Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS KESAMAAN DOKUMEN DALAM TENDER SEBAGAI UNSUR PERSEKONGKOLAN PADA PASAL 22 UU NOMOR 5 TAHUN 1999 (ANALISIS PUTUSAN KPPU NO. 23/KPPU-L/2018 DAN PUTUSAN PN NO. 692/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Mdn)
No full textAlianto, Hanif Nur Widhiyanti, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai analisis yuridis kesamaan dokumen dalam tender sebagai unsur persekongkolan pada pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Penulisan dengan tema tersebut dilatar belakangi oleh Putusan 692/Pdt.Sus- KPPU/2019/Pn Mdn merupakan putusan yang membatalkan putusan KPPU Nomor 23/KPPU- L/2018 oleh Pengadilan Negeri. Perbedaan penafsiran pasal 22 frasa “bersekongkol” UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara KPPU dengan PN. Maka dari itu harus dilakukan persamaan batasan frasa “bersekongkol” yang berkepastian hukum. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dengan penelitian tersebut penulis memperoleh kesamaan dokumen termasuk kedalam indikasi persekongkolan, karena apabila berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 2 Tahun 2010 kesamaan dokumen merupakan indikasi dari sebuah persekongkolan tender. Sedangkan pelaku usaha dapat dikatakan melakukan persekongkolan apabila ada bukti melakukan persekongkolan dan juga memenuhi unsur-unsur dalam pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan kesamaan dokumen termasuk kedalam unsur bersekongkol serta kesamaan dokumen termasuk kedalam indikasi persekongkolan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persainga Usaha Nomor 2 Tahun 2010.
Kata Kunci: persengkongkolan tender, frasa, persaingan usaha
Abstract
This research carries a juridical analysis of document similarities in a tender as part of a conspiracy element in Article 22 of Law Number 5 of 1999. This research topic departed from the District Court Decision Number 692/Pdt.Sus-KPPU /2019/Pn.Mdn that canceled the Decision of Business Competition and Supervisory Agency (henceforth referred to as KPPU) Number 23/KPPU-L/2018. Different interpretation arises, defining the word “bersekongkol” (conspiracy) in Law Number 5 of 1999 concerning Bans on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition between KPPU and the District Court. This situation indicates that the definition of the word “bersekongkol” should be equal and holds legal certainty. This research employed a normative juridical method and statutory and case approaches, concluding that document similarities are categorized as an indication of conspiracy because Law Number 5 of 1999 and Commission Regulation Number 2 of 2010 imply that document similarities indicate conspiracy in a tender. Business actors can be said to have a conspiracy if they are proven to do so and meet the elements in Article 22 of Law Number 5 of 1999. Moreover, document similarities are included in a conspiracy element and these similarities are categorized as an indication of conspiracy according to the Regulation of Business Competition and Supervisory Commission Number 2 of 2010.
Keywords: tender conspiracy, phrase, business competitio
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN MENGENAI TANGGUNG JAWAB DOKTER SECARA REAL TIME TELEMEDICINE
No full textDiana Dhamayanti, Yuliati Cholil, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar hak kesehatan terpenuhi ialah harus diwujudkan oleh pemerintah dengan meningkatkan kualitas kesehatan baik dalam bentuk sarana dan prasarana nya. Perkembangan teknologi dan informasi yang kian meluas dari berbagai aspek tengah berada didalam masyarakat. Perkembangan ini menjadikan hal-hal yang sebelumnya konvensional menjadi serba elektronik. Seperti bentuk pelayanan kesehatan baru yang tengah marak di masyarakat atau disebut dengan telemedicine. Telemedicine merupakan bentuk pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis elektronik yang mana dokter dan pasien tidak bertatap muka secara langsung. Pada penelelitian ini difokuskan untuk menganalisis landasan yuridis bentuk perlindungan hukum bagi pasien mengenai tanggung jawab dokter apabila lalai dalam praktik pelayanan kesehatan terhadap pasien melalui pelayanan kesehatan berbasis online. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis Gramatikal dan Sistematis dengan memfokuskan pada tujuan untuk mengkaji penerapan suatu kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan dasar hukum dari kesehatan, telemedicine, serta implikasi-implikasi hukum yang timbul karenanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, bentuk pertanggung jawaban antara ketiga pihak yaitu pasien, dokter dan perusahaan aplikasi kesehatan yaitu antara dokter bertanggung jawab atas nama pribadi atas segala kerugian yang diderita oleh pasien hal ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi kesehatan kepada pasien yaitu membantu pasien untuk meneruskan keluhan kepada dokter.
Kata Kunci: telemedicine, pelayanan kesehatan, perlindungan pasien, implikasi hukum
Abstract
Better access to health rights may depend on the improved quality of health infrastructure and facilities by the government. Technology and information have been growing at an unbelievable rate in society, and things are now becoming electronic. One of this technology is reflected in telemedicine—a distant electronic health service that does not require physical meetings between a doctor and a patient. This research is focused more on analyzing the juridical fundamental of the legal protection for patients regarding doctors’ responsibility in case of negligence in giving health service to patients through online health care service. This research employed a normative-juridical method and a statutory approach. The legal materials were analyzed with grammatical and systematic analysis techniques, focusing on studying the principles or norms of positive law. This research activity involved library research or secondary data related to the basis of the law of health, telemedicine, and the legal consequences caused. The research results reveal that the responsibility arising between doctors, patients, and the company making health applications works in a way where the doctors, on their behalf, are responsible for all losses affecting the patients. This issue is outlined in Article 58 Paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health. The legal protection that can be given to the patients is by helping the patients to pass their complaints to the doctors.
Keywords: telemedicine, health care service, protection for patients, legal implicatio
URGENSI PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MENUTUP TANDA NOMORNYA UNTUK MENGHINDARI TILANG ELEKTRONIK
No full textIvan Brian Pratama, Lutfi Effendi, Agus Yulianto
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Di Indonesia Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam sebuah peraturan lalu lintas terkhusus pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Undang-Undang ini terdapat sebuah kekosongan atau ketidaklengkapan norma hukum dimana apabila masyarakat yang sengaja menutup tanda nomor kendaraan bermotornya untuk menghindari tilang elektronik belumlah diatur sanksinya dalam Undang-Undang Lalu lintas dan angkutan jalan, hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang timbul di masyarakat karena akan banyak masyarakat yang akan mengakali tilang elektronik dengan cara menutup tanda nomor kendaraannya tersebut agar terhindar dari tilang elektronik. Hal tersebut dilakukan karena ketiadaan sanksi bagi yang melakukannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat rumusan masalah terkait Bagaimana Urgensi Pengaturan Sanksi Administratif Pada Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor Yang Menutup Tanda Nomornya. Kemudian dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil Penelitian diatas, bahwa pemerintah perlu segera memperbaiki atau mengubah isi Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ataupun apabila ada kasus sebelum undang-undang tersebut diperbaiki maka aparat penegak hukum dapat menggunakan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.
Kata Kunci: lalu lintas dan angkutan jalan, tilang, sanksi administratif
Abstract
In Indonesia, traffic and road users hold strategic and important roles in traffic regulation, particularly in Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transports. However, this law has a legal loophole or the incompleteness of norm in the case of intentionally covering a plate number on a vehicle to escape e-tickets since this violation is not yet regulated. This certainly sparks legal certainty since it triggers an increasing number of irresponsible people doing this unfair conduct. Departing from this issue, this research aims to study the urgency of the regulation of an administrative sanction in the Law concerned regarding the issue of covered number plates. With a normative-juridical method and a conceptual approach, this research suggests that the government needs to amend the Law concerning Traffic and Road Transports. When this violation takes place before the regulation concerned is made, the law enforcement regarding this case may refer to legal construction amidst this loophole.
Keywords: traffic and road transport, tickets, administrative sanction
REKONSTRUKSI PENGATURAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
No full textNur Muhammad Kasyiful Khofa, Prija Djatmika, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Autopsi merupakan pemeriksaan tubuh mayat secara pembedahan kematian agar memahami penyebab kematian, dan memahami terdapatnya luka ataukah penyakit. Namun berdasarkan praktik sering adanya penolakan melalui kelompok korban pada proses Autopsi dikarenakan melanggar adat istiadat atau keagamaan dan sering juga dikabulkan penyuduk maka bisa memberikan akibat terlambatnya acara pidana yang tengah dilaksanakan. Kenyataannya pada Pasal 222 KUHP sudah dijelaskan bahwasanya siapa saja yang menghalangi proses autopsi dapat dijatuhi hukuman pidana. Tetapi, pada Pasal 134 KUHAP ternyata penolakan keluarga dengan tersirat seolah tidak dilarang dikarenakan pada rumusan pasal tidak adanya keterangan lebih mendalam terkait penolakan keluarga. Hal ini merupakan celah agar tidak dilakukan Autopsi pada korban kejahatan yang meninggal dunia. Kemudian penelitian ini memiliki tujuan: (1) Bagaimana rekonstruksi hukum pidana pada saat ini (ius constitutum) terkait dengan pengaturan autopsi pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan? (2) Bagaimana konstruksi yuridis ideal hukum pidana tentang pengaturan autopsi di masa mendatang (ius constituendum)? Penelitian yang dipakai penulis merupakan penelitian yuridis normativ. Metode penelitian hukum yang dilaksanakan secara melakukan penelitian bahan hukum sekunder, primer, tersier secara meneliti KUHP, KUHAP, Peraturan Kapolri. Peneliti mempergunakan buku dan aturan udang-undang lainnya juga yang berhubungan langsung dengan proses autopsi berdasarkan hubungan dengan proses pembuktian tindak pidana. Berlandaskan hasil penelitian dengaan metode tersebut, peneliti mendapatkan jawbaan atas rumusan masalah.
Kata Kunci: rekonstruksi, autopsi, penyidikan
Abstract
Autopsy involves the act of dissecting a human cadaver to find out what has caused someone’s death and to discover any wound or particular disease. However, some practices of autopsy have triggered an outcry from the parties of the victim as they believe this violates customary or religious values while this autopsy was granted by the enquirer. This clash has often delayed the ongoing litigation. Article 222 of the Penal Code asserts whoever hampers the process of autopsy is subject to criminal sanctions. However, Article 134 of the Criminal Code Procedure implies that objection coming from the family of the victims is accepted while no further elaboration on this objection is given. This situation is seen as a loophole hampering the autopsy of the deceased as the criminal victim. This research aims to investigate (1) how is reconstruction of criminal law in the present time (ius constitutum) regarding the regulation of autopsy in an enquiry process over a murder case? and (2) what ideal juridical construction of criminal law can be proposed regarding the regulation of autopsy in the time to come (ius constituendum)? This research employed normative-juridical methods. The data consisted of primary, secondary, and tertiary materials to observe the Penal Code, Criminal Code Procedure, and the Regulation of the Chief of Indonesian National Police. This research also garnered information from books and other laws directly relevant to the autopsy linked to the process of presenting the evidence of a criminal case. From the above analysis, this research leads to the answer to the problems investigated.
Keywords: reconstruction, autopsy, enquir
URGENSI PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE KENDARAAN AUTOPILOT BERDASARKAN HUKUM LALU LINTAS DI INDONESIA
No full textRafael Yehezkiel Aritonang, Yenny Eta Widyanti, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No 169, Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penulis membahas urgensi pengaturan artificial intelligence kendaraan semi otonom dan otonom sesuai aspek keselamatan dan keamanan berkendara berbasis kecerdasan buatan berdasarkan hukum lalu lintas di Indonesia. Pemilihan isu dilatar belakangi adanya kekosongan hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada sektor pengujian kendaraan ini. Identifikasi rumusan masalah jurnal ini ialah urgensi pengaturan artificial intelligence dalam sektor kendaraan berbasis semi otonom dan otomatis di Indonesia sesuai aspek keamanan dan keselamatan berkendara serta bentuk pengaturan yang tepat mengenai regulasi kendaraan semi otonom dan otonom di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif menggunakan statue, comparative, dan conceptual approach. Urgensinya dilandaskan pada Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan Pasal 34 ayat 3 UUD 1945 yaitu memberi fasilitas umum yang layak. Tren kendaraan ini menjadikan kendaraan tersebut harus dikaji lagi untuk melindungi pengguna. Peraturan ini masih melindungi kendaraan konvensional sehingga terjadi kekosongan hukum Pasal 77 UU LLAJ dan Pasal 15 (2) PP No 37 Tahun 2017 tentang kendaraan ini. Mengacu pada peraturan kendaraan dari Amerika Serikat-Jerman sudah melindungi hak penggunanya dimulai dari pengujian fisik kendaraan independen, data kendaraan, pengawas dari lembaga khusus yang sebagian substansinya bisa dijadikan referensi untuk hukum Indonesia.
Kata Kunci: artificial intelligence, kendaraan semi otonom-otonom, hukum lalu lintas Indonesia
Abstract
This research discusses the urgency of the regulation of artificial intelligence in semi-driverless and driverless vehicles according to safety and security aspects for artificial intelligence-based vehicles according to traffic law in Indonesia. This research topic departed from the legal loophole in traffic Law concerning Traffic and Road Transport in the testing sector for this type of vehicle. The application of safety and security of such vehicles, however, does not protect drivers, pedestrians, and the surroundings. The identification of the research problems in this research involves the urgency of artificial intelligence regulation in the sector of semi-driverless and driverless vehicles in Indonesia according to safety and security aspects in driving and proper regulations concerning semi-driverless and driverless vehicles in Indonesia. This research employed a normative method and statutory, comparative, and conceptual approaches. The urgency discussed refers to the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution, mentioning general welfare, and Article 34 Paragraph 3 of the 1945 Constitution mentioning the provision of decent public facilities. The trend of these vehicles needs to be reviewed to protect their users. However, these regulatory provisions only protect conventional vehicles and this condition leaves a legal loophole in Article 77 of the Law concerning Traffic and Road Transport and Article 15 (2) of Government Regulation Number 37 of 2017 concerning these vehicles. To compare, the regulation of vehicles in the US and Germany protects the rights of the users, ranging from vehicle physical testing, data on vehicles, and supervision, to special institutions, where most of the substance of this regulation could serve as a reference for the law in Indonesia.
Keywords: artificial intelligence, semi-driverless and driverless vehicles, traffic law in Indonesi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PERMASALAHAN TRANSAKSI SEMU DI PASAR SEKUNDER DI INDONESIA
No full textMuhammad Giffary Hakim, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini tentang praktik transaksi semu di pasar sekunder di indonesia, yang merugikan investor. Terungkapnya kasus yang diduga merugikan negara dengan jumlah sebesar Rp 13,7 triliun. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dari hasil pemeriksaannya menyatakan adanya laba semu dalam pembukuan PT Asuransi Jiwasraya sekitar pada tahun 2010 - 2019 sebanyak dua kali. Pertama, pada tahun 2016 BPK mengadakan pemeriksaan dengan suatu tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, pada tahun 2018 BPK mengadakan pemeriksaan yang bersifat investigatif. Hasil dari pemeriksaan tersebut salah satunya adalah sejak tahun 2006, Jiwasraya melakukan pembukuan laba semu melalui akuntansi yang direkayasa sedangkan di sisi lain, perusahaan tersebut telah mengalami kerugian yang cukup signifikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur berkaitan permasalahan yang diteliti, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta secara obyektif. Seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa perlindungan hukum merupakan kebutuhan dasar investor yang harus dijamin keberadaannya. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah Sebagian ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat digunakan investor sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku-pelaku kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) karena telah melakukan praktik manipulasi pasar karena perbuatan tersebut sudah dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Kata Kunci: transaksi semu, pasar sekunder, investor, PT. Asuransi jiwasraya
Abstract
This Research investigates the practice of pseudo-transactions in secondary markets in Indonesia, which harms the investors. This case study, conducted in PT. Asuransi Jiwasraya, departed from the case causing financial loss to the state, reaching 13.7 trillion rupiahs. The State Audit Agency of Indonesia (henceforth referred to as BPK) has found pseudo profits in the bookkeeping of the company from 2010 to 2019, and these values doubled. In 2018, BPK conducted investigative assessments, finding that since 2006, Jiwasraya has recorded some pseudo profits in the bookkeeping and the company has suffered from significant financial loss. This research employed a normative method through library research or secondary data as the basis for research investigating regulations and literature regarding the issue concerned. Furthermore, this research also analyzed the problem concerned by objectively considering the facts. Article 111 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market can be referred to by investors to determine the legal basis to request compensation to PT. Asuransi Jiwasraya due to market manipulation as a tort.
Keywords: pseudo transaction, secondary market, investor, PT. Asuransi Jiwasray
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PRIVASI SUBJEK DATA PRIBADI DALAM ASPEK ADUAN INDONESIA
No full textMuhammad Aufa Adjieputra, Shinta Hadiyantina, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Data pribadi merupakan suatu hal yang dimiliki oleh semua orang, dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat yang sangat drastis serta perputaran data yang cepat membuat implementasi dan ketergantungan masyarakat terhadap teknologi. Namun dengan adanya pengelolaan data yang dilakukan dalam skala besar membuat keamanan atas data tersebut semakin penting, maka dalam cakupan aduan yang ditetapkan pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mencakupi terhadap hak privasi. Telah ditetapkan dalam konstitusi bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Maka dalam penulisan ini terdapat dua tujuan, yang pertama mendeskripsikan dan menganalisis hak privasi dalam perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia dan mendeskripsikan dan menganalisis upaya pengaduan atas tidak terpenuhinya hak subjek data pribadi dalam perlindungan data pribadi. Penulisan penelitian ini menggunakan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian yang mendalami permasalahan hukum untuk memberikan pemahaman melalui hasil penelitian yang dikaji berdasarkan sumber-sumber dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam perspektif hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini pula membahas mengenai upaya negara dalam memberikan perlindungan serta tanggung jawab terhadap perlindungan hak privasi atas data pribadi. Dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 terdapat hak aduan atas kegagalan kerahasiaan data pribadi namun tidak mencakup hak-hak subjek data yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tidak termasuk ranah kegagalan kerahasiaan, sehingga terdapat ketidaklengkapan norma.
Kata Kunci: data pribadi, hak privasi, hak aduan
Abstract
Personal data is owned by every person, and advanced technology has accelerated lifestyle changes, making people more dependent on technology, but with large-scale data processing, data security is getting more important than ever before. In this case, the complaint matter governed by the Data Protection Law also covers privacy rights. The constitution declares that the state holds the responsibility to protect the rights of its citizens. Therefore, this research aims to describe and analyze the privacy rights in personal data protection in Indonesia and describe and analyze complaints over failure to meet the rights of the subjects of personal data in the protection of personal data. This research employed normative-juridical methods aiming to delve further into legal problems to provide an understanding through the research results according to the sources and legal theories related to the protection of personal data from the perspective of privacy rights as part of human rights. This research also discusses the measures taken by the state to give protection and responsibility for the protection of privacy rights of personal data. The Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 20 of 2016 implies that there are rights to complain over the failure to keep personal data confidential, but it does not cover the rights of the data subjects as referred to in the Personal Data Protection Law that is not within the scope of the failure of confidentiality, thereby leaving incompleteness of the norm.
Keywords: personal data, privacy rights, rights to complai
IMPLIKASI HUKUM PENGHAPUSAN SYARAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGGUNAAN DISKRESI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN
No full textMuhammad Nova Nurrohim, Shinta Hadiyantina, Ria Casmi Arrsa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini diawali pasca terbitnya UU 6 Tahun 2023 tentang Perpu nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang undang yang telah menghapus syarat penggunaan diskresi yang diatur dalam pasal 24 huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebabkan kekosongan hukum. Lalu dari kekosongan hukum tersebut menyebabkan adanya perluas pengaturan penggunaan diskresi yang dinilai terlalu luas. Sehingga dari penghapusan tersebut peneliti merumuskan masalah yaitu apa dasar pertimbangan penghapusan dan implikasi penghapusan syarat penggunaan diskresi tersebut. Dalam penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Dari penelitian didapati dasar pertimbangan penghapusan syarat penggunaan diskresi karena pertimbangan efisiensi birokrasi dan pertimbangan konsepsi awal diskresi. Lalu peneliti juga menemukan beberapa implikasi hukum dari penghapusan tersebut antara lain, pertama, hilangnya kepastian hukum dalam penggunaan diskresi yang didasar pada pengaturan terbaru. Kedua, adanya potensi kewenangan tak-terbatas dan inkonstitusional karena tidak ada batasan atau parameter yang jelas sejauh mana perluasan tersebut. Ketiga, ketika ada pengujian diskresi di PTUN, penghapusan syarat tersebut menyebabkan kewenangan dari PTUN untuk mengadili diskresi menjadi menyempit. Dan pada akhir penelitian, peneliti mencoba memberikan batasan kembali untuk mengatasi perluasan yang terlalu luas tersebut karena perlu adanya batasan penggunaan diskresi.
Kata Kunci: Diskresi, Kewenangan, penjabat pemerintahan, peraturan perudang-undangan
Abstract
This research departed from the stipulation of Law Number 6 of 2023 concerning Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 becoming law that omits the requirements of discretion governed in Article 24 letter b of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration that causes legal loopholes. These legal loopholes then move on to the enlargement of discretion regulation that is deemed too broad. Departing from this problem, this research aims to investigate the basic consideration of the omission of the requirements regarding discretion. This research employed a normative method and statutory, conceptual, and historical approaches. The omission takes place because it considers the efficiency of bureaucracy and the conception at the moment the discretion began. Some legal implications caused by this omission were also discovered, including, first, the disappearing legal certainty in the use of discretion based on new regulation; second, the presence of ultimate and unconstitutional authority without any clear standards regarding how far this enlargement may take place; third, the scrutiny of discretion in the Administrative Court. This omission has shrunk the authority of the Administrative Court to judge the discretion. In the final section, this research also sets the scope to tackle this over-enlargement simply because limiting discretion is necessary.
Keywords: discretion, authority, government official, legislatio
TINJAUAN TERHADAP PRAPERADILAN SEBAGAI MEKANISME KONTROL APARAT PENEGAK HUKUM ATAS PENYITAAN ASET PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK (Studi Putusan Nomor 46/Pra.Pid/2020/PN JKT.SEL)
No full textMelasari Nurul Hidayah, Fachrizal Afandi, Galieh Damayanti.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pihak kegita yang beritikad baik dalam upaya paksa penyitaan melalui mekanisme pengawasan praperadilan. Upaya paksa seperti penyitaan yang dilakukan bisa berpotensi melanggar hak-hak pihak ketiga apabila tidak dilakukan sesuai undang-undang. Praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol aparat penegak hukum atas penyitaan yang sewenang-wenang. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalah yang ada bahwa konsep praperadilan dianggap tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak pihak ketiga karena banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan dalam pengaturannya serta prakteknya yang tidak sesuai dengan KUHAP. Saran pe
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MEREK YANG TIDAK SESUAI DENGAN ETIKET MEREK YANG DIDAFTARKAN (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)
No full textKevin Syah Abdul Azis, M. Zairul Alam, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan terhadap penggunaan merek yang tidak sesuai dengan etiket merek yang didaftarkan. Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan mengenai merek yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Namun, peraturan tersebut belum mampu memberikan jawaban mengenai pentingnya penggunaan merek yang sesuai dengan etiket yang didaftarkan. Pada mulanya banyak terdapatnya kasus merek yang dimana merek yang digunakan oleh pemilik merek tidak sesuai dengan etiket yang mereka daftarkan. Penulis mengambil salah satu contohnya adalah pada kasus antara MS Glow dan PS Glow. Dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dimana pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dimana Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjadi undang-undang yang diteliti, kemudian pendekatan yang kedua yakni pendekatan perbandingan (comparative approach) dimana dalam penelitian ini melakukan perbandingan terhadap peraturan yang berhubungan dengan etiket merek dan yang terakhir adalah pendekatan kasus (case approach) dimana penelitian ini menggunakan contoh kasus antara MS Glow dan PS Glow. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut menghasilkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdapat ketidaklengkapan norma, karena tidak terdapat pengaturan tentang kewajiban menggunakan merek yang sesuai dengan etiket merek yang didaftarkan.
Kata Kunci : Penggunaan Merek, Etiket Merek, Merek
ABSTRACT
This research aims to find out and compare the use of a trademark not according to the trademark etiquette for the trademark registered. Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications is intended to regulate trademarks in Indonesia. However, this law cannot fully guarantee that the people concerned will refer to the use of trademarks according to trademark etiquette. Several cases indicate that trademarks registered often contravene the trademark etiquette, such as the case of MS Glow and PS Glow. Departing from this issue, this research aims to use normative-juridical methods, statutory, comparative, and case approaches. The statutory approach took the study of Law Number 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, the comparative approach compared the rules regarding the trademark etiquette, and the case approach referred to the case study of MS Glow and PS Glow. The research results show that Law Number 20 of 2016 has a flaw, considering that this law does not set forth the regulation regarding trademarks that should comply with trademark etiquette for the marks registered.
Keywords: use of trademark, trademark etiquette, trademar