Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
EKSEKUSI PUTUSAN SENGKETA PERTANAHAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)
No full textArfad Faddilah, Istislam, Dewi Cahyandari
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Praktek Eksekusi di PTUN Jakarta mengalami permasalahan terkait eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan PTUN sengketa pertanahan yang berbelit-belit mengakibatkan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kunjung terealisasikan. Pemilihan topik ini dilatar belakangi Pasal 116 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dipimpin langsung oleh ketua PTUN. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta?; dan (2) Apa hambatan dan solusi dari pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta? Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Empiris, yaitu penelitian menggunakan bantuan ilmu sosial dengan maksud untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat (das sein dan das sollen). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada para pihak terkait di PTUN Jakarta dan didukung oleh data sekunder yang meliputi Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku literatur dan artikel jurnal. Penulis berkesimpulan bahwa eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan PTUN Jakarta masih terhambat yang disebabkan oleh terhalangnya pelaksanaan putusan PTUN karena sengketa yang sama sedang berjalan di pengadilan lain, permasalahan eksekusi melalui presiden, rendahnya kesadaran tergugat dalam eksekusi putusan PTUN, PTUN Jakarta tidak mengenakan uang paksa, pembebanan biaya eksekusi dalam mekanisme eksekusi melalui media massa, dan PTUN Jakarta belum mengintegrasikan pelaksanaan putusan. Upaya dalam optimalisasi eksekusi putusan PTUN perlu dibentuknya Komisi penjamin keberhasilan pelaksanaan putusan PTUN, Ketua PTUN Jakarta harus proaktif dalam upaya pengawasan pelaksanaan putusan PTUN, dan pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan pejabat TUN.
Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Sengketa Pertanahan
ABSTRACT
Land execution following a land dispute with permanent legal force at the State Administrative Court of Jakarta faced an issue. This time-consuming execution slowed down the execution of the decision. This research topic referred to Article 116 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court that is intended to effectuate the execution of the decision concerned.Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) how is the land dispute decision with permanent legal force executed in the State Administrative Court of Jakarta?; and (2) what are the impeding factors in and solutions to the problem of this execution? This research employed empirical juridical approaches with social science to study the provision that applies and to find out the reality in society (dassein and das sollen). This research used primary data from direct interviews with the parties concerned in State Administrative Court Jakarta while the secondary data involved laws, documents, literature, and journal articles. This research concludes that the execution of the decision regarding a land dispute with permanent legal force within the scope of the State Administrative Court of Jakarta was hampered because a similar issue is also judged in another court. Other factors affecting this problem are execution issues involving the president and low awareness of the defendant in the execution of the Decision of the State Administrative Court ofJakarta. The State Administrative Court did not impose dwangsom (penalty charge), an execution fee in the mechanism of the execution on mass media, and the State Administrative Court of Jakarta has not integrated the implementation of the decision. To optimize this, it is necessary to form a commission guaranteeing the success of the execution of the decision of the State Administrative Court. The Chairperson of the State Administrative Court should be proactive in supervising the execution of the Court Decision, and the government is responsible for the mentorship of the officials of state administration.
Keywords: execution, decision with permanent legal force, land disput
KEPEMILIKAN BIG DATA OLEH PELAKU USAHA SEBAGAI INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN POSISI DOMINAN PADA PASAR DIGITAL DI INDONESIA
No full textShafa Salsabila, Sukarmi, Moch. Zairul Alam
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Data saat ini diakui sebagai pendorong utama dalam ekonomi digital, Oleh karena itu perusahaan yang mengejar model bisnis digital didorong oleh pengumpulan data dalam jumlah besar dan beragam atau dapat disebut dengan Big Data . Di satu sisi penggunaan Big Data yang diolah dan dikembangkan dengan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pasar yang efektif dan kompetitif, tapi di sisi lain penggunaan Big Data ini dapat membuat suatu pelaku usaha yang memilikinya mampu memonopoli pasar dan memiliki posisi dominan sehingga dapat terjadinya penyalahgunaan posisi dominan. Negara di Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis memberikan tinjauan yang berguna tentang isu-isu persaingan yang relevan yang diangkat dengan penggunaan data. Jerman sendiri sudah mengatur terkait kepemilkan data yang relevan untuk persaingan menjadi salah satu parameter penilaian posisi dominan dalam pasar digital dalam ketentuan Article 18 Para.3(a) No.4 GWB. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisis keterkaitan kepemilikan Big Data terhadap tindakan anti persaingan pada pasar digital di Indonesia? (2) Bagaimana analisis kepemilikan Big Data sebagai parameter penilaian posisi dominan ditinjau dari Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tereksplorasi kemungkinan untuk menetapkan pengumpulan data yang berlebihan atau Big Data sebagai sebagai indikator penilaian penentuan posisi dominan pada pasar di bawah hukum persaingan di indonesia, mengingat Big data tersebut dapat meningkatkan market power suatu perusahaan serta dapat membuat perusahaan digital mempertahankan posisi dominannya dalam pasar digital yang berpotensi menyalahgunakan posisi dominannya.
Kata Kunci: Big Data, Persaingan Usaha, Posisi Dominan, Penyalahgunaan Posisi Dominan, Pasar Digital
ABSTRACT
Data these days are seen as a triggering factor in digital markets, making big data collection highly necessary and more varied, or this trend is commonly known as big data. On one hand, big data is used and developed with technology to support effective and competitive markets. On the other hand, big data can make businesses monopolize markets with a dominant position, leading to the abuse of this dominant position. European countries like Germany and France have come up with useful views regarding relevant competition referring to the use of the data. Germany sets the regulation governing relevant data in competition as a parameter of the assessment of dominant position in digital markets as in Article 18 paragraph 3(a) Number 4 GWB. Departing from this detail, this research aims to analyze (1) the connectedness between the ownership of big data and anti-competition tendency in digital markets in Indonesia and (2) the ownership of big data as a parameter to assess the dominant position as intended in Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using grammatical, systematic, and comparative interpretation techniques. The research results discover that the possibility to set excessive data collection or big data can serve as an indicator of the assessment to decide a dominant position in a market under the law governing competition in Indonesia, considering that big data can enhance market power in a company and can make the digital company maintain its dominant position in a digital market, probably allowing the abuse of the dominant position to take place.
Keywords: big data, business competition, dominant position, abuse of dominant position, digital marke
PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DARI P2TP2A KOTA MALANG
No full textWindy Wulandari, Nurini Aprilianda, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab naiknya angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Malang serta untuk menganalisis bentuk perwujudan perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Malang terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan hasil penelitian faktor penyebab naiknya jumlah angka kekerasan seksual di Kota Malang berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan di P2TP2A Kota Malang mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Malang sebenarnya bisa meningkat karena kesadaran hukum masyarakat meningkat, kesadaran dari orang tua terhadap fenomena kekerasan seksual, pandemi covid-19, dan perkembangan teknologi. Dalam upaya perwujudan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, P2TP2A Kota Malang memberikan layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, P2TP2A Kota Malang mengalami kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu bocornya identitas anak korban ke publik sehingga anak korban dan keluarganya mendapatkan stigmatitasi dari lingkungan sekitarnya.Kata kunci: kekerasan seksual, anak korban, P2TP2A
Abstract
This research aims to find out and analyze the contributing factor to the rising incidence of sexual violence against children in Malang City and the realization of legal protection provided by One-Stop Service for Women’s Empowerment and Child Protection (henceforth referred to as P2TP2A) Malang for children concerned. This research employed an empirical approach, discovering that the rising number of cases of sexual violence against children in Malang stemmed from low awareness among the members of the public and parents regarding this violence, covid-19 pandemic, and technological development. To protect young victims from sexual violence, the P2TP2A of Malang City provides services for people to express their grievances, health rehabilitation, social rehabilitation, legal aid, transfer, and social reintegration for the victims of the violence. The P2TP2A is facing problems in realizing the legal protection for the children as victims of sexual violence because the leak of the identity of the victims has given the victims and their families a stigma.Keywords: sexual violence, child as victim, P2TP2
PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PELANGGAN ATAS DAUR ULANG NOMOR TELEPON OLEH PROVIDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
No full textNabillah Thasya Ramadhanty Putri, Moch Zairul Alam, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Permasalahan yang diangkat penulis adalah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menjual kembali nomor telepon yang sudah tidak aktif kepada pelanggan baru sehingga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi pelanggan lama yang nomor teleponnya telah di daur ulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan data pribadi pelanggan dalam praktik daur ulang nomor telepon yang dilakukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2022 hingga Februari 2023. Jenis penelitian hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparasi (comparative approach). Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan internet untuk mengakses e-book, artikel-artikel hukum dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan penafsiran gramatikal dan sistematikal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi pelanggan dalam praktik daur ulang nomor telepon masih belum memiliki peraturan yang komprehensif karena banyak aplikasi bergantung pada persetujuan pengguna untuk pemrosesan data pribadi tertentu yang berkaitan dengan masalah izin untuk menerapkan kebijakan untuk mengidentifikasi operasi pemrosesan dan memetakan aliran data sehingga kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi-informasi elektronik yang sudah tidak relevan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kata kunci: Data Pribadi, Nomor Telepon, Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Jasa telekomunikasi, Daur Ulang, UU ITE
Abstract
This research aims to find out the legal protection of personal data over recycled phone numbers by telecommunication service providers and took place from September 2022 to February 2023. This research employs a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data were obtained from library research and e-books, related articles, and scientific journals from the Internet. The materials were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. This title departed from the lack of legal protection for telecommunication users over recycled phone numbers. This matter certainly leaves negative impacts on society, considering that phone numbers have been used as a verification tool by electronic system providers. The research results discovered that the legal protection of user personal data over phone number recycling does not have any comprehensive regulation, resulting in the condition where the obligation of electronic system providers to delete all electronic information that is no longer relevant cannot be performed accordingly.
Keywords: personal data, phone number, electronic system provider, telecommunication service provider, recycling, Electronic Information, and Transaction
KRATOM (MITRAGYNA SPECIOSA KORTH) SEBAGAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
No full textSavira Muchlisa Ning Tyas, I Nyoman Nurjaya, Mufatikhatul Farikhah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kratom (Mitragyna Speciosa Korth) adalah tanaman yang dikenal juga dengan Biek atau Ketum yang banyak tumbuh di daerah Kalimantan Barat khususnya di daerah Kapuas Hulu. Tanaman tersebut memiliki beberapa manfaat dalam dunia kesehatan yang dijadikan sebagai tanaman obat tradisional oleh masyarakat setempat dan baru-baru ini digolongkan sebagai narkotika golongan I namun tidak di imbangi dengan aturan yang berlaku sesuai hukum positif Indonesia. Penelitian ini menganalisis urgensi kratom yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I dan pengaturan terkait kratom dalam hukum positif Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunapemenfaakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi kratom dikategorikan sebagai narkotika golongan I yaitu dikarenakan terlepas dari pemanfaatan kratom yang digunakan oleh masyarakat Kalimantan Barat dalam aspek kesehatan, perdagangan dan ekologi namun, kandungan yang ada pada tanaman kratom cukup membuktikan bahwa memiliki kandungan yang menimbulkan efek yang sama dengan narkotika golongan I hal itu diperkuat dengan adanya uji laboratorium terhadap senyawa kimia tanaman kratom. Sedangkan di Indonesia masih terjadi kekosongan hukum terkait kratom, oleh karena itu perlu pembaharuan pengaturan kratom kedepannya dengan menjadikan pengaturan di Thailand yang telah mengatur terkait kratom sebagai pertimbangan ke dalam aturan di Indonesia dengan menambah senyawa Mitragynine pada Pasal 6 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna menekan penyebaran dan peredaran narkotika di Indonesia.
Kata kunci: Kratom (Mitragyna Speciosa Korth), Narkotika, Senyawa Mitragynine
Abstract
Kratom (Mitragyna Speciosa Korth) is also known as Ketum commonly growing in West Kalimantan, especially along Kapuas Hulu. This plant is believed to contribute to medication considering that it serves as traditional medicine for the local people. Also, it has just recently been categorized as class I narcotics. This issue is not in line with the regulations of positive law in Indonesia. This research aims to analyze the urgency of Kratom (Mytragyna Speciosa Korth) categorized as class I narcotics and the regulation of Kratom (Mytragyna Speciosa Korth) in positive law in Indonesia in the time to come. With normative-juridical methods and statutory, and comparative approaches, this research discovers that, apart from the criminal aspect, drug dealing, and ecology, the substances in Kratom have been found to cause impacts as most class I narcotic drugs result in. This conclusion was drawn following the laboratory test observing the chemical compound in Kratom (Mitragyna Speciosa Korth). There has been a legal loophole concerning Kratom. Thus, re-regulating Kratom is considered necessary. To compare, Thailand regulates Kratom, and the aspect regulation can be considered and added to the regulation in Indonesia by adding the Mitragynine compound to Article 6 paragraphs (2) and (3) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics to help suppress the spread and distribution of narcotics in Indonesia.
Keywords: Kratom (Mitragyna Speciosa Korth), Narcotics, Mitragynine compoun
ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS IMUNITAS KEDAULATAN TERHADAP PENENTUAN KEDUDUKAN STATE-OWNED ENTERPRISES (SOE) DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
No full textMarinka Aniceta Heganevada Simbolon, Hanif Nur Widhiyanti, Anak Agung Ayu Nanda Saraswati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini membahas implikasi yuridis imunitas kedaulatan terhadap penentuan kedudukan State-Owned Enterprises (SOE) dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang dilatarbelakangi oleh kekosongan norma dalam hukum internasional yang mengatur secara jelas mengenai kedudukan suatu SOE sebagai suatu entitas yang dimiliki oleh negara untuk menjalankan aktivitas komersial yang mengklaim hak imunitas kedaulatan ketika berhadapan dengan para pihak yang hendak melaksanakan putusan arbitrase internasional melawan entitas tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu standar yang sesuai dengan hukum internasional untuk menentukan kedudukan SOE dan apakah ia berhak untuk menerima imunitas kedaulatan berdasarkan kedudukannya dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional serta diperlukannya analisis terkait implikasi yuridis dari status SOE terhadap eksekusi aset yang dimiliki olehnya di pengadilan nasional suatu negara melalui pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis menggunakan metode interpretasi gramatikal dan komparatif.
Kata Kunci: State-Owned Enterprises (SOE), Imunitas Kedaulatan, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, Aktivitas Komersial, Kedudukan Hukum
Abstract
This research discusses the juridical implication of sovereign immunity in determining the standing of State-Owned Enterprises (SOE) in conducting international arbitration. This issue departs from a loophole of a norm in international law that governs the standing of SOE that claims sovereign immunity when it faces parties that are in the progress of International arbitrary award against this entity. A State-Owned Enterprise is an entity owned by a state to allow it to conduct commercial activities, making SOE believe that it holds an equal position to that of the state, and it also believes it holds immunity. Thus, a standard complying with international law is important to help determine the standing of SOE and whether it is entitled to sovereign immunity according to its standing in the international arbitral award. Specifically, the issue studied is related to whether the SOE should be entitled to use the claim over sovereign immunity to deny any international arbitral awards. This research also discusses the formulation regarding the juridical implication of the status of SOE regarding the acquisition of an asset in a national court of a state through the execution of an international arbitral award. This is to analyze the status of an SOE and the connection between its standing and a claim of sovereign immunity in an international arbitral award and to analyze the juridical implication of the status concerned in terms of the execution of the asset. This is normative legal research employing three approaches: statutory, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were analyzed based on grammatical and comparative interpretations.
Keywords: State-Owned Enterprises (SOE), sovereign immunity, implementation of international arbitral awards, commercial activities, legal standin
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENCATATAN PEMBUKUAN TRANSAKSI BPRS (STUDI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 DI OTORITAS JASA KEUANGAN MALANG)
No full textMarsha Audia, Siti Hamidah, Amelia Sri Kusumadewi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait Pengawasan OJK dalam Pencatatan Pembukuan Transaksi BPRS di OJK Malang. OJK melakukan tugas pengawasan Microprudential bank yang meliputi kelembagaan, kesehatan bank, aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK . Salah satu contoh kasus BPRS Jabal Tsur dimana perbuatan direktur tidak mencatatkan transaksi dan pembukuan dalam laporan keuangan, yang mana dilakukan dengan cara-cara melawan hukum. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencatatan Pembukuan Transaksi Perbankan Syariah ? (2) Apakah Hambatan dan Upaya Dalam Efektifitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pencatatan Pembukuan Transaksi Perbankan Syariah ? Pada penelitian ini, yang digunakan oleh penulis yakni penelitian sosio legal dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil setelah penulis melakukan penelitian yaitu, OJK belum sepenuhnya efektif, hal ini dibuktikan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang OJK yang tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan syariah, pada tahun ini masih terdapat banyak aduan sebanyak 11 aduan, pengawasan merupakan salah satu budaya hukum yang dilakukan oleh OJK terhadap BPRS, juga masih sangat tidak efektif. Mengigat, jumlah SDM dengan kantor yang diperiksa sangat tidak seimbang, sehingga mengakibatkan banyaknya oknum dari perbankan syariah yang tidak patuh dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kendala terkait pemahaman Professional Judgement yang memiliki perbedaan antara pengawas cabang OJK satu dengan cabang OJK yang lainnya. Sehingga sampai saat ini masih menimbulkan masalah, atau celah hukum.
Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Pencatatan, dan Transaksi Perbankan Syariah
Abstract
This research studies the issue of the supervision performed by the Financial Services Authority (henceforth referred to as OJK) in the bookkeeping of BPRS transactions in OJK Malang. The OJK runs its task of monitoring Microprudential bank including the institutionalization, bank health, and prudential principle in a bank, and conduct the assessment of the bank as intended in Article 7 of Law Number 21 of 2011 concerning OJK. In the case of BPRS of Jabal Tsur, the director does not record transactions and conduct bookkeeping in the financial report, and the mechanism was done not according to the law. Departing from this issue, this research aims to study (1) the effectiveness of the supervision conducted by the OJK in Sharia banking transaction bookkeeping and (2) the impeding factors in the case and measures taken to bring about the effectiveness of the monitoring of OJK in the transaction bookkeeping of sharia banking. With socio-legal methods and socio-juridical approaches, this research reveals that the OJK has not been comprehensively effective. Article 7 of Law Number 21 of 2011 concerning OJK does not elaborate on how the supervision is given by the OJK over Sharia banking. There have been about 11 complaints, and the supervision represents the legal culture that the OJK has to perform for BPRS, while this has been ineffective so far. This ineffectiveness is due to an inadequate number of human resources and irresponsible people who disobey the current regulation regarding Sharia banking. The issue is also affected by different professional judgments between OJK branch offices. Overall, the problems have caused legal loopholes.
Keywords: supervision, Financial Services Authority, bookkeeping, Sharia banking transaction
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN SERTA MENOLAK PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TERHADAP CALON ISTRI DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI NOMOR 4718/Pdt.G/2019/PA.Bwi. DAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd.)
No full textTiara Novita Aisyah Putri, Rachmi Sulistyarini, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Praktik poligami dengan calon istri di bawah umur masih terjadi di Indonesia dan seringkali menimbulkan perbedaan amar penetapan seperti Penetapan No. 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi. yang mengabulkan dan Penetapan No. 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. yang menolak permohonan izin poligami terhadap calon istri di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian kedua penetapan tersebut dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Hukum Perkawinan Indonesia dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah dari segi Hukum Acara Perdata, Penetapan No. 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi. telah sesuai sedangkan Penetapan No. 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai sehingga syarat administratif permohonan tersebut tidak terpenuhi. Sedangkan menurut Hukum Perkawinan Indonesia, Penetapan No. 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi. bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan karena Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tanpa dispensasi kawin serta alasan sangat mendesak, sedangkan ketentuan poligami dan dispensasi kawin memiliki kedudukan yang sama dan tidak dapat disimpangi di antara keduanya. Sedangkan Penetapan No. 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd. telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan karena Hakim menolak memberikan Pemohon izin berpoligami karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif poligami yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan tidak disertai dispensasi kawin maupun alasan sangat mendesak sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan.
Kata kunci: poligami, di bawah umur, dispensasi
Abstract
Polygyny practices involving a female underage person to marry happen in Indonesia and these practices often lead to dissenting religious court decisions such as Decision Number 4718/Pdt.G/2019/PA.Bwi that grants the request for polygyny and Number 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd that turns down the request. Using a normative-juridical method, this research aims to investigate the relevance between these two decisions, Civil Code Procedures, and Marriage Law in Indonesia. Viewed from Civil Code Procedure, The Decision Number 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi complies with Article 2 Paragraph (1) of the Law concerning Stamp Fee, while the Decision Number 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd contravenes this Article, leaving the administrative requirement unfulfilled. On the other hand, viewed from Marriage Law in Indonesia, Decision Number 4718/pdt.G/2019/PA.Bwi contravenes Article 7 Paragraphs (1) and (2) of Marriage Law since the Judges granted the request for polygyny and dispensation of marriage due to urging reasons while both polygyny and marriage dispensation hold equal positions and they should not overlap. The Decision Number 1627/Pdt.G/2019/PA.Mkd complies with Marriage Law, where the judges turned down the request for polygyny because this request failed to meet the alternative and cumulative requirements for polygyny as outlined in Article 4 Paragraph (2) and Article 5 Paragraph (1) of Marriage Law without any marriage dispensation or urging grounds for marriage as outlined in Article 7 Paragraphs (1) and (2) of Marriage Law.
Keywords: polygyny, underage, dispensatio
ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN YANG MENGABULKAN DAN MENOLAK PERKAWINAN BEDA AGAMA
No full textBerlian Virradhylia Mahadewi, Djumikasih, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Indonesia adalah sebuah negara pluralis, dengan begitu menciptakan pergaulan dikalangan masyarakat Indonesia yang bermacam perbedaan yaitu suku, bangsa, dan agama. Berdasarkan pergaulan tersebut muncul rasa ketertarikan antara satu individu dengan individu lainnya yang berlainan status agamanya. Pada skripsi ini, skripsi ini melatar belakangi penulisan skripsi ini oleh banyaknya perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan juga perkawinan beda agama yang ditolak oleh Pengadilan Negeri. Penetapan hakim menimbulkan penetapan dan pandangan yang berbeda-beda. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum antara penetapan perkawinan beda agama yang dikabulkan dan ditolak. Ketidakpastian hukum tersebut berakar dari ketidakjelasan norma terkait ketidakjelasan pengaturan perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu: (1) apakah penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama telah memberikan kepastian hukum terkait keabsahan perkawinan beda agama? (2) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang memberikan kepastian hukum?. Metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Penulis menganalisis dengan cara mengaitkan aturan-aturan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan beda agama dengan penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama. Pendekatan penelitian adalah pendekatan undang-undang dan menggunakan pendekatan kasus yaitu penetapan pengadilan negeri. Kesimpulan penelitian ini membuktikan bahwa banyaknya penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan dan menolak perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis perspektif perkawinan beda agama menurut 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia memperkuat bahwa perkawinan beda agama dilarang. Pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia yang memberikan kepastian hukum adalah mengedepankan hukum ajaran agama terlebih dahulu.
Kata Kunci: perkawinan, perkawinan beda agama, kepastian hukum
Abstract
Indonesia is a diverse state, and such a status breeds diverse cultures, tribes, and religions. This diversity does not close any possibility that two individuals of different faiths may be interested in one another. This research departs from the trend of interfaith marriage granted and rejected by the District Court, thereby creating dissenting judicial opinions and causing legal uncertainty between the granted and rejected interfaith marriage. This uncertainty has also been caused by the vagueness of norms in the regulatory provisions governing interfaith marriage in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Departing from the above issue, this research aims to investigate (1) whether the judicial decisions that grant and reject interfaith marriage guarantee legal certainty regarding the validity of interfaith marriage and (2) how interfaith marriage in Indonesia is regulated to guarantee legal certainty. This research employs a normative-juridical method, intended to liken the laws concerning interfaith marriage to the judicial decisions of the District Court granting and rejecting the marriage. This research also refers to statutory and case approaches that observed the judicial decisions issued by the District Court. The research result reveals that these dissenting decisions both granting and rejecting interfaith marriage have sparked legal uncertainty. The analysis studying the perspectives of interfaith marriage within the scope of six religions recognized in Indonesia strongly implies that interfaith marriage is prohibited. The regulation regarding interfaith marriage in Indonesia should bring religious teaching to the fore to ensure legal certainty.
Keywords: marriage, interfaith marriage, legal certaint
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN LARANGAN TINDAKAN TRADEMARK SQUATTING DALAM PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PADA MEREK TERKENAL (STUDI KASUS SENGKETA MEREK PIERRE CARDIN DAN KASUS SENGKETA MEREK KEEN)
No full textSyarifa Khoirunnisa Hakim, Yuliati, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Di dalam pengaturan pendaftaran merek di Indonesia mulai dari syarat-syarat permohonan dan prosedur pendaftarannya memungkinkan banyak terjadinya tindakan Trademark Squatting. Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga tidak memberikan pedoman mengenai bukti-bukti apa saja yang harus diajukan oleh pemilik merek terkenal untuk dapat menunjukkan keterkenalan mereknya dan kriteria mengenai lembaga survei yang bersifat mandiri. Oleh karena itu, keadaan inilah yang menjadikan adanya ketidaklengkapan hukum dan memungkinkan terjadinya tindakan Trademark Squatting di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis terkait kriteria atau kategori dapat dikatakan sebagai tindakan Trademark Squatting yang melanggar perlindungan merek terkenal apabila dikaitkan pada kasus sengketa merek PIERRE CARDIN dan KEEN yang diindikasikan sebagai tindakan Trademark Squatting, serta pengaturan larangan tindakan Trademark Squatting dalam pendaftaran merek di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan kasus. Kemudian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus PIERRE CARDIN dan kasus KEEN dapat diindikasikan sebagai tindakan Trademark Squatting dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur definisi dan kriteria atau kategori dari tindakan tersebut. Kemudian juga dapat diketahui bahwa UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki celah hukum yang memungkinkan terjadinya tindakan Trademark Squatting di Indonesia, maka Penulis berkesimpulan sebagai bentuk pencegahan dan meminimalisir terjadinya tindakan Trademark Squatting, yaitu dalam membentuk atau mengubah peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berkaca dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Amerika Serikat.
Kata Kunci: merek terkenal, pendaftaran merek, trademark squatting
Abstract
Trademark registration in Indonesia ranging from the requirements to the procedures of the registration has left room for trademark squatting. Moreover, the laws in Indonesia do not provide what evidence well-known mark holders have to present and the criteria of independent survey institutions. This condition has left a legal loophole where trademark squatting happens in Indonesia. This research aims to understand and analyze the criteria and categories that can be classified as trademark squatting that violates the protection of well-known marks linked to the dispute arising between PIERRE CARDIN and KEEN. This research also aims to understand the bank on trademark squatting in trademark registration in Indonesia. With a normative-juridical method and statutory, comparative, and case approaches, this research analyzed primary, secondary, and tertiary data using grammatical and systematic interpretations. The research result reveals that the dispute between PIERRE CARDIN and KEEN indicates trademark squatting since it meets the elements of the definition and criterion, or category of this action. Moreover, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications has a legal loophole that probably leaves room for trademark squatting in Indonesia. Therefore, prevention and reduction of the potential of trademark squatting can take into account the formulation and amendment of the legislation in Indonesia by taking laws in the US as examples.
Keywords: well-known trademark, trademark registration, trademark squattin