Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MODUS ROMANCE SCAM MELALUI APLIKASI ONLINE DATING
No full textElvaretha Natalia Kurniawan, Ardi Ferdian, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai ketidaklengkapan hukum mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan online dengan modus romance scam melalui aplikasi online dating yang mengakibatkan banyak kerugian korban tidak dapat terakomodir. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengangkat rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban modus romance scam dalam aplikasi online dating berdasarkan hukum positif di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan yang ideal terhadap perlindungan hukum bagi korban modus romance scam melalui aplikasi online dating di Indonesia? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa romance scam tidak diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi upaya penegakan hukumnya dapat didasarkan pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE. Namun, perlindungan hukumnya masih belum terakomodir dengan baik karena UU ITE hanya mengatur mengenai hak korban untuk mempidanakan pelaku dan UU PSK masih mengkategorikan berdasarkan tindak pidana berupa pelanggaran HAM berat dan terorisme. Maka, terdapat suatu urgensi pembentukan lembaga serupa Federal Trade Commision seperti di Amerika Serikat dan melakukan reformulasi peraturan di Indonesia dengan memperluas kategori sebagaimana yang ada dalam UU PSK.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Romance Scam
Abstract
This research investigates the incompleteness of law concerning the regulation of the legal protection of romance scam victims on online dating apps through these research problems: (1) how is the legal protection of the victims of romance scams arising from online dating apps regulated according to positive law in Indonesia? (2) how can this legal protection be ideally regulated in Indonesia? This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research discovered that the case of romance scams as mentioned above is not governed by laws in Indonesia, but the enforcement of the law concerning this matter can refer to the provisions in Article 378 of the Penal Code and Article 35 in conjunction with Article 51 paragraph (1) of Law concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE). However, the legal protection has not properly accommodated the issue because UU ITE only regulates the rights of the victims to file a lawsuit against offenders, and the Law concerning Witness and Victim Protection only highlights particular types of criminal offenses such as serious violations of human rights and terrorism. Therefore, it is considered essential to establish a special agent similar to Federal Trade Commission (FTC) in the US and set some regulatory formulation of the regulation in Indonesia by extending the categories existing in the Witness and Victim Protection Law.
Keywords: legal protection, victim, romance sca
URGENSI PENGATURAN MENGENAI LEMBAGA PENILAIAN VALUASI DALAM JAMINAN KREDIT BERBASIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PERBANKAN
No full textWahyuningtyas Gayatri Maharani, Ranitya Ganindha, Shinta Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan terkait pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual di perbankan. Bank selaku pihak kreditur memerlukan kepastian serta pengamanan dalam pengembalian pelunasan utang kredit dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai agunan yang mudah untuk dieksekusi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 9 mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, mengingat hak kekayaan intelektual merupakan aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Namun, bank dalam mempertimbangkan hak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit kesulitan untuk menilai hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kebendaan tidak berwujud apabila debitur wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diwujudkan dalam kalimat yang sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. pertama, urgensi pengaturan mengenai lembaga penilaian valuasi dalam jaminan kredit berbasis hak kekayaan intelektual diperlukan untuk menghitung nilai suatu aset hak kekayaan intelektual, sehingga bank meyakini aset tersebut layak menjadi jaminan kredit. Kedua, dalam melakukan penilaian valuasi, perbankan di Indonesia dapat menerapkan mekanisme due diligence sebagaimana yang diterapkan oleh Singapura.
Kata Kunci: Lembaga Penilaian Valuasi, Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Perbankan
Abstract
This research discusses the issue regarding valuation assessment in intellectual property right-based loan security in banking. Banks as creditors require the presence of security to ensure that debt full payment is made on time with an object set as an executable security. The government issued Government Regulation Number 24 of 2022 concerning Creative Economy, Article 9 regarding Funding Scheme based on intellectual property as loan security, considering that intellectual property is an intangible object with economic value. However, in considering intellectual property right as an object of security, a bank may face difficulty assessing the intellectual property right presented as a security object following a breach of contract committed by a debtor. This research employed a normative method and statutory and comparative approaches. The analysis of the legal problems was conducted based on library research. The data were presented in systematic sentences. The research results in two conclusions; first, the presence of a valuation assessment agency is required to calculate the value of an asset of intellectual property right, allowing the bank to ensure that an asset qualifies as an object of security. Second, in terms of conducting valuation assessments, Indonesian banks can apply the due diligence mechanism as implemented in Singapore.
Keywords: valuation assessment agency, intellectual property right, loan security, bankin
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI GAME ONLINE MOBILE LEGEND MENGGUNAKAN JASA REKENING BERSAMA MELALUI INSTAGRAM DI KOTA MALANG
No full textFaris Ibrahim Tuhepaly, Djumikasih, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Wanprestasi atau penipuan jual beli online masih marak terjadi, terutama pada jual beli akun game online walaupun sudah ada aturan penjaga untuk seluruh transaksi jual beli online secara hukum. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hambatan para pihak jual beli akun game online menggunakan rekening bersama dalam penerapan Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 huruf a UUPK disertai perlindungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam wanprestasi jual beli akun game online menggunakan jasa rekening Bersama di Instagram. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa hambatan penerapan Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli akun game online yang menggunakan jasa rekber di instagram? (2) Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap wanprestasi dalam jual beli akun game online yang menggunakan jasa rekening bersama di instagram?” Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu instagram di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis menemukan bahwa hambatan terdapat permasalahan dalam struktur hukum dan budaya hukum di Kota Malang. Sedangkan, perlindungan hukum yang dilakukan terhadap wanprestasi dalam jual beli akun game online menggunakan jasa rekening bersama di instagram terbagi menjadi 2 (dua) upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif.
Kata kunci: hambatan, jual, beli, online, game, rekber (rekening bersama)
Abstract
Breaches of contracts in online game transactions often happen notwithstanding the existing regulations regulating online game transactions. This research delves into the impeding issues arising among parties involved in online game transactions with joint account from the perspective of Article 4 point c and Article 6 point a of Consumer Protection Law and legal protection for all parties in case of a breach of contract in the transactions using a joint account on Instagram. Departing from this issue, this research studies (1) the hampering factor of the implementation of Article 4 point c and Article 6 point a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in online game transactions using a joint account on Instagram and (2) the legal protection given in case of a breach of contract in online game transactions using a joint account on Instagram. This research employs an empirical-juridical method and a socio-juridical approach. The data were obtained from interviews and library research. This research took place in Malang City, and the research data were obtained from primary and secondary materials analyzed using descriptive and qualitative techniques, revealing that both legal and cultural structures become an issue in this implementation. Moreover, the legal protection of customers in this case refers to both preventive and repressive measures.
Keywords: obstacle, sell, buy, online, game
INDIKASI PREDATORY PRICING DENGAN METODE PENJUALAN LIVE STREAMING SALE PADA E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
No full textNurul Chairunnisa, Sukarmi, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai adannya potensi pelanggaran predatory pricing pada metode penjualan live streaming sale pada e-commerce dalam perspektif hukum persaingan usaha. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach). Dengan penelitian tersebut penulis memperoleh metode penjualan live streaming sale tidak dapat disebut sebagai praktik indikasi predatory pricing, karena untuk dapat diklasifikasikan bentuk predatory pricing harus memenuhi unsur harga yang sangat rendah, dan menyingkirkan atau mematikan di pasar yang bersangkutan yang sama, dalam penelitian ini metode penjualan live streaming sale pada e-commerce hanya memenuhi unsur harga yang sangat rendah saja, sehingga tidak dapat disebut sebagai perbuatan predatory pricing. Sedangkan mengenai potensi pelanggaran lain penanganan perkara dugaan adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat ini terbilang kompleks karena melibatkan dan terhubung dengan lintas sektor lainnya dapat menjadi potensi lainnya yaitu penetapan harga berbeda, penetapan harga dibawah harga pasar.
Kata Kunci: Jual Rugi, E-commerce, Live streaming sale, predatory pricing
Abstract
This research seeks to ascertain, analyze, and investigate the practice of predatory pricing as a violation in live streaming sales in e-commerce seen from the perspective of business competition law. Normative-juridical and statutory and analytical approaches were employed to discover that live streaming sales cannot be categorized as practices indicating predatory pricing, since these do not meet all the criteria of predatory pricing, such as too low a price that intends to unfairly overshadow other relevant markets, while it is true that these practices sell items at very low prices without intention to dominate markets. However, in terms of whether these practices can be categorized as unfair business competition may require complex analyses, considering that these happen across sectors, each of which may refer to differing prices below the standard prices.
Keywords: predatory pricing, e-commerce, live streaming sal
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK-HAK PETANI KECIL ATAS VARIETAS TANAMAN DI INDONESIA
No full textYusifa Nur Annisa, M. Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan berkaitan dengan urgensi konstruksi pengaturan perlindungan hak-hak petani kecil atas varietas tanaman di Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh ketidaklengkapan hukum terkait aturan perlindungan bagi petani kecil pemulia tanaman atas varietas tanaman yang dihasilkan, hal tersebut menyebabkan banyaknya petani kecil terkriminalisasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah diantaranya: (1) Bagaimana analisis hak-hak petani kecil atas varietas tanaman berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan hukum yang tepat terhadap hak-hak petani kecil atas varietas tanaman yang memberikan kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh penulis selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi komparatif. Hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, Pertama peraturan perundang-undangan di Indonesia belum sepenuhnya melindungi hak-hak petani kecil atas varietas tanaman berdasarkan ketentuan pasal 9 ITPGRFA, pemberian definisi petani kecil yang sempit serta terdapat beberapa pasal yang membatasi hak-hak petani kecil. Kedua, Konstruksi hukum terhadap hak-hak petani kecil terhadap varietas tanaman di Indonesia, terhadap hak-hak yang belum diatur perlu adanya aturan yang baru dan bersifat suigeneris yang lebih melindungi hak-hak petani kecil pemulia tanaman atas varietas tanaman.
Kata Kunci: HAKI, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Petani Kecil Pemulia Tanaman
Abstract
This research studies the urgency in the construction of the regulation of the protection of the rights of crofters regarding plant varieties in Indonesia. This research topic departed from the incompleteness of the law governing the protection of crofters for plant varieties they produce, making crofters prone to criminalization. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) how the rights of crofters are analyzed regarding plant varieties they produce according to related legislation in Indonesia and (2) what is the appropriate regulation regarding the protection of the rights of crofters for plant varieties that guarantees legal certainty. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. Legal materials were analyzed using systematic, grammatical, and comparative interpretations. The research results reveal that the legislation in Indonesia does not fully protect the rights of crofters in Indonesia regarding the plant varieties they produce according to Article 9 of ITPGRFA. The impeding issues lie in the narrow definition of crofters and several articles restricting their rights. In terms of the construction of the rights of the crofters for plant varieties in Indonesia, unregulated rights of crofters regarding plant varieties should be put in a new suigeneris regulation that protects the rights of crofters as plant breeders regarding plant varieties.
Keywords: intellectual property rights, the rights of crofters as plant breeder
REFORMULASI PENGATURAN EMERGENCY LIQUIDITY ASSISTANCE (ELA) OLEH BANK SENTRAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN LIKUIDITAS SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
No full textAdam Adi Prawira, Reka Dewantara, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dan mengkaji urgensi pengaturan penyaluran Emergency Liquidity Assistance (ELA) oleh bank sentral dalam pencegahan dan penanganan permasalahan likuiditas sektor perbankan di Indonesia, serta (2) menganalisis, mengkaji, dan menemukan pengaturan dan konsep Emergency Liquidity Assistance (ELA) yang ideal dalam pencegahan dan penanganan permasalahan likuiditas sektor perbankan di Indonesia. Pilihan rumusan masalah tersebut dilatarbelakangi oleh isu hukum berupa ketidaklengkapan norma terkait pengaturan fasilitas pembiayaan Emergency Liquidity Assistance (ELA) oleh bank sentral. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum (primer, sekunder, tersier) yang ditelusuri penulis melalui studi kepustakaan dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran preskriptif. Hasil penelitian pertama mendeskripsikan bahwa, urgensi pengaturan Emergency Liquidity Assistance (ELA) oleh bank sentral dalam pencegahan dan penanganan permasalahan likuiditas sektor perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis. Dan hasil penelitian kedua menemukan bahwa, pengaturan konsep Emergency Liquidity Assistance (ELA) di Indonesia sudah terakomodasi di dalam fasilitas PLJP. Namun, terdapat ketidaklengkapan norma berupa belum diaturnya aspek confidentiality data dari bank peminjam serta prosedur pengawasan kepada Bank Indonesia selaku otoritas yang berwenang dalam penyaluran PLJP. Penulis merekomendasikan untuk dilakukan ekstensifikasi pengaturan terhadap kedua aspek tersebut di dalam UU PPSK dan PBI PLJP. Negara Amerika Serikat digunakan sebagai model best practices dalam rekomendasi reformulasi pengaturan kedua aspek tersebut.
Kata kunci: bank sentral, bantuan likuiditas darurat, sektor perbankan
Abstract
This research aims to (1) analyze and study the urgency of the regulation concerning Emergency Liquidity Assistance (henceforth referred to as ELA) by the central bank to prevent and cope with liquidity issues in the banking sector in Indonesia, and (2) analyze, study, and investigate the ideal regulation and concept of ELA to help prevent and handle liquidity matters in the banking sector in Indonesia. This research topic departs from the incompleteness of the norm regarding the regulation of the lending facility of ELA by the central bank. This research employed a normative and legal method and statutory, historical, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were analyzed based on library research and grammatical, systematic, and prescriptive interpretations. The research results reveal that this matter can be seen from philosophical, sociological, historical, and juridical perspectives. Moreover, the concept of ELA in Indonesia has been facilitated by PLJP, but the norm has still been incomplete, where the aspect of confidentiality data from the bank and the procedures involved in the monitoring over Bank Indonesia as the authority in providing PLJP are not regulated yet. This research suggests that extensification of the regulation regarding these two aspects in Law concerning PPSK and the Regulation of Bank Indonesia concerning PLJP be performed. To compare, the US refers to the best practices model for the recommendation of the reformulation of the regulation of the two aspects concerned.
Keywords: central bank, emergency liquidity assistance, banking secto
URGENSI PENGATURAN SUARA ABSTAIN PADA E-RUPS PERSEROAN TERBUKA TERKAIT AGENDA PENGANGKATAN DIREKSI
No full textMuhammad Indra Bangsawan, Budi Santoso, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada tulisan ini, Penulis mengangkat permasalahan terkait Suara Abstain pada E-RUPS Perseroan Terbuka. Pemilihan tema yang diangkat oleh Penulis dilatar belakangi oleh ketiadaan pengaturan Suara Abstain pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan hanya ditemukan pada Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 di mana Suara Abstain tunduk pada ketentuan kuorum pada UU PT. Namun, secara normatif norma yang berkenaan dengan Suara Abstain memiliki beberapa kelemahan yang memberi celah hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi dibentuknya pengaturan terkait kedudukan Suara Abstain pada agenda pengangkatan direksi dalam E-RUPS Perseroan Terbuka? (2) Apa formulasi pengaturan terkait kedudukan Suara Abstain pada agenda pengangkatan direksi dalam E-RUPS Perseroan Terbuka?. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kedudukan Suara Abstain didasari pada ambiguitas pemaknaan suara mayoritas yang ditambahkan oleh Suara Abstain yang belum menyesuaikan mekanisme voting yang berlaku pada rapat. Hal ini dapat menghambat pengambilan keputusan dalam rapat salah satunya keputusan pengangkatan direksi, sehingga direksi sebagai organ representatif perseroan pun terhalangi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Kata Kunci: Suara Abstain, E-RUPS, Perseroan Terbuka, Direksi
Abstract
This research studies the issue of abstaining votes in an Electronic General Meeting of Shareholders (henceforth referred to as E-RUPS) in a public company. This research topic departs from the absence of the regulation of abstaining votes in Law concerning Public Company (UU PT) and this matter is only outlined in Article 47 Number 15/POJK.04/2020 and Article 11 Paragraph (6) of POJK Number 16/POJK.04/2020, where abstaining votes must comply with the quorum in UUPT. However, normatively, the norm regarding abstaining votes seems to have left a legal loophole. This research, therefore, is focused on studying: (1) the urgency of setting the regulation concerning abstaining votes in the appointment of a director of E-RUPS in a public company and (2) the formulation of the regulation concerning the position of abstaining votes in the appointment of a director of E-RUPS in a public company. This research refers to a normative-juridical method and conceptual and comparative approaches, revealing that the urgency of the regulation regarding abstaining votes is based on the ambiguity in the definition of majority votes added with abstaining votes, and this ambiguity is not relevant to the voting mechanism in a meeting. This issue certainly impedes a decision-making process in a meeting including that of the appointment of a director. In this case, the director as a representative organ in a company faces some hurdles in executing tasks and authority.
Keywords: abstaining votes, E-RUPS, public company, directo
TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN VOUCHER DISKON OLEH FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA
No full textAlisya Muliani, Sukarmi, Moch Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada karya tulis ini, penulis membahas permasalahan tentang pemberian voucher diskon oleh financial technology dalam hal ini e-wallet ShopeePay dalam e-commerce Shopee pada suatu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Voucher diskon ini dapat menjadi indikasi praktik predatory pricing. Pengaturan jual rugi dalam pemberian bentuk voucher diskon yang diberikan oleh pelaku usaha financial technology masih samar-samar untuk dapat dikategorikan sebagai praktik predatory pricing dikarenakan kualifikasi kegiatan predatory pricing ini masih belum diatur secara jelas pada unsur jual rugi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga mengakibatkan adanya kekaburan norma hukum. Maka karya tulis ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui apakah pemberian voucher diskon oleh financial technology (fintech) menjadi salah satu cara untuk melakukan praktik predatory pricing yang melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yakni dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemberian voucher diskon oleh ShopeePay sebagai fintech tidak bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk melakukan praktik predatory pricing yang melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini karena unsur tujuan menyingkirkan atau mematikan, unsur praktik monopoli dan unsur mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat tidak terpenuhi. Namun, adanya penurunan performa pelaku usaha pesaing dapat mengindikasikan terjadinya praktik predatory pricing.
Kata Kunci: predatory pricing, financial technology, voucher diskon
Abstract
This research discusses discount voucher giveaways through ShopeePay e-wallet and Shopee e-commerce, linked to banned tendency as in Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Discount vouchers could be categorized as a predatory pricing practice, while some argue this activity is not included in predatory pricing practices. These dissenting opinions are triggered by the fact that this matter is not regulated in Law Number 5 of 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, leaving the norm murky. Departing from this issue, this research aims to (1) find out whether discount voucher giveaways given by financial technology (fintech) can be deemed to be a predatory pricing practice contravening Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. With a normative-juridical method, statutory, and conceptual approaches, this research reveals that discount voucher giveaway given by ShopeePay as a fintech cannot be categorized as a violation of Article 20 of Law Number 5 of 1999 since it does not meet predatory pricing and monopolistic aspects, thereby failing to fulfill the aspects of unfair business competition. However, the worsening business performance of competitors may indicate that the effects of predatory pricing exist.
Keywords: predatory pricing, financial technology, discount vouche
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN KONTEN VIDEO STORYTELLING FILM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
No full textHafiyyan Daffa Muhammad, Yenny Eta W, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan permasalahan yang belakangan banyak ditemukan pengguna jejaring sosial yang menceritakan alur sebuah film atau storytelling film. Berdasarkan hal tersebut. Skripsi ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu : (1) Apakah konten video storytelling film yang berisikan potongan film milik orang lain dapat diberikan perlindungan hak cipta sebagai karya yang dilindungi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (2) Bagaimana Akibat Hukum pada konten video storytelling film yang berisikan alur cerita dalam film milik orang lain menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis berkesimpulan dengan disebutkannya karya sinematografi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m sebagai suatu karya cipta yang dilindungi, dengan dibuatnya konten video storytelling atas alur sebuah film, perbuatan tersebut dikatakan sebagai menyalahi hak-hak pemilik hak cipta atas ciptaannya.
Kata Kunci: Jejaring social, film, storytelling, hak cipta
Abstract
This research topic departs from the rising tendency of sharing plots of movies online on movie storytelling, delving more into (1) whether the content of storytelling video involving movie clips owned by others can be protected in terms of copyrights under Article 40 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights and (2) what is the legal consequence of the video content of movie storytelling containing the plots of movies of others according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. This research employed normative-juridical methods and statutory and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that cinematography outlined in Article 40 Paragraph (1) letter m is categorized as a protected creation. Thus, a storytelling video about a plot of a movie is considered to violate the right of the copyright holder.
Keywords: social network, movie, storytelling
 
ANALISIS YURIDIS NAMA DOMAIN MEREK DAGANG SEBAGAI ASET TIDAK BERWUJUD DALAM PERUSAHAAN E-COMMERCE YANG MENGALAMI KEPAILITAN
No full textOlga Angel Nasthiti Gultom, Sihabudin, Shanti Riskawati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kualifikasi harta kekayaan debitor yang dapat dikategorikan sebagai harta pailit. Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 KUHPerdata yang mengatakan bahwa harta pailit merupakan segala kebendaan milik debitor baik yang sudah ada maupun yang baru. Namun, seiring perkembangan bentuk dari asset tidak berwujud khususnya virtual property seperti nama domain yang tidak dapat dilekati hak milik sebagaimana dikatakan pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai defisini suatu benda meskipun nama domain memiliki kemampuan untuk diperjual belikan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah apakah nama domain merek dagang sebagai aset tidak berwujud perusahaan e-commerce milik debitor dapat dimasukan ke dalam boedel pailit. penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun nama domain tidak memenuhi unsur kebendaan, kemampuannya untuk diperjual belikannya itu yang menjadikan nama domain dapat masuk kedalam harta pailit.
Kata Kunci: nama domain, merek dagang, aset tidak berwujud, harta pailit
Abstract
This research investigates the issue regarding the qualification of an asset owned by a debtor that can be categorized as a bankruptcy asset. Article 21 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy is the realization of Article 1131 of a Civil Code implying that a bankruptcy asset refers to any object owned by a pre-existing debtor or a new debtor. However, the form of assets keeps changing, and virtual property under a domain name is an example of this changing tendency, where such a domain name cannot be attached to an ownership right as governed in Article 499 of the Civil Code over the definition of an object although this domain name can be sold. Departing from this issue, this research investigates whether the domain of a trademark as an intangible asset of an e-commerce company owned by a debtor can be classified as bankruptcy estate. With a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches, this research reveals that the domain name does not meet the requirement of the form of an object. However, its capacity of being sold still allows it to be classified as a bankrupt estate
Keywords: domain names, trademark, intangible asset, bankcruptcy asse