Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PENERAPAN LARANGAN KAWIN SESUKU PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (STUDI KASUS DI NAGARI AIA MANGGIH KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN)
No full textSuci Miftahul Aina Indriani, Fitri Hidayat, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengkaji penerapan hukum adat terkait larangan perkawinan sesuku di Nagari Aia Manggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun adat Minangkabau mengamanatkan eksogami (perkawinan antarsuku), praktik perkawinan sesuku masih terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis penerapan larangan kawin sesuku pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, (2) Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan larangan kawin sesuku pada masyarakat adat Minangkabau di Nagari Aia Mangih Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosio legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan ninik mamak dan pasangan yang melanggar larangan perkawinan sesuku, data sekunder dari Undang-Undang Nan Duo Puluah, serta data tersier dari buku, skripsi, dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan kawin sesuku tidak berjalan dengan efektif, dengan kendala utama meliputi hukum adat Minangkabau di Nagari Aia Manggih tentang larangan kawin sesuku tidak tertulis sehingga lebih mudah dikesampingkan dan hukum adat dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Faktor ketidakseimbangan kekuasaan ninik mamak, penegakan hukum terhadap pelaku perkawinan sesuku yang tidak tegas, perbedaan pendapat, serta keterbatasan pengetahuan juga menjadi kendala dalam penerapan hukum ini.
Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Penerapan Hukum, Perkawinan Sesuku
Abstract
This research studies the implementation of adat (customary) law regulating marriage of the same tribe in Nagari Aia Manggih, the District of Lubuk Sikaping, the Regency of Pasaman, the Province of West Sumatera. Although the customary law of Minangkabau allows exogamy (intertribal marriage), same-tribe marriage still takes place. This research aims to investigate the implementation of the law banning same-tribe marriage in the Minangakbau community in Nagari Aia Manggih, the District of Lubuk Sikaping, the Regency of Pasaman and analyze the impeding factors faced in the implementation of the same-tribe marriage prohibition in the community concerned. This research employed a socio-legal method and socio-juridical approach. The primary data were obtained from interviews with ninik mamak and the couple violating the prohibition of same-tribe marriage, while the secondary data were taken from the local law of Nan Duo puluah and the tertiary data from books, thesis, and journal. The research results reveal that the implementation of prohibition of same-tribe marriage is not effectively implemented because the adat law concerned is not written and is deemed no longer relevant to the present time. This issue is also triggered by an imbalance of power between ninik mamak, law enforcers, and the couples of the same-tribe marriage. Dissenting opinions and poor knowledge also come as the causal issues in the implementation of the customary law.
Keywords: Customary law of Minangkabau community, Implementation of the law, Same-tribe marriag
Analisis Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence Yang Menjalankan Fungsi Legal Audit Dalam Regulatory Compliance System Di Indonesia: The Juridical Analysis of the Use of Artificial Intelligence Performing Legal Audit Function in Regulatory Compliance System in Indonesia
No full textTimothy Adrianus P Gultom, Diah Pawestri Maharani, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu kekosongan hukum mengenai kedudukan AI yang menjalankan fungsi legal audit dalam RCS. RCS merupakan System merupakan platform berbasis AI yang dikembangkan oleh Hukumonline sebagai solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan Kemudian pertanggungjawaban AI yang melakukan kesalahan saat menjalankan fungsi audit hukum. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah bagaimana analisis yuridis dalam penggunaan Artificial intelligence yang menjalankan fungsi legal audit dalam Regulatory Compliance System di Indonesia; Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan pengguna Artificial Intelligence dalam hal melakukan kesalahan legal audit. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- Undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian, bahwa hukum positif Indonesia belum mengakui AI sebagai subyek hukum dan belum ada ketentuan khusus mengenai pertanggungjawaban AI. Meskipun demikian, doktrin pertanggungjawaban pengganti (Vicarious liability) dapat diaplikasikan, yang berarti perusahaan pengguna AI bertanggung jawab atas kesalahan AI dalam sistem. Berdasarkan UU ITE, AI dapat dianggap sebagai Agen Elektronik dan bertanggung jawab atas transaksi elektronik, dengan penyedia perangkat AI bertanggung jawab atas akibat hukum yang timbul. Penyelenggara dari Agen Elektronik yang mengawasi dan mengontrol perangkat AI dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan jika terjadi kerugian akibat kesalahan yang dilakukan oleh AI.
Kata Kunci: Artificial Intelligence, Legal Audit, Regulatory Compliance System
Abstract
This research studies the legal vacuum regarding the standing of AI running the function of legal audit in RCS—an AI-based platform developed by Hukumonline as a solution to supervise a company’s compliance with the law. From this development, this research seeks to investigate the juridical analysis of the use of Artificial Intelligence that runs legal audit function in the Regulatory Compliance System in Indonesia and what liability is held by companies utilising Artificial Intelligence in case of errors caused. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analysed by drawing on grammatical and systematic approaches. The research results reveal that the positive law in Indonesia has not recognised AI as a legal subject and there have not been any provisions specifically supervising the liability of AI. However, the doctrine of vicarious liability can be applied, meaning that the companies utilising AI can be held liable for the errors caused by AI systems. According to Electronic Information and Transactions law, the AI can be deemed an electronic agent and is responsible for all electronic transactions, while AI providers are held liable for any impacts arising. The providers representing electronic agents supervising and controlling AI devices can be held liable by the aggrieved parties in case of losses on account of issues caused by AI.
Keywords: Artificial Intelligence, Legal Audit, Regulatory Compliance Syste
Urgensi Pengaturan Preparatory Acts Pada Perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: The Urgency of Regulating Preparatory Acts concerning Copyright Management Information Protection in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright
No full textClara Sendy Anggita, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract
This research addresses legal issues related to the legal loophole regarding Preparatory Acts protecting Copyright Management Information under Article 7 of the Copyright Law. Preparatory Acts, such as the actions of producing, importing, offering to the public, providing, or trading devices that are created or designed solely to facilitate violations involving the removal, alteration, or destruction of Copyright Management Information, can infringe on the Copyright owned by the Creator and/or Copyright Holder. Based on this background, the problems formulated in this thesis include: 1) What is the urgency of regulating Preparatory Acts in the protection of Copyright Management Information under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and 2) What are the appropriate regulatory recommendations for Preparatory Acts in the protection of Copyright Management Information as viewed from the WIPO Internet Treaties, the Digital Millennium Copyright Act, and the German Copyright Act? This thesis employs a normative juridical research method, using statutory, conceptual, and comparative approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained will be analysed using grammatical, extensive, and comparative law interpretation methods. The research results indicate that there are devices created or designed solely to facilitate violations involving the removal, alteration, or destruction of Copyright Management Information. Therefore, it is necessary to regulate Preparatory Acts related to Copyright Management Information to prevent such violations.
Keywords: Preparatory Acts, Violation, Copyright Management Information
Abstrak
Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan hukum terkait kekosongan pengaturan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta. Preparatory Acts seperti tindakan memproduksi, mengimpor, menawarkan kepada publik, menyediakan, atau memperdagangkan perangkat-perangkat yang diciptakan atau dirancang semata-mata khusus untuk memfasilitasi tindakan pelanggaran menghilangkan, mengubah, atau merusak Informasi Manajemen Hak Cipta dapat melanggar Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini antara lain: 1) Bagaimana urgensi pengaturan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?; dan 2) Bagaimana rekomendasi pengaturan yang tepat terkait dengan Preparatory Acts pada perlindungan Informasi Manajemen Hak Cipta ditinjau dari WIPO Internet Treaties, Digital Millenium Copyright Act, dan German Copyright Act. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran ekstensif, dan penafsiran perbandingan hukum. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa terdapat perangkat-perangkat yang diciptakan atau dirancang semata- mata khusus untuk memfasilitasi tindakan pelanggaran menghilangkan, mengubah, atau merusak Informasi Manajemen Hak Cipta. Perlu diatur Preparatory Acts terkait Informasi Manajemen Hak Cipta agar pelanggaran dapat dicegah.
Kata Kunci: Preparatory Acts, Pelanggaran, Informasi Manajemen Hak Cipt
Child Labour Sebagai Pelanggaran Jus Cogens Dalam Fast Fashion Industry Negara Cina
No full textAndi Atthoriq Nasrun, Hanif Nur Widhiyanti, Agung Ayu Nanda Saraswati
Faculty of Law Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract
The fast fashion industry has experienced a concerning rise in child labor practices, particularly among multinational corporations operating in countries with lenient labor regulations. Children in fast fashion industries endure relentless exploitation, often forced into cramped, dimly lit factories where they work long hours under unsafe conditions, their small hands blistered and bodies fatigued, with no regard for their health, education, or basic rights. Although these practices are viewed as unethical by the international community, debates continue over whether child labor constitutes a violation of jus cogens norms under international law according to Lon Fuller’s theory. This research critically examines the classification of child labor in comparison with recognized jus cogens violations, such as slavery and human trafficking. Furthermore, this study aims to identify the parties responsible from an international law perspective. The research employs a normative methodology supported by statutory, conceptual, and comparative approaches. This study finds that child labor practices meet the criteria for jus cogens violations by fully satisfying Lon Fuller’s criteria, with responsibility attributed to the states that allow multinational corporations to operate and employ children.
Keywords: Child labour, jus cogens, fast fashion industry, liability
Abstrak
Industri fast fashion mengalami peningkatan praktik pekerja anak yang memprihatinkan, terutama di kalangan perusahaan multinasional yang beroperasi di negara-negara dengan regulasi ketenagakerjaan yang longgar. Anak-anak yang bekerja di industri tersebut mengalami eksploitasi, terkadang dipaksa untuk bekerja berjam-jam di pabrik yang sempit, gelap dan kondisi bekerja yang buruk. Kesehatan, edukasi dan hak dasar mereka juga tidak diperhatikan. Meskipun praktik ini dipandang tidak etis oleh komunitas internasional, perdebatan terus berlangsung terkait apakah pekerja anak termasuk dalam pelanggaran norma jus cogens dalam hukum internasional menurut teori Lon Fuller. Penelitian ini secara kritis mengkaji klasifikasi pekerja anak dibandingkan dengan pelanggaran jus cogens yang diakui, seperti perbudakan dan perdagangan manusia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam kacamata hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif yang didukung oleh pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa praktik pekerja anak memenuhi sebagai pelanggaran jus cogens dengan secara sempurna memenuhi kriteria Lon Fuller dan yang pihak yang bertanggung jawab adalah negara yang mengizinkan perusahaan-perusahaan MNC untuk beroperasi dan mempekerjakan anak.
Kata kunci: Child labour, jus cogens, fast fashion industry, tanggung jawa
URGENSI PENGATURAN REHABILITASI SEBAGAI KEWAJIBAN NEGARA DALAM PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
No full textEka Putri Cahyani, Mufatikhatul Farikhah, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan bagaimana pengaturan rehabili-tasi anak korban kekerasan seksual yang ada dalam hukum positif Indonesia, serta mengana-lisis urgensi dari pemberian rehabilitasi negara bagi anak korban kekerasan seksual. Untuk menjawab permasalahan yang diangkat pada penulisan ini, digunakan penelitian hukum nor-matif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian pada tulisan ini, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan rehabilitasi dalam hukum positif Indonesia terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kelemahan terutama pada upaya rehabilitasi yang masih berstatus hak dan tidak wajib untuk dilakukan. Hak tersebut baru wajib untuk di-berikan ketika telah ada suatu permohonan, ketika tidak ada permohonan maka tidak dapat diberikan secara serta merta. Adapun beberapa urgensi untuk menetapkan rehabilitasi anak korban kekerasan seksual sebagai sebuah kewajiban dalam undang-undang. Pertama, kondi-si mental dan fisik korban merupakan kondisi rawan yang perlu direhabilitasi. Kedua, terdapat sejumlah kelemahan ketika rehabilitasi dimasukkan ke dalam konsep restitusi. Ketiga, tidak ada ketentuan yang mewajibkan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual. Saat ini yang wajib untuk menjalani rehabilitasi ialah pelaku kekerasan seksual, yang diberikan se-bagai tindakan sehingga harus dilaksanakan. Maka dari itu, disimpulkan bahwa belum terda-pat pengaturan secara jelas dan pasti terkait pemberian rehabilitasi terhadap anak korban ke-kerasan seksual sebagai kewajiban negara.
Kata Kunci: anak korban kekerasan seksual, rehabilitasi, kewajiban negara
Abstract
This research aims to investigate the rehabilitation of children as the victims of sexual violence within the purview of positive law in Indonesia and analyze the urgency of rehabilitation of the victims concerned. With a normative-legal method and statutory and conceptual appro-aches, this research reveals that rehabilitation is governed by several regulations. However, this matter is declared as a right, not an obligation, thereby rendering it not compulsory to apply. That is, this right can be deemed compulsory after a request is made. Some points of urgency need to be considered to ensure that the rehabilitation of children as the victims of sexual violence is given as an obligation; first, both mental and physical conditions are vul-nerable conditions that need to be rehabilitated. Second, there are some shortcomings when rehabilitation is put within the scope of restitution. Third, no provisions declare rehabilitation in this context as something compulsory. So far, rehabilitation is only addressed to sexual of-fenders as something compulsory, and there have not been any certain regulations concerning the rehabilitation given as the obligation of the state to the children as the victims of sexual violence.
Keywords: children as sexual violence victims, rehabilitation, obligation of the stat
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP
No full textSabaria Eka Nurliana, Faizin Sulistio, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Jurnal ini mengangkat permasalahan Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa putusan yang dalam penjatuhan pemidanaan oleh hakim memiliki perbedaan, padahal kejahatan dan kasus yang didakwakan jaksa penuntut umum sama. Disparitas pidana dalam putusan hakim terkait perjudian toto gelap menyebabkan pelaku dapat dihukum dengan sanksi yang berbeda-beda, serta menyebabkan kurangnya kepastian hukum bagi masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan Konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini bahwa pada beberapa putusan, disparitas putusan hakim secara umum dipengaruhi oleh undang-undang kekuasaan kehakiman, dan dipengaruhi pula oleh hal-hal yang memberatkan serta yang meringankan terdakwa. Beberapa putusan, hakim memiliki persamaan dan perbedaan pertimbangan dalam setiap putusannya. Konsep pedoman pemidanaan yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum dalam disparitas putusan hakim terkait perjudian jenis toto gelap dengan membuat alternatif model matriks rentang pedoman pemidanaan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa perjudian toto gelap yang diukur berdasarkan range nilai transaksi penjualan kupon perjudian toto gelap yang diperoleh oleh pelaku.
Kata Kunci: Disparitas; Perjudian Toto Gelap; Putusan Hakim
Abstract
This article studies the disparity of judicial decisions regarding the imposition of sanctions over the cases of lotteries. This research topic departed from several decisions imposing different sanctions notwithstanding the same cases where defendants were punished under Article 303 of the Penal Code. The defendants involved in lotteries as gambling were punished with different sanctions, and this condition reduced legal certainty. This research employed normative juridical methods and statutory, case, and conceptual approaches. The research results reveal that the disparity may be caused by Law concerning Judiciary Power and also other causal factors that aggravate and alleviate the punishment of the defendants. Judicial decisions may be different or similar in the same cases. To tackle the issues of such disparity, an alternative matrix model must be made to measure the range of the sentencing guidelines. This approach can be used to sentence the defendants involved in lottery gambling with the measures according to the range of the transactional values from the coupons sold in the lotteries gained by the defendants.
Keywords: Disparity; Judicial Decision; Lottery Gamblin
ANALISIS YURIDIS KEPENTINGAN YANG SAH SEBAGAI DASAR PEMROSESAN OLEH PENGENDALI DATA DALAM TARGETED ADVERTISING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
No full textAliefia Widyas Tuti, Diah Pawestri, Cyndiarnis Cahyaning
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam penelitian ini penulis membahas masalah kurangnya definisi yang jelas apakah Kepentingan Sah dapat digunakan sebagai dasar untuk Pemrosesa Data dalam Targeted Advertising oleh Pengendali Data Pribadi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana analisis mengenai Kepentingan Sah sebagai dasar pengolahan dalam Iklan Terarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat untuk penggunaan Kepentingan Sah dalam Targeted Advertising oleh Pengendali Data?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi ekstensif, dan interpretasi komparatif. Penulis menemukan jawaban atas masalah yang ada bahwa dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf f, terdapat kekurangan dalam pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan dasar Kepentingan Sah dan semua elemen tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan, terutama dalam kasusTargeted Advertising. Melalui metode komparatif, ditemukan bahwa dasar Kepentingan Sah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk Targeted Advertising karena tidak memenuhi elemen tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan. Adapun Kepentingan yang Sah dapat mencakup kepentingan komersial dan non komersial, kemudian unsur tujuan bermakna tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, unsur kebutuhan bermakna Pemrosesan Data merupakan opsi terakhir untuk mencapai tujuan, dan unsur keseimbangan bermakna Subjek Data secara Reasonably Expect dilakukannya Pemrosesan Data untuk tujuan yang akan dicapai Pengendali Data.
Kata Kunci: Dasar Pemrosesan, Data Pribadi, Kepentingan yang Sah, Targeted Advertising
Abstract
This research discusses the lack of definition of legitimate interests serving as the basis of data processing in targeted advertising by personal data controllers. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the analysis of legitimate interests as the basis of processing in targeted advertising according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection; (2) proper regulation regarding legitimate interests in targeted advertising by data controllers. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches, in which the data were analyzed according to grammatical, extensive, and comparative interpretations. The research results reveal that there was a legal loophole in Article 20 Paragraph (2) letter f in terms of the limitation of the basis of legitimate interests and all elements of objectives, necessities, and balance. Legitimate interests can involve commercial and non-commercial interests, while the objectives must not be against the legislation. Necessities are related to data processing as the last resort to achieve objectives, and balance is defined as a data subject in terms of reasonable expectation of data processing according to the objectives achieved by data controllers.
Keywords: Basis of Processing, Legitimate Interest, Personal Data, Targeted Advertisin
KRITERIA UNTUK MENENTUKAN DEFINISI INDIGENOUS PEOPLES DALAM HUKUM INTERNASIONAL
No full textMaria Magdalena Nuvinda Romagavinsa, Rika Kurniaty, Agis Ardhiansyah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Indigenous Peoples seringkali tidak mendapat pengakuan formal atas tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka, seringkali menjadi yang terakhir menerima investasi publik dalam layanan dan infrastruktur dasar, serta menghadapi banyak hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi formal, menikmati akses ke keadilan, dan berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Rezim Hukum Internasional telah mengakui dan memberikan perlindungan hak kepada Indigenous Peoples. Namun, terdapat kekaburan terhadap definisi Indigenous Peoples karena tidak adanya kesepakatan internasional. Beranjak dari permasalahan hukum tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan terkait definisi Indigenous Peoples dalam hukum internasional beserta dampaknya? (2) Apa kriteria untuk menentukan definisi Indigenous Peoples dalam hukum internasional berdasarkan hukum nasional negara-negara? Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kekaburan hukum terkait kriteria dalam mendefinisikan Indigenous Peoples, disebabkan keragaman nilai budaya, sosial dan ekonomi yang ada pada kelompok-kelompok Indigenous Peoples di dunia, sehingga menjadi tantangan untuk merumuskannya menjadi definisi yang universal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum atas perlindungan hak-hak Indigenous Peoples, yang berujung pada kriminalisasi, perampasan tanah dan pengucilan dari pembuatan kebijakan. Penelitian ini menawarkan kriteria yang dapat digunakan dalam mendefinisikan Indigenous Peoples dalam hukum internasional berdasarkan praktek negara-negara.
Kata Kunci: Definisi, Hukum Internasional, Indigenous Peoples, Kriteria
Abstract
Indigenous peoples often do not get formal recognition of their rights to land, regions, and natural resources, and they are often the last consideration to receive public investment in both services and basic infrastructure but are prone to difficulty fully participating in the formal economy, politics, decision-making, and enjoying access to justice. The regime of international law recognizes and provides legal protection for indigenous peoples’ rights because of the absence of international agreements. Departing from this issue, this research aims to investigate problems relating to (1) the regulation regarding the definition of indigenous peoples in international law and its impacts, and (2) the criteria to set the definition of indigenous peoples in international and national laws of some countries. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the norm regarding the criteria to define indigenous peoples is murky due to diverse cultural, social, and economic factors in indigenous communities worldwide, thereby leaving challenges to formulate the universal definition. This condition has also left uncertainty of law and protection of the rights of indigenous peoples, which leads to criminalization, land grabbing, and exclusion from policy-making. Departing from all these issues, this research intends to offer the criteria to define indigenous peoples within the purview of international law and according to practices in the state.
Keywords: Criteria, Definition, Indigenous Peoples, International La
Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Percobaan Perkosaan Di Pengadilan Negeri Sumenep (Studi Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/Pn Smp dan Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/Pn Smp)
No full textAfrida Febriani Diannisa, Faizin Sulistyo, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT.Haryono No 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pemerkosaan merupakan tindak pidana yang diancam oleh undang-undang dengan ancaman dua belas tahun penjara yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Sedangkan percobaan tindak pidana percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP. Didalam memutus perkara, adakalanya terdapat suatu perbedaan, dimana hal ini disebut sebagai disparitas pidana. Dua kasus yang dibandingkan untuk meneliti soal disparitas ini adalah Putusan No 215/Pid.B/2021/PN SMP dan Putusan No 68/Pid.B/2021/PN SMP. Perbedaan Disparitas ini pastinya terdapat karena beberapa alasan Hakim dan juga pertimbangan-pertimbangannya. Disparitas ini juga perlu diteliti kaitannya dengan asas keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi penyebab adanya disparitas dan menjawab apakah dispariitas pidana sudah sesuai dengan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perbedaan sanksi pidana yang mencolok di kedua putusan yang diteliti menjadi permasalahan soal keadilan dan mempersoalkan tentang pertimbangan Hakim itu sendiri. Disparitas pidana tidak bisa dihilangkan akan tetapi bisa diminimalisir resikonya serta dengan tidak lupa mempertimbangkan soal keadilan bagi seluruh pihak.
Kata Kunci: Disparitas Pidana, Percobaan Tindak Pidana, Pemerkosaan
Abstract
Rape is a criminal offense punishable by law with a penalty of twelve years in prison as stipulated in Article 285 of the Criminal Code. Meanwhile, probationary criminal acts are regulated in Article 53 of the Criminal Code. In deciding cases, sometimes there is a difference, where this is referred to as criminal disparity. The two cases being compared to examine this issue of disparity are Decision No 215/Pid.B/2021/PN SMP and Decision No 68/PId.B/2021/PN SMP. This disparity certainly exists due to several reasons for the judge and also his considerations. This disparity also needs to be examined in relation to the principle of justice. This study aims to find out what are the causes of disparities and answer whether criminal disparities arein accordance with the principles of justice. The research method used is normative juridical through statutory and case approaches. The striking differences in criminal sanctions in the two decisions examined becomes a matter of fairness and questions the judge’s own considerations. Criminal disparities cannot be eliminated, but the risks can be minimized and by not forgetting to consider the issue of justice for all parties.
Keywords: Attempts Of Crimes, Criminal Disparity, Rap
Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Pada Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan: Effectiveness of Rehabilitation Implementation for Narcotics Reoffending Inmates in Correctional Institutions
No full textEmir Adam Fahri, Prija Djatmika, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract
The rehabilitation program at Women\u27s Correctional Institution Class IIA in Malang adheres to the mandates of Government Regulation Number 31 of 1999 of the Republic of Indonesia concerning Rehabilitation and Guidance for Correctional Inmates, specifically outlined in Article 3. It unfolds in three phases: initial, intermediate, and final. Moreover, as per Articles 14 and 15 of Law Number 12 of 1995 of the Republi c of Indonesia concerning Corrections, inmates are entitled and obligated to actively participate in the institution\u27s rehabilitation programs and activities. However, the effectiveness of these rehabilitation efforts for narcotics offenders at this facility is reportedly suboptimal. Researchers attribute this to several factors, including non-compliant building and housing standards, inadequate facilities for conducting rehabilitation activities, a lack of sufficient human resources for both rehabilitation and security and a general shortfall in legal awareness and compliance among the community and inmates at Women\u27s Correctional Institution Class IIA in Malang.
Keywords: Correctional Institution; Narcotics Crime; Rehabilitation
Abstrak
Ke efektivitasan pelaksanaan pembinaan . Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang sudah sesuai dengan hal-hal yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3, dan juga melalui 3 tahap yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Dan juga dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana mendapatkan haknya dan wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut peneliti masih kurang efektif dikarenakan ada beberapa faktor antara lain: Sarana gedung/hunian tidak memenuhi standar yang ditentukan, sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan masih kurang memadai, kurangnya sumber daya manusia (SDM)/petugas untuk pelaksanaan pembinaan dan juga pengamanan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tentang kesadaran dan ketaatan akan hukum yang kurang dalam masyarakat maupun narapidana yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.
Kata Kunci: Efektivitas Pembinaan; Lembaga Pemasyarakatan; Tindak Pidana Narkotik