Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU USAHA KARAOKE ATAU KAFE YANG MELAKUKAN PELANGGARAN MELEBIHI JAM OPERASIONAL (STUDI KASUS DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI)
No full textBintang Jaya Sailendra, Tunggul Anshari Setia Negara, Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas terkait penegakan sanksi administrasi Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 yang mengatur batas jam operasional usaha karaoke atau kafe di Kabupaten Kediri, yaitu pukul 10.00 hingga 24.00 WIB. Penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pasal7ayat (2) tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kediri. Namun, berdasarkan pra- survei, terdapat sejumlah usaha karaoke atau kafe yang beroperasi melebihi jam operasional. Sehingga, terdapat kesenjangan antara das sein dan das sollen. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimana penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 dan (2) Apa faktor penghambat dan solusi penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014? Skripsi ini merupakan penelitian hukum sosio- legal yang menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh jawaban atas rumusan masalah pertama bahwa penegakan sanksi administrasi mengenai jam operasional Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014 belum dilakukan secara efektif. Sedangkan, jawaban atas rumusan masalah kedua terbagi menjadi dua faktor penghambat, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah Satpol PP kurang personil, ketidakseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, dan ketidakjelasan prosedur bagi pelanggar aturan. Sedangkan, faktor eksternalnya adalah terdapat beberapa pihak yang tidak kooperatif sehingga menghambat penegakan sanksi administrasi.
Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2014, dan Satuan Polisi Pamong Praja
Abstract
This research studies the enforcement of administrative sanction according to Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014 governing operational hours for karaoke and café businesses in the Regency of Kediri, which has been agreed from 10.00 to 24.00. This administrative measure is conducted by the Civil Service Police Unit of the Regency of Kediri. However, pre-survey results indicated that some karaoke businesses or cafes were operating more than the operational hours as regulated, showing that there is incongruence between das sein and das sollen. Departing from this issue, this research aims to study these two problems: (1) how the administrative sanction is imposed concerning exceeding operational hours that violate Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014 and (2) what hampering factors exist and what solutions can be given to help impose the administrative sanction concerning this issue. With socio-legal methods, this research reveals that, first, administrative sanction regarding the violation of Article 7 paragraph (2) of the Regent Regulation mentioned earlier has not been effectively given. Second, there are internal and external factors impeding the enforcement of the sanction. The internal factors involve the lack of staff of the police unit, less optimal measures taken by the Regent of Kediri to act, and unclear procedures that should affect violators. The external factors result from uncooperative parties obstructing the enforcement of the administrative sanction.
Keywords: administrative sanction, Article 7 paragraph (2) of Regent Regulation of Kediri Number 15 of 2014, Civil Service Police Uni
URGENSI PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 320/PID.SUS/2020/PN.PBR)
No full textKatrin Michele Natalie Silalahi, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan memperhatikan bahwa salah satu diantara kejahatan yang sangat tertutup serta terorganisir ialah tindak pidana narkotika. BNN (Badan Narkotika Nasional) bersama Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merasa sangat sulit untuk membongkar kejahatan narkotika serta mengungkap siapa bandar besar yang berperan di belakangnya. Seiring berjalannya waktu, dalam perihal pengungkapan kejahatan terorganisir itu terdapat pola pikir yang searah dari para aparat hukum untuk menemukan inovasi dalam menemukan solusi untuk mengungkap kejahatan yang sangat tertutup, dengan demikian dikenal istilah justice collaborator yang berarti saksi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana yang berkolaborasi bersama aparat penegak hukum. Dalam penulisan ini ditemukan suatu permasalahan yakni masih terdapat kontradiksi antara putusan hakim dalam kasus perkara Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini yakni regulasi yang mengatur perihal justice collaborator di Indonesia pada saat ini masih belum bisa menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap justice collaborator, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus perkara Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN.Pbr yang belum sepenuhnya memenuhi hak-hak terdakwa yang berstatus sebagai justice collaborator. Maka dari itu diperlukan adanya pembaharuan hukum pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban guna memberi perlindungan hukum terhadap justice collaborator.
Kata Kunci: Narkotika, Justice Collaborator, Perlindungan Hukum
Abstract
Narcotics crime is often organized and closed. Indonesian National Narcotics Agency (henceforth referred to as BNN) along with enquirers from the Indonesian National Police (henceforth referred to as POLRI) seems to face a hurdle in revealing narcotics crime and the biggest drug dealers behind drug transactions. There has been an idea about finding the solution to reveal this highly closed crime, and justice collaborator is the manifestation of this idea. A justice collaborator is a criminal offender willing to become a witness to collaborate with law enforcers. This research delves into the contravention of Decision Number 320/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr to Law concerning Protection of Witnesses and Victims. With normative-juridical methods and statutory and case approaches, this research reveals that the regulation governing justice collaborators in Indonesia cannot guarantee legal certainty for justice collaborators. The Decision concerned does not fulfil all the rights of the defendant as a justice collaborator. Thus, an amendment to Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims is required to ensure that legal protection is properly given to justice collaborators.
Keywords: Narcotics, Justice Collaborator, Legal Protectio
KEABSAHAN DALAM PEMERIKSAAN KETERANGAN SAKSI SECARA ONLINE SEBAGAI ALAT BUKTI PERSIDANGAN
No full textIndah Alvionita Sari, Muktiono, Anindita Purnama Ningtyas
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Di Indonesia sengketa ataupun ruang lingkup yang dapat diajukan pada PTUN yaitu merujuk dalam Pasal 1 Ayat (4) UU Nomor 5/1986 tentang PTUN. Aturan mengenai seluruh muatan aturannya termuat dalam Undang-Undang tersebut, mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan. Hukum beracara Peradilan Tata Usaha Negara walaupun mengalami pembaharuan akan tetapi masih belum dapat mengakomodir dan belum dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang segala aspek kehidupan terpengaruh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembeang pesat. Dengan adanya perkembangan IPTEK maka membawa perubahan ke segala aspek termasuk peradilan di Indonesia. Dengan mengenal digitalisasi maka terdapat perluasan alat bukti yang diakui dalam proses pembuktian di persidangan. Mekanisme penyelenggaraan sidang secara elektronik di tuangkan dalam PERMA NO 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diperbarui dalam PERMA No 7 Tahun 2022. Akan tetapi di lapangan masih beberapa yang menanyakan bagaimana keabsahan keterangan saksi yang dilakukan secara elektronik tanpa datang di ruang persidangan.Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana keabsahan yuridis pemeriksaan keterangan saksi secara online. Kemudian dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Berdasarkan hasil penelitian di atas, keabsahan keterangan saksi dalam PERMA No 7 TAhun 2022 dalam kedudukannya telah sah jika melihat secara vertikal pada pembentukan dan kedudukannya. Kemudian daripada itu perlu adanya pembaharuan aturan terkait muatan alat bukti elektronik agar terjadi keselarasan dalam hukum beracara di Peradilan Tata Usaha Negara.
Kata Kunci: PTUN, keterangan saksi, peradilan elektronik
Abstract
Disputes or matters submitted to State Administrative Court refer to Article 1 Paragraph (4) of Law Number 5/1986 concerning the State Administrative Court. All the rules regarding substantive matters, ranging from charges to verdicts, are outlined in the law concerned. Notwithstanding changes in the procedure of state administrative court, it has not optimally accommodated and adjusted to the present conditions in which all aspects of life are affected by science and technology that bring about changes in almost all aspects, including the litigation process at courts in Indonesia. Digitalization in Indonesia allows for a wider scope of proof recognized as evidence in courts. The mechanism of an electronic court judgment is outlined in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019, amended to Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. This is contrary to what takes place in real life where most people are questioning the validity of the testimonies given by witnesses electronically without their presence in court. Departing from this issue, this research employed normative-juridical methods and a statutory approach, revealing that the validity of testimonies presented by witnesses Number 7 of 2022 is deemed valid in terms of formation and standing. However, reconstruction of the regulation concerned regarding the substantive matters of electronic proof is required to allow for harmony in the litigation process in State Administrative Court.
Keywords: state administrative court, testimonies of witnesses, electronic cour
BATASAN SYARAT SUBJEKTIF DALAM MENENTUKAN PENAHANAN TERSANGKA SEBAGAI BENTUK ASAS KEPASTIAN HUKUM
No full textNila Tiara Aziza Miftahul Janah, Faizin Sulistio, Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait tidak adanya batasan dalam pengaturan syarat subjektif Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pada frasa “menimbulkan kekhawatiran” yang digunakan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan untuk menentukan seorang tersangka dapat ditahan atau tidak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan permasalahan yang ada, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah pengaturan syarat subjektif Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam menentukan dilakukannya penahanan tersangka telah memenuhi asas kepastian hukum? (2) Bagaimana batasan terkait syarat subjektif Pasal 21 ayat (1) KUHAP dalam menentukan penahanan tersangka agar tercipta kepastian hukum?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa (1) Pengaturan syarat subjektif Pasal 21 ayat (1) KUHAP belum memenuhi asas kepastian hukum karena pasal ini tidak memenuhi salah satu dari dua kriteria alternatif asas kepastian hukum yaitu jelas. (2) Batasan terhadap syarat subjektif Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dibagi menjadi dua yaitu a) Batasan terhadap penambahan keadaan kekhawatiran dan b) Batasan terhadap penahanan secara umum.
Kata Kunci: Batasan, Syarat Subjektif, Penahanan, Kepastian Hukum
Abstract
This research studies the absence of limiting the scope in the regulation regarding the subjective requirement in Article 21 paragraph (1) of Penal Code Procedure, especially in the phrase “menimbulkan kekhawatiran” (raising concern) referred to by law enforcers at the enquiry level to determine whether a defendant can be subject to arrest, thereby guaranteeing legal certainty. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) does the regulation of subjective requirement of Article 21 paragraph (1) of Penal Code Procedure in determining arrest for a defendant meet the principle of legal certainty? (2) what limiting scope of Article 21 paragraph (1) of Penal Code Procedure should exist in determining the arrest of a defendant to foster legal certainty? This research employs a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were obtained and analyzed using grammatical and systematic interpretations, revealing that (1) the subjective requirement in Article 21 paragraph (1) of the Penal Code Procedure has not met the principle of legal certainty because this article does not fulfill one of the two alternative criteria of the principle of legal certainty—clear, and (2) the scope of subjective requirement of Article 21 paragraph (1) of the Penal Code Procedure can be divided into two a) the added situation to the “raising concern” and b) the limitation regarding arrest in a general scope.
Keywords: Boundary, Subjective Terms, Detention, Legal Certaint
ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN PENGATURAN PENGHAPUSAN DATA PRIBADI OLEH MARKETPLACE MENURUT REGULASI DATA PRIBADI DI INDONESIA
No full textDinda Putri Refori, Moch. Zairul Alam, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pemilihan tema yang diangkat oleh penulis dilatarbelakangi oleh adanya ketidaklengkapan hukum pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengenai kewajiban penghapusan data pribadi yang berpeluang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna marketplace. Berdasarkan hal tersebut, penulisan skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis yuridis kewajiban pengaturan penghapusan data pribadi menurut regulasi data pribadi di Indonesia?, (2) Bagaimana perbandingan privacy policy masing-masing platform marketplace terkait kewajiban pengaturan penghapusan data pribadi?. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, dan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan penulis dianalisis menggunakan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban yaitu regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia mempunyai kelemahan berupa ketiadaan standarisasi privacy prolicy. Keseragaman standarisasi privacy policy dalam regulasi data pribadi dibutuhkan agar terciptanya kepastian hukum bagi pengguna marketplace seperti yang telah tercantum dalam pengaturan data pribadi GDPR.
Kata Kunci: penghapusan, perlindungan data pribadi, marketplace
Abstract
This research topic departs from a legal loophole in Article 43 of Law Number 27 2022 concerning the Protection of Personal Data pertaining to the obligation to delete personal data, thereby leading to legal uncertainty for marketplace users. With this issue, this research aims to investigate (1) the juridical analysis of the obligation to regulate the deletion of personal data according to the related regulation in Indonesia, and (2) the comparison of the privacy policy of each marketplace platform regarding the obligation to delete personal data. This research employs a normative-juridical method and statutory and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on systematic and comparative interpretations. The research result reveals that the regulation governing personal data protection in Indonesia carries a loophole where the standardization of privacy policy is absent. The uniform standardization of privacy policy in this matter is required to assure legal certainty for marketplace users as what is enacted in the personal data regulation of GDPR.
Keywords: deletion, personal data protection, marketplac
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
No full textFajar Akbar Aji Saputra, Masruchin Ruba\u27i, Milda Istiqomah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Putusan Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby memiliki kerugian negara Rp. 860.000.000,00 dengan pidana pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 sedangkan Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby kerugian negara Rp. 383.470.000,00 justru dipidana penjara 2 tahun dan 3 bulan dan denda RP. 50.000.000,00 dan membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp 383.470.000,00, sehingga terlihat jelas kedua putusan tersebut memiliki disparitas (kesenjangan) pidana yang dijatuhkan.
Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi teleologis atau sosiologis.
Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penyebab disparitasnya adalah sistem hukum eropa kontinental, yang kedua tidak diaturnya jenis teori pemidanaan secara tegas dalam KUHP, yang ketiga Pertimbangan hakim. Pertama, petimbangan hakim dalam putusan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby Terdakwa tidak dikenakannya Pasal 18 UU PTPK yang mengatur pidana tambahan, sedangkan dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby dikenakan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa pidana uang pengganti. Kedua, adanya perbedaan pertimbangan non yuridis pada Hal meringankan yang mana dalam Putusan Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby ada hal meringankan berupa berupa Terdakwa sering sakit-sakitan dan sudah tua, sedangkan pertimbangan tersebut tidak ada dalam Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby.
Kata Kunci: disparitas, korupsi, putusan pengadilan
Abstract
Decision Number 72/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby highlights the matter of the state’s loss of Rp. 860,000,000, leading to a 1-year jail sentence and a fine of Rp. 50,000,000, compared to the Court Decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby regarding the state’s loss of Rp. 383,470,000, imposing two-year-and-three-month imprisonment, a fine of Rp. 50,000,000 and vicarious money as much as Rp. 383,470,000. This shows that these two decisions are different, leading to different sentencing. This research employed a normative method and statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic, grammatical, teleological, and sociological interpretations. The research results show that the causal factors of these dissenting decisions are the continental European legal system, the absence of clear and strict regulation concerning the theoretical basis of sentencing in the Penal Code of Indonesia, and the consideration made by the judges. Specifically, Decision Number 72/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby did not refer to Article 18 to impose the punishment on the defendant, while Decision Number 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby referred to Article 18 of the Law concerning Corruption Eradication imposing vicarious money. Furthermore, the former decision mentions alleviating conditions, considering the ill-health and old age of the defendant, while these factors were not mentioned in the other decision.
Keywords: disparity, corruption, court decision
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN KORBAN PERKOSAAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
No full textDewa Sakti Pamungkas, Bambang Sugiri, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis mengangkat permasalahan ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terkait masalah bagaimana kedudukan keterangan korban yang merupakan orang dengan gangguan jiwa pada proses pembuktian. Urgensi dari penelitian ini adalah didasari banyaknya korban yang merupakan orang dengan gangguan jiwa yang terkena tindak pidana perkosaan atau pelecehan seksual namun banyak yang tidak sampai memperoleh keadilan oleh karena kurangnya alat bukti yang dapat diungkap dipersidangan. Keterangan dan kesaksian korban menjadi salah satu yang cukup signifikan membantu proses pembuktian. Pengerjaan artikel jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, studi komparasi dan studi kasus. Peneliti memperoleh jawaban bahwa pengaturan mengenai keterangan korban dengan gangguan jiwa masih belum dapat memberikan keadilan bagi sisi korban. Penulis dalam penelitian ini memberikan perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan The Investigation and Testimony Prosedural Act (Accommodations for People with Cognitive or Mental Disability) Of 2005 Israel. Dalam studi perbandingan ini penulis menemukan bahwa Undang-Undang Israel lebih memberikan akomodasi bagi korban yang mengalami gangguan jiwa baik dari awal penyelidikan, penyidikan sampai dengan persidangan dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Penulis dalam penelitian ini juga melakukan studi kasus melalui dua buah putusan yaitu Putusan Nomor 41 Pid.B/2017/PN.Psb dan Putusan Nomor 33/Pid.B/2010/PN,Gir dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan pemberlakuan sumpah terhadap ODGJ. Peneliti berharap agar Undang-Undang di Indonesia direformulasi guna memberikan keadilan bagi korban orang dengan gangguan jiwa untuk mengatur mengenai akomodasi yang tepat serta dapat memberikan alternatif dimana orang dengan gangguan jiwa dapat bersaksi di Pengadilan dengan nyaman.
Kata Kunci: kekuatan pembuktian, keterangan korban perkosaan, gangguan jiwa
Abstract
This research aims to find out, understand, and analyze the issue regarding the position of the testimony given by a rape victim suffering from mental illness in the process of providing evidence. The urgency of this research departed from a great number of rape victims suffering from mental illness and they seem to have no access to justice due to insufficient proof delivered in a court. The testimony given by victims is a significant matter that can help provide evidence. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and case approaches. The research results reveal that the testimony given by the victims with mental illness is inadequate in assuring justice to the victims. This research also compares the Penal Code and the Investigation and Testimony Procedural Act (Accommodations for People with Cognitive or Mental Disability) of 2005 Israel. This comparative approach implies that Israel seems to accommodate the victims with mental illness, starting from the beginning of the inquiry, during the inquiry, to the judgment in a court. Court decisions were also compared, namely Decision Number 41 Pid.B/2017/PN.Psb and Decision Number 33/Pd.B/2010/PN.Gir. These two decisions indicate that victims with mental illness have different ways of taking the oath in court. Law in Indonesia is expected to give justice to victims with mental illness by ensuring that they can testify before the court safely.
Keywords: evidentiary power, testimony given by rape victims, mental disabilit
MODUS OPERANDI PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA MALANG (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)
No full textYusril Maulana Riszi, Abdul Madjid, Solehuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Modus operandi praktik prostitusi, yang dimana sampai saat ini masalah terkait prostitusi tidak pernah habisnya untuk dibahas. Yang menelatarbelakangi penelitian ini yaitu sampai saat ini masih minim penelitian yang membahas terkait modus operandi/cara yang digunakan PSK (pekerja seks komersil) dalam mendapatkan pelanggan. Ditambah lagi dengan perubahan metode yang dipakai dari metode konvensional/lokalisasi berubah menjadi via aplikasi menjadikan permasalahan prostitusi ini menjadi sulit dibendung oleh aparat penegak hukum, dan itu yang terjadi di Kota Malang. Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, jenis dan sumber data terbagi menjadi jenis, sumber primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah wawancara dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskripstif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang mana sesuai dengan rumusan masalah serta metode penelitian diatas, penulis menemukan jawaban permasalahan bahwa modus operandi yang digunakan oleh PSK (pekerja seks komersil) di Kota Malang terbagi kedalam dua metode, metode konvensional dengan cara mangkal di pinggir-pinggir jalan dan metode kedua via aplikasi atau disebut sebagai prostitusi online yang dimana PSK (pekerja seks komersil) memanfaatkan aplikasi media sosial yakni MiChat, Twiter, dan Facebook dalam mendapatkan pelanggan. Sedangkan dari pihak pemerintah Kota Malang sendiri terkait penegakan hukum prostitusi ini di ambil alih oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang mengingat aturan terkait prostitusi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul.
Kata Kunci: prostitusi, modus operandi, penegakan hukum
Abstract
The modus operandi of prostitution practices has always become an intriguing topic in society. This research departed from limited research discussion about this issue, particularly in terms of how sex workers gain customers. This problem seems to get even more massive since prostitution practices have shifted to online services on applications, thereby making it hard to stop in Malang City. This research employed an empirical-juridical method and socio-juridical approaches. The research data consisted of primary and secondary data obtained from interviews and library research. These data were further analyzed using descriptive-qualitative techniques. The analysis results reveal that the modus operandi of prostitution involves two types. First, sex workers were found trading the services along the street to get customers and some others offer their sex services online via MiChat, Twitter, and Facebook. The law enforcement has been taken over by the Civil Service Police Unit in Malang under the Government Regulation of Malang City Number 8 of 2005 concerning Bans on Prostitution Venues and Obscenity.
Keywords: prostitution, modus operation, prostitution, la
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN KARYA CIPTAAN SEBAGAI DATA MASUKAN DALAM GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS (DITINJAU DARI PASAL 44 AYAT 1 HURUF (a) UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)
No full textCliff Petrus Pulingkareng, Afifah Kusumadara, Yenny Eta
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini, penulis mengangkat isu Penggunaan suatu karya cipta sebagai input untuk melatih teknologi kecerdasan buatan, seperti algoritma Generative Adversarial Networks (GANs), dengan tujuan menghasilkan data baru harus mematuhi ketentuan untuk tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta, sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, kepentingan yang wajar sendiri masih belum jelas terkait tolak ukur atau batasannya dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi perbandingan hukum. Hasil penelitian ini, Kepentingan yang wajar sendiri mengacu pada setiap kemungkinan yang dapat dibayangkan untuk memperoleh nilai ekonomi dari hak eksklusif yang diberikan oleh hak cipta kepada pemegangnya. Penggunaan karya cipta oleh teknologi AI seperti GANs saat ini dipandang dapat mengancam pasar dan hak ekonomi dari para pencipta. Sehingga, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan publik untuk penggunaan karya ciptaan di era internet dan kecerdasan buatan. Pemberlakuan sistem lisensi wajib penggunaan karya cipta untuk pelatihan algoritma GANs perlu diterapkan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan pengembangan algoritma GANs.
Kata Kunci: generative adversarial networks, kepentingan yang wajar, hak cipta
Abstract
This research aims to investigate the use of a creation as input to train artificial intelligence such as algorithm of Generative Adversarial Networks (GANs) aiming to produce new data, and this must comply with the provision ensuring that nothing harms the principle of fair use on the side of creators and copyright holders as in line with Article 44 paragraph 1 letter (a) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, the principle of fair use is not clear when it is related to the standard and scope of Copyright Law. This research employed a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal data consisted of primary, secondary, and tertiary data, analyzed using grammatical and comparative interpretation. The research reveals that fair use refers to the possibility that can be imagined to gain economic benefits and exclusive rights released by the copyright to its holder. The use of creation by AI technology such as GANs is deemed to be a threat to the markets and the economic rights of the creator. Therefore, harmony between the protection of copyright and the public interest of the creation user in this Internet era and artificial intelligence needs to be taken into account. Moreover, there should also be licensing systems imposed on the creation of algorithm GANs training to support the harmony between the protection of copyright and the interest in the development of GANs algorithm.
Keywords: generative adversarial networks, fair use, copyrigh
PENEGAKAN HUKUM ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH LIMBAH INDUSTRI PABRIK TAHU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PAMEKASAN NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN)
No full textAlvan Yulianto, Lutfi Effendi, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum atas kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri yang dikeluarkan oleh industri tahu berdasarkan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal, dan data penelitian diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pembuat tahu tersebut telah membuang limbah industrinya sehingga mencemari sungai di dekatnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 pada Pasal 59 huruf d. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pernyataan tertulis untuk memberikan teguran kepada industri. Sanksi ini juga dimaksudkan untuk melepaskan beban tanggung jawab akibat pencemaran yang ditimbulkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan dapat melakukan sosialisasi pedoman untuk memastikan bahwa industri bertanggung jawab atas pencemaran yang ditimbulkan dan izin pembuangan limbah juga harus dikeluarkan sesuai dengan persyaratan dan prosedur untuk mengantisipasi limbah yang dapat mempengaruhi lahan pertanian.
Kata Kunci: penegakan hukum, limbah industri, pencemaran lingkungan
Abstract
This research aims to investigate law enforcement over the case of environmental pollution caused by industrial waste released by the tofu industry according to Regional Regulation of Pamekasan Number 13 of 2014 concerning Environmental Protection and Management. This research employed socio-legal methods, and research data were obtained from interviews and library research. The research results reveal that the tofu maker concerned has dumped its industrial waste polluting the nearby river. This case indicates that this conduct contravenes Regional Regulation of Pamekasan Number 13 of 2014 in Article 59 letter d. When this is the case, an administrative sanction can be imposed in the form of a written statement to warn the industry. This sanction is also intended to leave the weight of the responsibility due to the pollution caused. The local Environmental Agency of Pamekasan Regency could disseminate guidelines to ensure that the industry takes responsibility for the pollution caused and a permit for waste disposal should also be issued according to the requirements and procedure to anticipate waste that may affect agricultural land.
Keywords: law enforcement, industrial waste, environmental pollutio