Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE SEBAGAI LEMBAGA NONSTRUKTURAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
No full textHamasah Tsabitah, Tunggul Anshari S. N., Indah Dwi Qurbani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Amandemen UUD NRI 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi, turut mengubah sistem kelembagaan negara di Indonesia. Dengan ini, banyak dibentuk lembaga nonstruktural disertai timbulnya berbagai permasalahan baru dan belum ada pengaturan secara khusus. Adapun salah satu lembaga nonstruktural yang dibentuk sebagai salah satu tindakan responsif pemerintah atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Maka, penulis akan mengkaji problematika kedudukan dan perkembangan lembaga nonstruktural pasca-amandemen UUD NRI 1945 serta problematika kedudukan BRGM sebagai lembaga nonstruktural berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan penulis terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh dari studi pustaka yang akan dianalisis dengan teknik yuridis kualitatif. Dengan ini, banyak problematika kelembaganegaraan pasca-amandemen UUD NRI 1945. Banyaknya lembaga nonstruktural, namun belum ada standar baku yang jelas. Maka dengan kekosongan hukum ini, perlu peraturan khusus untuk mengatur lembaga nonstruktural agar dapat terkendali dan sesuai dengan tujuan bernegara. Adapun terkait kedudukan BRGM dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai lembaga nonstruktural dengan fungsi eksekutif-administratif. Oleh karena tugas dan fungsi BRGM dinilai sangat vital dalam kehidupan umat manusia, maka timbul urgensi penguatan kedudukan BRGM dengan menetapkannya melalui Undang-Undang karena dinilai sebagai constitusional importance.
Kata kunci: Lembaga Nonstruktural, BRGM, Constitusional Importance
Abstract
Amendments to the 1945 Constitution of Indonesia as one of the reformation demands have contributed to the changing institutionalization of the state in Indonesia. There have also been many non-structural institutions along with new problems arising while no specific regulations are made for the issue. One of the non-structural bodies established as one of the responsive actions of the government to forest and land fire is the Mangrove and Peat Restoration Agency under the Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning Mangrove and Peat Restoration Agency. Departing from this issue, this research aims to investigate the problem regarding the standing and the development of the non-structural agency post-amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the standing of BRGM as a non-structural agency according to the Presidential Regulation Number 120 of 2020 concerning State Administrative System in Indonesia. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches. The legal materials involve primary, secondary, and tertiary data obtained from library research and analyzed according to qualitative-juridical techniques. The research result reveals that there have been many problems regarding institutionalization following the amendments to the 1945 Constitution, especially the non-structural ones amidst the absence of regulatory standards. Due to this legal loophole, relevant regulation is paramount to ensure that non-structural institutions work according to the state\u27s goals. In terms of the position of BRGM in the state administrative structure in Indonesia, the BRGM serves as a non-structural agency with its executive-administrative functions. Therefore, since the tasks and functions of the BRGM are deemed vital for human life, it is highly necessary to reinforce the position of the BRGM by stipulating the relevant matter in the law since it is seen as of constitutional importance.
Keywords: non-structural agency, BRGM, constitutional importanc
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MENETAPKAN TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR TANPA SURAT REKOMENDASI DARI LPSK (STUDI PUTUSAN 86/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Mdn)
No full textRuth Nabasa, Alfons Zakaria, Ardi Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan putusan hakim yang menetapkan terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa surat rekomendasi LPSK pada putusan 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis 2 (dua) mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah Penetapan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator pada Putusan 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn. telah sesuai dengan Pasal 10A angka 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014? 2. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Hakim yang menetapkan Terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa Surat Rekomendasi dari LPSK? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu terdakwa tidak didampingi oleh LPSK, putusan hakim dalam menetapkan Justice Collaborator tidak mendasarkan kepada surat rekomendasi dari LPSK dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10A angka 4 UU PSK yang secara rigid mengamanatkan adanya surat rekomendasi LPSK. Implikasi yuridis putusan hakim yang menetapkan terdakwa sebagai Justice Collaborator tanpa surat rekomendasi dari LPSK yakni putusan sah sesuai Pasal 195 KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan putusan dapat diajukan upaya hukum banding oleh penuntut umum.
Kata Kunci: justice collaborator, putusan hakim, korupsi, surat rekomendasi
Abstract
This research studies the judicial verdict declaring a defendant as a justice collaborator without any recommendation letter issued by Witness and Victim Protection Institution (henceforth referred to as LPSK), specifically on Decision Number 86/Pid.Sus-TPK/2021/Pn Mdn. Departing from this issue, this research aims to delve into: 1. Does Decision Number 86/Pid.Sus- TPK/2021/PN Mdn to declare a defendant as a justice collaborator comply with Article 10A point 4 of Law Number 31 of 2014? 2. How does the Juridical Implication of the Decision concerned without any letter of recommendation from LPSK apply? This research employed a normative- juridical method. The research results reveal that the defendant was not accompanied by the LPSK. The decision to declare the defendant as a justice collaborator did not refer to the letter of recommendation from the LPSK, and this certainly contravenes the provision of Article 10A point 4 of Witness and Victim Protection Law which rigidly requires LPSK to issue a recommendation letter. The juridical implication of this judicial verdict declaring the defendant as a justice collaborator without a recommendation involves the legal decision according to Article 195 of Criminal Code Procedure and Article 197 Paragraph (1) of Criminal Code Procedure and an appeal that could be proposed by general prosecutors.
Keywords: justice collaborator, verdict, corruption, recommendation lette
PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN/ATAU WAKIL KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF NEGARA DEMOKRASI
No full textBagas Bagus Sadewo, Ria Casmi Arrsa, Arif Zainuddin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari mekanisme yang demokratis merupakan hasil dari negara demokrasi yang didukung supremasi hukum. Program Strategis Nasional merupakan proyek dan/atau program Pemerintah Pusat, terlibat juga secara kolaboratif Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam hal meningkatkan pertumbuhan dan suatu pemerataan yang dinilai memiliki sifat yang strategis. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Kepala daerah dan/atau Wakil kepala daerah dapat dijatuhkan sanksi administratif pemberhentian sebagai Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah apabila tidak melaksanakan program strategis nasional. Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Maka dalam penelitian kali ini, terdapat 2 rumusan masalah yang membahas terkait pertimbangan pemberhentian dan bagaimanakah upaya hukum untuk mengatasi pemberhentian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konstitusi serta pendekatan konsep negara demokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Hal ini diperkuat melalui aspek prinsip kedaulatan rakyat, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Serta untuk mengatasi sanksi administratif berupa pemberhentian, penulis mengajukan upaya premptif, preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk menghindari terciderainya prinsip-prinsip negara demokrasi.
Kata Kunci: pemberhentian, kepala daerah, program strategis nasional
Abstract
The state where a regional head receives legitimation from a democratic mechanism results from the democratic state supported by the rule of law. The National Strategic Program is a government project and/or program, involving the collaboration with regional governments, and/or companies to help improve the development and distribution that are seen as beneficial and strategic. According to Article 68 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Regulation, a regional head and/or the vice-regional head can be subject to an administrative sanction of dismissal from his/her position if he/she is found to not execute the National Strategic Program. This provision is further regulated in Government Regulation Number 12 of 2017 concerning Training and Monitoring of Regional Government Administration. Departing from this issue, this research aims to investigate the consideration of dismissal and the legal remedies taken to cope with this dismissal. With a normative-juridical method and statutory, constitutional, and democratic conceptual approaches, this research reveals that the dismissal within this context contravenes the principle of a democratic state, especially when it is linked to the principles of sovereignty and general principles of good governance, which may further lead to the abuse of power. To prevent this administrative sanction, this research offers preemptive, preventive, and repressive measures to ensure that democratic state principles are not ruined.
Keywords: dismissal, regional head, national strategic progra
ANALISIS YURIDIS TENTANG BATASAN PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PUTUSAN NOMOR 1002/Pid.B/2008/PN.Smg.
No full textAlfiansyah Ramadhan Sofyan, Abdul Madjid, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dalam skripsi ini, membahas tentang batasan dari pembelaan terpaksa dalam Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sebagai isu hukum. Hal ini dikarenakan, dalam putusan tersebut hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa Ferdinando Bin Giles, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, sesuai dengan ketentuan pasal 351 ayat 3 KUHP. Namun, garis waktu yang tertulis dalam putusan tersebut menetapkan bahwa perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan unsur-unsur dari pembelaan terpaksa juga tidak terpenuhi semuanya yang menyebabkan gugurnya pembelaan terpaksa tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg sudah tepat? 2. Apakah ratio decidendi dalam Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg telah memenuhi kriteria batasan pembelaan terpaksa? Selanjutnya penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus, untuk bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis dengan teknik interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang dipilih, bahwa terdakwa tidak dapat memenuhi unsur serangan yang terjadi secara tiba-tiba dari pembelaan terpaksa dan putusan yang diberikan oleh hakim kurang tepat, dikarenakan tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindakan pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian, bukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian dan gugurnya pembelaan terpaksanya terdakwa.
Kata Kunci: pembelaan terpaksa, dakwaan, ratio decidendi
Abstract
This research studies the definition of necessary defense as in Decision Number 1002/Pid.B/2008/PN.Smg. In the Decision, the Judge acquitted Ferdinando Bin Giles as the defendant who evidentially tortured a person, and his conduct killed the victim. He was punished under Article 351 paragraph 3 of the Penal Code. However, the timeline elaborated in the Decision implied that the conduct was not deemed criminal torture that caused death, and the elements of necessary defense were not entirely met, not allowing this necessary defense to apply. Departing from the above issue, this research aims to investigate: 1. Was the indictment delivered by the general prosecutors against the defendant as in Decision Number 1002/Pid.B/2008/PN.Smg appropriate? 2. Did the ratio decidendi of the Decision Number 1002/Pid.B/2008/PN.Smg meet the criteria of the definition of necessary defense? This research employed normative-juridical methods, and statutory, and case approaches, with primary, secondary, and tertiary data that were further analyzed using grammatical interpretation. The research results reveal that the defendant could not meet the aspect of the attack that abruptly took place, considering that the conduct was collectively done by more than one person and it caused death. Thus, the defendant should have been charged with a criminal offense causing the death of a person and deactivating the validity of necessary defense.
Keywords: necessary defense, indictment, ratio decidend
URGENSI PENGATURAN INDEMNITAS BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN MODEL BUSINESS CORPORATION ACT (2020))
No full textVeronica Magdalena Soesilo, Sihabudin, Reka Dewantara
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini berawal dari adanya kekosongan norma dalam UUPT, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi direksi. Hal ini dikarenakan perlindungan yang diberikan oleh UUPT hanya berupa business judgement rule. Berbeda dengan Model Business Corporation Act 2020 yang mengatur adanya pemberian ganti rugi kepada direksi atas biaya pembelaan akibat gugatan derivatif yang diajukan terhadap direksi, apabila direksi mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan terbatas. Menarik untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pengaturan indemnitas dalam UUPT serta mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan konsep pengaturan indemnitas bagi direksi perseroan terbatas ke depan yang berkepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan akses internet, yang kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal, autentik, dan komparatif. Urgensi pengaturan indemnitas dalam UUPT dibedakan menjadi urgensi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Konsep pengaturan indemnitas dalam UUPT harus memerhatikan 4 (empat) unsur yaitu, para pihak, penyebab indemnitas, ketentuan ganti rugi, dan pengaturan indemnitas dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.
Kata Kunci: indemnitas, direksi, business judgement rule, perseroan terbatas, dan korporasi
Abstract
This research departed from the loophole, particularly in Law concerning Limited Liability Companies (henceforth referred to as UUPT) concerning legal protection for the director. The protection guaranteed by UUPT has been in the form of business judgment rule. In comparison, Model Business Corporation Act 2020 governs the provision of compensation to the director of a company for the cost of defense following a derivative claim filed against the director if the director can prove that he is not guilty and is negligent in executing the tasks for the limited liability company. This research aims to investigate and analyze the urgency of the regulation concerning indemnity in UUPT and identify, analyze, and find the concept of the regulation that guarantees legal certainty concerning indemnity for the director of the company concerned. This research employed a normative-juridical method and statutory, comparative, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained from library research and internet access and further analyzed using grammatical, authentic, and comparative approaches. This urgency is classified further into philosophical, juridical, and sociological aspects. This concept governs the indemnity in UUPT, which should consider these four elements: parties, the cause of indemnity, compensation, and the regulation of indemnity in UUPT and/or articles of association.
Keywords: indemnity, director, business judgment rule, limited liability company, and corporate
URGENSI PENAMBAHAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TENTANG MANAJEMEN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERADILAN
No full textAndhika Aryacetta, Tunggul Anshari SN, Ria Casmi Arrsa
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Selama ini independensi ditafsirkan secara mutlak yang memunculkan sistem pengelolaan satu atap pada manajemen hakim yang hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi, manajemen satu atap yang dilakukan oleh Mahkamah Agung banyak menimbulkan masalah, seperti tingginya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim kepada Komisi Yudisial menjadi suatu tanda bahwa Mahkamah Agung gagal dalam menjalankan manajemen hakim dengan metode satu atap. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi penambahan kewenangan terkait dengan manajemen hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? (2) Bagaimana konsep penambahan kewenangan terkait dengan manajemen hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif.
Hasil penelitian dengan metode di atas, diperoleh hasil bahwa sudah merupakan suatu urgensi Komisi Yudisial diberikan penambahan kewenangan, hal tersebut dapat dilihat dari tingginya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh para hakim yang terjadi karena kurang optimalnya fungsi pengawasan para hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pelaksana manajemen hakim, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung telah gagal sehingga sudah seyogyanya urusan non teknis peradilan seperti manajemen hakim diberikan kepada Komisi Yudisial. Penambahan kewenangan manajemen hakim kepada Komisi Yudisial dapat mencontoh beberapa konsep, beberapa contohnya adalah konsep pembagian tanggung jawab (shared responsibility) dan konsep yang dianut oleh Komisi Yudisial Italia (CSM) maupun Komisi Yudisial Belanda (NCJ).
Kata Kunci: kewenangan, komisi yudisial, dan manajemen hakim
Abstract
So far, independency has been absolutely interpreted as one-stop judiciary management of the Supreme Court. However, this kind of management in the Supreme Court has often sparked problems of rising reports regarding issues of violations of the code of conduct of judges against the Judicial Commission. This shows that the Supreme Court has failed to perform judiciary management with the one-stop method. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the urgency of upgrading the authority in judiciary management by the judicial commission and (2) the concept of this upgrade regarding the judiciary management given by the Judicial Commission. This research employed a normative-juridical method and statutory, conceptual, and comparative approaches.
The research result reveals that this authority addition is considered urgent, considering the rising number of reports from the public over the allegation of violations of the code of conduct among judges. This issue may have departed from the lack of proper supervisory function over the judges given by the Supreme Court regarding judiciary management. This condition indicates the failure of the Supreme Court in executing its task. Thus, it is advisable that such a non-technical task is delegated to the Judicial Commission. This addition of authority can refer to some concepts such as shared responsibility and the concept referred to by the Judicial Commission in Italy (CSM) or in the Netherlands (NCJ).
Keywords: authority, judicial commission, judiciary managemen
URGENSI PENGATURAN WEWENANG JURU SITA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PTUN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
No full textDeanisha Sekar Oristania Rizki, Dewi Cahyandari, Triya Indra Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Juru sita pada dasarnya memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan untuk mendukung pelaksanaan eksekusi putusan. Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 mengatur wewenang juru sita secara umum, akan tetapi PTUN memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadilan lain dimana juru sita tidak dapat melaksanakan eksekusi secara langsung layaknya diperadilan lain. Tulisan ini menganalisa mengenai pengaturan perundang-undangan wewenang juru sita di lingkup PTUN yang belum diatur secara tegas, khusus dan terperinci yang masih belum mampu memberikan dukungan dalam eksekusi putusan PTUN dan mendeskripsikan serta menemukan urgensi pengaturan mengenai wewenang juru sita dalam hal eksekusi putusan di PTUN Indonesia kedepannya. Metode yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sejarah. Diperoleh hasil penelitian yang menunjukan urgensi dibentuk pengaturan wewenang juru sita di lingkup PTUN secara khusus dalam konteks eksekutorial karena berdasarkan Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 juru sita memiliki wewenang memberikan dukungan pelaksanaan eksekusi, dalam Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 mengatur wewenang juru sita secara umum, namun juru sita di PTUN tidak dapat melaksanakan eksekusi langsung layaknya diperadilan lain karena memiliki karakteristik perbedaan objek eksekusi yaitu KTUN dimana yang memiliki kewenangan mengeluarkannya adalah Pejabat TUN sendiri, selain itu adanya kelemahan mekanisme eksekusi melalui Pasal 116 UU PERATUN yang belum dapat memberikan kepastian hukum akan pelaksanaan putusan. Perlu kemudian MA mengatur secara khusus wewenang juru sita di PTUN dalam sebuah produk hukum PERMA dengan substansi melekatkan wewenang pengawasan.
Kata Kunci: juru sita, PTUN, wewenang
Abstract
Bailiffs, in general, hold the authority governed in Article 434 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2015 concerning the Organization and Work Scheme of Court Registrars and Secretariate in terms of supporting the process of delivering a verdict. Article 435 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2015 governs the authority of Bailiffs from a general perspective, but the State Administrative Court of Indonesia has characteristics different from other courts, where in this case the bailiffs cannot confiscate objects directly, unlike those of other courts. This research analyzes the legislation governing the authority concerned since this matter has not been strictly regulated and elaborated. Therefore, it cannot describe and investigate the urgency of the regulation concerning the authority held by bailiffs in the time to come. This research employs a normative-juridical method and statutory, conceptual, and historical approaches and reveals that this urgency has embarked from Article 434 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2015 implying that bailiffs have the authority to confiscate objects. However, Article 435 of Supreme Court Regulation Number 7 of 2015 regulates the authority of bailiffs from a general perspective, contrary to the fact that the bailiffs cannot perform direct confiscation, unlike those in other courts due to different objects to be confiscated, in which the authority is approved of by the chief official of the state administration. Moreover, the mechanism of the execution in Article 116 of the Law concerning the State Administrative Court cannot guarantee legal certainty regarding the implementation of the decision. Thus, the Supreme Court should specifically govern the authority governing the execution performed by the bailiffs in State Administrative Court within the regulatory product of Supreme Court Regulation with the substance attached to the supervisory authority.
Keywords: bailiff, state administrative court, authorit
EFEKTIVITAS KOORDINASI BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LAHAN GAMBUT (STUDI DI DESA BHAKTI IDAMAN PROVINSI JAMBI)
No full textRelys Sandi Ariani, Amelia Sri Kusuma Dewi, Indah Dwi Qurbani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Potensi lahan gambut wilayah Indonesia sebagai luas lahan gambut terluas se Asia Tenggara. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) lembaga nonstruktural. Daerah yang menjadi wilayah binaan BRGM ialah Jambi. Desa Bhakti Idaman dengan kekayaan lokal pinang dan kelapa menjadi penopang hidup masyarakat. BUMDesa Bhakti Idaman juga turut memberikan kesejahteraan terhadap perekonomian masyarakat. Namun, BUMDesa tersebut dirasa belum optimal disamping adanya kehadriran BRGM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektif pembentukan BUMDesa dan upaya yang seharusnya dilakukan dalam pembentukan BUMDesa. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosialogi hukum. Efektivitas BUMDesa diukur dari teori soerjono soekanto yaitu faktor hukum belum memiliki peraturan desa khusus tentang BUMDes, faktor penegakan, Kepala Desa belum menegakkan peraturan terkait BUMDes secara terperinci, Faktor sarana prasarana, BUMDes Bhakti Idaman belum memiliki kantor operasional secara permanen, faktor budaya mengolah secara mentah tanpa bantuan alat, faktor masyarakat terbiasa menjual hasil-hasilnya kepada datuk. Rumusan kedua terkait dengan hambatan yang terjadi antara BRGM dengan pemerintah desa yang mana BRGM lebih berfokus pada lingkungan lahan gambut, sedangkan pemerintah desa sedang mengembangkan BUMDesa untuk kesejahteraan masyarakat. Hambatan lain pada kondisi akses jalan yang sulit, jenis usaha yang belum dipilih yang cocok bagi BUMDes dan persoalan market penjualan. Pada rumusan masalah kedua untuk pembentukan BUMDesa dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Efektivitas, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Abstract
Peatlands in Indonesia are the largest in Southeast Asia. Mangrove and Peat Restoration Agency (henceforth referred to as BRGM) is a non-structural body, covering Jambi. Bhakti Idaman village is home to betel nut and coconut plantations serving as the source of the livelihood of the locals. Village-Owned Enterprises of Bhakti Idaman village also contribute to the economic well-being in the area, but they do not operate optimally notwithstanding the presence of BRGM. This research aims to find out to what extent the effectiveness of the establishment of the enterprises has been and what measures should be taken to establish the enterprises. This research employed an empirical-juridical method and a socio-legal approach. The effectiveness of the enterprises is to be seen from the theoretical perspective of Soerjono Soekanto, implying that the legal factor does not have any specific regulation governing the enterprises in the village. The issues also comprise enforcement that the village head has not specifically performed regarding the enterprises, in addition to other factors such as infrastructure and facilities, the absence of permanent offices for Village-Owned Enterprises in Bhakti Idaman, the cultural factor that may need natural cultivation without tool assistance, and social factors where the locals sell the products to Datuk. The second research problem is linked to the impeding factors between BRGM and the village government. In this issue, the BRGM focuses more on peatlands, while the concern of the government lies in the well-being of the locals. Other problems in this context also include difficult road access, unselected businesses that suit the enterprises, and marketing and sale issues. The establishment of the enterprises could refer to Law Number 6 of 2014 concerning Village and the Government Regulation Number 11 of 2021.
Keywords: village-owned enterprises, effectiveness, peat and mangrove restoration agenc
PEMBENTUKAN PENGATURAN BATAS MAKSIMUM RESIDU ZAT ETHYLENE OXIDE PADA BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PERBANDINGAN KETENTUAN BATAS MAKSIMUM RESIDU ZAT ETILEN OKSIDA PADA BAHAN TAMBAHAN PANGAN DI INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN DAN UNI EROPA)
No full textAlmira Thalysa Ismawan, Djumikasih, Diah Pawestri Maharani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Dengan ditemukannya pangan olahan mengandung etilen oksida berlebihan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidaklengkapan norma dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas ketidaklengkapan norma di Indonesia terhadap beredarnya pangan yang mengandung zat etilen oksida sebagai zat tambahan pangan yang berlebihan? (2) Bagaimana konsep transplantasi hukum dari Regulation (EC) No 1333/2008 of The European Parliament And of The Council on Food Additives dan South Korean Positive List System ke peraturan Indonesia sebagai pembentukan peraturan mengenai batas maksimum penggunaan zat etilen oksida pada pangan?. Berdasarkan hasil analisis penulis, (1) Perlindungan hukum secara preventif dapat menambahkan zat etilen oksida beserta batas maksimum penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sedangkan, perlindungan hukum represif diberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang menggunakan etilen oksida berlebihan berupa denda, penghentian sementara produksi, penarikan pangan dari peredaran, ganti rugi dan/atau pencabutan izin. (2) Untuk mengisi ketidaklengkapan norma dapat mengadopsi South Korean Positive List System dengan pertimbangan sistem hukum yang sama serta berdasarkan prinsip As Low As Reasonably Achievable (ALARA).
Kata Kunci: etilen oksida, perlindungan konsumen
Abstract
Processed food containing excessive ethylene oxide can be harmful to the human body, and this issue is considered a violation of consumer rights as governed in Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection simply because the norm concerned is incomplete, especially in Article 9 paragraph (2) of Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Safety. Departing from this issue, this research aims to investigate (1) the legal protection for consumers concerning this incompleteness of the norm in Indonesia over the distribution of food products containing ethylene oxide as an excessive food additive and (2) the transplantation of the law of the Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on Food Additives and South Korean Positive List System into the regulation in Indonesia to help set the regulation concerning the maximum limit of the use of ethylene oxide in food. The research analysis shows that (1) preventive legal protection can be given by including ethylene oxide and the maximum limit of the use of food additives in the Government Regulation Number 86 of 2019 concerning Food Safety. The repressive legal protection, on the other hand, involves a fine imposed as an administrative sanction, temporary discontinuation of the products concerned, product recall from the market, compensation and/or license revocation; (2) to fill the legal loophole in the norm, it is essential to adopt South Korean Positive List System by considering similar legal systems pertaining to the ALARA principle.
Keywords: ethylene oxide, consumer protectio
HAMBATAN PENYIDIK DOMPU DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS DI POLRES DOMPU)
No full textIchwanudin, Abdul Madjid, Ardi,Ferdian
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum yang dilatar belakangi oleh seringnya terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah dompu. Yang diketahui melalui data survey awal, bahwa banyaknya kasus tindak pidana yang dilaporkan ke kepolisian resort dompu namun hanya sedikit kasus yang sudah tuntas, dari tahun 2015 hingga 2020. Rumusan masalahnya sebagai berikut : (1) Apa sajakah Hambatan penyidik kepolisian dompu dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di kabupaten dompu? (2) Solusi yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan penyidik dompu dalam penegakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Data hukum penulis dapatkan menggunakan teknik wawancara dan observasi di Polres dompu. Data tersebut penulis analisis kembali guna menarik sebuah kesimpulan untuk penelitian ini. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Bahwa terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektifitas penyidik kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum kabupaten dompu, hambatan-hambatan tersebut ada yang berasal dari internal kepolisian dan ada juga yang berasal eksternal kepolisian. Kemudian penelitian ini juga berusaha untuk memberikan solusi guna membantu menanggulangi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik agar fungsi memberikan keamanan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Kata Kunci: Dompu, curat, efektifitas hukum
Abstract
This research studies the legal issue regarding theft cases with aggravation in Dompu. There have been related-criminal cases reported to the Sub-Regional Police of Dompu but only a small number of cases had been settled from 2015 to 2020. This research investigates: (1) what factors are hindering the police of Dompu in the inquiry into the theft cases with aggravation in the Regency of Dompu and (2) what solutions can be given to resolve the hampering factors in the inquiry. This research employed an empirical-juridical method and socio-legal and legal anthropological approaches. Research data were obtained from interviews and observation in the Sub-Regional Police Department of Dompu and they were analyzed to draw a conclusion. The research reveals that internal and external factors hamper the effectiveness of the inquiry into theft cases with aggravation within the Regency of Dompu. This research also aims to give solutions to the hindering factors to ensure that inquiry can take place accordingly.
Keywords: Dompu, theft with aggravation, legal effectivenes