Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
URGENSI PENGATURAN PENDAFTARAN BADAN USAHA BUKAN BERBADAN HUKUM (BUBBH) YANG BELUM TERDAFTAR DI PENGADILAN NEGERI
No full textDalila Altayra Irawan, Amelia Sri Kusuma Dewi, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan yang diangkat penulis adalah mengenai substansi dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham PPKPFPP) yang tidak mengatur mengenai keberadaan Badan Usaha Bukan Berbadan Hukum (BUBBH) yang tidak terdaftar di Pengadilan Negeri. Hal ini berdampak pada BUBBH yang tidak terdaftar tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Syarat yang dimaksudkan terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) dan ketentuan peralihan Pasal 23 ayat (1) Permenkumham PPKPFPP. Dengan tidak diaturnya pendaftaran bagi BUBBH yang sudah berdiri namun tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam proses pendaftaran bagi BUBBH tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif. Di masa yang akan datang, Indonesia dapat melakukan perubahan pada Permenkumham PPKPFPP. Bagi BUBBH yang belum terdaftar di Pengadilan Negeri, dapat menyertakan dokumen pendukung untuk membuktikan eksistensi BUBBH agar kemudian dapat melakukan pendaftaran. Agar kedepannya BUBBH tertib administrasi untuk melakukan pendaftaran, perlu adanya penegakan hukum yang sesuai yaitu dengan penerapan sanksi lebih spesifik adalah penerapan sanksi administratif. Untuk mewujudkannya, diperlukan perubahan pada Permenkumham PPKPFPP agar menjadi suatu produk hukum yang ideal.
Kata Kunci: pengaturan, pendaftaran, badan usaha, badan usaha bukan berbadan hukum
Abstract
This research discusses the substance in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018 concerning the Registration of Commanditaire Vennootschap/CV/Limited Partnership, Firm, and Civil Partnership (henceforth referred to as Permenkumham PPKPFPP) that does not regulate the existence of non-juridical person legal entity (henceforth referred to as BUBBH) not registered in the District Court. This issue has left impacts on the unregistered BUBBH, thereby failing to meet the requirement of the registration of the Legal Entity Administrative System (henceforth referred to as SABU). This requirement is outlined in Article 10 paragraph (2) and the transitional provision of Article 23 paragraph (1) of Permenkumham PPKPFPP. The absence of this regulation for BUBBH not registered in the District Court indicates a legal loophole in the process of registration. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches. In the time to come, Indonesia can make some adjustments in the Permenkumham PPKPFPP for more a more ideal legislative product that is capable of guaranteeing protection and legal certainty for both businesses and the members of the public. The unregistered BUBBH should submit supplementary documents proving the establishment of the BUBBH to allow for a registration process through SABU. For a more appropriate administrative process of registration, there should be proper legal enforcement that complies with the implementation of an administrative sanction as a more specific sanction imposition. Thus, amendments to the Permenkumham PPKPFPP Number 17 of 2018 need to take place to bring about an ideal legislative product.
Keywords: regulation, registration, legal entity, non-juridical person legal entit
KAJIAN KRIMINOLOGIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PELAKU (STUDI DI POLRES MALANG)
No full textAzizia Azzahra Milenia Putri, Milda Istiqomah, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pencurian pencurian sepeda motor serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan seluruh masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fakta di lapangan mengenai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Malang yang melibatkan anak, sekalipun sudah ada aturan hukum yang mengatur terkait tindak pidana itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kriminologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada responden serta data sekunder dan data tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor terdiri dari faktor internal seperti faktor psikis, faktor usia, dan faktor kerusakan moral, serta faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu upaya penal yang dilakukan oleh Polres Malang serta upaya non penal yang dilakukan oleh Polres Malang dan masyarakat setempat.
Kata Kunci: anak, kepolisian, pencurian, sepeda motor
Abstract
This research discusses the factors causing a child to get involved in a motorbike theft and the measures taken by the police and public to tackle this issue happening in the Regency of Malang. This research departs from the fact that motorbike involving a child in the crime often happens despite the regulation prohibiting such a crime. This research employs an empirical-juridical method and socio-juridical and criminological approaches. Research data consist of the primary materials obtained from interviews, and secondary and tertiary data from library research. this data was then analyzed using a descriptive-qualitative method. The research results reveal that there are several factors causing the child to get involved in the crime, including internal factors such as psychological condition, age, and moral damage, and external factors such as economy, family, education, and social environment. The measures taken to tackle this issue involve a penal process by the Sub-Regional Police Department of Malang and a non-penal process initiated by the police concerned and the locals.
Keywords: child, police department, theft, motorbik
TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AKIBAT TIDAK MEMENUHI SYARAT BATAS MINIMUM UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 446/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA JKT PST)
No full textBless Pascal, Sihabuddin, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai akibat hukum dari syarat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah terpenuhi adalah harus dikabulkan, namun dalam Putusan Nomor 446/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt Pst, Majelis Hakim menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang syarat-syaratnya telah terpenuhi dengan alasan nilai nominal utang dalam perkara tersebut tidak memenuhi syarat minimum utang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 446/Pdt.Sus- PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst telah keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukum dalam menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang perkara a quo. Karena telah terdapat fakta yang tidak terbantahkan bahwa unsur-unsur pkpu telah terpenuhi dan akibat hukum yang diatur di dalam UU K-PKPU adalah harus dikabulkan. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana justru tidak dapat diterapkan ke dalam kasus a quo, karena di dalam Pasal 2 Perma tersebut mengatur bahwa Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan untuk perkara yang merupakan yurisdiksi pengadilan khusus dan Perma tersebut bukanlah peraturan pelaksana dari UU K-PKPU serta tidak memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi kreditur.
Kata Kunci: penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan, pengadilan niaga, kelangsungan usaha
Abstract
Article 225 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation regulates the legal consequences and the fulfilled requirements of the request for Suspension of Debt Payment Obligation (henceforth referred to as PKPU), which has to be granted. However, Decision Number 446/Pdt.Sus-Pkpu/2021/pn Niaga Jkt Pst implies that the Panel of Judges denied the request concerned notwithstanding the fulfilled requirement because the debt value failed to meet the minimum amount.
The research results indicate that the panel of judges, through the Decision concerned, mistakenly considered and applied the law in denying the aforementioned request. The aspects of PKPU were fulfilled and, thus, it should have been granted. The Supreme Court Regulation Number 14 of 2019 concerning Ordinary Claims could not be applied in the case concerned because Article 2 of Supreme Court Regulation asserts that ordinary claims cannot be requested for the case within special judicial jurisdiction. Moreover, Supreme Court Regulation is not a delegated law to U K-PKPU, and it does not guarantee legal certainty and efficiency for creditors.
Keywords: suspension of debt payment obligation, bankruptcy, commercial court, business sustainabilit
URGENSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM TERHADAP PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DENGAN BERPEDOMAN PADA UNGP’S
No full textGusti Rahmi Widyaningrum, Budi Santoso, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Jurnal ini membahas urgensi akuntabilitas badan hukum untuk pemulihan lingkungan di Indonesia, berpedoman pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). UNGPs didirikan pada tahun 2011 untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Prinsip-prinsip tersebut menekankan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikategorikan ke dalam tiga aspek: penegakan administrasi, pidana, dan perdata. Namun, penerapan undang-undang tersebut menghadapi tantangan dari segi sanksi dan proses pemulihan oleh para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi UNGPs dalam masalah lingkungan di Indonesia dan menguji tanggung jawab badan hukum untuk pemulihan lingkungan berdasarkan UNGPs. Metodologi penelitian yang digunakan merupakan pendekatan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Studi ini menyoroti pentingnya memasukkan UNGPs ke dalam undang- undang Indonesia untuk mengurangi kerusakan lingkungan, memperbaiki iklim bisnis, menciptakan lingkungan hukum yang kondusif untuk perlindungan lingkungan, meningkatkan kepercayaan investasi internasional, dan menjamin hak-hak dasar bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini bergantung pada sumber hukum primer, termasuk undang-undang yang relevan, serta sumber sekunder seperti literatur, buku teks, artikel ilmiah, jurnal, dan doktrin hukum. Analisis isi digunakan untuk menafsirkan dan menganalisis materi hukum. Diskusi menekankan pentingnya pilar ketiga UNGPs dalam konteks restorasi lingkungan di Indonesia dan menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang antara pembangunan dan perlindungan dalam pengelolaan lingkungan.
Kata Kunci: UNGP’S, tanggungjawab badan hukum, pemulihan fungsi lingkungan, hak asasi manusia, pengerusakan lingkungan
Abstract
This research discusses the urgency regarding accountability of a juridical person in the case of environmental function recovery in Indonesia according to the United Nations Guiding Principles on Business and human rights (UNGPs). The UNGPs was founded in 2011 and was intended to tackle issues regarding human rights violations arising from business activities. These principles are more focused on the protection, respect, and recovery of human rights. Law enforcement in Indonesia is categorized into three aspects: administrative, criminal, and civil enforcement. However, the implementation of the law concerned is facing some challenges in terms of sanctions and the process of recovery for the related actors. This research aims to analyze the implementation of UNGPs in environmental issues in Indonesia and examine the liability held by a juridical person to recover the environment according to UNGPs. This research employed a normative method and legal and conceptual approaches, focusing more on the importance of including the UNGPs in the related law in Indonesia with the hope of minimizing the possibility of environmental damage, improving the business climate, creating a supporting business environment for environmental protection, increasing the trust of international investors, and guaranteeing the basic rights of Indonesian citizens. This research also relied on primary data including relevant laws and secondary data such as literature, textbooks, scientific articles, journals, and legal doctrines. The materials were analyzed to help interpret data. The discussion lies more on the importance of the third pillar of UNGPs in the context of environmental restoration in Indonesia and prioritizes the need for a proportionate approach between development and protection in environmental management.
Keywords: UNGPs, liability of a juridical person, environmental function recovery, human rights, environmental damag
REFORMULASI KEJAHATAN PEMERASAN SEKSUAL (SEKSTORSI) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA
No full textZahrotul Fawaidah, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Skripsi ini mengangkat permasalahan perbuatan kejahatan pemerasan seksual. Pengaturan tindak pidana sekstorsi masih memiliki kelemahan sehingga penyelesaian tindak pidana sekstorsi kurang memadai yang berakibat pada sulitnya penetapan dasar hukum yang berkaitan dengan sekstorsi. Sehingga diperlukan peraturan baru yang lebih khusus agar dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum sekstorsi atau pemerasan seksual di masa yang akan datang. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan sekstorsi sebagai kejahatan dalam hokum positif di Indonesia dan merumuskan kembali pengaturan terkait sekstorsi dalam hokum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Data hukum yang digunakan didapat dari peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan terhadap buku, jurnal, skripsi, dan tesis terkait penelitian ini. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam hukum positif Indonesia sekstorsi dapat dikaji melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun sifatnya masih multitafsir sehingga diperlukan peraturan baru yang dibuat secara khusus dan lebih jelas agar mencapai suatu kepastian hukum.
Kata Kunci: sekstorsi, kekerasan seksual, pemerasan
Abstract
This research studies extortion as a crime. The regulation regulating sextortion still has shortcomings in terms of the solution since it is not quite accommodating, thereby it is difficult to set the legal basis for extortion. Thus, a new and special regulation regarding the matter should be taken into account to bring about justice and legal certainty in the enforcement of the law concerning sextortion in the time to come. Departing from this issue, this research aims to investigate the regulation of sextortion as a crime in positive law in Indonesia and the reformulation of the regulation concerning sextortion in criminal law in Indonesia. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Research data were obtained from statutory sources and books, journals, theses, and master’s theses. As a result, sextortion, according to positive law in Indonesia, can be studied from the perspective of the Penal Code, Law Number 11 of 2011 concerning Electronic Information and Transactions, amended to Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence. However, they are often multi-interpreted, and, thus, a new and special regulation is needed for the sake of legal certainty.
Keywords: sextortion, sexual violence, blackmailin
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN DAGING ANJING DI KOTA MALANG (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG)
No full textLafikasya Puteri Kamilia, Dewi Cahyandari, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No.169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan mengenai Pengendalian Peredaran dan Perdagangan Daging Anjing di Kota Malang yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang yang dilatarbelakangi Surat Edaran Walikota Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 sebagai perwujudan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, “Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan yang ditunjuk oleh pejabat berwenang”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan serta hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang dan untuk mengidentifikasi kedudukan surat edaran sebagai sumber kewenangan dalam melakukan tindak pemerintahan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian sosio-legal dengan pendekatan yuridis sosiologis. Diperoleh jawaban bahwa prosedur pelaksanaan penegakan pengendalian peredaran daging anjing yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang belum terwujud dengan baik karena adanya keterbatasan wewenang penindakan akibat belum adanya peraturan pelaksana di Kota Malang yang mengatur hal tersebut. Kemudian, penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang terhadap hambatan tersebut ialah dengan mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Walikota mengenai pelarangan peredaran daging anjing.
Kata Kunci: pengendalian dan peredaran daging anjing, kesejahteraan hewan, kesehatan masyarakat veteriner
Abstract
The measure taken by the Civil Service Police Unite in Malang to stop the distribution of dog meat in Malang City departed from the Circular Letter of the Mayor of Malang City Number 5 of 2022 as a response to Article 4 Paragraph (4) of Government Regulation Number 22 of 1983 concerning Veterinary Public Health stating “Every person or institution is prohibited to distribute meat not taken from a slaughterhouse approved of by authorities”. This research aims to analyze the role and hindrances faced by the Civil Service Police Unit of Malang City and to identify the position of the circular letter as the source of authority to execute governmental measures. This research employed a socio-juridical method and socio-juridical approach, revealing that the control over the distribution of dog meat conducted by the unit has not been effective due to restricted authority to take action against the issue due to the absence of a delegated regulation regulating the matter in Malang City. The Solution the local government can give is issuing a Mayor Regulation as a legal protection concerning bans on the distribution of dog meat.
Keywords: control and distribution of dog meat, animal welfar
EFEKTIFITAS PASAL 16 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS (STUDI DI DINAS SOSIAL KOTA MALANG)
No full textBenny Sulistyo Nugroho, Lutfi Effendi, Bahrul Ulum Annafi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Malang diatur Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan. Perda tersebut mengatur mengenai larangan kepada masyarakat untuk memberikan uang dan barang kepada pengemis gelandangan dan anak jalanan pada pasal 16. Penelitian ini berusaha menggambarkan efektifitas penerapan pasal tersebut berdasarkan lima indikator efektifitas hukum meliputi Faktor Hukum, Penegakan Hukum, Sarana atau Fasilitas Pendukung, Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelima indikator dalam meninjau Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis berada pada kondisi yang tidak efektif. Penyebab tidak efektifnya penerapan pasal tersebut disebabkan tidak diletakkannya Pelaksanaan Pasal 16 sebagai bagian penting dari upaya preventif dengan penegakan yang jelas. Selain itu pelanggaran terdahap pasal ini masih terus terjadi karena keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang belum ditangani dengan baik oleh Dinas sosial dan Pemerintah Kota Malang melalui perencanaan yang matang.
Kata Kunci: efektivitas, peraturan daerah, kota Malang
Abstract
Handling street children, homeless people, and beggars in Malang is regulated in the Regional Regulation of Malang City Number 9 of 2013 concerning the Handling of Street Children. This regulation, particularly in Article 16, also prohibits people from giving them money. This research aims to describe the effectiveness of the implementation of this article according to five indicators of effectiveness, namely law, law enforcers, infrastructure and facilities, and culture. The research results reveal that all these indicators, regarding the analysis of Article 16 of Regional Regulation of Malang City Number 9 of 2013 are deemed to be ineffective due to the absence of proper implementation of Article 16 as an essential and elaborate preventive measure. The violations of this article keep happening because of the absence of proper handling of street children, homeless people, and beggars. The Social Agency and the local government of Malang City have not taken any proper measures to tackle this problem.
Keywords: effectiveness, regional regulation, Malang cit
EFEKTIFITAS PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI BUYER REJECT SHOP DI TIKTOK SHOP (STUDI KASUS PELAKU USAHA DI KABUPATEN PASURUAN)
No full textNoval Fajri Hamdani, Setiawan Wicaksono, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Reject Shop dimana adalah cacat produk. Berawal dari adanya proses transaksi e-commerce sampai penerimaan pesanan buyer, paketnya diantarkan melalui kurir ke alamat yang tertera di aplikasi Tiktok Shop. Setelah paket tiba ternyata terdapat cacat produk. Sedangkan barang tersebut tidak bisa direfund atau return karena pihak seller mencantumkan aturan secara sepihak dan mengandung klausula eksonerasi pada tokonya hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a, b dan c. Reject Shop di Tiktok Shop rentan karena salah terima produk, rusak atau cacat dan produk tidak lengkap. Fokus kajian yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana Efektifitas praktik reject shop di Tiktok Shop? Dan Apa hambatan dan solusi buyer reject shop terhadap klausula eksonerasi di Tiktok Shop berdasarkan perspektif Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Dari hasil penelitian di atas, Praktik reject shop di Tiktok Shop diawali dengan adanya transaksi jual beli di aplikasi Tiktok Shop, karena beberapa toko di Tiktok Shop dalam deskripsinya menggunakan klausula yang mengandung klausula eksonerasi hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) butir a, b, dan c dalam UU No 8 Tahun 1999.
Kata Kunci: reject shop, klausula baku, perlindungan konsumen
Abstract
This research studies the reject shop issue related to product defect, departing from an e-commerce transaction process to the receipt of buyer’s items, where the package was delivered to the address stated on the TikTok shop app. Upon arrival, the item was found to have a defect, but it was not refundable or returned, considering that the seller unfairly declared that the item concerned could not be returned. This rule also carries the clause of exoneration in the shop, which contravenes Article 18 Paragraph (1) letters a, b, and c. This reject shop issue is often related to receiving wrong goods, damaged, defective, or incomplete items. This research focuses on the effectiveness of reject shop practices in TikTok shop and hampering factors in and the solution to buyer reject shop regarding the exoneration clause in TikTok shop according to Article 18 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research results show that reject shop practices in TikTok shop started with sale and purchase transactions in TikTok shop application since several shops on TikTok describe that they refer to the clause of exoneration, contravening Article 18 Paragraph (1) letter a, b, and c of Law Number 8 of 1999.
Keywords: reject shop, standard clause, consumer protectio
URGENSI PEMBATASAN KEBERLAKUAN DOKTRIN WORK MADE FOR HIRE BAGI PENCIPTA DITINJAU DARI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
No full textLavenia Winu Angelia Safitri, Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya konflik norma terkait keberlakuan doktrin Work Made for Hire di Indonesia yang diatur dalam Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada UU Hak Cipta, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi orang yang merancang ciptaan dan ruang lingkup jenis ciptaan yang dapat dikenai doktrin Work Made for Hire. Maka, belum ada perlindungan yang maksimal dalam kondisi yang terikat pada doktrin Work Made for Hire. Maka dari itu, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah yang mendasari atau ratio legis dari doktrin Work Made for Hire dalam Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? (2) Bagaimana analisa batasan keberlakuan doktrin Work Made for Hire dalam menentukan pemegang Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Penelitian ini bermetode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis sistematis dan gramatikal. Setelah dilaksanakan penelitian, diperoleh jawaban bahwa ratio legis atas diberlakukannya doktrin Work Made for Hire dalam Pasal 36 UU Hak Cipta adalah semakin banyak karya cipta namun tidak memperhatikan hak dari pencipta sesungguhnya, salah satu kasus yang terjadi yaitu melalui putusan No. 60/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. Maka, untuk mengatasi kekurangan tersebut, perlu dilakukan pembatasan mengenai karya cipta yang dikategorikan dalam doktrin Work Made for Hire. Maka, dapat disimpulkan bahwa UU Hak Cipta belum jelas dalam mengatur ketentuan doktrin Work Made for Hire dan perlu dipertegas melalui ketentuan khusus terkait kategorisasi jenis ciptaan yang dapat digolongkan dalam doktrin Work Made for Hire.
Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, hak cipta, work made for hire
Abstract
This research departed from the conflict of norm over work-made-for-hire doctrine in Indonesia as governed in Article 36 of Law Number 28 of 2014 Concerning Copyright. However, this law does not define the person designing a creation and the scope of the creation that can be affected by the doctrine concerned. That is, there is no maximum protection in such a binding condition in this doctrine. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) what serves as the basis or the ratio legis of this doctrine as in Article 36 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? (2) What is the analysis of the scope of the validity of this doctrine in determining copyright holder in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright? This research employed a normative method and statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. All the legal materials were analyzed based on systematic and grammatical interpretations. The research results reveal that the number of creations has been growing but the matters regarding the genuine creators have received little attention, and this case is obvious in the Decision Number 60/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. To tackle this issue, it is essential to restrict creations categorized into work-made-for-hire doctrine. The Copyright Law, therefore, does not provide a clear provision of the doctrine concerned, and supervision needs to be made stricter under a specific provision concerning the category of creations that can be included in this doctrine.
Keywords: intellectual property rights, copyright, work made for hir
URGENSI PENGATURAN JUMLAH PENYUNTIKAN DAN STANDAR KELAYAKAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN
No full textRizka Ramadhanti Sidayat, Setiawan Noerdajasakti, Alfons Zakaria
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tindakan kebiri kimia merupakan tindakan medis yang dijatuhkan oleh hakim pada pelaku persetubuhan kepada anak. Tujuannya ialah memberikan efek jera pada pelaku berupa penurunan gairah seksual dan disfungsi ereksi. Kebiri kimia diberikan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Pemerintah Indonesia telah mengatur tindakan kebiri kimia melalui PP No. 70 Tahun 2020. Dalam praktiknya, kebiri kimia sebagai pidana tambahan masih mengalami kebuntuan. Salah satu kasus yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus M. Aris di Mojokerto. Pihak jaksa penuntut umum masih kesulitan untuk mendapatkan dokter yang akan memberikan tindakan kebiri kimia. Dokter menolak memberikan tindakan kebiri kimia sebab masih tidak tahu pasti jumlah penyuntikan dan standar kelayakan. Hal ini disebabkan Pasal 5 serta Pasal 6 tidak mengatur kedua hal tersebut. Sehingga, timbul multitafsir di kalangan tenaga medis. Oleh sebab itu, maka terdapat kekosongan hukum pada Pasal 5 serta Pasal 6. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dari hasil penelitian di atas, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan sangat penting. Penting karena pengaturan jumlah penyuntikan dan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan merupakan suatu bentuk upaya dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia yang implementatif dan efektif. Lalu, konsep alternatif pengaturan jumlah penyuntikan yang dirumuskan penulis ialah untuk memastikan terpidana merasakan efek jera. Selain itu, konsep alternatif pengaturan standar kelayakan tindakan kebiri kimia sebagai pidana tambahan dirumuskan penulis agar pihak medis dapat menentukan terpidana yang layak dikebiri kimia.
Kata Kunci: pidana tambahan, tindakan kebiri kimia, pelaku persetubuhan terhadap anak
Abstract
Chemical castration is a medical measure declared by judges over sexual intercourse against children. This measure is intended to deter the offenders by reducing sexual desire and causing erection dysfunctionality. Chemical castration is given as an additional criminal punishment imposed together with primary punishment. The Indonesian Government regulates chemical castration on Government Regulation Number 70 of 2020. Chemical castration is, however, still problematic. In the case of M. Aris in Mojokerto, the general prosecutors faced difficulty finding a doctor to perform this procedure. The doctor refused to perform the procedure of chemical castration simply because he did not have any idea of how many injections should be gisven and the standard. It happened because Articles 5 and 6 of this law do not govern these two matters, leading to misinterpretation among medics. Therefore, these two articles carry legal loopholes. This research uses normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that the dosage of injections that should be given in a chemical castration and the standard of performing this procedure is highly essential since these two factors are considered effective measures taken in chemical castration. The dosage of injections given is important to give alternative concepts to ensure that it deters offenders. In addition, this alternative concept of the regulation of the standard mentioned above is formulated in this research to help medics decide the doses of the injections given in chemical castration.
Keywords: Additional punishment, Chemical castration, Sexual intercourse against a chil