Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Not a member yet
5562 research outputs found
Sort by
PENERAPAN PASAL 7 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROSES PENGEMBALIAN DANA PENGGUNA JASA AGEN PERJALANAN WISATA (STUDI DI PT. HARYONO TOURS & TRAVEL CABANG KOTA MALANG)
No full textEnrico Putra Pradana, Djumikasih, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Bentuk tanggungjawab hukum pelaku usaha agen perjalanan wisata pada pengguna jasa atau konsumen, sebab kondisi yang ditemui saat ini menyebutkan bahwa proses pengembalian dana belum mementingkan kepentingan konsumen dan dinilai cukup merugikan dari segi pelaksanaan proses pengembalian dana pada konsumen jasa agen perjalanan wisata yang merujuk pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf G mengenai Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen terkait proses pengembalian dana pada PT. Haryono Tours & Travel Malang belum berjalan secara efektberkaitan dengan jangka waktu, transparansi, dan informasi proses pengembalian dana. Hal tersebut disebabkan pihak PT. Haryono Tours & Travel Malang belum melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang ada. Kemudian dalam pelaksanaannya, tanggungjawab hukum ini mengalami hambatan-hambatan berupa hambatan hukum dan hambatan non-hukum, seperti ketidakjelasan waktu proses pengembalian dana, dan lainnya. Oleh karena itu, konsumen sebaiknya lebih memahami haknya berkaitan dengan proses pengembalian dana dan berperan aktif apabila terjadi hal yang dirasa merugikan atau tidak berada dalam perjanjian jual-beli. Kemudian konsumen diharapkan lebih memperhatikan setiap detail dari jalannya proses pengembalian dana agar setiap poin atau prosedur yang diberikan saling menguntungkan dan tidak terjadi sesuatu kendala di dalamnya.
Kata Kunci: Agen Perjalanan Wisata, Pengembalian Dana, Perlindungan Konsumen
Abstract
This research discusses the liability of a tour agent in terms of refund provided for consumers, in which refund has not prioritized the interest of consumers and this situation seems to harm the consumers using the service provided by a travel agent. This issue refers to Law Number 8 of 1999 Article 7 Letter G regarding Consumer Protection. Consumer protection in the case of refund provided by PT. Haryono Tours & Travel Malang is not effective in terms of period, transparency, and information on the refund process because the travel agent concerned has not performed the responsibility according to the current regulation. The liability concerned faces several obstacles caused by legal factors and non-legal factors, such as an uncertain schedule of refund and others. Therefore, consumers should be aware of their rights regarding this refund process and actively participate in fighting for their rights in case of matters that harm them as consumers and that are related to the agreement made. Consumers should also thoroughly follow every detail of the refund process to ensure that every point of the procedure does not disadvantage consumers.
Keywords: Consumers Protection, Refund, Travel Agen
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT INTERPRETASI PENYETORAN MODAL KEDALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI UTANG
No full textSisca Permata Putri, Amelia Sri Kusuma Dewi, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Pada penelitian ini penulis mengangkat isu hukum mengenai analisis dasar pertimbangan hakim terakit interpretasi penyetoran modal sebagai utang. Dihentikannya kegiatan perekonomian dalam waktu yang cukup lama akibat pandemi covid-19 menyebabkan meningkatnya kasus kepailitan dan PKPU. Penulis mengangkat kasus Kepailitan dan PKPU dari PT Alam Galaxy yang dimohonkan ke dalam proses Kepailitan dan PKPU oleh pemegang sahamnya dengan dasar permohonan berupa modal disetor sebagai utang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah yang diantaranya Pertama, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menginterpretasikan modal disetor sebagai utang pada Putusan PKPU Putusan PKPU Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 29 Juni 2021 dan Putusan Pailit Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., pada tanggal 25 Maret 2022. Kedua, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari diakuinya modal disetor sebagai utang daam perkara Kepailitan dan PKPU. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, diperoleh kesimpulan yang pertama, bahwa modal disetor tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang karena tidak memenuhi ketentuaan syarat-syarat permohonan PKPU dan Kepailitan dan akibat dari dikabulkannya permohonan PKPU dan kepailitan mengakibatkan PT Alam Galaxy harus membayar utang yang bukan merupakan kewajibannya serta pemegang saham mendapatkan pemenuhan yang bukan merupakan haknya. Saran bagi pelaksanaan pendirian perseroan hendaknya perseroan dan pemegang saham melakukan seluruh kewajibannya terkhususnya dalam penyetoran modal dan bagi penegak hukum dapat mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat permohonan Kepailitan dan PKPU.
Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Modal Disetor, Perseroan Terbatas, Kepailitan, PKPU
Abstract
This research studies the legal issue regarding the basis for the analysis of judiciary consideration of the interpretation of capital deposited as debt. Dormant economic activities following the outbreak of COVID-19 have raised the cases of bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations (henceforth referred to as PKPU). This research focuses on the bankruptcy and PKPU cases in PT Alam Galaxy that are filed for bankruptcy and PKPU by shareholders under the condition that the capital is deposited as debt. Departing from this problem, this research investigates the following issues: What is the main consideration of the judge in interpreting the capital deposited as debt as in the Decision of PKPU Number 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga, Sby dated 29 June 2021 and Bankruptcy Decision Number 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby dated 25 March 2022; second, what legal consequence may arise from the capital deposited as debt in these bankruptcy and PKPU cases? The analysis results reveal that the paid-up capital cannot be classified as debt since it does not meet the provision of the requirements of the request for PKPU and bankruptcy. This situation has caused PT Alam Galaxy to pay for the debt that should not be its responsibility. Furthermore, shareholders in this case were fulfilled with the rights that they did not deserve. It is, therefore, important for the company and shareholders to perform all their responsibilities, especially in capital deposit, while law enforcers can consider the fulfilment of the requirements of the request for bankruptcy and PKPU.
Keywords: Judiciary Consideration, Paid-Up Capital, Limited Liability Company, Bankruptcy, PKP
Prinsip Kesetaraan Dalam Perjanjian Kemitraan Pada Lembaga Pendidikan Non-Formal: Equality Principle in Partnership Agreement between Tutors and a Non-Formal Education Institution
No full textMaghfirotul Mahardika Nanda Yuwana, A. Rachmad Budiono, Syahrul Sajidin
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstract
Indonesia is one of developing countries in the world which has a very large population development but has limited employment opportunities. COVID-19 added new problem to Indonesia, namely the increase in the number of unemployed by 6.49% or as many as 1.82 million people based on census data from the Badan Pusat Statistik in August 2021. FinTech (Financial and Technology) is a combination of financial services and technology that allows remote transactions, including payments. The use of FinTech can help open up jobs with the opening of online-based businesses that are now developing into digital startup businesses. One of the digital startup companies in Indonesia is PT Ruang Raya Indonesia which runs the Ruangguru application. Ruangguru focuses on Education-based services and uses a partnership system with its workers, hereinafter referred to as Ruangguru\u27s partners. This research is aimed to determine legal standing between Ruangguru tutors and PT Ruang Raya Indonesia in the Digital Tutoring Company partnership agreement, and to find out the principal of equality has been fulfilled in the partnership agreement within PT Ruang Raya Indonesia in the Digital Tutoring Company Partnership Agreement. This research uses normative research and uses statue approach and conceptual approach. Law material in this research is primary law material such as act and Government Regulation. In the other hand, secondary law material divided by journal, thesis, and another law materials which appropriate to this research. The result of this research, researcher got imbalance and not fulfilled several principles in Ruangguru to tutor agreement.
Keywords: Agreement; Educational Center; Ruangguru
Abstrak
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki perkembangan penduduk yang sangat besar namun memiliki keterbatasan lapangan pekerjaan. COVID – 19 menambah permasalahan baru yaitu meningkatnya jumlah pengangguran hingga sebesar 6,49% atau sebanyak 1,82 juta orang berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik Agustus 2021. FinTech (Financial and Technology) merupakan gabungan jasa keuangan dan teknologi yang memungkinkan transaksi jarak jauh dalam melakukan pembayaran. Penggunaan FinTech dapat membantu terbukanya lapangan pekerjaan dengan terbukanya bisnis berbasis online yang sekarang berkembang menjadi bisnis startup digital. Salah satu Perusahaan startup digital di Indonesia adalah PT Ruang Raya Indonesia yang menggerakkan aplikasi Ruangguru. Ruangguru berfokus pada layanan berbasis Pendidikan dan menggunakan sistem kemitraan dengan pekerjanya, yang selanjutnya disebut mitra Ruangguru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pihak mitra pengajar Ruangguru dengan pihak PT. Ruang Raya Indonesia di dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Bimbingan Belajar Digital, serta untuk mengetahui prinsip kesetaraan sudah terpenuhi di dalam perjanjian kemitraan antara pihak PT. Ruang Raya Indonesia di dalam Perjanjian Kemitraan Perusahaan Bimbingan Belajar Digital. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, tesis, dan bahan hukum lainnya yang menunjang penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan adanya ketimpangan dan tidak terpenuhinya beberapa asas dalam perjanjian yang diterapkan oleh pihak Ruangguru kepada para tutor.
Kata Kunci: Lembaga Bimbingan Belajar; Perjanjian; Ruanggur
Efektivitas Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Hak Pesepeda (Studi di Dinas Perhubungan Kota Malang)
No full textHery Yudha Prakoso, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
AbstractThis research is aimed to look into the effectiveness of implementation of Article 62 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport over the rights of cyclists. This law implies that cyclists have rights to facilities that back up their safety, security, order, and smooth traffic. However, the implementation of the law mentioned above is not effective since no special space is provided for the bicycles and there is an issue concerning road geometry. This research was conducted based on socio-juridical method that involved direct observation to obtain data needed. Some data was obtained from interviews with Department of Transportation in Malang. The data collected was analysed based on qualitative-descriptive analysis where research results were given in organised, orderly, logical, and effective sentences. The result of the research has found out that the Article 62 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport over the rights of cyclists has not been appropriately implemented due to some factors as mentioned above.Keywords: Effectiveness, Road Traffic And Transport, Rights Of Cyclists
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai efektifitas dari penerapan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Hak Pesepeda. Dalam Pasal 62 ayat (2) tersebut mengatur Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Namun dalam pelaksanaan Pasal
62 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan Hak Pesepeda tidak berjalan secara efektif, karena adanya beberapa faktor, salah satunya adalah tidak adanya faktor pendukung ke amanan di jalur tersebut seperti pemisahan jalur dengan kendaraan bermotor, selain ada hambatannya, salah satunya dalah masalah geometri jalan. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data data mengenai efektifitas Pasal 62 ayat (2) Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan Hak Pesepeda. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara di Dinas Perhubungan Kota Malang. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode deskripsi kualitatif merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa efektifitas Pasal 62 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkaitan dengan Hak Pesepeda belum berjalan dengan baik dan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor.
Kata Kunci: Efektifitas, hambatan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hak Peseped
TINJAUAN YURIDIS RUANG TERBUKA HIJAU PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
No full textDanaparamita Pratista, Imam Koeswahyono, Rumi Suwardiyati
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
email: [email protected]
Abstrak
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan ruang terbuka hijau di Kota Malang menjadi semakin kompleks dan muncul ketidaklengkapan hukum. Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan peraturan pelaksananya, menyusul hak atas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar bagi semua warga untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki nilai ekologi yang tinggi dan menjadi kebanggaan serta identitas warga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji integrasi aturan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang terbuka hijau setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, serta perubahan aturan dan kebijakan di tingkat daerah, khususnya di Kota Malang. Dalam penelitian yuridis normatif dengan etode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengubah wewenang pemerintah dalam penataan ruang dan penghijauan ruang terbuka hijau, dengan implikasi pada peraturan daerah. Meskipun Pemerintah Kota Malang telah menyelaraskan pengaturan ruang terbuka hijau dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042, namun belum ada kekuatan hukum yang kuat karena belum memiliki aturan terkait Rencana Detail Tata Ruang. Selain itu, ketidaklengkapan dalam pemberian sanksi untuk pelanggaran atau ketidaksesuaian luasan ruang terbuka hijau apabila tidak segera ditindaklanjuti akan berpotensi merugikan lingkungan kota secara serius.
Kata Kunci: Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Tata Ruang
Abstract
The regulation concerning green open space in Malang City is getting more complex following the enactment of Law Number 6 of 2023, leaving a legal loophole. This law requires the regional government to adjust to the delegated regulation, considering that the right to a good environment is for everyone. Green open space in urban areas holds high ecological value and represents the pride and identity of the citizens. Therefore, it is imperative to review the integrity of planning, utilization, and control of green open space following the enactment of the Job Creation Law and amendments to the regulation and the policy at a regional level, especially in Malang City. This research employed a normative-juridical method and statutory and conceptual approaches to analyze the primary and secondary data systematically. The research results reveal that Law Number 6 of 2023 has changed the authority of the government in terms of spatial planning and plantation for green open space, leaving implications in regional regulation. Although the government has adjusted the regulation concerning green open space in the Regional Regulation concerning Regional and Urban Planning of Malang City 2022-2042, related regulation governing detailed spatial planning is absent. Futhermore, incomplete sanctioning will potentially lead to more serious environmental damage unless it is given a proper follow-up.
Keywords: Green Open Space, Policy, Spatial Plannin
KONSEPTUALISASI INSURANCE TECHNOLOGY DALAM HUKUM ASURANSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
No full textOllivia Dakista Putri, Ranitya Ganindha, Setiawan Wicaksono
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Pengaturan Hukum, Insurance Technology Yang Ideal Dalam Konteks Hukum Asuransi Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan metode statue approach, conceptual approach, dan comparative approach. Penelitian ini ditulis dengan cara melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penilitian ini, penulis menggunakan bahan hukum kepustakaan seperti perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Singapura serta literatur-literatur lainnya. Dari hasil penilitian yang telah penulis lakukan dengan metode diatas, kekosongan pengaturan dalam Insurance Technology mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum aktivitas asuransi di Indonesia. Dimana Insurance Technology masih diatur secara parsial dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, transaksi elektronik, maupun perlindungan konsumen. Terutama di Indonesia masih didominasi oleh produk Micro-Insurance yang dipasarkan oleh Insurance Technology berbentuk aggregator maupun Intermediaries. Maka dari itu, dengan adanya Kekosongan dalam hukum asuransi di Indonesia, diperlukan pengaturan hukum khusus terkait insurance technology mulai dari definisi, jangkauan aktivitas, tanggungjawab dan resiko sehingga memberikan kepastian hukum dalam hukum asuransi di Indonesia.
Kata Kunci: Insurance Technologi, Kekosongan Hukum, Perasuransian
Abstract
This research aims to discover the ideal regulation governing insurance technology within the context of insurance law in Indonesia. This research employed a normative method and statutory, conceptual, and comparative approaches. Research data consist of laws and regulations in Indonesia and Singapore and other sources of literature. The research results reveal that the legal loophole of insurance technology has led to the absence of legal certainty in insurance activities in Indonesia. Insurance technology is only partially regulated in the legislation concerning insurance, electronic transactions, or consumer protection. Indonesia is particularly dominated by micro-insurance marketed by insurance technology in the form of aggregators and intermediaries. Therefore, a specific regulation is required to fill the loophole regarding insurance technology, covering the definition, the scope of activities, responsibilities and risks. This is expected to provide legal certainty in insurance law in Indonesia.
Keywords: Insurance, Insurance Technologi, Legal Loophol
SINKRONISASI PEMAKNAAN TANAH KAS DESA DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM PERTANAHAN INDONESIA
No full textAnindita Budisulistyaningrum Purwaka, M. Hamidi Masykur, Cyndiarnis Cahyaning Putri
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang dewasa ini sering ditemui kasus penyalahgunaannya, terdapat beberapa peraturan bupati tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksana lainnya mengenai definisi tanah kas desa, hal ini akan memberikan ketidakjelasan terhadap norma hukum dikarenakan berisi hal yang berbeda antara peraturan hukum satu dengan yang lainnya. Diperlukan sinkronisasi terkait pemaknaan dari tanah kas desa antara peraturan bupati sehingga substansi yang diatur di dalam peraturan peraturan bupati tidak multitafsir, tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksana lainnya serta dapat mewujudkan landasan suatu pengaturan tanah kas desa yang dapat memberikan kepastian hukum dalam hukum pertanahan indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analisis dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis. Sinkronisasi tentang pemaknaan tanah kas desa pada beberapa peraturan bupati diantaranya Peraturan Bupati Lombok Timur, Semarang, Temanggung, Kudus, Karawang dengan Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksananya terdapat ketidaksinkronan hukum, secara keseluruhan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur definisi tanah kas desa menimbulkan ketidakjelasan dan kontradiktif sehingga kepastian hukum belum tercapai.
Kata Kunci: Sinkronisasi, Tanah Kas Desa
Abstract
Village land asset is often misused. Some provisions in the Regents’ Regulations contravene Village Law and its delegated regulations concerning the definition of a village land asset. This issue will blur the legal norm concerned due to different regulatory provisions set forth. Therefore, synchronization is required to set a proper definition of land as a village land asset among the regulations of regents to ensure that the substance regulated in the regents’ regulations is not differently interpreted and does not contravene the Village Law and other delegated regulations. It is also expected to set the regulatory basis regarding the land as a village land asset that can guarantee legal certainty in the land law in Indonesia. this research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The data were analyzed based on a systematic interpretation. The synchronization is addressed to the regent’s regulation of East Lombok, the Regent’s Regulation of Semarang, Temanggung, Kudus, and Karawang, adjusted to Village Law and its delegated regulations. Overall, the legislation governing the definition of land as a village land asset has sparked ambiguity and contradiction, thereby failing to achieve legal certainty.
Keywords: Land As, Sychronizatio
Relevansi Indikasi Praktik Predatory Pricing Dengan Pemberian Voucher Diskon Oleh Perusahaan Penyedia Layanan Jasa Angkutan Sepeda Motor Berbasis Aplikasi
No full textAlicia Juni Rodoasi Manullang, Sukarmi, Ranitya Ganindha
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Transportasi ojek online mengalami perkembangan yang sangat pesat karena digemari oleh masyarakat. Selain praktis dan cepat, faktanya bahwa ojek online diminati masyarakat yaitu dari segi tarif lebih terjangkau. Giat dari perusahaan penyedia layanan ojek online untuk terus melebarakan sayapnya yaitu dengan memberikan potongan harga melalui pemberian voucher diskon. Bagi pengguna ojek online adanya voucher diskon memberikan keuntungan tersendiri, namun di dunia persaingan usaha hal ini dapat dinilai sebagai ancaman adanya persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan ini berindikasi pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu praktik predatory pricing. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui relevansi apakah pemberian voucher diskon oleh ojek online termasuk dalam indikasi praktik predatory pricing sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jenis penelitian ini sendiri merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analitis, melakukan kajian melalui bahan-bahan hukum berupa undang-undang dan sumber lainnya. Melalui pendekatan dalam persaingan usaha, praktik predatory pricing dikaji dengan pendekatan Rule of Reason, sehingga hasil dari penulisan ini disimpulkan pada rumusan bahwa pemberian voucher diskon ojek online bukan merupakan suatu praktik dari predatory pricing, sebab voucher diskon tidak termasuk ke dalam unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Ojek Online, Predatory Pricing, Rule of Reason
Abstract
Online taxi bike services are preferred by the public and they have been a growing trend due to their practicality, efficiency, and affordability. Such a business is getting more popular when it gives discount vouchers to customers. Apart from the benefit given, discount vouchers can be a threat to competitors, representing unfair business competition practices. This business activity is indicated in Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning predatory pricing practices. This research investigates whether discount voucher indicated as predatory pricing is relevant to Article 20 of Law Number 5 of 1999. This research employed a normative-juridical method and statutory and analytical approaches. Research materials were obtained from relevant statutes and other sources. According to business competition and the rule-of-reason approaches, this research has found out that discount voucher in this context cannot be categorized as a predatory pricing practice, considering that discount voucher is not indicted as one of the elements specified in Article 20 of Law Number 5 of 1999.
Keywords: Business Competition Law, Online Taxi Bike, Predatory Pricing, Rule Of Reaso
Remediasi Dan Mitigasi Sampah Ruang Angkasa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Ruang Angkasa: Remediation and Mitigation of Space Debris as the Responsibility of the State in Space Law
No full textAnanda Multifani Sahara, Adi Kusumaningrum, Dony Aditya Prasetyo
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa sebagai tanggung jawab negara. Peningkatan kegiatan eksplorasi ruang angkasa mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah ruang angkasa, sehingga perlu ada tindakan yang dilakukan negara peluncur sebagai bentuk tanggung jawab negara. Pasal 6 Outer Space Treaty (OST) mengatur bahwa negara memikul tanggung jawab internasional atas kegiatan keruang angkasaan nasionalnya baik yang dilakukan oleh negara maupun aktor privat agar kegiatannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam OST. Selain itu, Pasal 8 OST juga mengatur bahwa negara memiliki yurisdiksi dan kontrol yang penuh atas benda ruang angkasanya. Pada praktiknya, keberadaan sampah ruang angkasa sering diabaikan oleh negara peluncur. Hal ini karena minimnya pembahasan mengenai permasalahan lingkungan dalam rezim hukum ruang angkasa. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diwujudkan dalam kalimat yang sistematis. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa merupakan tanggung jawab negara peluncur sebagai konsekuensi dari kegiatan eksplorasi ruang angkasanya. Kedua, perlu dibuat peraturan yang komprehensif terkait dengan remediasi dan mitigasi sampah ruang angkasa sebagai tanggung jawab negara peluncur.
Kata Kunci: Remediasi dan Mitigasi, Sampah Ruang Angkasa, Tanggung Jawab Negara
Abstract
This research studies the issue regarding the remediation and mitigation of space debris as the state’s responsibility. The growing number of space exploration activities has contributed to the greater amount of space debris, thereby needing immediate action taken by the launching state as the responsibility of the state. Article 6 of Outer Space Treaty (OST) requires states to take international responsibility for the national space exploration activities done by a state or a private actor to ensure that the activities comply with the provisions outlined in OST. Moreover, Article 8 of OST also governs the jurisdiction and full control of the state over its state objects. In reality, the existence of space debris has often been overlooked by the launching state on account of inadequate discussion on environmental problem within the legal regime regarding outer space. This research employed a normative method and statutory and analytical approaches. Research data were analysed and presented in systematic sentences. The research reaches two conclusions; first, remediation and mitigation of space debris should be the responsibility of the launching state as a consequence of the space exploration; second, this issue entails a comprehensive regulation regarding the remediation and mitigation of state debris as the responsibility of the launching state.
Keywords: Remediation and Mitigation, Space Debris, State’s Responsibilit
UNSUR SEKSUALITAS DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON-FISIK DAN FISIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
No full textKen Andarini, Lucky Endrawati, Ladito Risang Bagaskoro
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169 Malang
e-mail: [email protected]
Abstrak
Unsur seksualitas dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai pelecehan seksual memilki indikasi kekaburan norma. Hal ini dilatarbelakangi karena unsur seksualitas merupakan hal yang baru dalam hukum indonesia dan tidak adanya batasan bentuk tindakan pelecehan yang berkenaan dengan seksualitas sehingga, menjadikan pemaknaan seksualitas menjadi bias dan tidak diuraikan secara jelas dalam menentukan dasar pengenaan seksualitas. Kekaburan ini juga berpotensi menghambat pembuktian unsur seksualitas serta memicu adanya penafsiran yang berbeda oleh hakim dalam menguraikan unsur seksualitas. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis dan makna unsur seksualitas dalam pelecehan seksual fisik dan non-fisik dalam Undang-Undang Tindak Pidana perbuatan Seksual serta pembuktianya dalam putusan nomor 60/Pid.sus./2022/PN Nga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis, interpretasi gramatikal, dan interpretasi historis kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil penelitian dengan metode penelitian diatas, Penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa makna dari unsur seksualitas ini terbukti UU TPKS terbukti dan Undang-undang lainya tidak ditemukan penjelasan. Pemaknaan unsur seksualitas kemudian dapat ditelusuri melalui putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Nga yang mengartikan unsur seksualitas sebagai sifat yang berkenaan dengan seks. Dalam pembuktian unsur seksualitas putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/PN Nga hakim menggunakan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban untuk membuktikan perasaan seksualitas dalam perbuatan pelecehan seksual.
Kata Kunci: kekaburan norma, pelecehan seksual, seksualitas, UU TPKS
Abstract
The sexual aspect in Article 5 and Article 6 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence as a Crime regulating sexual harassment indicates the vagueness of the norm, considering that the sexual aspect is new in the scope of law in Indonesia and there has not been any specific scope of sexuality governed, rendering the meaning of the aspect ambiguous. This is because there is no elaborate definition to set the basis of the sanction regarding sexuality. This vagueness may also slow down the process of presenting proof for the aspect of sexuality and lead to multi-interpretation among judges. This research aims to analyze the meaning of sexual aspect over non-physical and physical sexual harassment in Sexual Crime Law and the evidence in Decision Number 60/Pid.sus/2022/PN Nga. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials were analyzed based on descriptive-analysis technique, and grammatical, and historical interpretations before they were likened to relevant statutes and court verdicts. The research results reveal that there is no elaboration on the matter found in Law concerning Sexual Violence as a Crime. The definition of the sexual aspect could be traced through Decision Number 60/Pid.Sus/2022/PN Nga, defining the aspect as sexual traits. In the court decision concerned, the judges referred to the information given by defendants and witnesses to prove sexual feelings involved in the sexual harassment in the case concerned.
Keywords: sexuality, sexual harassment, sexual violence law, vagueness of nor