Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN STANDAR PRODUKSI YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU PP NOMOR. 109 TAHUN 2012 (Studi Kasus Rokok Sehat Tentram)
No full textNisrina Nur Ayda, Yuliati, Fines Fatimah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perlindungan Konsumen Rokok Sehat Tentram Dari Pelanggaran Standaer Produksi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Rokok Sehat Tentram Ditinjau PP No. 109 Tahun 2012 dan Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Proses Implementasi Perlindungan Konsumen Rokok Sehat Tentram Dari Pelanggaran Standar Produksi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Rokok Sehat Tentrem. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah memberikan Analisa dari implementasi perlindungan hukum yang ditujukan kepada konsumen rokok sehat tentrem dari pelanggaran standar produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha rokok sehat tentrem ditinjau dari PP Nomor. 109 Tahun 2012 dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses implementasi perlindungan konsumen rokok sehat tentrem dari pelanggaran standar produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha rokok sehat tentrem. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mempergunakan teknik analisis berupa deskriptif analisis untuk merangkai data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa literatur-literatur yang menunjang data primer guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk membuat pernyataan yang tidak benar mengenai bahaya penggunaan barang. Upaya yang dilakukan oleh konsumen adalah dengan melakukan perundingan.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Implementasi, Standar produksi
ABSTRACT
This research investigates the implementation of consumer protection from the violation of production standards committed by Sehat Tentram Cigarette Producer from the Perspective of Government Regulation Number 109 of 2012 and the measures taken to tackle the impeding factors in the process of the implementation of consumer protection from the violation of the production standards committed by the industry. This research aims to provide an analysis of the implementation of legal protection for cigarette consumers from the violation committed by the industry according to the Government Regulation and the measures taken to overcome the hindrances in the process of the implementation of the protection of consumers. This research employed empirical-juridical methods and socio-juridical approaches according to the analytical technique based on descriptive analysis to structure primary data obtained from interviews and secondary from literature supplementary to the primary data. The research results reveal that the business concerned has committed a violation by providing a false statement regarding the harm that can be caused by the use of a material. Mediation with consumers has been taken as a measure.
Keywords: legal protection, implementation, production standar
PUTUSAN PEMIDANAAN ULTRA PETITA PADA PUTUSAN NOMOR 179/PID.SUS/2022/PN RAH
No full textMichelia Zahra Islami, Lucky Endrawati, Mufatikhatul Farikha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun belum dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umunya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Data Primer dan Sekunder yang diperoleh menggunakan Teknik Studi Kepustakaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengaturan ultra petita dalam hukum pidana Indonesia belum mengatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan atau pada aturan lainnya, akan tetapi terdapat aturan yang mengatur hakim dalam menjatuhkan sanksi dalam putusannya dimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP sebagaimana Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut, selain itu dalam memutus putusan yang menggunakan prinsip ultra petita, tidak terbatas oleh peraturan tertulis melainkan dapat menggunakan yurisprudensi. Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Rah hakim telah sesuai dengan kualifikasi ultra petita yang mengadopsi isi dari pasal 178 HIR dan 189 ayat (3) RBg. Serta dalam putusan tersebut hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan bersifat konstruksi-sosia sehingga dalam amar putusannya telah tepat, bijaksana dan memenuhi rasa keadilan.
Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, ultra petita, tujuan hukum
Abstract
Law Number 23 of 2004 which eradicates domestic violence along with the sanctions imposed on the offenders in three types of domestic violence is enforced by the Indonesian Government to seriously deal with this issue. However, this enforcement does not significantly reduce the problem simply because the crime in this matter may be triggered by economic, social, and political factors or probably other factors. This research employed a normative-juridical method, and the primary and secondary data were obtained from the library study. The research result concludes that the regulation of ultra petita in criminal law in Indonesia does not specifically regulate the issue in a statute or other regulatory provisions. However, Article 182 paragraph (4) of Criminal Code Procedure mentions the rules for judges in sentencing the defendant; the judges have to refer to an indictment issued by general prosecutors. The decision based on ultra petita is not only restricted to written rules, but it can also take into account jurisprudence that adopts the points from Article 178 of HIR and 189 paragraph (3) RBg. The judges, in terms of handling the case mentioned, appropriately referred to the legal objectives, believing that the offense committed was subject to social-constructional punishment. This type of punishment is not only intended to correct the conduct committed by the defendant concerned, but it also aims at educating the person concerned to ensure that similar conduct will not take place again in the future. In the Decision concerned, the Judges also considered the social justice aspect. Thus, in the injunction, the judges reckoned that the consideration made was an appropriate and wise decision that guaranteed justice for the party concerned.
Keywords: domestic violence, ultra petita, legal objective
IMPLEMENTASI PASAL 4 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT WANPRESTASI JASA TITIP (STUDI KASUS PEMBELIAN TIKET KONSER BTS DI INSTAGRAM DAN KOMUNITAS BAIA)
No full textPutri Maharani, Djumikasih, Yenny Eta Widyanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan mengenai ketidaksesuaian antara Das Sollen dan Das Sein yang menimbulkan adanya legal gap antara Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser BTS “Permission To Dance” online live streaming tahun 2022 di Instagram. Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser BTS “Permission To Dance” online live streaming tahun 2022 yang dilakukan melalui transaksi elektronik di Instagram? (2) Apa hambatan pelaku usaha? (3) Bagaimana pertanggungjawaban yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser BTS “Permission To Dance” online live streaming tahun 2022 di Instagram atas ketidaksesuaian dalam detail pesanan tiket konser maupun server error yang menyebabkan pelaku usaha terlambat atau tidak mendapatkan tiket konser yang telah dipesan oleh konsumen?. Peneliti memperoleh jawaban bahwa implementasi Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tidak terlaksana dengan baik karena perbuatan wanprestasi oleh pelaku usaha layanan jasa titip pembelian tiket konser di Instagram sebagaimana Pasal 7 huruf (g) dan Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
Kata Kunci: hukum perlindungan konsumen, implementasi, pertanggungjawaban, wanprestasi, tiket konser, BTS
Abstract
This research studies the irrelevance between Das Sollen and Das Sein, sparking a legal gap between Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the aggrieved parties due to a breach of contract committed by the party offering jasa titip or jastip— entrusted shopping service—in the purchase of BTS concert tickets “Permission to Dance” online live streaming 2022 on Instagram. Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) the implementation of Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 regarding aggrieved consumers due to a breach of contract committed by jastip provider of the ticket purchase concerned; (2) the impeding factors affecting related businesses; (3) the accountability given by the jastip service provider in the concert ticket purchase regarding server error impeding the purchase of the concert tickets reserved by consumers. The research result reveals that Article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 has not been appropriately implemented due to a breach of contract in the purchase of concert tickets on Instagram as mentioned earlier because it does not meet Article 7 letter (g) and Article 19 letter (a) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.
Keywords: consumer protection law, implementation, accountability, breach of contract, concert ticket, BT
ANALISIS YURIDIS DISPARITAS SANKSI TERHADAP PANITIA TENDER OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERKARA DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER VERTIKAL
No full textRizki Amelia, Hanif Nur Widhiyanti , Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Salah satu langkah yang dilakukan oleh KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha terhadap pelaku persekongkolan tender yaitu dengan menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi tersebut telah diatur didalam Pasal 36 Huruf l dan Pasal 47 ayat 1, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa KPPU memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Namun dalam beberapa Putusan KPPU telah terjadi disparitas mengenai penjatuhan sanksi khususnya terhadap panitia tender yang mana dalam hal ini bukanlah termasuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisis terkait dengan kedudukan panitia tender di dalam UU No.5 Tahun 1999 dan disparitas putusan KPPU mengenai pengenaan sanksi terhadap panitia tender. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitia ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus, serta menggunakan teknik interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan Panitia Tender setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lebih dipertegas yaitu menjadi “pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain”. Kemudian jika dikaitkan dengan kewenangan KPPU memberikan sanksi, bahwasannya baik sebelum ataupun setelah adanya putusan MK, KPPU tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap panitia tender dalam kasus dugaan persekongkolan tender vertikal. Jika dikemudian Majelis Komisi memberikan sanksi kepada panitia tender dalam kasus dugaan persekongkolan tender vertikal, maka dalam hal ini Majelis Komisi telah melampaui batas kewenangannya.
Kata Kunci: persekongkolan tender vertikal, panitia tender, sanksi, KPPU
Abstract
Administrative sanction is often imposed by the Business Competition Supervisory Agency (henceforth referred to as KPPU) on those involved in a tender conspiracy, as regulated in Article 36 Letter I and Article 47 Paragraph 1, explaining the KPPU is authorized to impose administrative sanctions on businesses. However, there have been some disparities among the decisions made concerning the sanction imposition on a tender committee, while the committee is not categorized as a business actor as referred to in the law concerned. Departing from this issue, this research aims to analyze the standing of the tender committee in Law Number 5 of 1999 and the disparity of decisions issued by the KPPU regarding the sanction to be imposed on a tender committee. This research employed a normative-juridical method and statutory, analytical, and case approaches. The data were analyzed using systematic and grammatical interpretations. The research results have found that the standing of the tender committee is as “the party related to another business actor”. If linked to the authority held by the KPPU imposing sanction, before or after the Supreme Court Decision, the KPPU does not hold any authority to impose a sanction on the tender committee over the alleged conspiracy in a vertical tender. However, the commission board can be said to act ultra vires when it imposes a sanction on the tender committee over this case.
Keywords: vertical tender conspiracy, tender committee, sanction, KPP
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TENTANG PIDANA TERHADAP KORPORASI AKIBAT DUMPING LIMBAH TANPA IZIN (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 231/PID.B/LH/2021/PN JBG DAN PUTUSAN NOMOR 273/PID.B/LH/2020/PN SDA)
No full textIftah Ifaroh Fauziyah, I Nyoman Nurjaya, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian berupa jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan berdasarkan latar belakang penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode tersebut adalah terdapat adanya unsur disparitas dalam Putusan Nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG dan Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA. Jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 116 Ayat (1) UU PPLH, maka telah tepat. Sanksi terhadap korpoasi yang melakukan pembuangan limbah secara ilegal dalam kedua putusan tersebut sudah ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan-undangan secara jelas. Hal tersebut berarti tujuan kepastian hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch telah tercapai dalam Putusan No. 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG, sedangkan dalam Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA belum terpenuhi. Tujuan keadilan dan kemanfaatan juga belum terpenuhi mengingat sanksi tersebut tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan tercemar serta jaminan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Saran dari penulis yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lingkungan hidup harus mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang telah disesuaikan dengan keterangan ahli. Serta disparitas dalam suatu putusan hakim harus sedapat mungkin diminimalisir. Hakim harus cermat dan teliti dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa. Vonis yang ditetapkan harus berdasar dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat terpenuhi.
Kata Kunci: disparitas, korporasi, dumping
Abstract
This research employed normative-juridical methods and statutory and case approaches to study the disparity between Decision Number 231/Pid.B/LH/2021/PN JBG and Decision Number 273/Pid.B/LH/2020/PN SDA. In terms of liability as mentioned in Article 116 Paragraph (1) of Environmental Protection and Management (henceforth referred to as UU PPLH), both decisions are deemed appropriate. Sanctions imposed on a company dumping waste without a license are outlined in the two court decisions above. That is, the objective of legal certainty introduced by Gustav Radbruch has been achieved in the former decision, but it is not in the latter. The objectives of justice and benefit have not been fulfilled since the sanctions concerned are not relevant to the impacts raised by the polluted environment and human rights mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research suggests that the judges should consider the sentencing according to the information given by experts. Moreover, the disparity of decisions must also be minimized. Judges are required to thoroughly deliver verdicts for defendants. The verdicts delivered should be based on and not exceed the provisions in the legislation to ensure that the objectives of legal certainty, justice, and benefit are achieved.
Keywords: disparity, corporate, dumpin
ANALISIS YURIDIS REKOMPOSISI IURAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DITINJAU DARI PRINSIP MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA PADA SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL
No full textFariz Nugraha, Budi Santoso, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Jaminan sosial merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan sosial sebagai pemenuhan hak dasar hidup yang layak bagi masyarakat. Pemenuhan serta penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia merupakan amanah konstitusi yang diatur dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Keberadaan undang – undang ini memberikan implikasi atas lahirnya beberapa jenis program jaminan sosial di Indonesia. Lebih lanjut perkembangan jaminan sosial senantiasa dipengaruhi oleh politik hukum serta dinamika sosial masyarakat. Lahirnya Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memberikan perluasan jaminan sosial melalui penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai analisis yuridis terhadap kebijakan rekomposisi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan melalui tinjauan prinsip manajemen pengelolaan dana pada Undang- Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Analisis (analytical approach) dan Pendekаtаn Perundаng - undаngаn (stаtue аpproаch). Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat kesamaan unsur perbuatan/tindakan larangan praktek subsidi silang dengan mekanisme skema rekomposisi iuran program JKP. Kebijakan rekomposisi iuran dinilai belum memenuhi komponen prinsip manajemen pengelolaan dana sistem jaminan sosial nasional. Rekomendasi penulis mengerucut kepada perlunya harmonisasi serta pengadaan konsep pengaturan hukum khusus berkaitan dengan pengelolaan serta pengembangan aset dana JKP guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak dalam hal meminimalisir resiko kerugian.
Kata Kunci: jaminan kehilangan pekerjaan, prinsip manajemen pengelolaan dana, rekomposisi iuran, sistem jaminan sosial nasional
Abstract
Social security is part of the measures taken by the state aiming to provide social protection to fulfill decent basic rights for people. The fulfillment and administration of social security represent the completion of the constitution as governed in law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. The existence of the law has triggered the emergence of new social security programs in Indonesia. Furthermore, the development of social security is often affected by legal politics and the social dynamic of the people. Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has widened the extent of social security through the addition of another security program for job loss. This research studies the juridical analysis of the re-composition of social security fees for employment in the program of social security for job loss with the review of the fund management principle in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. With normative-juridical methods and analytical and statutory approaches, this research has found that there are similar actions in bans on cross-subsidizing practices under the mechanism of re-composition of the fee for job loss. This policy, however, is deemed to fail to meet the components of the fund management principle of national social security. This research, therefore, implies that harmonization of the concept of regulation specifically governing the management and development of assets for job loss security is necessary to ensure legal certainty and protection for all parties to help minimize loss risk.
Keywords: fee re-composition, fund management principle, job loss security, national social security syste
KAJIAN YURIDIS PENYEDIA LAYANAN PEMBLOKIR IKLAN DALAM SITUS WEB DITINJAU DARI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
No full textRyan Arya Aditya, Hanif Nur Widhiyanti, Afrizal Mukti Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Terdapat permasalahan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pihak yang bersekongkol bukanlah pelaku usaha lain dan/atau memiliki kaitan dengan pelaku usaha lain. Terdapat ketidaklengkapan mengenai pihak yang dirugikan bukanlah pelaku usaha pesaing. Ketidaklengkapan tersebut membuat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat mengakomodir berkaitan dengan hubungan para pihak dalam jasa layanan pemblokir iklan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji hubungan hukum antara layanan pemblokir iklan dengan pihak lain dan aktivitas penyedia layanan pemblokir iklan dalam perspektif Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaklengkapan mengenai model persaingan usaha yang dilakukan oleh penyedia layanan pemblokir iklan terkait pihak yang dirugikan bukan pelaku usaha pesaing dan pengguna layanan yang bersekongkol dengan penyedia layanan. Terdapat aspek penting yang dapat melengkapi dua ketidaklengkapan unsur di atas yang merupakan hasil transplantasi dari Order No. 87 of the State Administration for Industry and Commerce dan Putusan Pengadilan Kekayaan Intelektual Beijing Nomor 79 Tahun 2014 milik Tiongkok. Peraturan dan Putusan tersebut dapat melengkapi ketidaklengkapan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Kata Kunci: penyedia layanan pemblokir iklan, persekongkolan, persaingan usaha
Abstract
An issue arises from Article 24 of Law Number 5 of 1999, where conspiring parties are not those of other businesses and/or those correlating with other businesses. In this case, the norm is incomplete regarding the issue where the aggrieved parties are not other business competitors. This incompleteness has hampered Article 24 of Law Number 5 of 1999 from accommodating the relations of parties in advertisement blocking services. Departing from this issue, this research aims to study the legal connection between advertisement-blocking services and other parties and the activities of blocking service providers from the perspective of Article 24 of Law Number 5 of 1999. This research employed normative-juridical methods and statutory and comparative approaches. The research results reveal that there is incompleteness in the issue of the model of business competition provided by blocking services regarding the aggrieved parties not as business competitors and the use of services in conspiracy with service providers. There is also an essential aspect that can complete this loophole, which may refer to the transplantation of Order Number 87 of the Stated Administration for Industry and Commerce and the Court Decision of Intellectual Property of Beijing Number 79 of 2014 of China. This regulation and decision are expected to fill the incompleteness of Article 24 of Law Number 5 of 1999.
Keywords: advertisement blocking service provider, conspiracy, business competitio
ANALISIS YURIDIS SANKSI BAGI KORPORASI YANG TIDAK MELAKSANAKAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PERBAIKAN AKIBAT TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
No full textNurul Fatimah Azzahra Ahmad, I Nyoman Nurjaya, Galieh Damayanti
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kekosongan norma hukum terkait sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana di dalam UU 32/2009 (UUPPLH). Setelah disahkannya UU 1/2023 (KUHP Nasional), terdapat pengaturan sanksi bagi korporasi tersebut dalam Pasal 120 ayat (3). Namun KUHP Nasional tersebut baru akan berlaku pada tahun 2026 dan pengaturannya belum memuat ketentuan terkait parameter selesainya pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis parameter dalam menentukan selesainya pelaksanaan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup dan menganalisis pengaturan sanksi bagi korporasi yang tidak melaksankan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bahan hukum primer dan sekunder, teknik penelusuran melalui studi kepustakaan serta teknik analisis bahan hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Pertama, parameter dalam menentukan selesainya pelaksanaan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada indikator atau kriteria keberhasilan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam berkas rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kedua, pengaturan sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan sanksi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana perlu diatur dengan merevisi Pasal 119 huruf c UUPPLH, sebagai berikut: “Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana sebagaimana rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana yang tidak dipenuhi.”
Kata Kunci: pidana tambahan, perbaikan akibat tindak pidana, korporasi
Abstract
This research departed from a legal loophole regarding a correctional sanction imposed on companies failing to serve a correctional sanction for the crime mentioned in Law 32/2009 (UUPPLH). As Law 1/2023 was passed (National Penal Code), the regulation governing sanctions imposed on companies was enacted in Article 120 paragraph (3). However, the national Penal Code will be in place in 2026, covering the provision of the parameter of the completion of criminal correction. This research aims to analyze the parameters on which the correctional sanction in the case of environmental crime is based and analyze the overlooked sanction for companies in the future. This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The primary and secondary data were obtained from library research and analyzed using grammatical and systematic interpretation. First, the aforementioned parameter will be based on the success indicator or criterion and the period set in the planning document of environmental function. Second, the regulation of the sanction for companies overlooking the sanction concerned must involve the amendment to Article 119 letter c of UUPPLH as follows: “If companies fail to serve the additional correctional criminal sanction over criminal offenses as in the planning of environmental function recovery, corporate wealth and income may be subject to confiscation and auction held by prosecutors to fulfill the additional sentence concerned due to unfulfilled criminal offenses”.
Keywords: additional crime, correction due to criminal offense, corporat
PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP WASIAT LISAN YANG DITUJUKAN KEPADA AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 196/PDT.G/2016/PA TKL. DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR 111/PDT.G/2017/PTA MKS)
No full textBunga Indah Ade Novitasari, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi ini, peneliti mengangkat isu terkait Penafsiran Hakim Terhadap Wasiat Lisan yang diajukan kepada Ahli Waris (Studi Putusan Pengadilan Agama 196/Pdt.G/2016/PA Tkl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA Mks) menjadi hal yang akan dibahas dalam skripsi ini. Topik tersebut dilatarbelakangi oleh adanya dua putusan dengan kasus yang sama yakni terkait Wasiat Lisan yang ditunjukan kepada ahli waris yang mana hal tersebut ternyata menimbulkan permasalahan antara ahli waris, sehingga menarik di analisis berdasarkan hukum kewarisan islam. Maka rumusan masalah yang disampaikan yakni: Bagaimanakah penafsiran hakim terhadap wasiat lisan yang ditujukan kepada Ahli Waris berdasarkan putusan hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor 196/Pdt.G/2016/PA Tkl. dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 111/Pdt.G/2017/PTA Mks. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum. Kemudian sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan cara ditafsirkan sesuai dengan metode yang digunakan pada bahan hukum yang diperoleh. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti terhadap kasus pada putusan tersebut yakni berdasarkan ketentuan hukum kewarisan islam maka wasiat lisan tersebut tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan oleh Al Qur’an dan Al Hadist karena dalam wasiat lisan tersebut wasiatnya diperuntukan atau ditunjukan kepada ahli warisnya.
Kata Kunci: penafsiran hakim, wasiat lisan, ahli waris
Abstract
This research discusses the issue of the interpretation given by the judges regarding an oral will that is addressed to heirs (A Study of Religious Court Decision Number 196/PDT.G/2016/PA TKL and High Religious Court Decision Number 111/PDT.G/2017/PTA MKS). This research topic departed from the two court decisions over the same case regarding an oral will addressed to heirs, while this condition sparks a problem among heirs. The author is intrigued to delve further into this problem from the perspective of Islamic inheritance law. This research aims to investigate: the interpretation given by the judges regarding the oral will addressed to heirs according to the two aforementioned court decisions. This research employed normative-juridical methods, and legal materials were analyzed based on the legal interpretation. The research data were analyzed through the interpretation according to the methods used to analyze the legal materials concerned. The research results reveal that the oral will is not accepted in Al Quran and Al Hadiths, considering that the oral will is addressed to heirs.
Keywords: judge’s interpretation, oral will, heir
URGENSI PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN DALAM PROSES PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN ASAS PARTISIPATIF
No full textFadil Muhammad, Muktiono, Indah Dwi Qurbani
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada skripsi kali ini penulis mengangkat isu tentang ketidaksertaan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL ditinjau berdasarkan asas partisipatif. Hal ini terjadi karena terjadi perubahan bunyi pasal 26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus keikutsertaan masyarakat pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan pendekatan konseptual maka ketidakikutsertaan masyarakat pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL tidak sesuai dengan asas partisipatif karena pemerhati lingkungan tidak diikutsertakan dalam proses penyusunan AMDAL padahal memiliki peran penting bagi masyarakat dan lingkungan dan berdasarkan perbandingan peraturan perundang-undangan di Negara Lithuania sebagai negara nomor 1 berdasarkan environmental democracy index sebagai negara terbaik dalam pemberian demokrasi lingkungan kepada masyarakatnya telah mengatur secara lengkap tentang keikutsertaan pemerhati lingkungan dalam proses penyusunan AMDAL.
Kata Kunci: lingkungan, pemerhati lingkungan, partisipasi
Abstract
This research discusses the inequality of environmentalists in the process of the drafting of Environmental Impact Analysis (henceforth referred to as AMDAL) seen from the perspective of the participative principle. This issue departed from the amended clause in Article 26 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, where the matter of the participation of environmentalists is scrapped in the drafting of AMDAL. This research employed normative-juridical methods and conceptual and comparative approaches supported by primary, secondary, and tertiary data. Based on a conceptual approach, the non-involvement of environmental observer communities in the process of formulating the Environmental Impact Assessment (AMDAL) is inconsistent with the participatory principle, because environmental observers are not included in the AMDAL formulation process, in which the community plays an important role for both society and the environment.To compare, Lithuania as the number 1 country according to the environmental democracy index in terms of granting environmental democracy for its citizens has set an overarching regulation for environmentalists participating in the process of AMDAL drafting.
Keywords: environment, environmentalists, participative principl