Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PIDSUS ANAK/2021/PN.BYW)
No full textEka Fauziah Intan Maharani, Nurini Aprilliianda, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan terkait tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dengan studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 3/Pidsus-Anak/2021/Pn.Byw dimana dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa perbuatan anak sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Anak, Perdagangan Anak
Abstract
This research aims to investigate the issue of child trafficking committed by a child as in Court Decision Number 3/Pidsus-Anak/2021/Pn.Byw of the District Court of Banyuwangi, by which the child was proven guilty over the case of human trafficking as intended in Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human Trafficking in conjunction with Article 17 of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Human Trafficking, Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Judiciary System, and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Code Procedure.
Keywords: child, juvenile crime, child trafficking
 
IMPLEMENTASI PASAL 4 AYAT (6) BIDANG PEMERINTAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN NGANJUK DALAM LINGKUP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana
No full textHafhid Riffa’i, Lutfi Effendi, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada penelitian skripsi ini, peneliti mengangkat penelitian empiris terhadap implementasi pasal 4 ayat (6) Bidang Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, peneliti memfokuskan pada pengarusutamaan gender Pegawai Negeri Sipil perempuan dikarenakan sedikitnya perempuan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II, Berdasarkan hal tersebut diatas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah mengenai: (1) Mengapa Pasal 4 ayat (6) Bidang Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nganjuk tidak dilaksanakan dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (Studi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk)? (2) Bagaimana hambatan dan upaya dalam implementasi Pasal 4 ayat (6) Bidang Pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 3 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam lingkup aparatur sipil negara? Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh peneliti akan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni menguraikan data yang diolah menjadi kalimat deskriptif. Analisis kualitatif ini berangkat dari analisis empiris, yang selanjutnya ditarik kesimpulan dari yang umum ke khusus. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. Setelah peneliti melakukan penelitian, setelah dua tahun peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk belum memberikan dampak yang baik.
KATA KUNCI : Implementasi, Gender, Pegawai Negeri Sipil
ABSTRACT
Using an empirical method, this research studies the implementation of Article 4 paragraph (6) in the Governmental Field of Regional Government of the Regency of Nganjuk Number 3 of 2020 concerning Gender Mainstreaming and focuses on the gender mainstreaming and female civil apparatuses holding the position of First Class Echelon II. Departing from this issue, this research aims to delve into the following problems: (1) Why is Article 4 paragraph (6) in Governmental Field of Regional Regulation of the Regency of Nganjuk not implemented within the scope of state civil apparatuses (A study in Women Empowerment and Child Protection Social Agency in the Regency of Nganjuk and Human Resource Development and Labor Agency)? (2) What are the impeding factors and the measures taken in the implementation of Article 4 paragraph (6) of the Governmental Field of the Regional Regulation of the Regency of Nganjuk Number 3 of 2020 concerning Gender Mainstreaming in the realization of gender mainstreaming within the scope of state civil apparatuses? This research employed empirical juridical methods and approaches. The primary, secondary, and tertiary data were analyzed using a qualitative technique where the data were further elaborated into descriptive sentences. This technique departed from empirical analyses from which a conclusion was drawn from a general to a specific scope. After two years of implementation, Regional Regulation Number 3 of 2020 as mentioned above has not given any favorable influences.
Keywords: implementation, gender, civil state apparatuse
ANALISIS PERBEDAAN PENGENAAN SANKSI DENDA DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 komparasi dengan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020)
No full textSatria Adminanda, Sihabudin, Ranitya ganindha.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Praktik diskriminasi adalah suatu kegiatan yang dapat menghambat ataupun bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Pasal 19 Huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki ruang lingkup larangan kegiatan yang mencakup praktik diskriminasi yang dilakukan secara sendiri oleh pelaku usaha maupun kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain. Dunia usaha pengangkutan barang menggunakan angkutan udara juga pernah terjadi praktek diskriminasi yang terdapat dalam Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 dan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan kasus. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana analisis yuridis mengenai dasar pertimbangan Majelis Komisi dalam Menjatuhkan Putusan dan Sanksi pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 dengan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020 dan Bagaimana analisis mengenai perbedaan pengenaan sanksi denda pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-I/2020 dengan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020. Berdasarkan hasil analisis pada kedua putusan tersebut majelis komisi memutuskan bahwa para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pada Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun terdapat perbedaan mengenai amar putusan dari kedua putusan tersebut, yang mana jika dilihat dari penerapan pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 kedua putusan tersebut sama-sama sudah memenuhi unsur-unsur yang ada.
Kata Kunci: Diskriminasi, Persaingan usaha, pengenaan sanksi, Keadilan, Kepastian hukum
Abstract
Discriminative practices impede or contravene unfair business competition. Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition covers the case of discriminative practices individually or jointly done with other business persons. Discriminative practices also take place in air freight service, as in the Decision of Business Competition Supervisory Agency Number 07/KPPU-I/2020 and Decision Number 06/KPPU-L/2020. This research employed normative-juridical methods and statutory, case, and comparative approaches to investigate the juridical analysis of the basic consideration of the commission in delivering the decisions and imposing sanctions as in both decisions mentioned above and the analysis of the different fines imposed as sanctions in both decisions. The research results reveal that the reported parties were proven to have convincingly violated Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, while each decision, in terms of the implementation of Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999, these two decisions have met the existing elements.
Keywords: discrimination, business competition, sanction imposition, justice, legal certaint
HAMBATAN PELAKSANAAN PENYAMPAIAN INFORMASI BANK TERKAIT SUKU BUNGA FLOATING KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) NON SUBSIDI (Studi pada Bank BTN Kantor Cabang Malang)
No full textMelia Fungki Yudhaningrum, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shinta Puspitasari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Intensi penelitian ini untuk mengetahui hambatan dari penyampaian informasi terkait perubahan suku bunga floating pada produk bank yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non Subsidi. Yakni diketemukan adanya tindakan yang dilakukan pegawai bank pada divisi yang berkecimpung dalam penyaluran produk bank yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tidak dapat memastikan tersampaikannya informasi berupa pengiriman surat pemberitahuan perubahan suku bunga floating dengan adanya bukti tandatangan debitur sebagai penerima. Serta adanya hambatan berupa penyimpangan peraturan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah milik Bank BTN yang dilakukan oleh pihak debitur selaku konsumen jasa keuangan disertai dengan tidak dilakukannya crosscheck oleh pihak bank terkait update data pribadi debitur. Metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain : yuridis empiris dengan pendekatan penelitian, lokasi penelitian di Bank BTN Kantor Cabang Malang, jenis dan sumber data yakni primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, populasi dan sampel dengan purposive sampling, teknik analisa data kualitatif, dan definisi operasional. Jawaban dari permasalahan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilakukan pihah dalam divisi Consumer Collection Remidial (CCR) dan kesadaran hukum debitur yang kurang. Sehingga menjadi suatu hambatan-hambatan dalam penyampaian informasi perubahan suku bunga floating KPR Non Subsidi.
Kata Kunci : Suku Bunga Floating, Informasi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
Abstract
This research aims to investigate the impeding factors of giving information regarding the floating interest rate of non-subsidized house installment as one of the products provided by the bank. The issue is that the persons in charge of informing the changing interest rate failed to appropriately notify customers regarding the floating interest rate under written proof signed by the debtor concerned. Moreover, another problem also came from the debtor in terms of not complying with the rules set under a housing credit contract in Bank BTN and no confirmation was given by the Bank regarding the notification sent to the debtor. Empirical-juridical methods were used and the research took place in Bank BTN of Malang Branch Office. The research data consisted of both primary and secondary data obtained from interviews and documentation, purposive sampling, qualitative technique, and operational definition. The research results reveal that there was a lack of measures taken by the Consumer Collection Remedial and the legal awareness of the debtors, and this issue was deemed to be the impeding factor of giving information regarding the floating interest rate of non-subsidized house installment.
Keywords: information regarding floating interest rates, housing loans (KPR
Pelaksanaan Pengembalian Dana Nasabah Reksadana Atas Pembubaran Produk Reksadana Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Pt. Minna Padi Aset Manajemen)
No full textNiko Satria Pratama, Sihabudin, Ranitya Ganindha.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No.169, Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Skripsi ini berisi permasalahan pengembalian dana hasil likuidasi Reksadana minna padi asset manajemen. pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh fakta belum terbayarkannya dana hasil likuidasi dengan beberapa faktor yaitu nasabah tidak menyepakati nominal yang ditawarkan dalam proses pengembalian dikarenakan jauh nilainya dibawah Nilai aktiva bersih pada saat likuidasi dan juga dikarenakan investor merasa dirugikan akibat tindakan PT. Minna Padi Aset manajemen melakukan pelanggaran dengan menawarkan imbal pasti yang menjadikam beberapa produk reksadananya dilikuidasi. Pembubaran produk reksdana PT Minna Padi Aset Manajemen terjadi dikarenakan pelanggaran yang dilakukan PT Minna Padi Aset Manajemen dengan menawarkan imbal pasti yang tentunya melanggar UU pasar modal itu sendiri. namun setelah dilikuiadasinya enam produk Reksadana minna padi asset manajemen, hingga saat ini belum terselesaikannya proses pengembalian asset yang telah terjual kepada para investor. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal reaserch dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. peneliti menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik wawancara dari penentuan sampel dengan teknik purposive sampling dan studi dokumen sebagai objek yang diteliti untuk dianalisis. berdasarkan metode tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa upaya pengembalian dana nasabah PT. Minna Padi Aset Manajemen dimulai dengan adanya perintah OJK terhadap PT. Minna Padi Aset Manajemen guna membayarkan hasil likuidasi kepada nasabah, yang kemudian ada tanggapan oleh PT. Minna padi asset manajemen yang meminta penundaan dikarenakan terjadi faktor diluar kuasa perusahaan yang mengatakan bahwan mereka kesulitan guna menjual asset tersebut, lalu OJK memberi keringanan dengan pengembalian melalui skema 2 bacth, yang kemudian PT. Minna Padi Aset Manajemen menyatakan nilai yang bisa mereka kembalikan.
Kata Kunci: Likuidasi, Reksadana, Dana, Pembubaran, Penundaan, pengembalian, nasabah, aset
ABSTRACT
This research studies the mutual funds refunded to customers following the liquidation of mutual funds in PT. Minna PadiAsset Manajemen. This research problem departed from mutual funds not refunded yet to customers following the liquidation due to several factors such as disagreement on the amount offered in the refund process since this amount wasfar below the net asset value at the time of liquidation and the investors felt they were disadvantaged by PT. Minna PadiAset manajemen that offered a return which led to the liquidation of the mutual fund product. The dismissal of this product departed from the offered return which violates Capital market Law. Following the liquidation, six products of the company have not been resolved yet and some assets have been sold to investors. This research employed socio-legal methods and socio-juridical approaches. The primary and secondary data were obtained from interviews to obtain samples using a purposive sampling technique and documentation. The analysis results reveal that the refund of the mutual funds to customers was initiated by the order given by Financial Services Authority to PT. Minna Padi AsetManajemen to refund the liquidation to the customers. Following this order, PT. Minna Padi Aset Manajemenrequested suspen
PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN SENTANA RAJEG MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI
No full textI Kadek Dwi Kresna Kartika Putra, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pelaksanaan Perkawinan Sentana Rajeg ini bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dari keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki sehingga status perempuan di kukuhkan menjadi laki-laki (putrika). Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk menganalisis bagaimana implementasi pembagian harta waris dalam Perkawinan Sentana Rajeg dan di tinjau menurut hukum waris adat Bali yang terjadi di masyarakat adat Bali khususnya di wilayah Kabupaten Gianyar Bali 2) Untuk menganalisis kendala implementasi dalam pembagian harta waris yang dihadapi pasangan hasil Perkawinan Sentana Rajeg terhadap peralihan hak waris menurut hukum waris adat Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil peneltiian menunjukkan bahwa menurut perkawinan Sentana Rajeg anak perempuan tidak berhak atas hak warisnya, namun demikian sesudah tahun 2010 wanita Bali berhak atas warisan berdasarkan keputusan pesamuhan agung III MUDP Bali menerima setengah dari hak waris purusa setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Kendala dalam implementasi pembagian harta waris dalam perkawinan Sentana Rajeg yaitu mengakibatkan pembatalan hak waris yang akan ia terima dari keluarga asalnya, tidak hanya itu pembatalan hak waris dari perkawinan sentana ini akan dihapuskan oleh karena dasar pemikiran dan kelalaian yang mereka disebabkan dan berakibat dengan penangguhan hak warisnya.
Kata Kunci: Pembagian Harta Waris, Perkawinan Sentana Rajeg dan Hukum Waris Adat Bali
ABSTRACT
Sentana Rajeg marriage continues familial lineage with no sons in the family, and this condition shifts the status of a woman to that of a man locally called putrika. This research aims to 1) analyze the implementation of the inheritance split in Sentana Rajeg marriage seen from the perspective of the customary law of inheritance in Bali, especially in Gianyar, Bali, and 2) analyze the hindrances of the implementation of the inheritance split faced by a married couple of Sentana Rajeg marriage in the transfer of inheritance right according to the customary law of inheritance in Bali. This research employed socio-juridical approaches and qualitative analysis, revealing that a daughter does not hold any right to inheritance, but after 2010, women in Bali are entitled to inheritance right according to the decision of pesamuhan agung III MUDP Bali, where they are entitled to a half of the inheritance right of purusa after a 1/3 deduction for heirloom and conservation. The problem with the inheritance of Sentana Rajeg marriage is that it will revoke the inheritance right arising from this marriage following the negligence and thought that they have caused and that lead to the suspension of the inheritance right.
Keywords: inheritance split, Sentana Rajeg marriage and customary law of inheritance in Bali
 
IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENYESUAIAN BATAS ANTARA FIR JAKARTA DAN SINGAPURA
No full textJoeliano Jeremies Waraney Wuisang, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi Implikasi Hukum dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan Singapura serta untuk menganalisis proses pengesahan dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara FIR Jakarta dan Singapura yang telah dilakukan menggunakan istrumen Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan metode pendekatan Statuta, Pendekatan Kesejarahan, dan Pendekatan Konseptual. Jenis data primer dan sekunder yang diperoleh penulis telah dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa implikasi hukum setelah meratifikasi perjanjian penyesuaian batas FIR, yaitu bertambahnya luasan Total FIR Indonesia dan pendelegasian beberapa wilayah ruang udara Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Republik Singapura. Serta dapat ditarik kesimpulan bahwa pengesahan perjanjian tersebut masih dianggap belum tepat, karena masih belum sesuai dengan amanat dari Pasal 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.
Kata Kunci: Implikasi, perjanjian, pendelegasian, ruang udara, FIR Singapura
ABSTRACT
This research aims to identify the legal implication of the treaty between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore regarding the border adjustment between FIR Jakarta and Singapore and analyze the process of the validation of the treaty between both governments. This validation refers to Presidential regulation Number 109 of 2022. This research employed normative-juridical methods and historical and conceptual approaches. Both primary and secondary data were analyzed based on descriptive-qualitative methods. The research results reveal that this treaty between the two governments has added an area of 249,575 km2 of FIR Jakarta. The total area of FIR Jakarta was previously 2,593,150 km2. This area was extended in size by 245.575 km2. However, within the airspace area where adjustments have been made, there are several airspace areas whose air navigation should be delegated by the Government of the Republic of Indonesia to the Government of the Republic of Singapore. In this treaty, the Government of the Republic of Indonesia has been committed to setting coordination with the Government of the Republic of Singapore to provide appropriate navigation service, and guarantee the safety, order, and air traffic according to the regulation set by ICAO. The validation of the treaty between the two governments regarding the border adjustments of the FIR of both countries according to the ratification of the Government of the Republic of Indonesia is not yet appropriate since it refers to Article 10 of Law Number 24 of 2000 concerning International Treaties, elucidated by the Constitutional Court Decision Number 24 of 2000 concerning International Treaties. The treaty should be validated by using the instrument of the validation of Law.
Keywords: implication, treaty, delegation, airspace, FIR Singapor
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIRI STARTUP DENGAN SISTEM KLASIFIKASI SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPEL (STUDI KOMPARASI DENGAN HONGKONG DAN SINGAPURA)
No full textWillyanto Sinaga, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur mengenai apa saja perlindungan hukum terhadap pendiri perusahaan yang menerapkan aturan tersebut, namun ada beberapa aturan terkait dengan jangka waktu dan bagaimana penerapannya di Indonesia.
Dari hasil penelitian dengan metode di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan kelemahan terkait dengan aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor.22/POJK.04/2021 Tentang Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel yaitu terkait jangka waktu penerapan yang dibatasi sehingga tergolong singkat, dalam pasal yang 5 ayat (1) yang telah ditentukan masa jangka waktu efektif nya hanya 10 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali atas izin dari pemegang saham independen dan juga RUPS. Oleh karena itu rekonstruksi yang dapat penulis ajukan berdasarkan studi terhadap aturan yang dibuat oleh Singapore Exchange di Singapura dan juga Hong Kong Exchange and Clereance Limited, yaitu perlu ditingkatkan dan pembaharuan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 22/POJK.04/2021 untuk lebih memperhatikan tentang penerapan hak SHSM dan juga terkait dengan pembatasan jangka waktu penerapannya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendiri Startup, Saham Dengan Hak Suara Multipel
ABSTRACT
This research studies the issue regarding the Regulation of Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 22/POJK.04/2021 concerning Share Classification with multiple voting shares. This regulation governs the types of legal protection for start-up owners to implement this regulation, but there are other regulations governing the period and how it is implemented in Indonesia that should be taken into account. The research discovers that the regulation of the Financial Services Authority mentioned above only sets a short time limit, where Article 5 paragraph (1) only allows for a 10-year time limit and it can be extended only once with the permit of independent share holders and the General Meeting of Shareholders. Thus, this research, referring to the comparison of regulations made by Singapore Exchange in Singapore and Hong Kong Exchange and Clearance Limited, suggests that reform and improvement of the Regulation of Financial Services Authority Number 22/POJK.04/2021 take place, where the implementation of the right of shares with multiple voting shares and the time limit given should be given more attention.
Keywords: legal protection, start-up owners, shares with multiple voting share
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PID/TPK/2013/PT.DKI, PUTUSAN NOMOR 32/PID/TPK/2015/PT.DKI DAN PUTUSAN NOMOR 10/PID.TPK/2021/PT DKI)
No full textMirandha Magdalena Sinaga, Milda Istiqomah, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Pada penelitian ini, penulis melakukan studi putusan terhadap putusan Nomor 11/PID/TPK/2013/ PT.DKI., Putusan Nomor 32/PID/TPK/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI. Yang mana terdapat disparitas pidana dalam ketiga putusan tersebut, mulai dari pertimbangan hingga vonis pada ketiga putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki 2 (dua) rumusan masalah untuk mejawab permasalahan disparitas pemidanaan terhadap ketiga putusan tersebut, yaitu mengenai analisis yuridis ketiga putusan tersebut, dan bagaimana asas keadilan maupun asas independensi hakim pada putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian oleh penulis, maka diperoleh hal sebagai berikut, bahwa ketiga putusan tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan bahwa dari ketiga putusan tersebut, hanya satu putusan yang memiliki pertimbangan terkait gender dan jenis kelamin, yang mana variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap vonis pemidanaan terdakwa. Dalam hal asas keadilan dan asas independensi hakim, jika dilihat dari asas keadilan maka ketiga putusan ini memiliki respon yang bertolak belakang, dan jika mengacu pada asas keadilan komutatif berdasarkan Aristoteles dan jika hanya bertumpu pada putusan hakim, maka Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI belum dapat dikatakan adil sepenuhnya. Jika dilihat dari asas independensi hakim maka hal ini berjalan beriringan dengan asas keadilan, dan dengan menggunakan beberapa parameter dalam menentukan pemenuhan terhadap asas ini, dan dari ketiga putusan ini yang paing menonjol adalah terkait pengurangan pemidanaan pada terdakwa Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI yaitu mendapatkan peringanan sebesar 6 tahun dari yang seharusnya 10 tahun menjadi 4 tahun dengan tindak pidana berlapis, juga korupsi yudisial yang dilakukan oleh terdakwa.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Disparitas, Perempuan
ABSTRACT
This research investigates Court Decision Number 11/PID/TPK/2013/ PT.DKI., Decision Number 32/PID/TPK/2015/PT.DKI, and Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI, sparking dissenting sanctions under these three decisions. This variety ranges from the stage of consideration to the verdict under these decisions. Departing from this issue, this research aims to investigate two research problems regarding the juridical analysis of these three decisions and the justice and independence principles of judges in these decisions using normative-juridical methods, and statutory, and case approaches. The analysis results indicate that these three court decisions have legally and convincingly met the elements of corruption. One of the decisions considers gender in this case. In terms of the principle of justice and independence of the judges and seen from the principle of justice, all these three decisions demonstrate contrasting responses. Moreover, in terms of the commutative justice principle introduced by Aristoteles and the decision per se, Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI cannot be deemed just. The independence of the judges goes along with the principle of justice. With several parameters to fulfill this principle, Court Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI is the most outstanding of the other two since it reduced the sentencing period from 10 to 4 years, while the crime involved multiple cases and judicial corruption committed by the defendant.
Keywords: criminal corruption, disparity, wome
INTERNALISASI PRINSIP PUBLIC TRUST DOCTRINE SEBAGAI ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KOMERSIALISASI ANTARIKSA
No full textTrian Marfiansyah, Indah Dwi Qurbani, Ria Casmi Arrsa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana prinsip Public Trust Doctrine dalam mengusung peraturan perundang-undangan mengenai komersialisasi antariksa. Isu ini diangkat karena terdapat kekosongan produk hukum mengenai komersialisasi antariksa di Indonesia. Dalam rangka melengkapi materi muatan yang akan disusun alangkah baiknya disertakan prinsip Public Trust Doctrine agar mengoptimalkan kepentingan masyarakat namun tidak menghalangi kepentingan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perkembangan internalisasi asas Public Trust Doctrine dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang komersialisasi antariksa? Dan bagaimana bentuk internalisasi prinsip Public Trust Doctrine dalam pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) di bidang komersialisasi antariksa? Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapatkan dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berdasarkan prinsip Public Trust Doctrine lebih ditekankan aspek optimalisasi kegiatan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup. Public Trust Doctrine berawal dari perkembangan di negara common law yang mengedepankan kepercayaan publik sebagai landasan utama dalam hal penyusunan serta evaluasi suatu regulasi. Kepercayaan publik tidak dapat diganggu gugat karena Pemerintah sebagai mandatoris masyarakat harus mampu mengelola kekayaan Sumber Daya Alam dalam rangka kemakmuran masyarakat. Indonesia telah meratifikasi berbagai ketentuan hukum internasional mengenai kegiatan keantariksaan dalam Undang-Undang Keantariksaan yang berdasarkan batasan Public Trust Doctrine. Bahwa materi muatan yang dapat direkomendasikan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah di bidang Komersialisasi Antariksa antara lain penegasan definisi dalam Bab Ketentuan Umum, Optimalisasi Peran serta masyarakat dalam proses kegiatan komersialisasi keantariksaan, pelestarian lingkungan yang komprehensif, dan sanksi yang mengedepankan asas kepastian hukum.
Kata Kunci: public trust doctrine, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, komersialisasi antariksa
Abstract
This research studies the public trust doctrine principle that takes into account the legislation to commercialize space. This issue departed from the legal loophole regarding space commercialization in Indonesia. To complete the subject matter planned, the public trust doctrine should be inserted to optimize public interest without precluding national interest. This research is focused on how the internalization of the public trust doctrine principle is developed in the formulation of legislation regarding space commercialization and how this internalization is presented in the Government Regulation concerning space commercialization. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were garnered from literature reviews. The research results discovered that the regulation of this public trust doctrine principle is more focused on the optimization of public economic activities and environmental protection. Public trust doctrine departed from the development taking place in common law countries that put public trust to the fore and as the basis for the formulation and evaluation of a regulation. Public trust is absolute since the government as a public representative must be capable of managing a natural resource for the sake of public welfare. Indonesia ratified several provisions of international laws regarding space activities into Law concerning Space within the purview of the Public Trust Doctrine. The subject matter that can be suggested in this matter is the definition under the Chapter of General Provisions, Optimalization of Public Participation in the process of space commercialization activities, comprehensive environmental conservation, and sanctions that take into account legal certainty.
Keywords: public trust doctrine, the principle of formulation of legislation, space commercializatio