Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP AKTIF
No full textIan Samuel Silitonga, Faizin Sulistio, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Fenomena perbedaan pemidanaan tidak hanya terdapat pada putusan tindak pidana korupsi, tetapi juga merambah pada tindak pidana uang. Disparitas penerapan pidana penjara dan pembayaran ganti rugi dalam putusan perkara korupsi juga ditemukan selama pelaksanaannya. Terutama yang terkait langsung dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Karena KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia, saat ini belum ada peraturan tertulis yang tegas dan komprehensif yang mengatur tentang tujuan dan asas pemidanaan. Pedoman pemidanaan merupakan pertimbangan strategis dalam pemidanaan karena dapat menetapkan batasan, garis, arah, pedoman kebijakan, tujuan, dan standar pemidanaan yang menjadi landasan hukum bagi hakim (dan aparat penegak hukum lainnya) untuk menjatuhkan putusan pidana sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dalam upaya pencegahan kejahatan. Jenis penelitian dalam skripsi ini yakni metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder yang didukung dengan data primer dan tersier. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan dan analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terpidana, Korupsi, Memutuskan Pidana
Abstract
Differing punishment is not only found in corruption cases but also in money crime cases. The disparity between the imposition of jail sentences and compensation in verdicts over corruption cases is also common, and different sentencing will spark public polemic when judges impose different punishments. Since the Penal Code of Indonesia is the primary source of law, there have not been any strict and comprehensive written laws regulating the objectives and the principle of sentencing. The guide to sentencing defendants requires strategic consideration, considering that it determines the limit, line, direction, and guidelines of policy, objectives, and the standard of the punishment as the basis of law for judges (and other law enforcers) to ensure that sentencing can be given effectively to help prevent crime. This research employed a normative-juridical method with secondary data supported by primary and tertiary data obtained from library research and analysis of legal materials using qualitative descriptive methods.
Keywords: Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication as amended to Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption, convict, corruption, sentencin
PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERIAN IZIN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA MEDAN (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN)
No full textAnita Christine Sihotang, Lutfi Effendi, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Meskipun pemerintah kota medan telah berupaya untuk menertibkan penyelenggaraan papan reklame, namun pada kenyataannya penyelenggara reklame masih belum menaati peraturan terkait penyelenggaraan reklame. Pemerintah daerah telah menerbitkan sanksi berupa pembongkaran paksa atas reklame yang tidak memiliki ijin dan juga memberikan sanksi dibidang perpajakan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin juga diberlakukan. Di Kota Medan masih terdapat banyak okunum-oknum yang melanggar peraturan tapi papan reklame tetap dibiarkan berdiri begitu saja oleh Pemerintah Kota Medan atau Instansi yang menanganinya. Sehingga penulis melakukan penelitian untuk menganalisa mengenai implementasi dari ketentuan penyelenggaraan reklame di Kota Medan dengan jenis pendekatan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan telah berjalan dengan baik, karena penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki. Selain itu, Pemerintah Kota Medan memaksimalkan pengawasan perizinan reklame Dinas Perizinan Daerah dengan melakukan pemantauan di lapangan dan menyesuaikan dengan data yang ada. Jika terjadi penyimpangan, maka berdasarkan aturan pajak reklame Tim Penertiban Pajak dan Retribusi Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame.
Kata Kunci: reklame, implementasi, perizinan
Abstract
There have been some violations of the regulation governing advertising notwithstanding the measures taken by the local government of Medan City to tackle this issue. Specifically, the local government regulates sanctions involving the forcible dismantlement of unlicensed advertisements. The sanctions are also imposed in the scope of taxation on a similar matter. In Medan City, there are irresponsible parties violating advertising rules, where some expired advertisements are not dismantled by the local government or the parties in charge. Departing from this issue, this research aims to analyze the implementation of the provision of the administration of advertising in Medan City according to empirical-juridical methods. The research results show that the supervision has been well implemented because follow-up is given and inappropriate conduct could be fixed. Furthermore, the local government of Medan City has maximized the supervision of the permits allowing advertising issued by the Regional Licensing Agency by conducting direct supervision and adjusting existing data. If a violation takes place, according to the advertisement taxation rules, the team responsible for supervising taxes and levies is authorized to close down/dismantle advertisements.
Keywords: advertisement, implementation, licensin
PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II JAKARTA)
No full textMutiara Shabila Sandy, Setiawan Nurdayasakti, Eny Harjati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengambil permasalahan dalam pengimplementasian hukum terkait dengan hak anak yang berhadapan dengan perkara hukum (ABH) untuk dapat dipisahkan dari orang dewasa berdasarkan pasal 3 poin b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Ketidaksesuaian pemenuhan hak untuk Anak yang berhadapan dengan perkara hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak kriminal yang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta sebagai seorang narapidana anak, mempengaruhi pelaksanaan program pembinaan bagi Narapidana Anak karena harus melaksanakan pembinaan tanpa pemisahan dengan Narapidana Dewasa di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta yang seharusnya berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sehingga untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data penelitian seperti bahan hukum primer dan sekunder akan dianalisis oleh penulis menggunakan teknik analisa deskriptif.
Kata Kunci: pembinaan, narapidana, anak
Abstract
This research studies the implementation of law regarding the rights of children facing legal issues in the matter of attending a correctional program with other adult convicts according to Article 3 point b of Law Number 11 of 2012 concerning Judicial Systems of Juvenile Crime (UU SPPA) and Article 35 of Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Programs. Inappropriate fulfillment of the rights of the children dealing with legal issues, especially for those as criminal offenders serving their sentences in the Department of Corrections for Juvenile Convicts Class II as young convicts may affect the correctional program for juvenile convicts because they have to attend the correctional program without being separated from adult convicts in the department class II in Jakarta. This research employed empirical-juridical methods, while primary and secondary data were analyzed using a descriptive analysis.
Keywords: corrections, convicts, childre
IMPLEMENTASI PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR TERHADAP IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI DI KANTOR WILAYAH BEA DAN CUKAI JAKARTA)
No full textEka Dimah, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat sebuah permasalahan terkait implementasi pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terhadap impor pakaian bekas di Jakarta Pusat. Pemilihan tema yang diangkat penulis dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan yang mengatur larangan impor pakaian bekas, tetapi pada realisasinya masih maraknya jual beli pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pasal2Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Terhadap Impor Pakaian Bekas Di Jakarta? (2) Apa hambatan dan solusi bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dan Penjual Pakaian Bekas Impor pada Implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Terhadap Impor Pakaian Bekas Di Jakarta? Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan penulis dilakukan dengan penelitian langsung di lapangan serta menganalisi dengan studi pustaka dan penelusuran di internet. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban yaitu adanya permasalahan terhadap implementasi kebijakan pemerintah larangan impor pakaian bekas sehingga pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terhadap impor pakaian bekas kurang terimplementasikan dengan baik.
Kata Kunci: implementasi, kebijakan, impor, pakaian bekas
Abstract
This research studies the issue of the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Prohibited Imported Goods of Imported Second-Hand Clothes in Central Jakarta. This research topic departs from the policy banning imported second-hand clothes that is contrary to the trend of the sales of imported second-hand clothes. With this issue, this research investigates (1) the implementation of the policy of the articles in the Regulation of the Minster of Trade Number 12 of 2020 regarding imported second-hand clothes in Jakarta and (2) the impeding factors and solutions faced and given by the Directorate General of Customs and Excise of Jakarta and imported second-hand cloth traders regarding the implementation of Article 2 of the Ministerial Regulation concerned. With a juridical-empirical method, the research data were analyzed using descriptive-qualitative techniques. The primary and secondary data involved direct observation, library research, and online research from the Internet. The research results reveal that the Ministerial Regulation concerned is not appropriately implemented regarding imported second-hand clothes.
Keywords: implementation, policy, import, second-hand clothe
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA INDUSTRI FARMASI TERHADAP KASUS GAGAL GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL PADA ANAK DI INDONESIA
No full textTasya Ratu Athira, Abdul Madjid, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana industri farmasi terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia yang menyebabkan kematian. Dalam produk obat yang diproduksi oleh 6 industri farmasi antara lain, PT Yarindo Farmatama (PT YF), PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), PT Afi Farma (PT AF), PT Ciubros Farma (PT CF), PT Samco Farma (PT SF), dan PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS) terdapat cemaran kandungan senyawa kimia yang berbahaya. Senyawa kimia yang dimaksud di antaranya adalah Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butyl Ether (EGBE). Ketiga senyawa kimia tersebut dapat menyebabkan kerusakan ginjal karena memicu asam oksalat dalam tubuh dan membentuk kristal di dalam ginjal. EG dan DEG merupakan cemaran yang umumnya digunakan dalam sebuah industri pembuatan cat dan tinta.. Menindaklanjuti kasus ini, melalui Hasil investigasi dan intensifikasi pengawasan BPOM melalui perluasan sampling, pengujian sampel produk sirup obat dan bahan tambahan yang digunakan, serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap sarana produksi BPOM mencabut puluhan izin edar obat sirup yang terdapat cemara tersebut. Dalam penelitian ini juga akan membahas bentuk pertanggungjawaban industri farmasi yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak di Indonesia sebagai korporasi.
Kata Kunci: industri farmasi, gagal ginjal akut, etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG), dan etilen glikol butyl ether (EGBE)
Abstract
This research aims to analyze and describe the liability of pharmaceutical industries over the cases of atypical progressive acute kidney failure in children in Indonesia that cause death. The medicine concerned produced by six drug companies, including PT Yarindo Farmatama (PT YF), PT Universal Pharmaceutical Industries (PT UPI), PT Afi Farma (PT AF), PT Ciubros Farma (PT CF), PT Samco Farma (PT SF), and PT Rama Emerald Multi Sukses (PT REMS) contains hazardous chemical compounds including Ethylene Glycol (EG), Diethylene Glycol (DEG), and Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE). These three compounds can cause kidney failure since they stimulate the production of oxalate acid in the body and form crystals in the kidneys. Both EG and DEG are the common substances used in paints and inks. To follow up on this issue, investigation and intensification of the supervision of the National Agency of Drug and Food were held by extending sampling, testing samples of syrup-based medicinal products and additional substances used, and further scrutinizing the facilities of production in the agency and revoking tens of permits of the distribution of the syrups containing the hazardous substances. This research also delves into the type of liability held by pharmaceutical industries regarding acute kidney failure in children in Indonesia.
Keywords: pharmaceutical industries, acute kidney failure, Ethylene Glycol (EG), Diethylene Glycol (DEG), Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE
EFEKTIFITAS PENGAWASAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL (STUDI DI KOTA KENDARI)
No full textAhmad Wildani Taufiqi, Djumikasih, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari juga upaya hukum perlindungan konsumen dalam penerapan pasal 24 juncto pasal 8 ayat (3) Perda Kendari No. 3 Tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pasal 24 jo. pasal 8 ayat (3) Perda Kendari No. 3 tahun 2015 belum efektif. Hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Kendari, sebagai berikut : (a) Substansi Hukum, dalam Perda No. 3 tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol pasal 24 terdapat kekaburan norma karena tidak adanya penjelasan tentang Walikota dan sistem pengawasan terhadap minuman beralkohol tradisional. (b) Struktur hukum, penegakan hukum dan pengawasan tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol tradisional. (c) Budaya hukum, tradisi ini sudah dikenal dan menjadi kebiasaan yang hidup di masyarakat. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kendari dalam mengendalikan minuman pongasi ini, sebagai berikut : (1) Menerbitkan peraturan untuk membentuk tim pengendalian minuman beralkohol, (2) melakukan razia dan menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi, (3) menaikkan biaya izin usaha tempat penjualan minuman beralkohol.
Kata Kunci: efektivitas, minuman alkohol tradisional, pengawasan, distribusi, penjualan
Abstract
This research aims to find out the effectiveness, hampering factors, and efforts taken by the Local Government of Kendari in the implementation of Article 24 in conjunction with Article 8 paragraph (3) of Kendari Number 3 of 2015. This research employed empirical-juridical methods with a sociological approach. The research results indicate that the implementation of Article 24 in conjunction with Article 8 of Regional Regulation Number 3 of 2015 has not been effective. Moreover, several hindrances faced by the local government of Kendari city are (1), the substantive law, there has been the vagueness of norm in Article 24 the Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning permit levy for a venue where alcoholic drinks are sold since there is no elucidation about Mayor and supervisory system of the traditional alcoholic drinks. There should be an additional elucidation to avert the likelihood of misinterpretation; (2) the legal structure, law enforcement and supervision, but the traditional alcoholic drinks are not appropriately supervised and controlled; (3) the legal culture, this tradition is common and becomes the habit in the community. Some measures have been taken by the local government of Kendari city such as (1) issuing a regulation that requires the formation of a supervisory team to control these traditional alcoholic drinks, (2) conducting an inspection or issuing a warning to the people to encourage them to take part in submitting information, (3) raising the cost of permit that allows people to set up alcoholic drink businesses.
Keywords: effectiveness, traditional alcoholic drinks, supervision, distribution, sal
EFEKTIVITAS PASAL 32 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM TERKAIT PELANGGARAN MANAJEMEN RISIKO (STUDI DI BANK BTN KC MALANG DAN BANK JATIM KANTOR PUSAT)
No full textRifanni Syahputra, Sihabudin, Reka Dewantara
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penerapan manajemen risiko bagi bank umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan akan membantu dan mempermudah standar penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank serta dapat memengaruhi kegiatan perbankan. Berdasarkan hal tersebut penulis mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas, kendala yuridis, dan upaya yang dilakukan Bank BTN dan Bank Jatim dalam melaksanakan Pasal 32 POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum terkait pelanggaran manajemen risiko. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal. Lokasi, populasi, dan sampel berada di Bank BTN KC Malang dan Bank Jatim Kantor Pusat dengan narasumber dari kedua pihak bank terkait. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan data yang dipublikasi oleh bank terkait yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa, pertama, efektivitas hukum pengaturan sanksi Pasal 32 POJK No. 18 /POJK.03/2016 tidak sepenuhnya efektif. Kedua, Pasal 32 POJK No. 18 /POJK.03/2016 pengaturannya tidak lengkap karena hanya mengatur secara umum terkait manajemen risiko dan tidak secara rinci mengatur risiko-risiko dan sanksi-sanksi yang ada. Ketiga, Upaya yang dilakukan Bank BTN dan Bank Jatim untuk mengatasi kendala penerapan manajemen risiko dalam POJK dan/atau peraturan internal bank dengan menggunakan metode internal bank tersendiri.
Kata Kunci: efektivitas hukum, perbankan, manajemen risiko, sanksi
Abstract
The implementation of risk management in public banks according to the Regulation of Financial Services Authority (henceforth referred to as POJK) assists and eases the assessment
standards of loss potential that banks may face and that affect banking activities. Departing from this issue, this research describes the analysis of the effectiveness, juridical impeding factors, and measures taken by Bank BTN and Bank Jatim to implement Article 32 of POJK Number 18/POJK.03/2016 concerning the implementation of Risk Management for Public Banks regarding risk management violations. This research employed empirical juridical methods and socio-legal approaches. The research took the sample representing the population of Bank BTN of Malang branch office and Bank Jatim of headquarters with the informants representing the banks. The data were garnered from interviews and published by related banks before they were analyzed using descriptive-qualitative methods. The research results reveal that, first, the regulation of sanctions imposed based on Article 32 of POJK Number 18/POJK.03/2016 has not been effectively implemented. Second, Article 32 of POJK Number 18/POJK.03/2016 has incomplete regulation since it only governs risk management but does not elaborate on the existing risks and sanctions. Third, the measures taken by Bank BTN and Bank Jatim to tackle the issues concerned can refer to the internal methods of the banks.
Keywords: effectiveness of law, banking, risk management, sanction
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP RESIKO FRAUD DALAM METODE PEMBAYARAN M-PAYMENT PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
No full textGalih Nurdiyanto, Djumikasih, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kasus yang timbul akibat tindakan fraud oleh pihak tertentu dalam pembayaran elektronik. Sebenarnya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) sudah ada pengaturan fraud. Akan tetapi, engaturan tersebut belum benar dapat diterapkan secara teknis. Disisi lain juga terdapat UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Konsumen, KUHP sebagai landasan dalam penangan apabila terdapat dugaan fraud dalam suatu transaksi. permasalahan yang ada bahwa pada prinsipnya mengacu dari berbagai peraturan perundang-undangan bahkan perturan bank Indonesia diatas, secara hukum perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan fraud dalam transaksi menggunakan sistem pembayaran elektronik sudah diatur secera pasti dan tegas. Dan upaya hukum dapat dilakukan upaya refund atau meminta pengembalian dana yang telah dibayar dalam transaksi. Disamping itu untuk memperkuat upaya hukum non litigasi dan litigasi yang dilakukan oleh konsumen baik pidana mupun perdata. Konsumen selaku pihak yang dirugikan juga dapat melakukan upaya hukum lain yakni melakukan pengaduan pada pengaduan pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Kata Kunci: pembayaran elektronik, perlindungan hukum, transaksi jual beli
Abstract
This research aims to explain the case of fraud caused by a certain party in electronic payment. Bank Indonesia regulates fraud, but this regulation cannot be technically implemented. On the other hand, there are also Law concerning Electronic Information and Transactions, Law concerning Consumer Protection, and the Penal Code as the basis of case handling in the allegation of fraud in a transaction. In other words, fraud in transactions involving electronic payment is clearly and strictly regulated. The legal remedies may involve the request for a refund of the amount paid. Moreover, to strengthen the legal remedies in non-litigation and litigation by consumers in either criminal or civil scope, the consumers as the aggrieved party can express their grievances addressed to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI).
Keywords: legal protection, electronic payment, sale and purchase transactio
LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG KEPADA PEMBELI YANG BERUSIA DI BAWAH UMUR
No full textPutri Sophia Angelia Purba, Soedarsono, Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai efektivitas larangan suatu peraturan daerah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai efektivitas larangan atas penjualan minuman beralkohol terhadap pembeli di bawah umur 21 tahun di wilayah Kota Malang. Dengan menggunakan metode penelitian sosio legal dan melalui metode pendekatan yuridis sosiologis, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa larangan penjualan minuman beralkohol pada pembeli di bawah umur 21 tahun belum berlaku secara efektif. Hal tersebut dikarenakan faktor para pihak penegak hukum dan faktor masyarakat yang tidak memenuhi indikator efektivitas hukum yang dianalisis menurut teori Soerjono Soekanto. Lebih spesifik, penyebab ketidakefektifan larangan tersebut diuraikan sebagai berikut: Perda Kota Malang 4/2020 belum dikenal luas, pihak pengawas sebagai penegak hukum tidak mengawasi dengan seimbang, pemanfaatan sarana atau fasilitas pelaporan yang rendah, kurangnya kepedulian penjual mengenai pentingnya larangan penjualan minuman beralkohol terhadap pembeli di bawah umur 21 tahun, dan kurangnya pengendalian diri pada anak di bawah umur. Oleh karena itu, hal yang sepatutnya dilakukan adalah dilakukannya sosialisasi peraturan secara masif dan komprehensif, adanya fokus pengawasan yang seimbang dari pihak penegak hukum, pemberdayaan sarana atau fasilitas pengawasan, pengamalan kepatuhan peraturan oleh pelaku usaha, serta pengendalian diri pada anak di bawah umur.
Kata Kunci: Di Bawah Umur, Efektivitas, Minuman Alkohol
Abstract
This research studies the effectiveness of prohibiting regulatory provisions aiming to find out how effective this provision can be over the sales of liquors to those under 21 years old in Malang City. With socio-legal methods and socio-juridical approaches, the research results reveal that the ban on selling liquors to underage persons has not been effectively in place due to several factors such as law enforcers and the members of the public failing to meet the indicator of the legal effectiveness analyzed with the theory of Soerjono Soekanto. More specifically, not all people are aware of the Regional Regulation of Malang City Number 4/2020. Other impeding factors are poor supervision, poor use of infrastructure and facilities, lack of reports, minimum awareness of the essence of this ban, and poor control over underage children in this context. Therefore, further introduction to the regulation concerned at a massive and comprehensive level is deemed necessary; the supervision should be given proportionately by law enforcers; infrastructure and facilities should be wisely utilized; regulations must be obeyed by entrepreneurs; and control over underage children should be held accordingly.
Keywords: Effectiveness, Liquor, Underag
EFEKTIVITAS PASAL 20 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan)
No full textRahmad Rizky Maulana, Ibnu Sam Widodo, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji mengenai Efektivitas Pasal 20 Peraturuan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum Sosio Legal. Sampai saat ini Pasal 20 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dinilai tidak efektif dikarenakan masih banyaknya para perokok aktif yang merokok di area yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Pasal 20 Perwali Pasuruan Nomor 43 Tahun 2018 tentang KTR mengatur mengenai sanksi yang didapatkan kepada setiap orang yang merokok, menjual, membeli, mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan sponsor di area yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok