI KEPENTINGAN EKONOMI DALAM UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTA PEKANBARU)
No full textJoacheem Teddy P. L. Tobing, Abdul Majid, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam UUPA Nomor 35 Tahun 2014 sendiri dijelaskan bahwa bentuk hak-hak dan kewajiban dari anak harus bisa dipastikan untuk terpenuhi. Hal ini di dukung juga pada peraturan perundang-undangan lain yang membahas tentang hak anak seperti UU Ketenagakerjaan, dll. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang efektifitas bentuk perlindungan hukum bagi anak jalanan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau socio legal dengan pendekatan Sosiologi Hukum untuk mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Kemudian menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum efektifnya atau belum efisiennya bentuk perlindungan hukum bagi anak jalanan korban eksploitasi demi kepentingan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya permasalahan atau faktor penghambat yang terjadi di Kota Pekanbaru sendiri. Dalam penelitian ini pun penulis sudah menuliskan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki agar dapat mencapai kata efektif atau efisien dalam penegakkan bentuk perlindungan hukum bagi anak jalanan korban eksploitasi demi kepentingan ekonomi itu sendiri.
Kata Kunci: anak jalanan, efektifitas perlindungan hukum, eksploitasi ekonomi
Abstract
Child Protection Law Number 35 of 2014 asserts that the rights and responsibilities of children must be fulfilled, and this mandate is also supported by other regulations concerning children’s rights as in Law concerning Workforce and some others. This research was conducted to study the effectiveness of legal protection for street children with the help of the Sub-Regional Police Department of Pekanbaru. With empirical and socio-legal methods and a sociology-of-law approach, this research aims to reveal the causal factor of irrelevance between the expected public order and what happens in real life. With primary, secondary, and tertiary data, this research shows that the legal protection for street children as the victims of exploitation for economic interest is considered ineffective and inefficient because there are still some impeding factors in Pekanbaru City. In this research, the author highlights several matters that need to be improved for more effective and efficient implementation of legal protection for children as victims of exploitation for economic interest.
Keywords: street children, effectiveness of legal protection, economic exploitatio
ANALISIS YURIDIS ZERO-RATING TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PASAL 14 DAN PASAL 15 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
No full textMohammad Rafiansyah, Moch. Zairul Alam, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan zero-rating ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta urgensi dari pengaturan layanan zero-rating dalam Hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa zero-rating tidak dapat dianggap pelanggaran menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena tidak dapat memenuhi unsur dari pasal yang mendekati dari zero-rating tersebut yaitu pasal 14 tentang larangan integrasi vertikal dan pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Oleh karena terdapat ketidakmampuan UU Persaingan Usaha tersebut untuk mencakup zero-rating maka terdapat urgensi dari regulasi zero-rating di Indonesia dengan alasan bahwa zero-rating memiliki unsur sebagai tindakan yang berpotensi bersifat anti persaingan. Kemudian rekonstruksi yang tepat terkait regulasi zero-rating di Indonesia pada masa yang akan datang ialah dengan pelarangan zero-rating pada konten berjenis video streaming dan mengkaji dengan pendekatan case by case terkait zero-rating pada jenis konten lainnya.
Kata Kunci: zero-rating, integrasi vertikal, tying agreement
Abstract
This research aims to analyze zero-rating services from the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and the urgency of the regulation regarding zero-rating services in law in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches, revealing that zero-rating is not categorized as a violation according to Law Number 5 of 1999 simply because it does not meet aspects of the article close to zero-rating concerned, particularly in Article 14 of bans on vertical integration and Article 15 Paragraph (2) concerning Tying Agreement. As a consequence, this law is unable to cover the aspect of zero-rating, leaving the urgency in this zero-rating regulation in Indonesia, where this zero-rating carries the aspect that is likely to lead to anti-competition. Furthermore, it is essential in the time to come to restrict zero-rating in video-streaming content and study a case-by-case approach regarding zero-rating in other content.
Keywords: zero-rating, vertical integration, tying agreemen
URGENSI PENGATURAN PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN WARGA NEGARA
No full textRicardo Aristides Osaze Setyadi, Nyoman Nurjaya, Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Hasil riset pada masa kini menunjukkan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat dalam bidang medis, namun hukum positif Indonesia saat ini tidak memungkinkan ganja untuk dimanfaatkan dalam bidang medis karena ganja digolongkan sebagai narkotika golongan I dalam UU Narkotika, sehingga hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dan mengetahui bagaimana alternatif pengaturan ius constituendum penggunaan ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal.
Hasil penelitian menunjukkan hukum positif Indonesia saat ini masih menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan I, sehingga terdapat urgensi filosofis, sosiologis, dan yuridis agar ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Kemudian, setelah membandingkan dengan Thailand dan Amerika Serikat, penulis memberikan alternatif ius constituendum untuk memberlakukan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia melalui mengakomodasi ketentuan sebagai berikut: (i) deregulasi ganja sebagai narkotika golongan I dengan mengubah klasifikasinya menjadi golongan 2; (ii) Limitasi penggunaan ganja untuk kepentingan medis dalam aspek legalitas pihak yang dapat menguasai dan legalitas pihak yang dapat memberikan; (iii) batasan objek ganja yang dapat dimanfaatkan; dan (iv) pengaturan penyalahgunaan ganja dalam hal untuk kepentingan medis dan non medis, melalui pemberlakuan ketentuan pidana.
Kata Kunci: ganja, medis, narkotika, pidana
Abstract
Notwithstanding the fact that cannabis can be used for medical purposes, it is not possible to allow for the use of cannabis under the positive law of Indonesia, considering that cannabis is classified as Narcotics Class I according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.
Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the urgency of the regulation of the use of cannabis for medical purposes in Indonesia and (2) the alternative of the regulation ius constituendum of the use of cannabis for medical purposes in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches.
The research results reveal that this classification of Narcotics Class I in positive law in Indonesia may stem from philosophical, sociological, and juridical urgencies. In terms of comparing this issue to the laws in Thailand and the US, this research offers an alternative idea of ius constituendum that allows the use of cannabis in Indonesia for medical purposes by amending the existing regulation or lex special on an equal footing with the statute, consisting of three principles: (i) deregulation of cannabis as the narcotics class I in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to narcotics class II; (ii) the legality of the parties that can hold control over and provide the substance, (iii) the restriction of cannabis allowed for use; and (iv) the regulation regarding cannabis abuse for medical and non-medical purposes.
Keywords: marijuana, medical, narcotics, crimina
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNA DAN PENGEDAR GELAP SINTETIS NARKOTIKA YANG BELUM DIGOLONGKAN DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
No full textNixon Patrick Calvin Sianipar, Fachrizal Afandi, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian hukum ini membahas mengenai permasalahan dari perundang-undangan mengenai narkotika yang berdampak pada penegakan hukum kejahatan narkotika jenis baru yang belum digolongkan dalam Undang-Undang Narkotika. Pada pemeriksaan persidangan yang memiliki objek narkotika jenis baru atau bisa disebut New Psychoactive Substances (NPS) terdapat kesulitan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena ketidakadaan narkotika dalam penggolongan yang diatur oleh Kementrian Kesehatan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual serta penafsiran sistematis untuk menganalisa permasalahan pada hukum positif yang berlaku terhadap kejahatan narkotika dan penegakannya yang berhubungan dengan narkotika jenis baru. Hasil penelitian hukum ini menunjukan bahwa putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa atas narkotika jenis baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan konsep yang ada dalam Undang-Undang Narkotika dan undang-undang lain yang bersangkutan serta asas dasar dari ruang lingkup hukum pidana. Meskipun, demikian tetap pertimbangan yang berdasarkan pendapat ahli dan tujuan hukum demi keadlian. Permasalahan dasar terdapat dalam penggolongan narkotika pada Pasal 6 Undang-Undang Narkotika yang memerintah Kemenkes untuk melakukan perubahan penggolongan. Badan Narkotika Nasional yang secara langsung menghadapi narkotika membuat daftar NPS pada internet namun tetap tidak bisa menjadi alat bukti yang sah menurut hukum.
Kata Kunci: narkotika, new psychoactive substances, golongan narkotika
Abstract
This legal research discusses the issue in the law regarding narcotics affecting law enforcement over new psychoactive substances (NPS) not categorized in Narcotics Law. There have been issues in enquiries taking place in courts into this NPS. Specifically, judges have faced issues in sentencing defendants due to the absence of this new substance in the categorization as governed by the Ministry of Health. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The data were systematically interpreted to further analyze the problem of positive law applying to narcotics-related crime and its enforcement, especially in new narcotic substances. The research results reveal that the decision delivered to judge the defendant over the new narcotic substances not regulated in the legislation contravenes the existing concept in Narcotics Law, other related laws, and the principles of criminal law. The consideration based on the notions given by legal experts still serves as the basis for reaching legal objectives and justice. In terms of the classification of the substances, Article 6 of Narcotics Law orders the Ministry of Health to amend the classification. The National Narcotics Agency of Indonesia directly dealing with narcotic issues has listed the new substances on the Internet but it still fails to serve as valid evidence before the law.
Keywords: narcotics, new psychoactive substances, narcotic clas
ANALISIS YURIDIS FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PELINDUNG NASABAH PERUSAHAAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR DI ERA PANDEMI COVID-19
No full textIqrar Ahmadi Zuhdi, Suhariningsih, Prawatya Ido Nurhayati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelindung nasabah perusahaan leasing Kendaraan bermotor di era pandemi Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan yang membentuk Peraturan OJK tentang kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19 bagi jasa keuangan non-bank, dalam peraturan tersebut belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak nasabah terkait dengan stimulus kredit yang diprogramkan pemerintah dengan dikaitkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, atas hal ini terdapat kekosongan hukum, dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta fungsi OJK sebagai panduan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya di era pandemi Covid-19. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka muncul rumusan masalah yang diangkat di skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana implikasi yuridis kebijakan countercyclical terhadap perlindungan nasabah perusahaan leasing oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan stabilitas di era pandemi? dan; (2) Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan perlindungan terhadap nasabah perusahaan leasing di era pandemi Covid-19.
Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai bahan hukum, skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisis menggunakan metode penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, dan penafsiran gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berdasarkan Peraturan OJK tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19 bagi lembaga jasa keuangan non-bank terdapat kekosongan hukum karena belum terdapatnya sanksi bagi perusahaan pembiayaan apabila tidak melakukan stimulus kredit dan OJK dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung nasabah perusahaan leasing perlu menerapkan upaya hukum prefentif dan represif guna melindungi hak-hak konsumen.
Kata Kunci: otoritas jasa keuangan, perusahaan leasing, pandemi covid-19
Abstract
This research studies the issue regarding the function of the Financial Services Authority as the protector of the clients of leasing companies providing motorized vehicles purchasing Loan Services during the Covid-19 pandemic. This research departed from the outbreak and the making of the Regulation of Financial Services Authority concerning Countercyclical of the Impacts of the Spread of the pandemic for non-banking finances, where this regulation does not fully accommodate the rights of the clients of leasing companies concerned regarding credit stimuli programmed by the government related to the principles of consumer protection. This condition indicates there is a legal loophole that implies that the legal certainty according to the law concerning Consumer Protection and the function of the Financial Services Authority is required as a guideline for finances in executing their business during the pandemic.
Departing from the above issue, this research investigates: (1) How are the juridical implications of countercyclical towards the protection of the clients of leasing companies caused by the Financial Service Authority in realizing stability amidst the pandemic? (2) what is the role of the Financial Services Authority in protecting the clients of leasing companies amidst the pandemic? This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on systematic, teleological, and grammatical interpretation methods. The research results reveal that regarding the regulation of the Financial Services Authority regarding the countercyclical policy of the impacts caused by the spread of Covid-19 on non-banking financial services, there has been a legal loophole simply because there are no sanctions imposed on leasing companies for not giving any credit stimuli. In this case, the Financial Service Authority in running its function as the protector of the clients needs to apply preventive and repressive legal remedies to protect the rights of the consumers.
Keywords: financial services authority, leasing comapanies, covid-19 pandemi
TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK DIGITAL TERHADAP NASABAH DALAM HAL TERJADI RISIKO FRAUD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DENGAN MENGATASNAMAKAN PIHAK BANK DIGITAL
No full textDian Cahyaning Asri, Reka Dewantara, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini, mengangkat mengenai kasus fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengatasnamakan pihak bank digital. Hal ini menyebabkan multitafsir pada masyarakat mengenai tanggung jawab hukum bank digital kepada nasabah jika terjadi risiko fraud yang dilakukan pihak ketiga. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana batasan tanggung jawab bank digital jika terjadi risiko fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengatasnamakan pihak bank digital? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi bank digital jika terjadi kasus fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan mengatasnamakan pihak bank digital? Penelitian yang ditulis oleh penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Penulis menganalisis bahan hukum menggunakan teknik analisis interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis serta menggunakan teknik penelusuran melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, maka penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa batasan tanggung jawab bank digital hanya bertanggung jawab pada kerugian nasabah yang disebabkan oleh pihak bank digital itu sendiri. Jika kerugian nasabah terbukti disebabkan atas kesalahan nasabah itu maka bank digital tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Bentuk perlindungan hukum bagi bank digital terbagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
Kata Kunci: tanggung jawab hukum, bank digital, nasabah, risiko fraud, pihak ketiga
Abstract
This research discusses the case of fraud committed by a third party using the name of a digital bank. This situation sparks multi-interpretation in society regarding the liability held by a digital bank for its clients in case of fraud committed by a third party. Departing from the above issue, this research investigates: (1) the scope of liability held by a digital bank in case of fraud committed by a third party in the name of a digital bank and (2) the legal protection for the digital bank in case of fraud committed by the third party in the name of digital bank. This thesis employs normative-juridical methods using statutory and analytical approaches. The data were analyzed using grammatical and systematic techniques involving library research. The research results reveal that the digital bank is only liable for the loss affecting the clients caused by the bank. If this loss is proven to have been caused by the clients, the bank cannot be held liable. The legal protection that may be given to bank clients involves both preventive and repressive protection.
Keywords: liability, digital bank, client, fraud risk, third party
 
RATIO DECIDENDI PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI INDONESIA
No full textSrihana Agungta Ketaren, Faizin Sulistio, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi dalam Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Bsk terhadap penjatuhan pidana bersyarat, serta penyebab perbedaan penjatuhan sanksi pidana bersyarat dimana pada penulisan ini Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Bsk akan menjadi tolak ukur dalam analisis terhadap Putusan Nomor 63/Pid B/2014/PN Lbh, Putusan Nomor 106/Pid B/2014/PN Mrs, dan Putusan Nomor 126/Pid B/2011/PN Lbt. Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana penulis berangkat melalui pendekatan analitis, pendekatan kasus, dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang digunakan oleh penulis. Dalam kasus penganiayaan hewan yang marak terjadi di masyarakat, terdapat pula kasus-kasus yang telah diproses dalam pengadilan dimana menghasilkan putusan-putusan yang berbeda. Terhadap putusan-putusan ini dengan kasus yang terbilang serupa dan dakwaan yang serupa pemberian sanksi terhadap terdakwa memiliki perbedaan yaitu dalam hal penjatuhan pidana bersyarat yang dimana terdapat terdapat kasus serupa yang dijatuhkan pidana bersyarat adapula yang tidak dijatuhkan pidana bersyarat. Oleh karena itu, memunculkan urgensi mengenai pedoman pemberian pidana bersyarat dalam kasus-kasus yang serupa.
Kata Kunci: ratio decidendi, pidana bersyarat, penganiayaan hewan
Abstract
This research aims to investigate the ratio decidendi of Decision Number 22/Pid.B/2019/PN Bsk over Probation and the different sanctions between Decision Number 22/Pid.B/2019/PN Bsk as the standard set in this research and Decision Number 63/pid B/2014/PN Lbh, Decision Number 106/PidB/2014/PN Mrs, and Decision Number 126/Pid B/2011/PN Lbt as the materials to analyze. This research employed normative juridical methods involving analytical, case, and statutory approaches. some cases of animal abuse have been brought to courts, resulting in different court decisions. Specifically, several cases were given probation, while some other similar cases were not. This difference has sparked the urgency of the guidelines of probations in similar cases.
Keywords: ratio decidendi, probation, animal abus