Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
Sanksi Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
No full textYosua Trubus Aji Santoso, Bambang Sugiri, Milda Istiqomah, Fakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169, Malange-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan latar belakang pidana kerja sosial di dalam RUU KUHP dan kemudian membandingkannya dengan pidana kerja sosial yang diterapkan di Belanda dan Inggris agar menemukan formulasi pidana kerja sosial yang tepat untuk diterapkan di Indonesia kelak. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Berdasarkan naskah akademik RUU KUHP, terdapat ide untuk memaksimal sanksi non-penjara dimana sanksi penjara dirasa menimbulkan banyak efek negatif. Pidana perampasan kemerdekaan ini dirasa sudah tidak efektif dilihat dari sisi kemanusiaan, sisi filosofis, dan sisi ekonomis. Banyak Negara di dunia telah mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu alternatif yang digunakan adalah pidana kerja sosial. Negara yang telah menggunakan pidana kerja sosial antara lain Belanda dan Inggris. Baik di Belanda maupun di Inggris, implementasi pidana kerja sosial memiliki efektivitas yang tinggi namun tidak lepas dari kritikan. Pidana kerja sosial diakui oleh Majelis PBB dalam sebuah rekomendasi yang disebut Tokyo Rules sebagai standar minimal sanksi non-penjara. Konsep pidana kerja sosial di dalam RUU KUHP masih belum sepenuhnya memenuhi standar minimal sanksi non-penjara yang direkomendasikan Tokyo Rules. Selain itu masih terdapat kekurangan jika dibandingkan dengan konsep pidana kerja sosial di Belanda dan di Inggris. Untuk menyempurnakan konsep pidana kerja sosial di dalam RUU KUHP, Indonesia dapat mengadopsi konsep dan mekanisme pidana kerja sosial di Belanda karena terdapat beberapa persamaan dengan konsep di dalam RUU KUHP.
Kata kunci: Pidana Kerja Sosial, Pidana Perampasan Kemerdekaan, Perbandingan Hukum, Standar Minimal Non-Penjara
ABSTRACT
This research aims to search for the grounds for social work in the Penal Code Draft compared to social work implemented in the Netherlands and Britain to draw the formulation of social work that suits the conditions in Indonesia in the time to come. Normative-juridical methods and statutory, comparative, and conceptual approaches were used. According to an academic draft of the Penal Code Draft, there are ideas intended to maximize non-imprisonment sanctions since prison sentence is considered negative for inmates. Restriction of freedom is considered no longer effective in terms of humanity, philosophical, and economic aspects. Several countries have sought ways to replace the restriction of freedom, and social work is one of them. Both the Netherlands and Britain have implemented social work and it is deemed to be effective despite criticism. Social work is recognized by the United Nations under the recommendation known as Tokyo Rules as the minimum standards of non-imprisonment sanctions. The concept of social work in the Penal Code Draft does not entirely meet the minimum standards of the non-imprisonment sanctions as recommended by Tokyo Rules. Moreover, there have been some weaknesses compared to the social work implemented in the Netherlands and Britain. Therefore, to help improve the concept of social work given as a sanction in the Penal code Draft, Indonesia could adopt the concept and the mechanism of social work as a criminal sanction implem
EFEKTIVITAS PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali)
No full textI Made Dharma Wiguna, Iwan Permadi, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
I Made Dharma Wiguna, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2022, Efektivitas Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali). Dr.Iwan Permadi, S.H., M.Hum, Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis membahas Bagaimana Efektivitas Larangan Pramuwisata Yang Tidak Memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP) Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali). Menurut Peneliti Dalam pasal tersebut secara tegas disebutkan Melarang pramuwisata yang Tidak Memiliki menjalankan tugas kepemanduan wisata. Nyatanya, fakta di lapangan, masih banyaknya Pramuwisata ilegal yang beroperasi di sekitar wilayah Bali, banyak di antara mereka adalah pegawai yang bekerja di perusahaan jasa akomodasi pariwisata, seperti pekerja restoran, hotel, atau vila sehingga menjadikan pemandu wisata sebagai pekerjaan sampingan.
Berangkat dari permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik (dua) rumusan masalah yang digunakan sebagai Batasan dalam penelitian penulis. Adapun rumusan masalah tersebut, yakni: (1) Bаgаimаnа Efektivitas Pasal 22 Ayat
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali)? (2) Аpа hаmbаtаn dаn solusi Dalam Penerapan Efektivitas Pasal 22 Ayat (2)Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali), Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan Penulis menggunakan pendekatan tersebut karena penulis ingin menganalisa Bagaimana Efektivitas Larangan Pramuwisata Yang Tidak Memiliki KTPP 22 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali (Studi Di Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali).
Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan, Pramuwisata.
ABSTRACT
This research delves into the effectiveness of the regulation banning tour guides with no tour guide identity card as governed in Article 22 paragraph 2 of the Provincial Government Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Tourism Standards. This Article strictly bans tour guides with no tour guide id cards. There are still several tour guides guiding some tourists illegally in some tourist spots in Bali. Those working in restaurants, hotels, and villas also work as tour guides as their part-time job. Departing from the above issue, this research studies two problems regarding (1) the effectiveness of Article 22 paragraph (2) of the Provincial Government Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Tourism Standards of Balinese Culture (A study in Tourism Agency of the Provincial Government of Bali and (2) Impeding factors in and the solutions to the implementation of Article 22 paragraph (2) of the Provincial Government Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Tourism Standards of Balinese Culture (A study in Tourism Agency of the Provincial Government of Bali. This research employed socio-juridical methods to identify and conceptualize the law as a real and functional social institution in the real-life system and to analyze the effectiveness of banning tour guides with no id cards as in Article 22 paragraph (2) of Provincial Government Regulation of Bali Number 5 of 2020 concerning Tourism Standards of Balinese Culture (A study in Tourism Agency of Provincial Government of Bali).
Keywords: effectiveness, supervision, tour guid
PERSPEKTIF HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES MEDIASI PERCERAIAN (STUDI PADA KASUS PERCERAIAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUKOHARJO)
No full textDevi Febriyanti, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif hakim mediator Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian sebelum dan selama Pandemi Covid-19 untuk menekan kasus perceraian di Kabupaten Sukoharjo dan apa saja kendala yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Pengadilan Negeri Sukoharjo di masa Pandemi Covid-19. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengidentifikasi hukum dan melihat bagaimana hukum dan efektifitas hukum yang bekerja di masyarakat. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa hakim mediator Pengadilan Negeri berpandangan mediasi perceraian yang dilakukan hanya memenuhi syarat legalitas formal karena pasangan yang datang telah memiliki tekat yang bulat sejak mereka gagal melakukan mediasi yang dilaksanakan oleh gereja. Sedangkan hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa mediasi dilakukan demi kesepakatan perdamaian dan jika tidak menemukan titik temu maka kaukus dapat dilakukan. Adapun, kendala yang dihadapi hakim mediator Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam melakukan mediasi perceraian sebelum pandemi Covid-19, yakni di beberapa kasus kehadiran para pihak sangat sulit untuk secara bersamaan melakukan proses mediasi, sehingga untuk menemukan titik temu antara para pihak sangat sulit jika tidak ada kehadiran para pihak secara bersamaan alasan demikian bertambah sejak adanya Pandemi Covid-19 . Kendala dari faktor internal, bagi Pengadilan Agama Sukoharjo masih kurangnya jumlah hakim mediator serta belum adanya kerjasama dengan pihak dari luar lainnya, dan bagi Pengadilan Negeri belum melakukan mediasi secara optimal.
Kata Kunci: mediasi, perceraian, pandemi
ABSTRACT
This research aims to study the correlation between the Covid-19 pandemic and the rising trend of divorce and the perspective of mediating judges of Religious Court and District Court in the mediation process of divorce before and during the pandemic to help reduce the number of divorce cases and to find out the impeding factors faced by mediating judges of both courts in the case of divorce mediation during the pandemic. This research employed normative-juridical methods and socio-juridical approaches. Primary and secondary data were used, and the primary data were obtained from interviews based on purposive sampling from the literature. The research results reveal that the mediating judges of the District Court argued that the mediation performed to tackle the divorce was only to fulfill the procedural legality since the spouses concerned were quite determined since they failed in the mediation facilitated by the church. On the other hand, the Religious Court argued that the mediation was given for the sake of peace, and if it fails to reach an agreement, a caucus can be taken into account. Prior to the outbreak, mediation was not as easy as it is these days, where physical meetings between the parties concerned in divorce cases were almost impossible to perform, and the absence of their physical presence hindered the resolution of the cases, and this problem grew. The internal problem faced by the Religious Court of Sukoharjo was that there was a lack of mediating judges and the absence of collaborations with external parties. Moreover, the District Court did not optimally carry out the mediation.
Keywords: divorce, mediation, pandemi
URGENSI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PEMBERI PEKERJAAN DALAM PEMENUHAN UPAH PEKERJA ALIH DAYA
No full textDonny Rahardi Arya Putra, Budi Santoso, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada penelitian ini meneliti mengenai kekosongan hukum tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan hak pekerja perusahaan alih daya, dimana terdapat suatu ketiadaan aturan yang memberikan tanggung jawab kepada perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan hak pekerja perusahaan alih daya. Dalam sistem alih daya perlu diatur tanggung jawab masing-masing pihak dalam pemenuhan hak pekerja alih daya, agar hak-hak pekerja alih daya dapat terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan upah pekerja alih daya dan bagaimana pengaturan tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan terhadap pemenuhan upah pekerja alih daya di Negara lain seperti Singapura, Filipina, dan Malaysia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis interpretatif gramatikal digunakan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dari segi bahasa yang digunakan dan interpretatif sistematis penafsiran terhadap hubungan antara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pembahasan, maka urgensi tanggung jawab perusahaan pemberi pekerjaan dalam pemenuhan upah pekerja alih daya yaitu sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya pada perusahaan alih daya penyediaan tenaga kerja. Pemerintah dapat mengadopsi peraturan perundang-undangan dari negara Singapura, Filipina, atau Malaysia yang menggunakan skema perlindungan chain liability.
Kata Kunci: Urgensi, Tanggung jawab, Pemenuhan upah, Pekerja, Alih Daya
ABSTRACT
This research studies the legal loophole in the liability of a company as an employer in terms of the fulfillment of wages for outsourced workers. There has not been any regulation imposing the liability on the company concerned to fulfill the rights of outsourced workers. In outsourcing, there should be a regulation controlling the liability of each party in terms of the fulfillment of the rights of outsourced workers. This research aims to analyze the urgency of the liability of a company employing outsourced workers to pay wages and how the regulation is implemented in terms of the liability of the company to fulfill the wages of outsourced workers in Singapore, the Philippines, and Malaysia. This research refers to a normative legal method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and the Internet. The legal materials were analyzed based on grammatical interpretation, where the laws studied were interpreted in terms of the language used. Systematic interpretation was also employed to see the connection between regulations in the legislation.
The research results discover that the liability of the company as an employer regarding wage payment to outsourced workers is related to the legal protection and legal certainty for outsourced workers working for outsourcing companies. The government has adopted the laws in Singapore, the Philippines, and Malaysia referring to the chain liability scheme.
Keywords: urgency, liability, wage fulfillment, workers, outsourcin
KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MENGUPAYAKAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK
No full textCeline Endang Patricia Sitanggang, Abdul Madjid, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Konsekuensi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Yang Tidak Mengupayakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemilihan tema yang diangkat oleh penulis dilatarbelakangi oleh kewajiban diversi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun pada kenyataannya masih terdapat perkara anak yang diputus oleh pengadilan tanpa diupayakan diversi terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apa konsekuensi yuridis terhadap putusan pengadilan yang tidak mengupayakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak? (2) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak atau penasihat hukumnya dalam mengahadapi putusan yang tidak mengupayakan diversi dalam sistem peradilan pidana anak? Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi yuridis terhadap putusan pengadilan yang tidak mengupayakan diversi dapat dikatakan batal demi hukum. Dalam hal terpidana anak atau penasihat hukumnya ingin mengupayakan pembatalan putusan maka dapat mengajukan banding ketika putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau mengajukan peninjauan kembali apabila putusan sudah berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Putusan Pengadilan
ABSTRACT
This research studies the issue of a juridical consequence of a court decision not offering any chance for diversion in the judicial system of juvenile crime. This research topic departs from the responsibility of offering diversion as intended in Article 7 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System of Juvenile Crime. In reality, lots of juvenile cases are judged without being preceded by the offering of diversion. Based on this issue, this research investigates: (1) what is the juridical consequence of a court decision not offering any diversion in the judicial system of juvenile crime and (2) what legal remedies can be taken by the child or the lawyers concerned in dealing with the court decision not offering a chance of diversion in the judicial system of juvenile crime? This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches. The research results discover that the court decision not offering diversion can be deemed null and void. The child or the lawyer concerned can file an appeal if the decision does not hold any permanent legal force or request a judicial review when it already holds a permanent legal force.
Keywords: Judicial System of Juvenile Crime, Judicial Decision, Diversio
ANALISIS YURIDIS KONSEP POSITION MARK SEBAGAI MEREK NON-KONVENSIONAL DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN UNI EROPA DAN JEPANG)
No full textKadinda Devara Putri, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai konsep position mark sebagai merek non-konvensional di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dan mengetahui konstruksi pengaturan konsep position mark yang tepat di Indonesia dengan menganalisis pengaturan konsep position mark di Uni Eropa dan Jepang karena hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai merek posisi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan memakai pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pendekatan perbandingan dengan melihat perbandingan konsep pengaturan merek posisi di Uni Eropa dan Jepang, pendekatan kasus yaitu melihat kasus mengenai merek posisi dari Christian Louboutin VS Van Haren, dan pendekatan konseptual dengan melihat doktrin-doktrin yang memiliki keterkaitan dengan merek posisi. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa merek posisi memungkinkan untuk dilindungi di Indonesia dengan memperhatikan unsur-unsur utama merek, kriteria-kriteria merek posisi, dan memperhatikan pedoman dari Pasal 20 Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis yang telah diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.
Kata Kunci: merek posisi, merek non-konvensional, posisi tertentu
ABSTRACT
This research aims to analyze the concept of position mark as a non-conventional mark in Indonesia according to Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and to find out the construction of the regulation of the proper concept of position mark in Indonesia by analyzing the regulation of the concept of position mark in European Union and Japan. To date, there has been a legal loophole in the regulation concerning Position mark in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach involving the study of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, a comparative approach by looking at the comparative concept of the regulation of position mark in the European Union and Japan, a case approach by looking at the case of position mark of Christian Louboutin vs Van Haren, and conceptual approach involving the doctrines related to position mark. The research results discover that the position mark is subject to protection in Indonesia, taking into account the primary elements of the mark, the criteria of position mark, and the guidelines of Article 20 of Law concerning Marks and Geographical Indications amended to Law concerning Job Creation and Article 16 paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 12 concerning the Amendment to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 67 of 2016 concerning Mark Registration.
Keywords: position mark, non-conventional mark, a particular positio
PENYELESAIAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN ANTARA PEMAIN DAN KLUB SEPAKBOLA DI INDONESIA
No full textRafli Arafat Zulkifli, Syahrul Sajidin, Zora Febriena Dwithia
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
Email: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menentukan forum penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan antara pemain dan klub sepakbola di Indonesia mengingat sengketa tersebut bersinggungan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Ketenagakerjaan, Keolahragaan, dan Sistem Hukum Lex Sportiva. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menemukan bahwa Hubungan Hukum antara Pemain Sepakbola Profesional dan klub di Indonesia adalah Hubungan Kerja dengan ketundukkan utama terhadap Statuta FIFA, diikuti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu, kontrak yang berlingkup internasional wewenang penyelesaian sengketanya dipegang oleh FIFA Dispute Resolution Chamber kecuali dalam kontrak dengan jelas dinyatakan sebuah lembaga arbitrase yang memenuhi syarat keterwakilan dan menjamin acara yang adil atau Pengadilan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan negara tersebut, sedangkan dalam lingkup nasional secara umum penyelesaiannya diselesaikan sesuai prosedur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kecuali dalam kontrak ada klausul khusus yang memberikan kuasa kepada NDRC sebagai badan penyelesaian sengketa.
Kata kunci: hukum olahraga, hukum ketenagakerjaan, penyelesaian sengketa
Abstract
This research aims to establish a forum where a settlement of a dispute between football players and football clubs in Indonesia takes place, considering that this conflict contravenes the legislation concerning labor, sports, and the Lex sportive legal system. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, conceptual, and comparative approaches, discovering that the relation between the two parties mentioned is based on labor relation and contract under an international purview of dispute settlement authority held by FIFA Dispute Resolution Chamber unless the contract mentions an arbitral tribunal that appropriately represents and guarantees fair and general judgment according to the legislation that applies in the state concerned. On the contrary, within a national purview, the dispute concerned should be resolved per the procedures set forth in UU PPHI unless the contract mentions a clause concerning the delegation of authority to NDRC as an institution responsible to resolve the dispute.
Keywords: sports law, labor law, dispute resolutio
IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (3) HURUF (e) PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2021 TERHADAP PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KOTA BANDUNG
No full textAulia Rahmatika Mawardani, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada persoalan hukum tentang implementasi atau penerapan kebijakan Pemerintahan Daerah terkait pembatasan kegiatan masyarakat. Spesifik pada implementasi Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level2Coronavirus Disease 2019 di Kota Bandung. Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat yang ditegaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2021 juga memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Dimana ketika terjadi pembatasan kegiatan masyarakat, tentu terjadi pengurangan nilai produksi maupun konsumsi, padahal sejauh ini masyarakat dalam menunjang kebutuhan hidup harus beraktivitas diluar rumah seperti berdagang, dan lain sebagainya yang menuntut masyarakat untuk berinteraksi secara langsung. Mengingat sejak 2019 akhir hingga hari ini, virus Corona masih melingkupi kehidupan masyarakat dimungkinkan terjadinya penyebaran virus kembali yang menuntut masyarakat agar mampu beradaptasi pada situasi tersebut, sehingga penulis mengangkat persoalan tentang Peraturan Wali Kota Bandung sebab Peraturan Daerah juga memegang peran besar dalam ketertiban masyarakat dalam membatasi aktivitas diluar rumah, akibat pembatasan tersebut berdampak pada penurunan ekonomi masyarakat sehingga penerapan Peraturan Walikota tepat atau tidak.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Walikota, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
ABSTRACT
This research studies level 2 social restrictions enforced in Bandung city following the outbreak of Coronavirus Disease 2019 as implemented according to Mayor Regulation of Bandung Number 103 of 2021. However, this implementation also leaves negative impacts on the economic development of the area. These restrictions also reduce the quantity of production and consumption. Conversely, most activities are spent outside such as trading, and such an activity requires them to establish direct interaction with others. Since the early outbreak in late 2019, people have been required to adapt to this situation as the virus keeps spreading. This research links this issue to the social order restricting people’s activities outside and these restrictions, as implied earlier, lead further to the plummeting economy of the people. This issue directs this research to the question of whether this Mayor Regulation is properly applied.
Keywords: implementation, mayor regulation, enforcement of social restriction
FORMULASI PENGATURAN KONSEP GREEN LENDING DALAM MEWUJUDKAN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN OLEH BANK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
No full textNurzaskia Ernita Puspa Dewi, Reka Dewantara, Moh. Hamidi Masykur
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan mencari urgensi pengaturan mengenai konsep green lending kepada perusahaan Pertambangan dan mengetahui serta menemukan formulasi pengaturan konsep green lending kepada perusahaan pertambangan yang berkepastian hukum. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK Keuangan Berkelanjutan) yang telah diterbitkan oleh OJK sebelumnya telah mengatur beberapa hal yaitu terkait Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, TJSL, dan Laporan Keberlanjutan. Dalam hal ini, Peraturan Keuangan Berkelanjutan belum mengatur secara spesifik terkait green lending pada perusahaan pertambangan, yang dapat menghambat Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi dan berdampak pada perekonomian Indonesia, sehingga mengenai ketidaklengkapan aturan dan aturan pelaksanaannya perlu diteliti lebih lanjut. Sementara banyak Negara yang mengatur lebih lanjut mengenai green lending memiliki pengaturan yang jelas, seperti Uni Eropa. Formulasi pengaturan yang didapat penulis didasarkan pada perbandingan dengan regulasi Taxonomy Regulation di Uni Eropa dan beberapa negara lainnya mengenai pengaturan terkait green lending dan keuangan berkelanjutan seperti Cina, Bangladesh, Vietnam dan Colombia yang dibuat untuk mengklasifikasi investasi mana yang ramah lingkungan dan untuk mencegah greenwashing (tipuan praktik pemasaran hijau) atau dan membantu bank umum dan investor membuat pilihan yang lebih hijau.
Kata Kunci: Pembiayaan Berkelanjutan, Perusahaan Pertambangan, Green Lending
Abstract
This research aims to analyze, describe, and study the urgency of regulation regarding the green lending concept for mining companies and to find the formulation of the regulation of this concept in mining companies with legal certainty. The Regulation of Financial Services Authority Number 51/POJK.03/2017 concerning the implementation of sustainable financing provided by lending services, issuers, and public companies (regarding the regulation of financial services authority concerning sustainable finance) was enacted by Financial Services Authority previously governing some matters regarding sustainable financing, social and environmental responsibilities, and sustainable reports. Sustainable financing regulation does not specifically regulate green lending in mining companies, and this weakness could hamper Indonesia from achieving the target of emission reduction affecting the Indonesian economy. This incompleteness, therefore, requires further investigation. On the other hand, several countries have already governed green lending with clear provisions, and one of them is European Union. The formulation of the regulation obtained is based on the comparison between Taxonomy Regulation in European Union and several other countries governing green lending and sustainable financing such as China, Bangladesh, Vietnam, and Colombia. This regulation was made to classify which investment is enviro-friendly and to stymie greenwashing (green market frauds) or/and to help public banks and investors make green choices.
Keywords: sustainable financing, mining companies, green lendin
PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS (STUDI PADA SHOWROOM MOBIL BEKAS DI KOTA DAN KABUPATEN MALANG)
No full textMoch. Azis Salman, Yenny Eta Widyanti, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai pelaku usaha showroom mobil bekas tidak jujur saat memberikan informasi kondisi mobil bekas kepada konsumen. Banyaknya pihak konsumen yang tidak mengetahui adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta pelaku usaha showroom mobil bekas menghiraukan hak konsumen, menyebabkan adanya kesenjangan antara peraturan yang telah tertulis serta diatur dengan jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah yakni: (1) Apa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 4 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 pada perjanjian jual beli mobil bekas pada showroom di Kota dan Kabupaten Malang? (2) Apa saja upaya yang ditempuh pemilik showroom mobil bekas di Kota dan Kabupaten Malang dalam mempertanggungjawabkan komplain dari konsumen? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan meneliti secara langsung kepada objek yang diteliti. Dari hasil penelitian bahwa terdapat hambatan dikarenakan konsumen yang dirugikan tidak mengetahui hak konsumen pada UUPK. Disisi lain para pemilik serta pegawai showroom mobil bekas di Kota Malang juga masih banyak yang tidak mengetahui UUPK dan lebih memilih untuk tidak mengganti rugi dan menghiraukan tanggungjawabnya untuk memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Upaya yang ditempuh pemilik showroom apabila ada perselisihan dalam jual beli mobil bekas di Kota Malang, yaitu dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak, namun dari hasil penelitian hal tersebut tidak terlaksanakan dengan baik. Faktanya masih banyak pelaku usaha yang menghiraukan tanggungjawab dan merasa tidak bersalah akan kesalahannya.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Showroom, Mobil Bekas
Abstract
This research delves into dishonesty and false information given on used cars to customers in used car showrooms. A lack of knowledge of Consumer Protection Law among buyers and bad will of not abiding by the provisions of the law by violating the rights of the buyers have led to a gap or conflict between the written regulatory provision in Article 4 of Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and what really takes place in real life. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) what factors hamper the implementation of Article 4 of Consumer Protection Law Number 8 of 1999 in used car sale and purchase agreements in showrooms in both Malang City and Regency and (2) what measures have been taken by showroom owners in Malang city and Regency to hold the responsibility for grievances raised by consumers. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches, aiming to garner legal information by directly observing research objects. The research results reveal that the impeding factors in this practice involve the lack of knowledge among buyers not knowing that their rights are violated. On the other hand, the showrooms concerned overlook the responsibility to pay redress to the affected customers and to give the correct information about the used cars sold to buyers. Deliberations have always been the solution between the two parties, albeit rather unsuccessful since most business owners do not take it as their fault.
Keywords: Consumer Protection, Showrooms, Used Ca